Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
TNI AD harus menguasai teknologi terkini yang meliputi teknologi informasi dan peralatan perang sebagai bentuk tanggapan atas adanya transformasi digital. Perang yang terjadi bukan lagi terkait perang fisik, tetapi perang yang diakibatkan oleh arus teknologi dan informasi. Kompetensi dan peran Perwira Staf Intelijen TNI AD saat ini tidak lagi mencukupi seiring dengan tanggung jawabnya yang berubah. Mempertahankan keamanan siber di sektor pemerintahan Indonesia, khususnya keamanan siber di tubuh TNI AD menjadi peran penting dari kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, dan menganalisis strategi penguatan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen, dan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD menunjukkan adanya kesenjangan. Meskipun secara pengetahuan (knowledge), sifat (traits), dan kerangka berpikir (mind set) cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan dalam keterampilan (skill), aspek citra diri (self-image), motif sosial (social motives), pola pikir (thought pattern), dan cara berpikir, merasa, dan bertindak (way of thinking, feeling, and acting). Faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD seperti pendidikan, pelatihan, karakteristik pribadi, dan lingkungan perlu dikuatkan lebih lanjut. Meskipun terhadap Perwira Staf Intelijen TNI AD telah dilakukan strategi penguatan kompetensi siber, namun strategi berupa analisis kebutuhan (need analysis), pengembangan kompetensi inti, dan perubahan desain kerja yang inovatif yang telah dilakukan menunjukkan belum maksimal. ......Indonesia Army must master the latest technology which includes information technology and war equipment as a form of response to digital transformation. The war that occurs is no longer related to physical war, but war caused by the flow of technology and information. The current competence and role of the Indonesian Army Intelligence Staff Officer is no longer sufficient in line with the changing responsibilities. Maintaining cyber security in the Indonesian government sector, especially cyber security in the Indonesian Army organization, is an important role of the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study aims to analyze the cyber competence gap of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, analyze the factors that affect the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, and analyze strategies for strengthening the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study uses a positivist approach. Data were collected through interviews, document studies, and surveys. The results showed that the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers showed a gap. Although knowledge, traits, and mind set are adequate, it is still necessary to improve skills, aspects of self-image, social motives, mindset or thought patterns, and ways of thinking, feeling, and acting. Factors affecting the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers such as education, training, personal characteristics, and the environment need to be further strengthened. Although the Indonesian Army Intelligence Staff Officer has carried out a cyber competency strengthening strategy, the strategies in the form of needs analysis, core competency development, and innovative work design changes that have been carried out show that they are not optimal.

Abstrak :
Outsourcing di masa sekarang ini banyak dipraktekkan di berbagai perusahaan, di mana kebijakan tersebut diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi bisnis serta meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Namun demikian pada prakteknya, penerapan outsourcing ini seringkali kurang dilandasi dasar pemikiran dan perencanaan yang komprehensif sehingga terjadi deviasi dan tujuan semula, terutama sepanjang proses penerapannya. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi dan optimalisasi penerapan outsourcing tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai aspek yang terkait dalam penerapan kebijakan outsourcing tersebut secara komprehensif. Dalam kaitannya dengan hal itu, karya akhir ini difokuskan pada evaluasi terhadap penerapan outsourcing di Departemen OE serta peluang diterapkannya outsourcing untuk aktivitas lainnya. Dalam rangka rnenghadapi persaingan yang semakin sengit, perusahaan mempunyai kecenderungan untuk semakin menekankan efisiensi dan efektivitas aktivitasnya. Salah satunya adalah dengan kembali pada core competence perusahaan yang bersangkutan dan mulai menyerahkan kegiatan-kegiatan di luar core competence-nya kepada pihak lain yang memiliki core competence pada kegiatan tersebut atau lebih dikenal dengan istilah outsourcing. Sebagai pihak yang menerapkan outsourcing untuk beberapa aktivitas, maka PT. XYZ, yang notabene adalah sebuah perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap strateginya tersebut. Salah satu aktivitasnya yang belum lama dialihkan dan perlu evaluasi adalah aktivitas drilling di Departemen OE yang merupakan salah satu departemen dalam fungsi operasionalnya. Pada kenyataannya outsourcing yang diterapkan departemen tersebut sudah memenuhi beberapa manfaat dan tujuan utamanya, yaitu menurunkan biaya pengeboran sebesar 30%, mendapatkan manfaat teknologi yang dimiliki provider, serta tidak mengelola sumber daya manusia untuk bidang ini. Hanya saja aktivitas tersebut menjadi kurang optimal karena penurunan biaya yang dapat dilakukan belum sampai pada titik optimal. Pada dasarnya biaya yang diperlukan untuk aktivitas drilling di PT. XYZ, masih dapat ditekan namun tetap mendapatkan kuantitas serta kualitas jasa provider yang setara. Masih berkaitan dengan kebijakan outsourcing, identifikasi dan definisi core competence merupakan salah satu tahap yang bersifat fundamental dalam penerapan kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan Departemen OE di PT. XYZ, core competence departemen ini adalah kemampuannya untuk memberikan rekomendasi akurat tentang berbagai hal yang menyangkut masalah hidrologi dan geoteknik suatu lahan, baik yang diperuntukkan sebagai areal pertambangan maupun dalam kaitannya dengan program community development. Lebih lanjut ditemukan bahwa masih ada aktivitas yang bukan merupakan core competence departemen ini, yaitu survei, yang masih dikelola secara internal dan berpeluang besar untuk diserahkan pada provider. Adanya peluang outsourcing di bidang survei ini lebih didasari oleh pertimbangan bahwa, teknologi pada seksi tersebut masih tergolong padat karya, sementara itu teknologi dan metode di bidang survei cukup cepat berubah dan berkembang. Banyak peralatan kerja yang kini dimiliki PT. XYZ telah dilengkapi (built-in) dengan teknologi survei dan masingmasing kontraktor yang bekerja sama dengan PT. XYZ telah melakukan survei sendiri. Artinya porsi kerja seksi ini telah jauh berkurang sehingga tidak lagi efisien jika harus berdiri sendiri sebagai suatu seksi. Sementara itu data yang dimiliki seksi ini juga tidak tergolong rahasia. Artinya resiko yang akan dihadapi oleh PT. XYZ jika menerapkan outsourcing untuk seksi ini lebih pada proses pengalihan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Kalaupun ada resiko lain, seperti kehilangan kompetensi di bidang survei maka hal itu tidak bersifat krusial bagi PT. XYZ. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka PT. XYZ perlu mempersiapkan mekanisme dengan berhati-hati sehingga tercapai win-win solution bagi PT. XYZ sendiri, job holder survei maupun provider. Mengingat kondisi keuangan PT. XYZ yang baik, salah satu opsi yang mungkin diberikan adalah golden shake hand kepada para job holder dalam rangka pemutusan hubungan kerja. Sementara itu good will perusahaan terhadap para karyawan yang telah lama berjasa dapat ditunjukkan dengan memasukkan unsur pengalihan karyawan dalam proses negosisasi dengan provider. Dengan demikian ketiga pihak yang terlibat dalam proses outsourcing tersebut memperoleh manfaat masing-masing. PT. XYZ akan semakin fokus terhadap core competence yang dimilikinya, sementara itu para job holder tetap merasa aman dengan pekerjaan dan karirnya, sementara provider memperoleh kontrak kerja sekaligus sumber Jaya manusia yang berpengalaman.

---

Outsourcing had been practiced on many companies, where those policies had been applied as one of the way to get business effectivity and efficiency and also to improve company competitive advantage. But on the practices, sometimes outsourcing application is less a comprehensive basic thought and planning that can make a deviation from the first objective, especially along the application process. That's why to keep the consistency and optimalization of the outsourcing application needs to be done some evaluation to several aspect that connected in the applied outsourcing policy on a-comprehensive way. Regarding to that matter, this master theses is focused to the evaluation of outsourcing application in OE Department and also the chance of the outsourcing application on another activity. However, to face a tight competition, company have inclined to get more focused in efficiency and effectivity on its activity. One way is to get back to its company core competence and starting to give the activity which outside the core competence to another parties who has the core competence for the activity, or its being known as outsourcing. As a party who applied outsourcing to several activities, PT. XYZ, as one of the biggest mining company in Indonesia needs to do some evaluation for its strategy mentioned. One of the activity that hadn't long be transitioned and needs evaluation is drilling activity in the OE Department that is one of its department on its operational functions. In reality, outsourcing which had been applied on the department has already fulfilled several advantage and main purpose, which is to reduce drilling cost for about 30%, to get technological advantage possessed by provider, and also not managing human resource for this field. Just only those activities mentioned become less than optimal because the cost reduction hasn't reach optimal point. Basically the cost for drilling activity at PT. XYZ can be reduce but still can get a provider which have a quantity and quality at the same level. In the outsourcing policy, the identification and definition of core competence are one of the phase that have a fundamental character for the application of the policy. In the OE Department in PT. XYZ, the core competence of this department is its ability to give an accurate recommendation about things that connected to neither hydrology and geotechnical matters, for mining area nor the community development program. More thoroughly found that there's still an activity which is not its core competence of this department, its survey section, which still being manage internally and probably had a chance to give to the provider. The outsourcing opportunity in the survey section is more shown by a consideration that the technology on this section is still need a lot of man power, in the mean time the technology and methods in the survey field is very rapid changing and developed. There are much equipment that now being owned by PT. XYZ is built-in by survey technology and each contractor who cooperate with PT. XYZ has done its own survey. It means that the job portion of this section is far more less so its no longer efficient if its stay on its own as a section. Meanwhile the data which owned by this section is not a top secret category, it means that the risk to be faced by PT. XYZ if applying outsourcing for this section is more than a process to transitioning human resource that get involved inside. Even if there is another risk like losing its competency on survey section, then it?s not crucial for PT. XYZ. Regarding to that matter, PT. XYZ needs to prepare a mechanism carefully, so can reach a win-win solution for PT. XYZ, job holder and also provider. Recollecting PT. XYZ good financial condition, one of the options that might be given is a golden shake hand to the job holder for job relationship termination. Meanwhile good will of the company to the meritorious employee who has long be merit can be shown by putting transition element in the negotiation process with provider. So the third party who gets involved in the outsourcing process has get each advantage. PT. XYZ will be more focused to its core competence, meanwhile the job holders still keep feeling save with their job and career, and the provider get a job contract and also get experienced human resource.

Abstrak :
As a valuable asset, employee have very important role in the growth and development of organization. This is parallel to Todaro (1997: 5) that human resources of a nation is the most determining factor for character, social development speed and economy of a nation. Only with certain characteristic of human resources can fulfill the organizational aim. The assumed characteristic to be possessed by each human resource in order to the best performance for the organization is competence. Various definition of competence developed with the progress of science, in particular the human resources management. But the main theme of these various definition of competence lead to two point of views, the first view focused on examinable behavior and the second one is the fundamental individual characteristic which determined the behavior. In this research, competence is behavioral, attitude and certain characteristic dimensions possessed by employees in conducting various works to produce effective, outstanding or superior output or performance. In order to determine employees' competence, one of the methods used is questioners with questions on competence dimensions. Employees are asked for self-appraisal based on proficient or competence degree in conducting a task as mentioned in the questions. From this point of view, the writer is interested to conduct a research on employees' competence in supporting effective performance for organization. Competence variable in used refer to Loma's framework variable. Dimensions in this variable assumed can describe employees' competence, comprised of seven dimensions and developed into sixteen indicators. These dimensions are interaction skill, work orientation, self management skill, and openness to new experience, cognitive abilities, perceptual abilities and business knowledge. To gain a more concrete picture of employees' competence, descriptive analysis is used based on quantitative data acquired from respondents. Instrument in use to collect data from respondents is questioners on competence variable dimensions comprised of 42 questions. After going through validity test using Product Moment Pearson test, only 40 questions are valid to standard with correlation score 0.3. While through reliability test of Alpha Cronbach a reliability coefficient of 0.939 is reached which fulfill the reliability requirement of minimum 0.70. The score distribution of respondents show the existence of unequal distribution of scoring given by respondents to questions of competence which given stratified choices. This also describe there is different varied position of respondents (staffs and officers) and there is difference in knowledge, skill and work experience level. Generally, respondents give quite important, important and very important scoring to competence dimensions. However, there are still respondents giving score of unimportant or less than important to certain items in competence dimensions. This grading shows the mapping of employees competence position which rated to be in a quite high level as the mean score show >3.17 to 4.36. From these seven competence dimensions, 108 respondents grade orientation dimension to work as important dimension and very important in supporting effective performance or about 71% or total respondents. The business knowledge dimension was graded to be important by the lowest percentage of respondents, about 46%. Through factor analysis, the item stated to have loading factor score >0.5 formed ten factors which can explain 75.056% variation out of 40 competence questions. While the items with loading factor score <0.5 cannot be classified to any factor formed, these items are questions numbered 2, 12. 13, 14, 16 and 22. The rest are included in 10 factors formed.

Abstrak :
The background of the research is based on the empirical and theoretical phenomena that in the General Directorate of Common Law Administration there is an indication of low level of job satisfaction among the employee. This condition is caused by the environment of organization and leadership which have not fulfilled the expectation of the employees in the office. The location of this research is in the General Directorate of Common Law Administration in the Department of Law and Human Rights. The problems in the research are 1) is there any influence of environment of organization on job satisfaction, 2) is there any influence of leadership on job satisfaction, 3) is there any influence of environment of organization and leadership concurrently on job satisfaction in the directorate. To find the answers on those research questions, data analysis is using descriptive statistic (cross-tabulation and distribution of frequency) by evaluate data of perception and analyse it in finding solution based on theoretical approach suitable with the variables. According Milkovich and Boudrem (1997, 222) training is a process that systernaticalyachange the attitude, knowledge, official motivation to fulfill characteristics of employee's need and their demand. On the other hand according to Arep (2003.116), training is mean to : 1) Enchancing the motivation of working, 2) Developing knowledge, capability and skill in performing daily activities, 3) Creating self confidence and eliminating the inferior, 4) implementing duty smoothly, 5) Positive manner to the company, 6) in creasing the working spirit. 7) increasing awarness to the company, 8) Developing respect between employee, 9) Encouraging employee to give the best result, 10) Encouraging employee to serve the best service. According Hamel and Prahalan (1995 : 535) competencies is a set of skill capability and technology which is independent Micko (202: 22) saying that the urgency of individual role in organization need a strategy of competencies development to enhance and motivation and working productivity . Motivation, according to Stephen Robbins (2001 :166) is the agreement to give the high effort for organization objectives, which is accompanied by an effort to fulfill individual need. The result of the research shows that majority of the respondents do not satisfied because the role of education and training in the system of promotion is not the criteria to be promoted; it have not increased motivation of work; they do not have full trust from their supervisor even they have increased their knowledge through education and training; they have less opportunity to perform well and if they do that there will be no appreciation; and they have no opportunity to have more responsibility after being educated and trained. Related to employee's competency, the result shows that the majority of respondents feel that they do not have ability to hear, understand, give respond to other thinking, point of view and personality; cannot expand their confident and self control; cannot work systematically; cannot make quick and accurate action; cannot understand and implement good governance; cannot develop innovation, creation, and motivation; cannot give or implement monitoring system; and cannot push others to make a team work. The employees who have high and very high motivation are 19 employees and the rest of 107 can be categorized in very low and fair motivation. The distribution of them is in the echelon IV and staff. The variable of motivation has positive and strong relation and also significant with the variable of training. That condition can be interpreted that the relation between motivation and training is consistent, in term of if the programme of training is increased or improved the motivation of the employees will also increase. Then, the variable of motivation has positively strong and significant with the variable of competency. Base on the result that shows that competency and motivation of employees in the echelon IV and staff are low in a specific field such as research, it is suggested that the functionaries try to give priority on specific training and supervision for them.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penyebab dari timbulnya kendala pada supervisor dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin fungsi kerja di divisi Operation Production PT X. Selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengetahui intervensi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala dan efektivitasnya dari intervensi tersebut. Penelitian ini dilakukan pada 34 (tiga puluh empat) partisipan, yang terdiri dari 4 (empat) supervisor sebagai partisipan wawancara dan 30 (tiga puluh) staf operator dan technician dengan menggunakan metode wawancara, Focus Group Discussion, dan penyebaran kuesioner alat ukur instructional supervisory role yang dikembangkan oleh Ghavifekr & Ibrahim (2014). Berdasarkan hasil analisa pengumpulan data dan current undesirable - desirable condition , dapat disimpulkan bahwa inti permasalahan (core problem) yang menyebabkan kendala pada supervisor dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin fungsi kerja unit Operation Production adalah rendahnya kompetensi manajerial (kemampuan dan pengetahuan) supervisor dalam melakukan aktivitas manajerial dan supervisi terhadap karyawan staf yang merupakan tenaga kerja produktif (operation & technician). Kompetensi manajerial yang ditemukan rendah atau menjadi penyebab dari dari permasalahan yang dihadapi supervisor di unit operation production adalah komunikasi interpersonal, umpan balik (feedback), coaching, dan kemampuan managing people (teamwork). Bentuk Intervensi yang diberikan adalah implementasi program pelatihan kompetensi supervisor untuk meningkatkan kompetensi manajerial supervisor dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam fungsi kerja. Secara keseluruhan, pelatihan yang dilakukan dapat dikatakan efektif karena terdapat hasil yang positif pada pengukuran evaluasi pelatihan pada jenjang pertama (reaksi) dan kedua (pembelajaran) peserta.

---

ABSTRACT
This study aims to determine the cause of the emergence of constraints on supervisors in their role as leaders in the work function Operation Production division PT X. In addition, the study also aims to determine interventions that can be provided to overcome the obstacles and effectiveness of these interventions. This study was conducted on 34 (thirty-four) participants, consisting of 4 (four) supervisor as a participant interviews and 30 (thirty) staff operator and technician using interviews, focus group discussions, and questionnaires measuring devices instructional supervisory role developed by Ghavifekr and Ibrahim (2014). Based on the analysis of data collection and the current undesirable - desirable condition, it can be concluded that the core problem (core problem) that cause constraints on supervisors in their role as leaders work function unit Operation Production is lower managerial competencies (skills and knowledge) supervisor in performing managerial activities and supervision of staff employees who are productive workers (operation and technician). Managerial competence were found to be low or be the cause of the problems faced by supervisors in unit production operation is interpersonal communication, feedback (feedback), coaching, and the ability of managing people (teamwork). Interventions given shape is the implementation program supervisor competency training to improve managerial competence supervisors in their role as leaders in the work function. Overall, the training is done can be said to be effective because there is a positive result on the measurement of training evaluation at the first level (reaction) and second (learning) participants.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada kompetensi pejabat struktural di Biro Perencanaan. Dalam pembenahan kelembagaan Departemen Hukum dan HAM khususnya Biro Perencaan dimana permasalahan pengembangan sumberdaya manusia termasuk dalam upaya peningkatan kompetensi yang sangat diperlukan terlebih lagi dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks yang akan membawa implikasi pada kepentingan kompetensi di dalam organisasi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner kepada pejabat struktural eselon III dan pejabat struktural eselon IV di lingkungan Biro Perencanaan. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 15.0. Berdasarkan hasil analisis kompetensi umum, Kompetensi Khusus dan Kompetensi Teknis pejabat struktral eselon III dan eselon IV masuk dalam kategori comfort, menurut entegry Incorporated (1993) comfort adalah cukup baik pemahamannya namun kurang yakin dalam melaksankannya.Namun terdapat beberapa kondisi aktual di pejabat struktural eselon UI masuk dalam kategori exploralory yaitu sebanyak 7 item kompetensi umum yang mendapatkan nilai di bawah 6 dan pada kompetensi teknisnya juga mendapatkan nilai dibawah 6 sebanyak 3. Dimana menurut entegry Incorporate (1993), ezploratory adalah yang masih dalam upaya untuk memahami. Untuk kebutuhan pelatihan pejabat eselon III dan eselon IV masuk dalam kategori pelatihan cukup meskipun terdapat beberapa kompetensi yang masuk dalam pelatihan tidak mendesak pada pejabat eselon IH yaitu sebaayak 6 kompetensi umum, 7 kompetensi khusus dan 4 kompetensi teknis yang masuk dalam kebutuhan pelatihan tidak mendesak, sedangkan pejabat eselon IV sebanyak 5 kompetensi umum, 2 kompetensi teknis dan 3 kompetensi teknis Memperhatikan hasil penelitian di atas maka perlunya penyempurnaan terhadap manajemen atau sistem pendidikan dan pelatihan pegawai dalam ranka peningkatan kompetensi yakni penyusunan program pelatihan yang komprehensif, penyampaian materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang disusun lebih variatif, terprogram dan konkrit dengan cara implementasi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dengan stralisasi maupun disentralisasi yang dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelatihan non gelar maupun pelatihan teknis mengingat bhawa organisasi selalu berkembang maka sebaiknya penilaian pelatihan secara berkesinambungan. ......The research have focus at structural functionary in planning bureau. Rearragement institutional of law & Human right depertment , especially for planning bureau which has problem of human development that be include was supporting competency which more needed suith demand complicated task that implicate in competency organisation to reach demant task. The research is deskriptif analysis research that has quantity approaching . Collecting data has done using quetioner for structural functionary grade IH and grade IV in planning bureau . The data has collected and way of doing thing in SPSS 15.0 Based on analysis result for general competency specialy competeny and technis competency of structural functionary grade III and grade IV is comfort category. According to Entegry Incorportae (1993) comfort is enough comprehension but still believe to do it. But there is few actual conditions on the structural echelon IH entered in the exploratory category of general competence 7 items that have values below 6 and on technical competence is also a value below 3 as many as 6. For the training needs echelon echelon UI and IV into the category of training despite numerous enough competence in the training did not insist on the third echelon of 6 general competencies, specific competencies 7 and 4 technical competence in the non-urgent training needs, while IV echelon of general competence 5,2 and 3 technical competence technical competence. Noting the results of research on the need to improve the management or the education system and training employees in order to increase the competence of preparation of a comprehensive training program, delivery of leaming materials and teaching methods more varied ananged, programmed and concrete implementation by the education and training conducted by centralization and centralized conducted with cooperation with third parties for non-degree training and technical training always remember that the organization develops the assessment should be continuous training.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang dampak sertifikasi penjenjangan Jabtan Fungsional auditor (JFA) terhadap kompetensi, pola karies dan fungsi adutor Inspektorat Departmen Pendidikan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripti. Hasil penelitian menyarankan agar dalam menyusun formasi kebutuhan auditor hendkaknya menggunakan pendekatan formasi yagn telah dikerluarkana oleh BPKP, dan dalam memetakan auditor hendaknya memperhitungkan beban kerja dan sertifikasi peran yang dimiliki masing-masing auditor serta disampaing semangan untuk belajar dan berkembang harus ada dalam diri auditor, BPKP pun sebagai badan pembina pengawasan APIP diharapkan lebih optimal dalam menciptakan auditor auditor yang handal profesional loyal jujur dan berintegrasi tinggi dalam melaksanakan kegitaan audit melalui kegitan diklat sertifikadi yang telah berlangsung selama ini. ......This thesis works through increasing of certification impact to Auditors Functional Responsible Position (JFA) to Interest, Career pattern, and Function of Auditor National Education Department General Inspectorate. This research is observational descriptive qualitative. The result suggest to arrange Auditor requirement formation ought to utilize fonnation approaching that already has been issued by BPKP, and in map Auditor ought to take into account work load and proprietary role certification each Auditor and also. Auditor must have spirit to study to develope himself, BPKP as institution of AP!P'S suporvisory builder is expected more optimal in create Auditors that competence, professional. loyal, have high integrity in perform Audit activity via education and training activity certification that already happen all this time.

Abstrak :
Negara telah menjamin tiap warganya berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun data menunjukkan masih rendahnya kualitas SDM, mengakibatkan munculnya kesenjangan (gap) antara penawaran (supply) dengan permintaan (demand) tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM dalam mengejar persyaratan kualifikasi regional dan global dengan membentuk Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja. Saat ini, banyak tenaga kerja kurang memahami konsep dan prosedur portofolio sebagai sarana penilaian kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi diri, hal itu timbul karena minimnya kemampuan tenaga kerja mendokumentasikan bukti yang relevan dari hasil capaian belajar/kerja untuk membangun portofolio diri, maka diusulkanlah suatu model e-Portofolio yang dapat membantu kandidat dalam pengelolaan bukti capaian hasil kerja untuk mendapatkan pengakuan dalam bentuk sertifikasi kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep model e-Portofolio dan menggali faktor-faktor dalam mengembangkan model e-Portofolio untuk sertifikasi kompetensi profesi di Indonesia. Institusional theory, CSF dan Actor Network Theory diadopsi untuk menyusun instrumen penelitian, analisis menggunakan mixed method dengan triangulasi untuk validasi model dan proof of concept untuk verifikasi model dalam bentuk recommender system. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa definisi e-portofolio untuk kompetensi tenaga kerja memiliki fokus kepada pengakuan kompetensi dari pihak ketiga dan penelusuran bukti digital. Faktor budaya sebagai merupakan komponen yang baik untuk mendorong niat tenaga kerja dalam penerapan e-portofolio. Dalam konteks internal, penggunaan sistem memberikan manfaat yang lebih besar pada tenaga kerja, namun dominasi pada proses presentasi hasil capaian belajar berdampak terhadap kurangnya kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi bukti capaian hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi. Implikasi dari penelitian ini pemerintah dapat mensosialisasikan kegunaan sertifikasi dan sistem e-portofolio dengan tujuan mempercepat penerimaan sertifikasi kompetensi oleh pihak pemberi kerja, sehingga akan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdampak pada meningkatnya peluang employability tenaga kerja Indonesia.

---

The Government has guaranteed that every citizen has the right to obtain a proper occupation, however the data present that the quality of human resources is insignificant, causing in a gap between supply and labor demand. Therefore the government pursues to improve the quality of human resources in the regional and global qualification requirements by establishing a Labor Competency Certification System. At present, many workers lack understanding of portfolio concepts and procedures as a means of competency assessment to obtain recognition of self qualifications, this arises because of the lack of the ability of the workforce to document relevant evidence from the results of learning/work to build a self portfolio, a model e-Portfolios that can assist candidates in managing evidence of achievement of work results to get recognition in the form of competency certification. This study aims to conduct the concept of the e-Portfolio model and explore the critical factors in the e-Portfolio model for professional competency certification in Indonesia. Institutional theory, CSF and Actor-Network Theory were adopted to compose research instruments, analysis using a mixed method where triangulation for model validation and proof of concept for model verification in the form of a recommender system. In this study, it is known that the definition of e-portfolio for workforce competencies focuses on recognizing competencies from third parties and tracking digital evidence. Cultural factors as a good component to encourage labor intention in implementing e-portfolio. In the internal context, the use of the system provides greater benefits to the workforce, but the dominance in the process of presenting the results of learning impacts on the lack of the user's ability to identify evidence of work outcomes that are in accordance with their competencies. The implication of this research is that the government can promote the usefulness of certification and e-portfolio systems with the aim of accelerating the acceptance of competency certification by employers so that it will improve the quality of manpower which has an impact on increasing opportunities for Indonesian employability.