Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi kampanye Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (DP dan KS) dalam pelaksanaan sosialisasi program yang dilakukan oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan melihat bagaimana pelaksanaan program DP dan KS di wilayah Depok dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Penelitian ini mengacu pada penerapan Keputusan Mendiknas nomor 0441U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta pembentukan DP dan KS bedasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 (pasal 56 ayat 2) tentang Sistem Pendidikan Nasional Sukses tidaknya program tersebut dituntut adanya strategi.komunikasi yang mampu membangun perilaku masyarakat untuk dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tugas clang fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dimaksud. Salah satu strategi komunikasi yang dilakukan adalah melalui kampanye program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Untuk mengetahui pelaksanaan kampanye program DP dan KS, penulis melakukan penelitian masalah strategi komunikasi kampanye program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dilakukan oleh Diraktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan sejauh mana pelaksanaan program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di daerah Depok Jawa Barat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami strategi komunikasi yang dilakukan dalam kampanye program DP dan KS, Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi komunikasi yang dilakukan dalam kampanye program DP dan KS dan sejauh mana pelaksanaan program DP dan KS di Kota Depok. Informan sebagai sumber informasi yang diteliti berasal dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Kota Depok, Dewan Pendidikan Kota Depok, Kepala SD, dan masyarakat sekolah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan memaparkan, menguraikan, mengelolah dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi kampanye program DP dan KS yang dilakukan oleh Ditjen Mandikdasmen menggunakan saluran komunikasi massa (TV, Koran, dan Radio) disamping itu melalui Lokakarya maupun Seminar dengan melibatkan stakeholder pendidikan, juga disertai dengan penyebaran informasi melalui poster, leaflet, brosur yang disebarkan secara terbatas. Di samping itu juga melalui sosialisasi dengan melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah terbentuk sehingga pelaksanaan program DP dan KS dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Kesimpulan penelitian adalah dalam melakukan strategi kampanye program DP dan KS telah menggunakan media massa dan hasilnya sangat efektif untuk mengenalkan lembaga DP dan KS tersebut, namun demikian untuk dapat dipahami program DP dan KS tersebut perlu dilakukan model komunikasi selektif serta materi kampanye yang mempunyai kesan bagi khalayak. Komunikasi selektif dilakukan untuk memberikan informasi secara rinci tentang program DP dan KS serta untuk menjangkau masyarakat yang tidak mempunyai akses pada media massa misalnya pada masyarakat di pedesaan. Rekomendasi yang dapat disampaikan dalam strategi komunikasi kampanye program DP dan KS yaitu agar dilakukan lebih bervariasi misalnya melalui penayangan sinetran, sosialisasi langsung berupa penyuluhan kepada masyarakat dan penyebaran brosur, leaflet, newsletter yang dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara umum termasuk didaerah terpencil sekalipun. Untuk Dewan Pendidikan Kota Depok pelaksanaan program telah berjalan dengan baik namun untuk meningkatkan peran serta masyarakat perlu melakukan sosialisasi sendiri umpamanya melalui pembuatan bilboard serta sosialisasi kepada dunia usaha untuk memperoleh dukungan partisipasinya dalam dunia pendidikan. Pada tingkat sekolah sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan-kebijakan pemerintah tentang pemberian bantuan operasional sekolah yang dianggap tidak mendukung adanya partisipasi masyarakat.

Abstrak :
Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 yang baru saja dilaksanakan menunjukan sakali lagi bahwa ada perubahan dalam pola perebutan kekuasaan. Komunikasi politik melalui pencitraan kandidat seolah menjadi menu wajib baik bagi Challenger maupun Incumbent. Pencitraan tersebut dijabarkan dalam retorika politik yang erat hubungannya dengan media, iklan politik dan survei. Hal tersebut sangat terkait dengan era komunikasi yang terbuka, sehingga para pemilih dan warga negara sangat mudah mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukaon para pemimpinnya. Retorika politik yang diketahui akan digunakan warga negara untuk modal memilih para pemimpinnya ataupun menanyakan kembali tugas para pemimpin setelah mereka menjabat. Retorika poHtik yang ditakukan para challenger dan incumbent tentunya harus sesuai dengan keinginan masyarakat pemilih jika ia ingin terpilih atau dipilih kembali oleh warganya. Untuk itu tulisan ini mengemukakan beberapa pertanyaan bagaimana strategi komunikasi politik challenger dan incumbent dalam mencarl dan mempertahankan kekuasaan, selain itu retorika politik apa yang digunakan oleh challenger dan incumbent terutama yang berhubungannya dengan penggunaan media, iklan politik serta efek survei yang terjadi. Berangkat dari keinginan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis memilih sosok Susilo bambang Yudhoyono (SBY). ......The Presidential Election on 2009 has just done a while ago, it showed, once again, that there is a slight change in power taking patterns. Political communication by candidate image has becomes a regular and compulsory menu for Challenger and/or Incumbent. The image has been explained in political rhetoric that it has close correlation to media, surveys and political campaign. This is highly correlated to open-ended communication era, so voters and citizens can easily find out what have been done and what will be done by their leader. Known political rhetoric shall be used by citizens in order to vote their leader or to re­ questioning the tasks of their leader when he/she hold his/her position. Political rhetoric that being made by challenger and incumbent shall certainly be adjusted to voters' needs if they want to be re-elected by their voters. Therefore, this writing is discussing several questions on what are political communication strategies for challengers and incumbent in order to take and restore their power, beside of that, what are used political rhetoric by challengers and incumbent, in particular to correlate with the usages of media, political campaign and survey effects which have been occurred. From this perspective, in order to reply questioned mentioned above, writer selects the figure of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Abstrak :
Penelitian mengenai peranan DPRD dalam proses pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I secara umum bermaksud mengetahui sejauhmana DPRD telah memainkan peran utama dalam proses pemilihan Gubernur, dengan mengambil kasus pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I Sulsel Tahun 1992/1993. sebagai diketahui dalam proses politik. khususnya dalam proses pengambilan keputusan. DPRD dinilai kurang memainkan peran. Sekalipun peran yang seharusnya dimainkan merupakan salah satu dari fungsi utamanya. Hal ini tidak terkecuali dalam kasus pelaksanaan pemilihan gubernur yang menjadi tugas DPRD. Pengkajian terhadap permasalahan ini menggunakan pendekatan komunikasi politik, dengan harapan keseluruhan proses pemilihan Gubernur dapat terdeteksi. Tidak saja bagaimana DPR berkomunikasi antar sesame anggota/Fraksi, antar Fraksi maupun dengan kalangan Pemerintah terutama di tingkat pusat, tetapi juga yang terpenting bagaimana DPRD sebagai lembaga perwakilan proses pemilihan Gubernur cukup besar dan menentukan. Setidaknya dalam proses penetapan bakal Calon Gubernur dan proses konsultali dengan Pemerintah Pusat. Peranan tersebut dimaksudkan bahwa peranan atau campur tangan Pemerintah atau kalangan elite politik baik di Daerah maupun di pusat dapat dikatakan sangat kecil. Sementara aspirasi dan kepentingan masyarak:at yang diungkapkan lebih banyak mendapat perhatian DPRD. Pelaksanaan peran tersebut bukannya tanda kendala. pengelompokan anggota berdasarkan Fraksi dan keterikatannya kepada kebijakan induk organisasinya, menyebabkan anggot tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak politiknya. hal ini terlihat dalam proses pemungutan suara untuk memilih calon gubernur. Disisi lain dukungan dan partisipasi masyarakat, pemahaman anggota DPRD terhadap tugas-tugasnya yang cukup baik serta adanya sistem nilai budaya untuk mendukung proses interaksi merupakan faktor-faktor yang memotivasi DPRD dalam melaksanakan peranannya. Meskipun hasil penelitian ini tidak bisa digunakan untuk menarik suatu generalisasi mengenai peran DPRD dalam proses pemilihan gubernur di indonesia. namun setidaknya penelitian ini memberi asumsi bahwa peran DPRD lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan orientasi para anggotanya.

Abstrak :
Pemulihan perekonomian Indonesia setelah dilanda krisis pada tahun 1997 - 1998 ternyata tidak secepat yang dialami oleh Korea Selatan, Thailand dan Malaysia yang juga dilanda kriris yang sama. Berlarut-larutnya pemulihan ekonomi tersebut antara lain karena Iambatnya penyelesaian masalah BLBI akibat macetnya komunikasi politik antara elit pemerintahan baik mengenai pengertian BLBI maupun tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap dana triliunan yang telah disalurkan tersebut. Fenomena seperti itulah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian terutama untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pendapat diantara elit pemerintahan mengenai pengertian BLBI, mengapa komunikasi politik antara Presiden dengan Gubemur Bank Indonesia tidak lancar, dan bagaimana sikap media di dalam memberitakan masalah tersebut. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, maka analisis dalam tesis ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Media yang diteliti adalah surat kabar Kompas, Media Indonesia, Sinar Harapan, Bisnis Indonesia, Jurnal, majalah Gatra dan Tempo serta tabloid Kontan, yang memuat berita serta editorial mengenai BLBI. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian BLBI terutama disebabkan karena kebijakan publik tersebut sejak awal tidak terkomunikasikan secara terbuka. Selain daripada itu, adanya pergantian rezim dari orde baru ke orde reformasi, menyebabkan masalah BLBI telah berkembang ke arah penyelesaian politic. Komunikasi politik yang seharusnya dapat mempercepat penuntasan masalah BLBI, ternyata penyelesaiannya.