Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study entitled Business Contribution of Seaweed Cultivation in Expanding Employment and Improving Community Welfare in Pangkajene and Islands Districts. The formulation of the problem raised is how the contribution of seaweed cultivation in the Pangkajene and Islands Regency in order to expand employment and improve community welfare and what factors hinder seaweed cultivation in Pangkajene and Islands Districts. This research use desciptive qualitative approach. The results showed that the contribution of seaweed cultivation in Pangkajene and Islands Regency was based on the findings that seaweed farming could improve the welfare of the community in the Pangkajene and Islands regencies. So that the utilization of seaweed in Pangkajen district can then be developed towards the commercial sector to be exported and traded as raw material for the manufacture of agar-agar or carrageenan. Factors that hamper seaweed cultivation in Pangkajene and Kepulauan Regency are related to providing business financing and business capital and natural factors because seaweed cultivation depends on seasons and inadequate seeds, so that seeds and capital are needed so that seaweed cultivation can be developed."

"ABSTRACTPenelitian ini berjudul Kontribusi Usaha Budidaya Rumput Laut Dalam Memperluas Lapangan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kontribusi usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan faktor-faktor apa yang menghambat usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kontribusi usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan temuan yang didapat bahwa budidaya rumput laut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sehingga pemanfaatan rumput laut di Kabupaten Pangkajene kemudian bisa dikembangkan kearah komersial untuk diekspor dan diperdagangkan sebagai bahan mentah untuk pembuatan agar-agar atau karaginan (carageen). Faktor-faktor yang menghambat usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah menyangkut menyediakan pembiayaan usaha alias modal usaha dan faktor alam karena budidaya rumput laut tergantung musim dan bibit yang tidak memadai sehingga dibutuhkan bibit dan modal agar budidaya rumput laut dapat terus dikembangkan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang peranan lembaga keujruen blang dalam menggerakkan kerjasama masyarakat dan kendala-kendala pengembangannya. Penelitian ini penting mengingat keberadaan lembaga keujruen blang sangat diperlukan masyarakat tani dalam kegiatan pertanian sawah. Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga keujruen blang mengedepankan nilai-nilai gotong royong. Gotong royong yang berlaku disini sudah menjadi hukum adat dan merupakan salah satu alat pencapaian tujuan lembaga, yaitu agar kegiatan pertanian sawah berjalan lancar dan berhasil.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan mencakup unsur pengurus lembaga keujruen blang, masyarakat tani, pemerintah dan tokoh adat.Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran yang dilakukan keujruen dalam menggerakkan kerjasama masyarakat tani kurang efektif untuk mengatasi masalah menurunnya semangat gotong royong dalam lembaga keujruen blang. Apa yang dilakukan keujruen hanyalah melaksanakan tugas rutinitas semata yang bersifat fragmatis, sehingga tidak menyentuh pokok persoalan penyebab menurunnya semangat gotong royong tersebut. Penurunan semangat gotong royong antara lain disebabkan oleh tidak optimalnya services yang diberikan lembaga keujruen blang kepada petani berupa ketersediaan air pertanian yang cukup, dan melemahnya internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam lembaga keujruen blang oleh petani.Rendahnya services tersebut disebabkan oleh tidak optimalnya fungsi irigasi setengah teknis yang digunakan sebagai prasarana penyuplai air ke persawahan. Irigasi induk yang berlokasi di Desa Blang Bayu tersebut dibangun pemerintah pada Tahun 1998. Kehadirannya justru memperburuk tata guna air yang telah ada, sehingga pasokan air ke sawah-sawah tidak tercukupi. Hal tersebut berdampak juga pada penurunan kuantitas musim tanam dari sebelumnya 2 kali setahun menjadi 3 kali dalam 2 tahun. Kemudian musim tanam juga menjadi tidak serentak lagi dalam satu wilayah kerja keujruen chick (tingkat kecamatan) sehingga menyebabkan semakin banyaknya hama yang menyerang tanaman padi. Sementara itu melemahnya internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam lembaga keujruen blang oleh petani lebih disebabkan oleh melemahnya pola hubungan tradisional petani yang mulai bergeser ke pola hubungan rasional ekonomi.Tidak optimalnya fungsi irigasi juga merupakan kendala utama pengembangan lembaga keujruen blang. Disamping masalah lemahnya kepemimpinan lokal, struktur organisasi yang kurang mendidik, minimnya intervensi pemerintah, dan sebagian dari substansi aturan adat sudah kurang relevan dengan kondisi masyarakat tani sekarang.Untuk meminimalisir masalah yang terjadi dalam lembaga keujruen blang, diperiukan reorientasi kepemimpinan keujruen dari peranan yang terpaku pada pelaksanaan tugas rutinitas semata ke peran sebagai seorang agen perubahan (change agent) yang mampu melakukan pembaharuan bagi organisasi, pembenahan irigasi, penyadaran masyarakat tani dan pemerintah, serta redefinisi aturan adat dan restrukturisasi kelembagaan keujruen blang."

"Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negera (GBHN) di tegaskan antara lain, bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Namun pada kenyataannya untuk menuju dan meraih city-cita yang mulia tersebut pemerintah dan masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah sate masalah yang menjadi kendala di dalam konteks pembangunan nasional itu adalah masalah korupsi yang terus berkecamuk, sehingga dana-dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, telah berpindah ke kantong para koruptor."

"Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Proyek KKS merupakan salah satu bentuk kepedulian pihak swasta dalam usaha kesejahteraan sosial. Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang kegiatan pengembangan masyarakat melalui yang dilaksanakan oleh Proyek Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (KKS) dengan menggunakan tahapan-tahapan yang disebut metode dinamika spiral. Metode ini diadopsi dari metode yang digunakan oleh Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang (DKP-KAS) dalam melaksanakan tugas pastoral (menggembalakan umat). Penelitian ini mencoba untuk mengkaji tahapan-tahapan dalam metode dinamika spiral tersebut dan dikaitkan dengan langkah-langkah kegiatan pengembangan masyarakat yang telah ada. Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat diketahui apakah dinamika spiral dapat dikategorikan sebagai tahapan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat dengan menggunakan metode dinamika spiral yang diperoleh dari informan. Pemilihan informan dilakukan secara `purposive sampling' yang terdiri dari Ketua Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang (DKP-KAS), Pemimpin Proyek Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata, pekerja sosial proyek, panitia program, pejabat Kelurahan Bongsari, dan warga masyarakat Kelurahan Bongsari tempat pelaksanaan proyek. Mereka dipilih menjadi informan karena terlibat dalam perumusan metode dinamika spiral dan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat dengan menggunakan metode dinamika spiral: Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara mendalam (in depth interview), dan observasi untuk memperoleh data dari para informan tersebut. Ketiga cara tersebut dilakukan sebagai langkah triangulasi terhadap jawaban masing-masing informan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Proyek KKS menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kelurahan Bongsari dari usia balita hingga dewasa, tetapi hanya diikuti oleh warga masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. KKS berupaya untuk mewujudkan suatu kondisi dimana anak-anak dapat mencapai taraf sejahtera dengan mengembangkan potensi keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan Proyek KKS menggunakan pendekatan nondirektif: Seluruh kegiatan KKS mendapatkan biaya dari Christian Children's Fund (CCF). Pelaksanaan tahapan-tahapan metode dinamika spiral dalam kegiatan yang dilakukan oleh Proyek Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata masih memiliki kekurangan untuk dapat dikategorikan sebagai langkah-langkah atau metode kegiatan pengembangan masyarakat. Metode dinamika spiral belum atau tidak menjelaskan pada tahap mana terminasi akan dilaksanakan. Konsep awal dinamika spiral (spiral pastoral) memang lebih menekankan pada pemahaman pada situasi sosial yang dihadapi masyarakat. Bantuan yang diberikan KKS sebagian besar berupa materi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan warga Kelurahan Bongsari.Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Proyek KKS pada kenyataannya mendapatkan generimaan yang baik dari masyarakat Kelurahan Bongsari yang sebagian besar adalah muslim sedangkan Proyek KKS dikelola oleh sebuah yayasan yang memiliki nilai-nilai kristiani. Masyarakat menerima kehadiran Proyek KKS karena mereka ikut dilibatkan dalam setiap kegiatan. Mereka merasa ikut memiliki proyek tersebut. Dinamika spiral perlu lebih disempumakan agar mencakup aspek-aspek langkah-langkah dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Metode ini diharapkan dapat menambah kekayaan metode yang dapat digunakan dalam kegiatan pengembangan masyarakat."

"Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom berkewajiban melaksanakan kebijakan dekonsentrasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan memacu daya saing. Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka kebijakan dekonsentrasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melalui prosedur yang benar. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui implementasi kebijakan dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta dan mengentahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai bagian dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dekonsentrasi di Propinsi DKI Jakarta antara lain mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan ekonomi. Sementara faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kondisi faktor komunikasi secara umum yang berlangsung dalam pelaksaan kebijakan dekonsentrasi masih lemah, baik ditinjau dari kejalasan penyampaian sasaran kebijakan, keberadaan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, dan koordinasi antarbagian terkait. Kondisi sumber daya juga masih lemah, terutama jika dilihat dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sedangkan untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai.Untuk aspek disposisi secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, terutama bila dilihat dari sisi dukungan, komitmen, dan transparansi. Namun, dalam hal pemahaman, terasa masih kurang memadai. Sementara untuk faktor struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung untuk implementasi kebijakan dekonsentrasi, baik dilihat berdasarkan ketersediaan standar operasional prosedur (SOP), pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi dan kejelasan aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dekonsentrasi perlu diperbaiki, baik untuk faktor komunikasi, sumber daya, disposisi maupun struktur birokrasi. Untuk faktor komunikasi yang perlu diperbaiki adalah kejelasan sasaran kebijakan, menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, serta meningkatkan koordinasi antarbagian yang terkait dengan pelaksaaan dekonsentrasi. Untuk faktor sumber daya, yang penting diperhatikan adalah penambahan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada. Sejalan dengan itu perlu pula dukungan finansial yang lebih memadai untuk menunjang kemungkinan pemekaran bidang dekonsentrasi dan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Untuk faktor disposisi, yang diperlukan terutama meningkatkan pemahaman pegawai Bagian Dekonsentrasi dengan cara menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai dekonsentrasi lengkap dengan mateteri-materi lain yang relevan dengan keperluan implementasi dekonsentrasi. Untuk faktor struktur birokrasi, yang penting dilakukan adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP), membangun pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi yang lebih harmonis dan dinamis serta memperjelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi."

"Latar belakang penelitian ini mengenai urbanisasi yang hingga saat masih menjadi tantangan global dan nasional. Proses urbanisasi memberikan dorongan pada perubahan struktur ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu wilayah. Tingkat urbanisasi sepanjang Pantura juga mengalami kenaikan dan memberikan dampak pada tingkat ketimpangan wilayah. Masalah dalam penelitian adalah perkembangan ekonomi di Pulau Jawa, kondisi infrastruktur jalan mempengaruhi perkembangan kota-kota yang dilewati sehingga diperlukan strategi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola pembangunan infrastruktur, dampak pada daya dukung lingkungan dan perkembangan kota, pengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat, serta merumuskan konsep pembangunan infrastruktur untuk menunjang keberlanjutan kota. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dengan metode analisis spasial, analisis statistika, dan indeks pembangunan infrastruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola pembangunan infrastruktur di Pantura Jawa Tengah tidak merata, daya dukung lingkungan mengalami penurunan dan perkembangan kota terus mengalami kenaikan, serta kesejahteraan masyarakat tidak terpengaruh langsung dari pembangunan tersebut. Kesimpulan untuk mewujudkan keberlanjutan kota dapat dilakukan langkah penentuan prioritas pembangunan infrastruktur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta peran aktif pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

---

The background of this research are an urbanization has an impact on a global and national level. The process of urbanization gives changes in a region's economic, social and environmental structure. The level of urbanization along the Pantura has also increased and has impacted regional disparity. The problem are along with economic development in Java Island, the condition of road infrastructure affects the development of the cities along the corridor, so an economic and sustainable development strategy is needed. The research aims to determine the pattern of infrastructure development, the impact on the carrying capacity of the environment and urban development, and the impact on the level of community welfare and formulate the infrastructure development concept to support urban sustainability. The method used is quantitative, with spatial analysis methods, statistical analysis, and an infrastructure development index. The analysis results show that the pattern of infrastructure development in the Pantura of Central Java is unwell distributed, the environment's carrying capacity has decreased, and urban development continues to increase. Also, community welfare is not directly affected by this development. Conclusion in context or urban sustainability, various actions can be taken to determine priority for infrastructure development following conditions and needs in terms of economic, social and environmental dimensions as well as the role of stakeholders according to their duties and functions."

"Era globalisasi menuntut penyedia pelayanan kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya. Pelayanan paripurna merupakan hak setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan diarahkan agar memberi manfaat sebesar-besamya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu indikator pelayanan bermutu terpenuhinya pelaksanaan informed consent sesuai dengan hukum. Perjan RS CM merupakan RS rujukan nasional, pelaksanaan informed consent harus lebih balk dibandingkan dengan RS setingkat lainnya, namun sampai saat ini belum diketahui sejauh mana pelaksanaannya.Penelitian dilakukan di IRNA A (lantai I kid, III kanan-kiri, dan IV kanan) Perjan RSCM, Jakarta pada Juni - Agustus 2003. Desain penelitian, kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif dengan pendekatan sistem. Informannya : pasien (7), perawat (8), dokter (4), dan pengkajian dokumen informed consent (60). Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi, kuesioner (pertanyaan terbuka - khusus dokter), dan pengkajian dokumen. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan informed consent yang memenuhi aspek hukum.Penelitian menemukan bahwa (a). pengetahuan pasien/keluarganya mengenai hak dan kewajiban cukup bagus, walaupun saat masuk di RS tidak pemah diberi penjelasan, (b). pengetahuan perawat dan dokter mengenai peraturan per-uu-an yang mengatur informed consent masih rendah, (c). pemahaman pasien/ keluarganya mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (d). pemahaman perawat mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (e). peranan perawat dalam pelaksanaan informed consent sebagai saksi dan advokasi, (f). pemahaman dokter mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (g). informasi medis yang diberikan oleh dokter ke pasien/keluarganya pada umumnya mencakup : penyakit yang diderita pasien, rencana tindakan, dan efek samping, (h). pelaksanaan informed consent di Perjan RSCM belum sesuai dengan peratum per-uu-an yang berlaku (hukum), dan (i). enam puluh (60) dokumen yang dilakukan pengkajian tidak ada satu pun yang kolomnya terisi dengan lengkap, sehingga tidak ada yang memenuhi aspek hukum.Ada beberapa kelemahan dalam formulir informed consent, yaitu informasinya tidak tertulis sehingga mengakibatkan ketidak-jelasan informasi medis dan lemah sebagai alat bukti, pasien kurang memahami, untuk itu perlu dilakukan perbaikan, sehingga informasinya dapat diuraikan dalam formulir tersebut dan dijelaskan secara lisan. Hambatan pelaksanaan informed consent, tidak ada SOP, pemahaman pelaksana informed consent belum maksimal, rendah pengetahuan pelaksana tentang hukum informed consent, dan informasi disampaikan secara lisan.Implikasi dari temuan ini pentingnya pembuatan SOP informed consent dan pelaksanaannya selalu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahannya, sehingga pelaksanaan informed consent yang memenuhi aspek hukum dapat diwujudkan.Daftar pustaka : 66 (1982 -2003)

---

The Implementation of Informed Consent a Legal Aspect Point of View in IRNA A Perjan RS dr. Cipto Mangunkusumo, 2003In the globalization era, the expectation of health care service from the caregiver is high. The comprehensive care is a right for every human being, family and for the community. The effort in improving health care service is aimed of the highest advantage for community welfare on enhancing people health status. One of the indicators of the good health care is the accomplishment of informed consent on every patient. The national top referral Cipto Mangunkusumo hospital, suppose has already implemented the informed consent comparing to the other hospital in Indonesia, but still, it has not been discover what has been implemented.This study is going to explore the implementation of informed consent on certain installation IRNA A (l' floor, 3`11 floor, & 4t' floor) during June - August 2003. The methodology of this study is descriptive explorative using qualitative approach. The data resource are 7 patients, 8 nurses, 4 doctors and 60 informed consent documentation. Data collection using in depth interview, focus group discussion, observation, questioner and assessing the document. The aim of this study is to look at the implementation of informed consent as legal aspect.This study found that (a) the patient & family knowledge about informed consent are fairly good, although they do not get the information when they admitted to the hospital, (b) the knowledge of the nurses & the doctors on informed consent as an legal aspect are fairly poor, (c) patient & family perception on informed consent are fairly good, (d) nurses perception on informed consent are fairly good, (e) Nurse role on informed consent is as witness & advocate (t) doctors perception on informed consent are fairly good, (g) the information that usually inform to the patient are the medical diagnosis, the medical therapy and the side effect of the treatment (h) The informed consent on the Cipto Hospital are not well implemented and (i) sixty document of informed consent that had assessed are not well completed.There are some weaknesses on the informed consent form in this hospital, which are most of the information are not clearly written, that cause uncertain information and it is not powerful as a legal aspect, the patients are not well informed and need improvement. The constrain of implementing the informed consent are there is no standard, the perception of the caregiver are not sufficient and most of the information are verbally informed.The implication of this research suggest that hospital need to have standard to implement informed consent, it should be evaluated periodically that could improve the implement of informed consent,References ; 66 (1982-2003)"

"Program IDT adalah salah satu pogram pembangunan yang berorientasi pada usaha pemberdayaan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka dan mengembangkan berbagai usaha ekonomis produktif yang sesuai dengan kemampuannya. Orientasi program ini mengarah kepada kemandirian dan otonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya melalui kelompok. Di dalam kelompok tersebut diharapkan mereka dapat menghidupkan modal-modal sosial yang telah dimilikinya guna mengembangkan modal usaha yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat atau juga dapat dikatakan pembangunan yang berorientasi pada "bottom up policy". Tulisan ini mempelajari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin lewat bantuan modal usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Khusus ibukota Jakarta melalui program Impres Desa Tertinggal Non Regular In Gub di kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan unit analisanya yaitu individu-individu penerima bantuan modal usaha yang tergabung didalam kelompok usaha yang` dinamakan pokmas (kelompok masyarakat). Konsep teoritik utama yang mendasari penelitian ini adalah konsep pemberdayaan (empowerment) yang menekankan pada kemandirian, kemampuan dan potensi masyarakat pelaksana program. Dalam proses ini kelompok masyarakat (pokmas) diberi "power" untuk dapat menggunakan potensi dirinya dalam mengembangkan modal usaha yang diberikan. Mereka dipacu, diberi motivasi melalui pendampingan yang intensif, dibina dan dididik untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Berbagai modal sosial yang mereka miliki digunakan secara intensif dalam bentuk kerja sama yang sehat, kreatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian menitikberatkan pada dua kelompok masyarakat pelaksana program yakni kelompok masyarakat yang berhasil dan kelompok masyarakat yang tidak berhasil. Indikatornya adalah perubahan gaya hidup periode sebelum program dan sesudah dlaksanakannya program. Dari wawancara dan pengamatan secara intensif dan terus menerus terhadap kegiatan kedua kelompok ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat dapat memberdayakan dirinya apabla diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya. Program pembangunan direkomendasikan agar tidak lagi bersifat "top down policy", tetapi sudah harus bersifat "bottom up policy"."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Strategi Ko-manajemen Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada Proyek Pengembangan Desa Pembenihan Ikan di Desa Kambitin Raya dalam rangka memberdayakan masyarakat petani ikan di wilayah tersebut. Penelitian ini penting mengingat di era otonomi daerah saat ini, dimana daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber perekonomian baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun bagi upaya penggalian potensi PAD yang akan digunakan bagi pelaksanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah bersumber dari sektor perikanan. Disamping itu karena objek penelitian ini adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang menekankan pendekatan community based dan diimbangi oleh pendekatan science based dengan mengarah pada terwujudnya kawasan perikanan terpadu (integrated fisheries zone), maka sangat penting artinya untuk melihat apakah paradigma pembangunan sektor perikanan yang baru tersebut telah mampu menyentuh kebutuhan masyarakat baik dari aspek peningkatan kesejahteraan maupun dari aspek perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih maju.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan objek dan jumlah informan yang dianggap paling menguasai masalah penelitian dan mewakili semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sebagai subjek penelitian.Dari hasil penelitian diketahui bahwa ko-manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan di Kambitin Raya berawal dari ketidakpuasan petani ikan terhadap sumber pendapatan mereka yang sangat minim. Mereka sadar bahwa untuk keluar dari masalah ini harus ada bantuan dari pihak pemerintah. Dengan dipelopori oleh beberapa orang tokoh masyarakat sekitar tahun 1997-an mereka mengajukan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah melalui dinas perikanan.Menjawab aspirasi tersebut, pada bulan Agustus 1999 Bupati Tabalong mengeluarkan kebijakan tentang Pengembangan Desa Kambitin Raya sebagai Desa Pembenihan Ikan dalam bentuk ko-manajemen dengan berbasis pada potensi masyarakat lokal. Peran pemerintah daerah yaitu sebagai pihak yang mengarahkan, memotivasi dan menfasilitasi berkembangnya produktifitas masyarakat, selain itu juga sebagai mediator bila terjadi konflik diantara petani. Pemerintah daerah juga menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan khusus usaha pembenihan ikan.Pada tatanan ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan di Kambitin Raya ini, pada awalnya memang menekankan tumbuhnya inisiatif masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan. Namun, pada pelaksanaannya terjadi dominasi peran pemerintah terhadap peran masyarakat yang dapat dilihat dari mekanisme penentuan program atau proyek yang akan dilaksanakan. Peran pemerintah temyata lebih dari sekedar memberi advokasi, konsultasi, motivasi atau fasilitasi, tetapi berperan dominan dalam implementasi, pengawasan dan pemantauan. Meskipun masyarakat memberikan aspirasi dalam setiap perencanaan kebijakan, tetapi keputusan akhir baik dari aspek finansial maupun manajemen tetap berada di tangan pemerintah.Uraian singkat diatas memberi kesan bahwa dalam banyak hal pemerintah sangat berperan. Masyarakat petani ikan hanya menerima apa yang direncanakan dan di atur oleh pemerintah. Dengan demikian bentuk ko-manajemen yang berlaku di Kambitin Raya adalah bersifat instruktif.Ko-manajemen dengan bentuk instruktif bukan merupakan kesalahan. Itu terjadi karena kondisi masyarakat yang memang relatif masih terbatas dalam segala hal. Bahkan manfaat yang dirasakan petani ikan cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka setelah ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan dilaksanakan. Artinya, walaupun terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, pelaksanaan ko-manajemen di Kambitin Raya dapat dikatakan cukup berhasil, ditambah dengan adanya pengaruh berbagai faktor internal dan eksternal yang mendorong keberhasilan pelaksanaan ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan."