Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan terhadap iklan testimoni yang semakin marak ditemukan di masyarakat. Iklan testimoni adalah salah satu perkembangan konsep sponsorship yang seharusnya disertakan dengan sponsorship disclosure oleh pelaku usaha dan pihak yang mengiklankan produk dan/atau jasa tersebut. Hal ini telah lama menjadi perhatian di Inggris, dan barubaru ini digaungkan di Amerika Serikat, namun belum banyak diperbincangkan di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penegakan kewajiban sponsorship disclosure di ketiga negara tersebut. ......This thesis compares the different laws regarding testimonial advertising which occurs increasingly in society. Testimonial advertising is one of the developed concepts of sponsorship – which should have sponsorship disclosure attached to it by the Business and/or the endorser. This issue has long been a concern in the United Kingdom, and is recently talked about in the United States of America, but is still a foreign concept in Indonesia. This thesis investigates the comparison of enforcement of sponsorship disclosure in the three countries.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan perbandingan jual beli antara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Pembahasan meliputi definisi, saat terjadinya jual beli, kewajiban-kewajiban penjual, kewajiban-kewajiban pembeli, risiko dalam perjanjian jual beli, jual beli dengan hak membeli kembali, jual beli piutang dan lain-lain hak takbertubuh, hak reklame, jual beli barang orang lain, dan jual beli online. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam jual beli antara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera dibuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang baru agar lebih menjamin kepastian hukum.

---

This thesis discusses the regulation and comparison of sale and purchase between Indonesia, The Netherlands, and France. Discussion includes definitions, when sale and purchase comes to existence, the obligations of the seller, the obligations of the buyer, the risk in the sale and purchase agreement, sale and purchase with the right of repurchase, sale and purchase of intangible rights, right of reclamation, sale and purchase of anothers property, and electronic commerce. This research shows that there are similarities and differences in sale and purchase between Indonesia, The Netherlands, and France. This research is a juridical normative research and the research method used is comparison of law. The results suggest that a new Indonesian Civil Code should be created immediately to guarantee a better legal certainty.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia telah berkomitmen dan mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) melalui disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang memberikan dampak dihapuskannya ketentuan tentang rahasia bank. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah pengaturan tentang pengecualian rahasia bank untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia, Swiss dan Singapura, kelebihan dan kekurangannya pengaturannya di Indonesia serta kaitannya dengan hak privasi nasabah bank.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan rahasia bank dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financial account information) di Indonesia, Swiss dan Singapura berdasarkan CRS yang telah disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di mana pada ketentuannya mengatur adanya pelanggaran pidana dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang; pengaturan rahasia bank dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang berupa Perppu di Indonesia menjadi kelemahan dalam pengaturan pertukaran informasi keuangan secara otomatis, hal ini berbeda dengan Swiss dan Singapura yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri; hak privasi keuangan nasabah bisa dikecualikan untuk kepentingan umum seperti dalam hal pajak asalkan tata cara dan pelaksanaannya dilakukan secara proporsional, tidak membebani rakyat dan tetap dapat menjaga stabilitas perekonomian negara terutama kemajuan perekonomian di bidang perbankan.

---

ABSTRACT
Indonesia has committed and implemented an automatic exchange of financial information for tax purposes under the Common Reporting Standard (CRS) through the adoption of Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, which resulted to the abolition of provisions for bank secrecy. The highlight is the exception to banking secrecy regulation for automatic exchange of financial information in Indonesia, Switzerland and Singapore, the cost and benefit of its arrangements in Indonesia and its relation to the privacy rights of bank customers.

This research is normative law research using secondary data. Based on its nature, it is descriptive research purposed. Data collection processes were conducted by literature study to collect and arrange data related to the problem. This paper applied deduction logic, general conclusions to concrete problems. The analysis approach consisted of two methods, legislation and comparative.

The results of this study are bank secrecy regulations related to automatic exchange of financial information in Indonesia, Switzerland and Singapore based on CRS designed by Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in which its provisions govern the existence of criminal offenses with punishments set out in the law; Indonesia bank secrecy regulations related to automatic exchange of financial account information accounted to Perppu in Indonesia which caused susceptibility to this automatic exchange arrangement. This is in contrast to Switzerland and Singapore which are set out in a separate law; customer's financial privacy rights can be exempted for public interest in case of tax procedure, proportionally implemented without overlaid people, and able to maintain the stability of the country's economy, especially economic development in banking.