Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
......Balkan conflict caused by the dissolution of Sosialist Federal Republic of Yugoslavia in 1990 which brought about various conflicts both inter-states or interenal conflicts among states of fomrer Yugoslavia. As a region which is contiguous directly to European Union (EU), the existing conflicts in Balkan could influence political stability and security that is developed by EU as "an area of jreedom, security and justice". The solution effort of Balkan conflicts carried out by EU as one of its ideas materialization to unifly Europe in one solid and strong institution European Union. EU?s policy in solving the conflicts in Balkan region mentioned in Common Foreign and Security Policy (CFSP), namely (i) strengthening "security building" as an effort to prevent conflict and enforcing regional stability by facilitating peaceful and constitutional agreements both through diplomacy or sending peace-keeping forces; and (ii) strengthening ?ins!itution building" or development economic aids with a view to creating an efficient policy-making in line with EU?s standards, with laying agenda of pre-access Balkan region into EU. It is undeniable that the susceptibility of Balkan region mainly caused by its brittleness of political situation owing to the fall of communism which ended the cold war in 1990 and hardening the existed ethnic conflicts in the region. Dark history of inter-ethnic conflicts brought about by the existing copious ethnicities nationalism led to tragedy of ?ethnic cleansing" in Croatia and Bosnia-Herzegovia by Yugoslav ruler. lt was depicting how strong the situation and condition with nuance of "ethnopolirics " in Balkan region. At the outset, EU regarded that the Balkan conflicts as domestic regional problem which may solved by its own region. However, for the sake of regional stability and security, EU was urged to take part more actively in the solution of Balkan conflict. Through CFSP, EU was demanded to be able to settle Balkan conflicts comprehensively through ?secw-ity and development? (soft politics) and ?de_nends? (hard politics) policies. Notwithstanding, the solution of various conflicts faced by Balkan states still leit problems which any time can come up and become new conflicts that EU will cope with the future.

Abstrak :
Perubahan drastis yang dialami masyarakat dunia sebagai dampak dari berakhirnya perang dingin telah melahirkan inisiatif-inisiatif baru dalam mengupayakan sebuah tatanan dunia yang damai. Masyarakat Eropa merupakan salah satunya. Mereka merintis usaha tersebut melalui integrasi, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi mencakup politik dan urusan dalam negeri, dalam rangka memperkuat kerjasama di antara mereka, melalui Perjanjian Maastricht. Salah satu pilar dari Perjanjian Maastricht, Common Foreign Security Policy (CFSP) dijadikan pijakan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Mekanisme dalam menjalankan CFSP untuk meraih cita-cita Uni Eropa memasukan unsur HAM dan demokratisasi sebagai prioritas utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam menata hubungan dengan negara lain. Hubungan Uni Eropa terhadap Indonesia pun tidak lepas dari prinsip-prinsip tersebut. Padahal di antara keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap HAM Uni Eropa memandang HAM dari sudut hak-hak sipil dan politik, sedangkan Indonesia memandang dari sudut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di tengah-tengah kontroversi tersebut, kesalingtergantungan antara Uni Eropa dan Indonesia semakin menguat, dipicu oleh membaiknya situasi perekonomian di Asia Pasifik pada dekade 1990-an. Tesis ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana upaya kedua negara dalam mengelola hubungannya berdasarkan prinsip-prinsip mereka yang berbeda, dan ingin melihat apakah isu yang semakin mengglobal sejak Deklarasi Vienna dan Program Aksi ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia, memiliki peranan sebagai penengah dalam mengimbangi perbedaan pemahaman terhadap HAM apakah isu tersebut berimplikasi terhadap perekonomian kedua negara.

Abstrak :
Tesis ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang sentimen kedaulatan anggota Uni Eropa yang menjadi kendala dalam memaksimalkan peran CFSP. Masalah ini dapat diidentifikasi sebagai hal seperti bagaimana menyelaraskan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama dengan negara-negara anggota secara efektif di dalamnya, kemudian masalah alat atau instrumen pelaksana kebijakan, dan yang paling penting adalah bagaimana Uni Eropa mengatasi atau menyatukan perbedaan. Kepentingan anggota Uni Eropa yang umumnya dipengaruhi oleh tiga negara inti Uni Eropa yaitu Prancis, Jerman, dan Inggris yang selalu mendominasi dan menentukan berbagai pertumbuhan dalam kerangka Uni Eropa dan Eropa, termasuk juga dalam hal keamanan Eropa. Tesis ini juga mencoba untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan Uni Eropa yang dapat aktif dalam menjaga perdamaian regional dan diasumsikan dapat diterima oleh semua anggota Uni Buropean tanpa harus mengabaikan kepentingan nasional salah satu atau beberapa negara anggota. . Tesis ini, meskipun menyimpulkan bahwa CFSP Uni Eropa khususnya dalam hal kebijakan pertahanan dan keamanan Uni Eropa masih bergantung pada NATO dan masih akan dilanjutkan......This thesis describes and analyzes about sentiment of member sovereignty of the European Union that is becoming constraint in maximizing role of CFSP. This problem can be identified as a thing such as how to harmonize common foreign and security policy with member nations effectively in it, then the problem of appliance or instrument executor of policy, and the most important thing is how European Union overcome or unite the different interests of member of European Union which was generally influenced by the three EU core states that is, French, Germany, and UK which always predominate and determinant various growth in framework of European Union and Europe, including also in the case of European security. This thesis also tries to find out the forms of European Union defense and security cooperation that can be active in taking care of regional peace and assumed can be accepted by all member of Buropean Union without having to disregard natonal interest one of or some of member's state. This thesis, although conclude that CFSP of European Union especially in the case of EU's defense and security policies still dependent on NATO and still will be continued.

Abstrak :
Rancangan konstitusi Uni Eropa telah membuka jalan baru bagi masa depan kebijakan luar negeri dan pertahanan Uni Eropa dengan diperkenalkannya suatu posisi baru "Menteri Luar Negeri Uni Eropa".Gagasan ini telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan politisi dan akademisi negara-negara anggota Uni eropa. Di satu sisi Menteri Luar Negeri Uni Eropa, nantinya di harapkan dapat memecahkan masalah kekompakan Union dalam mengambil kebijakan luar negeri. Namun disisi lain, ia juga bisa menjadi perangkap karena dapat menciptakan "arena perang" diantara negara-negara anggota. Artikel ini akan menguraikan beberapa permasalahan dan perdebatan yang timbul akibat inisiatif ini.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan menganalisis mengenai pertanyaan penelitian, mengapa Benelux melakukan kerjasama keamanan untuk memperkuat Common Foreign and Security Policy (CFSP) Uni Eropa'Bagaimana Benelux mendukung kebijakan Uni Eropa dalam merespons perang Rusia-Ukraina (2014-2022), serta pendekatan apa yang dilakukan Benelux untuk itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitik dengan menganalisis data-data yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan empat level analisis teori Regional Security Complex oleh Barry Buzan dan menggunakan konsep keamanan kooperatif di tiap tingkat analisis tersebut. Temuan penelitian ini, Benelux dalam mendukung CFSP Uni Eropa dalam merespons perang Rusia-Ukraina belum kolektif secara institusional. Faktor kepentingan domestik Benelux tetap menjadi pertimbangan masing-masing negara. Selain itu ketergantungan Benelux terhadap Uni Eropa sebagai suatu kekuatan, sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan Benelux. ......This thesis aims to analyze the research question, why is the Benelux conducting security cooperation to strengthen the EU CFSP? How the Benelux supported the EU's policy in response to the Russian-Ukrainian war (2014-2022), as well as what approach the Benelux took to it. This research uses a qualitative method with descriptive analytics by analyzing data sourced from secondary data. This study used four levels of analysis of the theory of the Regional Security Complex by Barry Buzan and used the concept of cooperative security at each level of analysis. The findings of this study, the Benelux in supporting the EU CFSP in responding to the Russian-Ukrainian war have not been institutionally collective. The factor of domestic interests of the Benelux remains the consideration of each country. In addition, the Benelux's dependence on the European Union as a power, is very important in maintaining the security stability of the Benelux.

Abstrak :
Saat ini perkembangan CFSP bergerak Iambat. CFSP dibentuk oleh Uni Eropa untuk menghadapi tantangan regional dan global, serta berbagai ancaman. Seiring dengan itu, UE juga membentuk European Security and Defence Policy (ESDP) pada tahun 1999. Kenyataannya, ESDP dan CFSP saling terkait sebagai pendekatan keamanan Eropa menghadapi berbagai masalah keamanan di kawasan UE. Dalam artikel ini, penulis berpendapat bahwa CSFP dan EDSP sangatlah penting dan harus menjadi kerangka kerja yang utuh bagi UE karena (1) UE telah menjelma menjadi aktor global. UE harus memiliki CFSP yang komprehensif untuk memainkan peran penting sebagai kekuatan yang harus dilatih dan diperkuat oleh kemampuan pertahan di era politik global, (2) CFSP harus meliputi agenda keamanan UE dan ESDP mencerminkan agenda pertahanan UE, dan (3) UE rnemiliki peran penting, peran global dalam menghadapi isu perdamaian dan keamanan. CFSP merupakan pendekatan yang efektif bagi UE dalam mernainkan peran tersebut.