Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbedaan tender dan beauty contest. Beauty Contest sangatlah berbeda dengan tender sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara KPPU dengan para akademisi. Para akademisi menilai bahwa beauty contest bukanlah bagian dari Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dikarenakan beauty contest sifatnya yang subjektif. Namun KPPU berpendapat bahwa beauty contest termasuk ke dalam pengertian tender Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Pendapat KPPU ini dapat dilihat dalam Putusan No. 35/KPPU-I/2010 mengenai perkara Donggi-Senoro, dan Putusan No. 23/KPPU-L/2007 mengenai kasus Pembangunan Pasar Melawai Blok M. Dalam perkara-perkara tersebut, KPPU menggunakan ketentuan Pasal 22 Undangundang No. 5 Tahun 1999.Skripsi ini dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa beauty contest berbeda dengan tender terutama tender dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, sehingga KPPU tidak berwenang dalam memutus perkara mengenai pencarian mitra kerja melalui konsep beauty contest.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the differences between tender and beauty contest. Beauty Contest is very different from tender as referred to Article 22 of Act No. 5, 1999. This causes a difference of opinion between the Commission and the academics. The academics considered that the beauty contest is not part of Article 22 of Law. 5, 1999 about Competition Law, due to the subjective nature of beauty contest. However, the Commission for The Supervision of Business Competition (KPPU) believes that the beauty contest, including the tender within the meaning of Article 22 of Act No. 5, 1999. These KPPU's opinion can be found in Decision No. 35/KPPU-I/2010 on Donggi-Senoro case, and Decision No. 23/KPPU-L/2007 the case Melawai Market Development Block M. In these matters, the Commission uses the provisions of Article 22 of Law. 5, 1999.This thesis is made by the method of juridical normative study concluded that in contrast to the beauty contest and tender especially tender in Article 22 of Act No. 5, 1999, so the Commission is not authorized in deciding the case on searching partners through the concept of beauty contest."

"Komisi Yudisial lahir sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diorientasikan untuk membangun sistem checks and balances dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan. Sebagai salahsatu lembaga negara yang lahir melalui amandemen UUD 1945, Komisi Yudisial diharapkan menjadi pengawas eksternal untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kehadiran Komisi Yudisial karenanya diharapkan dapat menjadi agent of change dalam proses reformasi peradilan. Terkait dengan hal tersebut, tesis ini membahas mengenai efektifitas peran Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim mulai dari periode 2005-April 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan wewenang pengawasan Komisi Yudisial serta efektifitas pelaksanaannya. Termasuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja pengawasan komisi Yudisial.

---

Judicial Commission was born from a political will that poured through the changes amendments of the Republic of Indonesia Constitution Year of 1945, which purpose is to build a checks and balances system in the judiciary power. Establishment of the Judicial Commission by Constitution of 1945 is motivated by the thought that the independent judiciary power can’t be left without control / supervision. As one of the state agency that was born through the 1945 amendment, the Judicial Commission is expected to become an external supervisor to maintain and uphold the dignity and behavior of judges. Hence the presence of the Judicial Commission is expected to become agents of change in the judicial reform process. Related to those regard, this thesis discusses concerning the effectivity role of Judicial Commission in overseeing judges starts from the period 2005-April 2013. This research aims to determine how the standing and authority of the Judicial Commission oversight as well as the effectiveness of its implementation. Including the factors that influence the effectiveness of monitoring the performance of the Judicial Commission."

"Tesis ini membahas mengenai penggunaan trade related measures oleh CCSBT ditinjau dari ketentuan WTO, posisi Indonesia dan kemungkinan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam hal Indonesia dirugikan oleh penggunaan trade related measures tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa trade related measures tidak melanggar ketentuan WTO selama digunakan untuk kepentingan konservasi dan pengelolaan sumber daya yang keadaannya telah kritis, disamping mekanisme Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO tidak dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa penggunaan trade related measures ini karena tidak diperbolehkannya organisasi internasional menjadi pihak dalam sengketa di WTO.

---

This thesis is reviewing the use of trade related measures by the CCSBT relating the provisions of the WTO Agreements, the position of Indonesia, and the possibility of using WTO dispute settlement mechanism in the case of Indonesia is violated by the use of the related trade measures. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The results of this study indicate that the trade related measures do not violate WTO rules as long as used for conservation and management of resources that has been critical situation, The WTO Dispute Settlement Understanding (DSU) can not be used in case of the use of trade related measures by an international organization because it is not allowed organizations become parties on WTO dispute."

"Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun tujuan bidang penyiaran adalah untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, dan menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pasal 7 UU Penyiaran menyebutkan KPI terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur hubungan kelembagaan dan pembagian tugas/wewenang antara KPI Pusat dan KPI daerah sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam mengawasi isi siaran dan proses perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, dengan metode penelitian evaluasi. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa hubungan kelembagaan antara keduanya, yang selama ini bersifat koordinatif atau berarti keduanya mempunyai hubungan yang sejajar, masih bisa dipertahankan. Peneliti juga menemukan perubahan hubungan menjadi hierarki, seperti yang diinginkan banyak KPI Daerah, belum tentu menyelesaikan masalah yang ada yaitu tumpang tindih pelaksanaan tugas dan wewenang, masalah anggaran, dan hubungan yang tidak harmonis antara KPI Daerah dengan Pemerintah Daerah.

---

Indonesian Broadcasting Commission (KPI) was established under Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. The purpose of the broadcasting sector is to strengthen national integration, building character and national identity of faith and piety, educating the nation, promote the general welfare, in order to build a society that is independent, democratic, justice and prosperous, and grow the Indonesian broadcasting industry. Article 7 of the Broadcasting Act states KPI consists of Central KPI which formed at the central level and the Regional KPI established at the provincial level. However, the Act does not regulate the institutional relationship and division of tasks/authority between the central and local KPI so overlaps often happen in monitoring broadcast content and the licensing process.

This study aimed to analyze the relationship between Central KPI and KPI Regions, with the method of evaluation research. From this study, researchers found that the institutional relationship between the two, which has coordinative or means both have a parallel relationship, can still be maintained. The researchers also found changes into a hierarchical relationship, such as the Regional KPI much desired, not necessarily solve the problem, the overlapping duties and authority, budget problems, and an antagonistic relationship between KPI Regional and Local Government."

"Dalam proses penyusunan dan penilaian studi terdapat kecenderungan bahwa penilaian sering menimbulkan tekanan terhadap penilai, konsultan maupun pemrakarsa diluar kesepakatan dalam kerangka acuan.Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kinerja penyusunan dan penilaian di Komisi. Tekanan tersebut menjadikan suatu arah analisis melalui Evaluasi Kinerja Komisi yang dilakukan dengan Cara pendekatan terhadap Kinerja Penilai, Penyusun dan Pemrakarsa.Kinerja Penilai tergambar dengan melihat perilaku Komisi Penilai yang menyangkut kepemimpinan, kebijakan, sertifikasi, pendidikan, pengataman, risalah atau notulen rapat, rekomendasi atau janji, kerjasama maupun prosedur.Kinerja pemrakarsa menyangkut kondisi pemahaman terhadap rencana fisik, aspek lingkungan, AMDAL, pengendalian konsultan, perbaikan penyusunan, dan pemanfaatan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Kriteria Konsultan menyangkut kondisi pengalaman, peran dan kemampuan ketua dan anggota tim, pendidikan, pengalaman, kursus, target waktu maupun target laporan.Disamping itu ada kendala non teknis dalam proses penyusunan maupun penilaian yang sering menghambat profesionalisme konsultan baik menyangkut dana, waktu, tenaga, terutama yang terkait dengan alokasi dana, waktu, tenaga, terutama yang terkait dengan alokasi biaya pembahasan dan campur tangan pihak tertentu yang mengurangi netralitas dalam proses penyusunan.Hasil penilaian yang baik memberikan kecenderungan bahwa hasil studi akan bermanfaat dalam kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil studi yang baik ditentukan oleh 3 indikator yaitu penyusunan oleh konsultan yang cermat analisisnya, penilaian yang terfokus dan pemahaman pemrakarsa dalam pemanfaatan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan . Pemahaman aspek teknis dan aspek lingkungan yang berhubungan dengan rencana kegiatan yang akan dibangun sangat rendah hal ini akan mempengaruhi produk akhir dokumen studi.Penerapan hasil studi yang relatif rendah perlu menjadi koreksi bagi para pengambil kebijakan . Beberapa pendapat dan upaya untuk meningkatkan penyempurnaan sistem penilaian adalah melakukan sertifikasi terhadap penyusun, atau penilai baik secara perorangan maupun kelompok, khususnya peran organisasi profesi untuk mewujudkan sistem pengendalian terhadap kualitas dan mutu kelompok penyusun atau ketompok penilai. Penilaian lebih terkendali apabila peran serta organisasi profesi bersama-sama birokrasi .Daftar Pustaka : 44 (1987 - 2.004)

---

There is an indication that grading often leads grading commissions pressure to consultant and pioneer out side the frame works. This research to understand the effectiveness of structuring work and grading in the commission.

Pressure needs analysis direction trough working evaluation of the commission that that is carried out by approaching grading team work, composer and initial person.

The works off grading team work trough viewing attitude of grading team work in the line with leadership, policy certification, education, experience, minute of meeting, recommendation or promise, collaboration as well as procedure.

The criteria of pioneer involves understanding the condition of physical plan, environmental aspect, Environmental Impact Assessment (EIA), consultant controlling, renewing structure and utilizing Planning Assessment and Monitoring Assessment.

The criteria of consultant involves experience condition, the role and capability of leader and team members, education, experiences, training, time target and report target.

Besides, there is no technical obstacle either instructuring or in grading process that often block consultant professionalism. Connected with fund, time energy, as well as environmental management particularly fund allocation, discussion, and intervention in structuring process.

The result of a good research would indicate that the study would give input to the on going and continuous development.

The result of the determined by 3 indicators, namely, consultant structuring who has sharp analysis. Consistent grading and pioneers understanding in implementation.

The understanding of technical and environmental aspect related with very low environment of this case would influence the final product of the study document.

Some efforts to improve the grading system perfection are to carry out consultant certification, grading as well as structuring either individually or in group, when it if is still trough governmental administration it needs organization feasibility certification to value. The grading is more controlled if it is not on governmental administration, but on accredited professional organization."

"Pemberantasan korupsi telah menjadi harapan masyarakat sejak lama. Sayangnya sampai sekarang belum diketahui strategi paling efektif untuk memberantas korupsi. Strategi yang efektif adalah strategi yang mampu menghapuskan sebab-sebab korupsi. Masalahnya, belum ada kepastian tentang apa yang dianggap sebagai sebab-sebab korupsi. Satu pihak memandang korupsi disebabkan oleh lemahnya insititusi, sementara pihak lain mengatakan korupsi disebabkan oleh sistem dan budaya. Kedua pendekatan ini memberi petunjuk yang berbeda tentang strategi pemberantasan korupsi. Pendekatan institusional menekankan perlunya reformasi hukum dan birokrasi, sementara pendekatan kultural penghapusan kesenjangan ekonomi dan budaya feodal.Sejauh ini belum ada upaya ilmiah mempelajari kedua pendekatan. Tesis ini bermaksud mengisi celah kosong itu. Tesis ini akan menguji keabsahan kedua pendekatan itu dengan menggunakan metoda kuantitatif yang dibantu pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil pengujian menolak proposisi institusional dan, sebaliknya, mendukung pendekatan kultural. Temuan ini konsisten dengan pendapat Geertz (1959) dan Faith dan Castle (1970) yang menegaskan kuatnya pengaruh kultural terhadap perilaku politik masyarakat Indonesia. Tetapi yang agak mengejutkan, penelitian ini mengkonfrrnasi kecenderungan uncoupling atau terlepasnya hubungan rakyat dengan pemerintahnya. Semakin berbudaya seseorang justru semakin tidak mempercayai pemerintah. Richard Rose dalam penelitiannya di Rusia pasca-komunisme, juga memperoleh temuan serupa. Penindasan negara telah mendorong rakyat Rusia untuk membangun jaringan sosial justru untuk menentang keinginan negara. Rakyat Rusia memperkukuh ikatan sosialnya tetapi membatasi relevansinya hanya kepada kelompok primordial, gang, dsb. Suatu penelitian yang lebih luas dibutuhkan untuk mendapatkan kesimpulan definitif tentang hadirnya fenomena people-state uncoupling, sebagaimana disinyalir Rose, juga terjadi di Indonesia.

---

People of Indonesia have long been asking for corruption eradication. Unfortunately, we still don't know the right strategy to do it. The strategy will be effective if it can eliminate causes of corruption. The problem is there are still disputes concerning what can be said as causes of corruption. Some experts said that corruption is determined by institutional weaknesses, while some other depict corruption caused by system and culture. Those two approach send indicate different strategy to cope with corruption. Institusionalist assert immediate needs to reform law and bureaucracy, while culturalist propose a consistent fair courts, reducing wealth inequality and strengthening people's self-confidence.So far there are still no serious attempt to study those dillemma scientifically. This thesis tried to fill this gap. This thesis will test legitimation of those approaches using quantitative method and collecting data by questionnaire. The results reject institutional hipothesis and accept cultural hipothesys. This result meet consistently proposition by Geertz (1959) and Feith and Castle (1970) that Indonesian people were deeply influenced by its tradition and culture. But, surprisingly this research reveal society-state uncoupling, i.e. a phenomena when society disentangle their connection with government. This phenomena happened when more civilized a person (generous, humane, socially active, egalitarian) then more distrust him to the government. Richard Rose found similar phenomena when he studied Russian society post-communist. Long experience of abusive government officials drove Russian to build social networks just to defense them from more state exploitation. People's of Russia increase their bondings but limit it to relevant primordial groups or gangs. But more extensive research is needed if phenomena of people-state uncoupling should be concluded."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Anak merupakan salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan perlindungan dan perhatian dari semua pihak. Maraknya tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh sistem nilai budaya masyarakat terhadap keberadaan anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tindak kekerasan digunakan sebagai dasar untuk mendisiplinkan dan mengajar anak menjadi patuh. Tindak kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran merupakan tindakan kekerasan yang seringkali terjadi dalam rumah tangga. Hal ini dapat berakibat carat, gangguan mental bahkan kematian.Penelitian ini bertujuan untuk melihat kasus -kasus tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, bentuk perlindungan terhadap perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak dan kendala atau harnbatan yang dihadapi Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya_ Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Data diperoleh berdasarkan wawancara dengan inforrnan di Komisi Nasional Perlindungan Anak dan juga melalui dokumen, basil laporan, buku, koran, artikel yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian dilakukan pada tahun 2007.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak diantaranya adalah: kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran. Bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan ini adalah perlindungan pendampingan, mediasi, advokasi hukum hingga selesai kasusnya. Kendala yang dihadapi Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah sumber Jaya manusia yang tidak mencukupi untuk melaksanakan program kerjanya dengan banyaknya pengaduan yang masuk. Selain itu sumber dana tetap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Selain itu masyarakat menuntut Komisi Nasional Perlindungan Anak untuk mampu secepat mungkin menuntaskan permasalahan yang mereka hadapi.Saran yang dapat diberikan adalah agar Komisi Nasional Perlindungan Anak memberikan perlindungan menyeluruh bagi pemenuhan hak anak korban kekerasan dalarn rumah tangga. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan serta advokasi hukum. Komisi Nasional Perlindungan Anak hendaknya menyediakan sarana dan fasiltas bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga juga meningkatkan jumlah pendamping bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

ABSTRACT

Domestic violence becomes an important issue to be solved today_ Children mostly one of the victims that should be protected as they have the rights to live in harmonies environment. However, the mass media show that people and family do not give thoughtful care about the rights of child. Many children are reported being abused by their parents. This condition brings the children to live in psychological disorder, became disabled person and even ended tragically in death. Indonesian cultural values mostly demanded child to follow parents as the respected ones which cause them have no power to disobey their parents.

The subject of this research is children who become the victim of domestic violence. The research is done in National Commission of Child Protection in the year of 2007. The aims of the research are to find out cases of child domestic violence, types of protection for children who becomes the victim of domestic violence which handled by National Commission of Child Protection and the obstacles in handling child victim of domestic violence by National Commission of Child Protection. The research uses qualitative method in analysis, besides the data is collected by interviewing the informants in National Commission of Child Protection and through reading documents, research result, books, and newspapers.

The conclusion of the research are that National Commission of Child Protection handled child domestic violence cases in types such as physical abuse(killing and inhuman cruelty), sexual abuse (raping, sexual harassment), Psychological abuse (intimidation, verbal threats), and neglecting (being neglected without any cares). Protection which are provided by National Commission for children victim of domestic violence are: bring the children to a secure place (a shelter), doing home visit, reporting to the police, giving healing therapy, guiding in law process and mediation. The obstacles of child protection for children of domestic violence which done by National Commission of Child Protection are lack of competent human resources, shortcoming in organization coordination, lack of leadership management, lack of financial support, limited authority in implementing child protection.

In improving the implementation of child protection for children victim of domestic violence which done by National Commission of Child Protection can be suggested to consider other cases of child domestic violence such as economical abuse. Child victim of domestic violence should have free access for medical service, comfort shelter and facilities for healing process, intensive psychological advice, experience guidance in child cases. In handling the obstacles can be suggested the improvement of numbers and quality of human resources, the improvement of organization management and leadership and coordination with government and private organization in supporting financial needs. Finally, National Commission of Child Protection should have more spirit and courage in defending human rights, particularly for children victim of domestic violence."