Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana pembentukan sistem motif agresi sebagai hasil praktik pengasuhan anak oleh orang tua pada remaja kriminal dan remaja non kriminal. Penelitian ini menelaah keterkaitan antara praktik pengasuhan anak (oleh ibu dan ayah) dengan perkembangan kedua komponen sistem motif agresi yaitu komponen pendekat agresi (motif agresi) dan komponen penghindar agresi (hambatan agresi) yang ada di dalam diri remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik pengasuhan anak yang berkaitan dengan perkembangan agresivitas yang diterapkan pada remaja kriminal, berbeda dengan yang diterapkan pada remaja non kriminal. Selain itu, juga untuk mengetahui apakah sistem motif agresi remaja kriminal tidak sama dengan sistem motif agresi remaja non kriminal. Berdasarkan kajian teori diajukan empat belas hipotesis untuk diuji kebenarannya. Penelitian dilakukan pada remaja akhir dengan rentang usia antara 18 hingga 24 tahun, yaitu remaja non kriminal (Siswa kelas III SMU 71 & Mahasiswa Fakultas Agama Islam Univeritas Asy-Syafiyah semester II) dan remaja kriminal (narapidana kasus penganiayaan berat dan pembunuhan di RUTAN Salemba) di Jakarta. Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa:1. Praktik pengasuhan anak (oleh ibu & ayah) yang diterapkan pada remaja kriminal adalah tidak sama dengan yang diterapkan pada remaja non kriminal.2. Secara umum, motif agresi remaja kriminal lebih besar daripada motif agresi remaja non kriminal. Dan kekuatan motif agresi remaja kriminal lebih besar daripada kekuatan hambatan agresi yang ada di dalam dirinya.3. Di antara kelima aspek praktik pengasuhan anak yang diteliti dalam penelitian ini (aspek kontrol, dukungan, penolakan, kasih sayang dan orientasi nilai), yang amat berperan bagi peningkatan motif agresi adalah aspek kontrol dan kasih sayang.4. Agresivitas yang rendah pada remaja dikarenakan adanya motif agresi yang rendah, atau dikarenakan interaksi antara kekuatan motif agresi yang besar dan kekuatan hambatan agresi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa remaja yang memiliki kekuatan motif agresi yang besar. Belum tentu mudah untuk memunculkan tingkah laku agresif dan atau kriminal. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan penelitian penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Melakukan penelitian lanjutan dengan (1) memperluas jangkauan sampel yaitu dengan anak Indonesia sebagai populasi, (2) menggunakan alat ukur yang lebih standar, dan (3) metode pengumpulan data secara terpadu. Selain itu, juga disarankan agar memanfaatkan hasil penelitian ini, sebagai salah satu bahan masukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan kepribadian remaja lebih lanjut."

"Dalam mengkaji masalah penahanan kapal, dilihat dari segi Hukum Indonesia dan hukum lain, khususnya hukum Common Law, diusahakan menemukan kesamaan dan perbedaannya, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam usaha perencanaan dan pembentukan hukum maritim di Indonesia.Masalah ?penahanan kapal' hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law ternyata berbeda dengan sistem Common Law yang banyak diikuti oleh konvensi Internasional, tetapi dengan adanya konvensi untuk unifikasi peraturan penahanan kapal (arrest kapal) dapat diakomodasikan dalam Hukum Acara Perdata Nasional.Jika diperhatikan ketentuan beberapa negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, prosedur tuntutan terhadap penahanan kapal agak berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem Common Law, terutama mengenai jenis-jenis klaim yang dapat menimbulkan tuntutan terhadap penahanan kapal.Praktek di Pengadilan Negeri eksekusi terhadap hipofik kapal sama dengan eksekusi hipotik tanah (barang tidak bergerak) karena menggunakan Pasal 224 HIR jo 195 HIR sampai dengan 200 HIR dan tidak menggunakan Pasal 559 - 599 Rv.Apabila dibandingkan, praktek pelaksanaan arrest kapal sebagai sita jaminan di Indonesia dilakukan oleh juru sita dengan menyampaikan penetapan Ketua Pengadilan kepada Nahkoda dan Syahbandar di mana kapal tersebut ditahan, oleh karena itu prosedur sita terhadap kapal, baik sita jaminan atau sita eksekusi, agak berlarut-larut, sedangkan menurut sistem hukum Common Law, prosedur untuk menahan kapal sejak diajukan aplikasi permohonan hanya memakan waktu tiga hari, dan tergugat baru dapat melepaskan kapalnya setelah menyerahkan sejumlah uang jaminan sebesar utang yang dituntut kepada pengadilan.Dalam tulisan ini, Penulis mengkaji masalah penahanan kapal, berturut turut penahanan kapal Joharmanik I dan II dan selanjutnya penahanan kapal Niaga XXXI, serta perkara perdata antara Ambach Marine Ltd. sebagai penggugat dan PT Pelayaran Badra Samudra Antar Nusa sebagai Tergugat yang menyangkut di dalamnya sita jaminan dan eksekusi atas kapal. Dalam permohonan Peninjauan Kembali PT Pelayaran Badra Samudra Antar Nusa sebagai Penggugat dan Hima Shipping (PTE) Ltd sebagai Tergugat."

"Sebagian besar pemikir politik Islam klasik, memandang bahwa hubungan agama dan negara adalah satu kesatuan yang organis, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bentuk kelembagaan bagi hubungan yang organik tersebut, muncul dalam bentuk khilafah, yang dianggap sebagai representasi sebuah sistem kekuasaan dan pemerintahan Islam, sejak dari zaman Abu Bakar Shidiq hingga berakhirnya kekhalifahan Usmani di Turki. Selama itulah kedudukan khalifah tetap aman dan selalu mendapat legitimasi dari para ulama yang memegang otoritas keagamaan dalam Islam. Kondisi tersebut menggambarkan hubungan antara politik atau kekuasaan dengan agama, sebagai hubungan simbiosis yang sating menguntungkan.Seiring dengan masuknya bangsa Eropa ke Timur Tengah, maka masuk pulalah pemikiran-pemikiran modern di kawasan tersebut. Salah satu diantara pemikiran tersebut adalah Sekularisme. Dengan faham itulah Ataturk di Turki mengejutkan dunia politik Islam dengan menggusur kekhalifahan Usmani yang memang sudah lemah. Menyusul satu tahun kemudian AIi Abd Raziq di Mesir dengan menerbitkan bukunya "Islam wa Ushul al-hukmmr ; Buhl fi al-Khila_;ah wa al-Hukumah fi al-Islam", yang juga inengkritisi eksistensi khilafah yang selama itu "disucikan". Namun keduanya menganggap bahwa khilafah adalah rezim otoritarianisme dan absolutisme yang tidak lagi relevan di zaman modem ini.

---

Mostly classical Islamic political scholar, looking that the relation of religion and state is one organic union, inseparable one with other. Form of the institutution for those relation, emerge in the form of khilafah, what is considered_ to be representation a system of power and Islamic, governance, since Abu Bakar Shidiq till the end of Usmani Emperor in Turki. During that's dimiciling khalifah remain to be peaceful and always get the legitimation from all moslem scholar, whom had holding religious authority in Islam, The Condition depict the relation of between politics or power with religion, as mutual symbiosis a profiting relation.

With the arrival of Europe people to Mid-East area, they bring the new ideology to the area, one of that ideology is Secularisme. With that ideology Ataturk in Turki set the river on fire the Islamic politics by aborting imperium Usmani which is true have weak. One year later, then Ali Abd Raziq in Egypt, also critizied the khilafah power by publishing his book " Islam of Ida Ushul alhuk'n ; Bahs El al-Khilafah wa al-Hukumah fr al-Islwn", which is during that "sanctified". But both assuming that khilafah is regime of otoritarianisme and absolutisme which shall no longger be relevant in this modem epoch.

Both emerging almost at the same time, with the same opinion, and global political in a same condition, regional and national which more or less is equal. Even both dissociated by far distancer, owning different personality, with the different of intellectual background, and of course own the different target, hence non an matter which coincidence happened, if both sudden emerge at the time of and same condition. This is one of reason disturbing to be checked in this thesis."