Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang properti yang melakukan pembangunan Apartment "Y", dimana PT "X"; melakukan pengubahan peruntukkan dari pusat kebugaran fitness center yang merupakan bagian dai Benda Bersama di Apartemen "Y"; dan menjadi satu kesatuan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan SHGB Induk serta Pertelaan Apartment "Y". Pengubahan peruntukkan dan fungsinya dilakukan dengan mengajukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun SHMSRS ke Kantor Pertanahan tanpa melakukan pengubahan revisi sebagaimana Pertelaan Apartemen "Y" yang pernah diajukan ke Walikota setempat sehingga berakibat pada adanya pengubahan fungsi dari Benda Bersama di Apartemen "Y" yang menjadi hak milik perorangan sekaligus merubah komposisi Nilai Perbandingan Proporsional NPP di Apartemen "Y". Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana aspek hukum bagi developer yang mengubah peruntukkan dari benda bersama yaitu fitness centre menjadi hunian dengan memohon sertipikat satuan rumah susun ? Apakah sanksi hukum yang diberikan kepada developer PT "X" yang telah mengubah fitness centre menjadi hunian dengan memohon sertipikat satuan rumah susun?Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian Yuridis Normatif secara deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen dan metode analisis data adalah kualitatif dengan bentuk laporannya deskriptif analitis.Pengubahan benda bersama fitness center dalam apartment "Y" menjadi Hak Milik Satuan Rumah Susun akan berakibat pada pengubahan NPP keseluruhan Apartment. Pelanggaran tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara korporasi berupa Sanksi Pidana Penjara, Kurungan, Denda dan Pidana Tambahan. ...... Juridical Studies Regarding the Changing of Common Facilities to Certificate of Right of Ownership of a Unit of Apartmen By PT "X" in Apartemen "Y". PT "X" is a property developer engaged in the development of Apartemen "Y", where PT "X" has altered the designation of the Fitness Center, which is part of the common facilities in Apartment "Y" and is integrated in the Right of Building HGB and the description of Apartment "Y". The change ini desigantion purpose and functions performed by proposing the splitting into Certificate of Right Ownership of a Unit of Apartment SHMSRS to the National Land Affairs Agency without making any changes revisions as the description of Apartment "Y" which has been submitted to the local mayor resulting in a change of function from Common Facilities in Apartment "Y" to a private property right as well as changing the composition of Prportional Value Comparisson NPP in the Apartment "Y". The Focus of the problem are How the legal aspects for developer PT "X" that changed the designation of common facilities, which is the the fitness center into certificate of individual ownership of unit apartment What legal sanctions are given to developers PT "X" which has changed the designation of object together, which is the fitness center as one of the common facilities as one of the certificate of individual owneship of unit apartment The method used in this case is a normative juridical research descriptively. The data to be used are the secondary data which consists of primary legal materials, secondary and tertiary data, the collecting tool is the study of documents and methods of data analysis is qualitative with descriptive analytical report form.The alteration of fitness center as the common facilities in Apartmen "Y" to become individual property Unit Housing Projects will result in the conversation of the entire NPP apartment. As a corporate the Alleged violations should be held accountable in the form of the Criminal Sanctions Prison, confinement, fines and additional criminal punishment.

Abstrak :
Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Suatu perjanjian yang didasari oleh identitas/dokumen palsu mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Notaris yang melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan selain dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi-sanksi lainnya seperti sanksi perdata dan sanksi administratif juga dapat dikenakan. Selain itu Notaris yang melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, juga merendahkan martabat profesi jabatan Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu adanya keterlibatan Notaris dalam kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai akibat hukum dari pemalsuan dokumen yang ada keterlibatan seorang Notaris didalamnya, yang menjadi dasar dibuatnya akta jual beli dan menjelaskan serta menerangkan apa sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis data secara deskriptis analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum dan Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dijatuhi sanksi pidana. Untuk itu, Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dapat segera diberhentikan secara tidak hormat. ......A crime of counterfeiting is a crime committed in which contain elements of an untruth or trumped up an object that things that looks from outside it looked as if the truth, while in opposition to the truth. An agreement grounded in false documents/identity caused the agreement can be undone or void by law. A notary who commits the crime of criminal falsification and to subject to criminal sanctions, also could be such as civil sanctions and administrative sanctions. Besides, A notary guilty of criminal falsification had broken the law as notaries and code of notary conduct also lowered dignity profession as a notary. The problems in this Thesis is the involvement of a notary in a crime of criminal counterfeiting based on South-Jakarta District Court Number 206/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel. The purpose of this research is to explain about the impact that is a legal document a notary, involvement in it that is the basis for the formulation of certificate trading and explain and clear that sanctions can be given to a notary who are committing a crime. This research written with research literature that is normative by means of data collection sourced from materials literature and analyzing data by descriptive analytical. The result of this research can be concluded that the agreements made between the parties not qualified the validity of the agreement that can be void by law and notary who committed acts of criminal falsification to criminal sanctions. Therefore, the notary proved a criminal offense can be discharge in disrespect.