Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Strategi pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa Resimen Mahasiswa adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang dibentuk dalam rnngka melestarikan nilai juang 45, namun masa Orbe dipergunakan sebegai perpenjangan militer di kampus, akibatnya terjadi bentrokan antara Menwa dengan mahasiswa pro demokrasi, hingga berlanjut dengan tuntutan pembubaran Menwa; dengan kejadian ternebut pemerintah mengeluatkan SKB 3 Menteri Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa betada di tangan pimpinan Perti, yang bardampak pada pengembangan Menwa. Jumlah Menwa hingga tahun 2003 berjumlah 25.000 orang dan alumni 26.000 orang, namun sampai saat ini jumlah Menwa yang aktif mendekati 15.000 orang, terjadi penunman secara kuantitas, Di lain sisi ancaman bangsa Indonesia era globalisasi adalah dalam bidang nir militer, walaupun ancaman militer tetap ada namun kecil kemungkinan terjadi; Menwa yang telah siap menghadapi aneaman nir militer, oleh pemerintah kurang diperhatikan perkembangannyn. Dengan demikian maka tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran posisi stratejik Menwa dalam menghadapi tantangan di abad XXl yang sarat dengan isu demokratisasi dan Ham, kemudian juga untuk menyusun alematif strategi pembinaan dan pemberdayan Menwa daban upeya pembelaan negara dikaitkan dengan ketahanan nasionaL Daiam penelitian ini, peneliti mengambil sampel beberapa organisasi Menwa beserta jajaranya di liga provinsi yakui Sumatern Selatan (Palembang), DKl Jakarta dan Jawa Barat (Bandung), serta memfokuskan pada peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dalam pengembangan organisasi Menwa dengan mengacu visi. misi, sasaran dan tujuan organisasi Menwa serta melihat operasional organisasi untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, digunakan desain deskriptif ekaplorntif, dengan metode SWOT untuk menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Selain itu juga menggunakan metode AHP untuk memberikan altematif-alternatif dalam penyelesain masalah, memberikan masukan kepada stakeholder guna pembinaan dan pembetdayaan Menwa di masa yang akan datang. Dengan pendekatan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pengembangan Menwaseperti Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Kemhan, Kemdagri, Kempora, Kemdiknas dan Kemsos, maka pembinaan dan pemeberdayaan Menwa diarahkan peda solusi alternatif yaitu peda Perilaku organisasi, Sunaber Daya Manusia dan Peraturan Perundang-undangan sehagai pemeeahan dalam menyelesaikan masalah Menwa. Dati penelitian yang dilakukan, diketemukan bahwa organisasi Menwa berada di posisi kuadran IV SWOT yaitu posisi konsolidasi, dengan dernikian Menwa harus memperbaiki kelemahan organisasi secara internal, agar mampu meraih peluang yang ada guna mengembangkan organisasi. Kemudian strategi pembinaan dan pemberdayan Menwa; adalah dengsa mengupaynkan perhalkan perilaku organisasi Menwa, ini mengambatkan bahwa kesadaran perilaku personel maupun kelompok harus lebih menggambarkan perilaku organisasi yang humanis guna mengembalikan citra Menwa. Untuk beberapa sasaran tersebut diperlukan dukungan beberapa Kementerian yang terkait. "

"Tingkat keberdayaan desa siaga merupakan refleksi dari keberhasilan program pemberdayaan masyarakat serta memperlihatkan kemandirian masyarakat. Penelitian kuantitatif, desain cross sectional dengan sampel 204 desa, data dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner. Hasil penelitian didapatkan 55.9 % desa memiliki tingkat keberdayaan desa yang tinggi. Dimensi pembangunan kapasitas, partisipasi masyarakat, jaringan dengan pihak lain mempunyai hubungan yang bermakna dengan praktik penggunaan jamban sehat (PHBS 5) dan dimensi pembangunan kapasitas merupakan factor dominan. Desa dengan dimensi pembangunan kapasitas yang rendah menurunkan 3.3 kali capaian penggunaan jamban sehat dibandingkan dengan desa dengan dimensi pembangunan kapasitas yang tinggi Kepada Pemkab. Karawang dan Dinas Kesehatan diharapkan menyelenggarakan pelatihan teknis desa siaga bagi pelaku utama desa siaga secara simultan untuk meningkatkan tingkat keberdayaan desa dan praktik PHBS.

---

Desa Siaga level empowerment is a reflection of the success of the community empowerment program as well as showing communnity independence. Quantitative research with cross sectional desig nwith a sample of 204 villages, data were collected through interviews with questionnaires. The results showed 55.9% of villages havea high level of empowerment. Dimensions ofcapacity building, community participation, networking with other parties having a significant relationship with a healthy latrine use practices (PHBS5) and dimensions of capacity building is a dominant factor. Villages with low capacity development dimension 3.3 times lower performance compared to healthy latrine use village with a high capacity development dimension. To the Karawang District and Health Department is expected to conduct technical training for desa siaga key actors simultaneously to increase the level of village empowerment and practice PHBS."

"Program intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembuatan sebuah Sistem Tabungan untuk Ibu Hamil Bersalin dalam mendukung program penurunan angka kematian ibu (AKI) di Desa Sumurugul, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pengorganisasian komunitas dengan strategi aksi-langsung (direct-action strategies) sebagai cara utama melakukan perubahan. Aksi ini berfokus pada pembangun kekuatan dan mendorong komunitas dalam hal ini ibu-ibu desa untuk mengembangkan kapasitas mereka sebagai warga yang aktif dalam mengambil keputusan untuk meyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara swadaya. Intervensi diawali dengan membangun hubungan dengan semua unsur dalam masyarakat, membantu mereka untuk berkumpul dan membicarakan masalah kesehatan ibu yang ada, memilih masalah mana yang paling urgen untuk dihadapi kemudian bersama.-sama memilih bentuk mana yang paling menjawab masalah tersebut. Ibu-iba di Desa Sumurugul memutuskan untuk membentuk sistem tabungan untuk ibu hamil dan bersalin yang iurannya berasal dari seluruh kepala keluarga yang ada di masing-masing RT mereka. Mereka kemudian membentuk kepengurusan sederhana yang menangani Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin). Pengurus Tabulin mendapat Pelatihan Pengeloaan Keuangan Keluarga yang sederhana. Kesimpulannya adalah menabung secara reguler adalah cara komunitas mengembangkan kekuatan dan disiplin yang bisa menunjukan bahwa mereka mampu berorganisasi dan serius untuk memecahkan masalah mereka sendiri.

---

This intervention program was designed to increase community participation through the creation of a Savings System for pregnant and expectant mothers, as part of a wider goal of reducing maternal mortality rates in Sumurugul, Wanayasa, Purwakarta. In order to achieve the desired transformations in behaviour, an approach centred around direct-action strategies was adopted. The program was intended to achieve capacity building and community empowerment by encouraging women to become active community members, involved in decision making and problem solving processes to overcome the obstacles facing them. The intervention begun through the establishment of ties with all community stakeholders through collective meetings at which discussions regarding women's health issues were conducted. Through this process, certain priority issues were identified and solutions considered by community members to be most effective were proposed. The women of Sumurugul decided to establish a savings system for pregnant and lactating mothers, with contributions from all heads of households in each residential block. They then formulated a simple administrative system to manage the Pregnant Mother's Saving Fund (Tabungan lbu Bersalin (Tabulin)). The managers of this fund was provided with simple training in the management of family finances. Through the establishment of a regular saving system involving the community, there emerged a new-found collective faith in the community's capacity for organization and for addressing problems and issues of common concern."

"ABSTRAKRepresentasi Ideologi Pemerintah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Sebuah kajian analisis wacana kritisTesis ini dilatarbelakangi konfigurasi linguistik pada Perppu No. 2 Tahun 2017 yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi tersebut disebabkan oleh muatan perppu tersebut yang dianggap mengancam keberadaan ormas tertentu. Teks perppu ini juga dianggap wujud dominasi dan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang. Dalam pandangan kritis, teks memiliki ideologi. Ideologi di sini adalah representasi aspek dunia yang dapat ditunjukkan untuk berkontribusi dalam membangun, memelihara, dan mengubah hubungan sosial kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi. Adanya kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi membuat keberadaan ideologi dalam teks perlu untuk dijelaskan kepada pengonsumsi teks. Penelitian ini menguraikan ideologi yang termuat di dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 dari sisi linguistik. Tujuan penelitian ini adalah 1 memaparkan ideologi pemerintah yang terepresentasikan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017; 2 menjelaskan cara ideologi pemerintah direpresentasikan dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017; 3 menjelaskan fitur linguistik yang digunakan untuk merepresentasikan ideologi Pemerintah dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang penulis gunakan adalah analisis wacana kritis dengan menggunakan model analisisi wacana kritis Fairclough 1995 . Model analisis wacana kritis Fairclough ini melihat teks dalam tiga dimensi, yaitu dimensi tekstual, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya. Data penelitian ini adalah Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil analisis, ideologi dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 adalah ideologi nasionalis. Ideologi tersebut terlihat dari makna keseluruhan perppu ini yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia. Penjagaan kedaulatan negara tersebut diwujudkan dengan pengefektifan dan pengefisienan pengaturan dan pemberian sanksi terhadap ormas, terutama bagi ormas dalam kegiatannya melanggar hukum yang berlaku dan ormas yang memiliki ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Dalam pelaksanaan menjaga kedaulatan, ditemukan keotoriteran pemroduksi teks. Otoriter terlihat dari banyaknya pasal yang mengatur proses pemberian sanksi yang dihapus dan juga pengubahan bunyi pasal yang menyatakan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap ormas tanpa proses di lembaga yudikatif. Ideologi nasionalis yang terdapat dalam teks ini, direpresentasikan melalui dua cara, yaitu keaktoran dan penambahan sanksi. Keaktoran dilakukan secara inclusion, yaitu dengan pemunculan aktor pemerintah sebagai penjaga kedaulatan dan aktor ormas dan anggota ormas sebagai aktor yang memiliki tindakan sewenang-wenang, melakukan kekerasan, dan memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Fitur linguistik yang digunakan untuk menyampaikan ideologi tersebut meliputi kosakata, kata persuasif, proses material yang diikuti tindakan negatif, pemasifan kalimat, nominalisasi, dan penggantian aktor.Kata kunci: Analisis wacana kritis, Fairclough, ideologi, Perppu Ormas.

---

ABSTRACT Government Ideology Representation in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 A Study of Critical Discourse AnalysisThis thesis is based on the linguistic configuration of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 which caused controversy in the community. The controversy is caused by the charge of the Government Regulation in Lieu of Law which is considered to threaten the existence of certain organizations. This text is also considered a form of domination and arbitrary government power.. In a critical view, text has an ideology. The ideology here is a representation of aspects of the world that can be shown to contribute to the building, nurturing, and transforming of social relationships of power, domination, and exploitation. The existence of power, domination, and exploitation make the existence of the ideology in the text needs to be explained to those who read the text. This research describes the ideology contained in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 from linguistic point of view. The objectives of this research are 1 to describes the government ideology that is represented in the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 2 to explains how the ideology of government is represented in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 3 to present linguistic evidences showing Government ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017. This research is a qualitative research. The method used in this research is critical discourse analysis by using the Fairclough rsquo s critical discourse analysis model 1995 . Fairclough rsquo s critical discourse analysis model sees text in three dimensions, namely the textual dimension, discourse practice dimension, and sociocultural practice dimension. This research data is the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Amendment to Law Number 17 year 2013 on Community Organizations. Based on the results of the analysis, the ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 is a nationalist ideology. The ideology is seen from the overall meaning of this Government Regulation in Lieu of Law which is to maintain the sovereignty of the nation of Indonesia. The guarding of the nation 39 s sovereignty is realized by making the regulation and sanctioning of community organizations more effective and efficient, especially for community organizations in which their activities violate law and community organizations which have ideology that is inconsistent with the ideology of the nation. In the implementation of maintaining sovereignty, authoritarianism of the text producer is found. The authoritarians can be seen from the deletion of many chapters governing the process of sanctioning and also the changing of the sound of the article that states the government can impose sanctions on community organizations without process in the judiciary. The nationalist ideology contained in this text, is represented in two ways, namely the appearance of the actor and the addition of sanctions. The appearance of the actor inclusion is done with the appearance of government actors as guardians of sovereignty and the actors of mass organizations and members of the mass organizations as actors who have acts of arbitrary, violent, and have ideology that is against the ideology of the state. The linguistic features used to convey the ideology include vocabulary, persuasive words, material processes followed by negative actions, sentence passing, nominalization, and replacement of actors.Keywords critical discourse analysis, Fairclough, Government Regulation in Lieu of Law of community organization, ideology"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Kinerja Organisasi Lokal dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D). Juga dibahas tentang faktor penghambat Kinerja Organisasi Lokal. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) merupakan kelanjutan dan pengembangan dan program P3DT yang dilaksanakan sejak tahun 1995/1996 hingga tahun 2000. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) adalah bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi regional, pemerataan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan di perdesaan. Proyek ini dilaksanakan dengan penekanan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat perdesaan (Organisasi Masyarakat Setempat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan konsep penelitian yang didasarkan pada pengertian kinerja oleh Suyadi dan teori variabel yang mempengaruhi kinerja Organisasi Lokal dan Esman 8 Uphoff.Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yakni: Pimpro, Pimbagpro, Tim Teknis Lapangan, Camat Pegasing, Kepala Desa, Ketua sekretaris dan anggota OMS, Tokoh Masyarakat dan Warga masyarakat dengan jumlah keseluruhan 30 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang Kinerja dan Organisasi Lokal. Kinerja masing-masing OMS terlihat dalam proses dan hasil dari pelaksanaan pembangunan paket program P2D (fisik dan nonfisik) yang diawali sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan. Dalam tahap pelaksanaan, peran OMS berusaha untuk menggerakkan warga masyarakat masing-masing desa untuk melaksanakan pembangunan di masing-masing desa. OMS Al-Amal di Desa Uning, OMS Kelompok Tani Mara Utama di Desa Pedekok telah mampu menggerakkan warga masyarakat bergotong-royong sehingga mampu menghemat biaya yang selanjutnya dipergunakan untuk meningkatkan volume kerja. Namun OMS AI-Latifah cenderung kurang mampu menggerakkan warga masyarakat.Dalam melaksanakan pembangunan di masing-masing desa, OMS yang telah memiliki kepercayaan dari warga masyarakat secara mandiri menentukan tempat dan waktu pertemuan dengan warga masyarakat, tanpa dicampuri oleh pihak lain. Dalam pertemuan, OMS memberikan kesempatan kepada peserta pertemuan untuk bertanya serta memberikan saran. Pelaksanaan pembukaan jalan di Desa Uning dikerjakan secara gotong-royong dimana warga masyarakat diberikan makan sIang, kopi dan rokok. di Desa Pedekok pelaksanaan pembangunan bak tampung air dilaksanakan dengan cara gotong-royong dan diberikan makan siang, kopi dan rokok. Namun di Desa Kayukul, pelaksanaan pembangunan MCK dikerjakan oleh OMS dan dibantu oleh warga masyarakat yang diberikan upah. Dalam pelaksanaan proyek P2D di masing-masing desa secara umum menghasilkan fisik (Jalan, Bak Tampung Air dan MCK) dan Non Fisik (peningkatan ekonorni, manfaat-manfaat sosial, tingkat keadilan, pengurangan diskriminasi pria dan wanita serta partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan).Dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D masih terdapat Faktor penghambat yang dirasakan oleh masing-masing anggota OMS yakni rendahnya tingkat pendidikan yang didominasi tamatan SD dan SLTP yang berpengaruh terhadap penyusunan admisnistratif. Walaupun sebelumnya beberapa pengurus OMS dan anggota OMS tetah mengikuti pelatihan di kantor kecamatan, namun masih dirasakan kesulitan dalam penyusunan administratif. Faktor penghambat lain yang secara umum dirasakan oleh masing-masing OMS adalah kesulitan untuk mengumpulkan iuran dari warga masyarakat untuk perawatan serta perbaikan bangunan hasil proyek P2D di desa mereka masing-masing hal ini dikarenakan adanya kecenderungan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah."