Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pajak sebagai sumber penerimaan Negara makin meningkat dari tahun ke tahun, berdasar pada prinsip pembiayaan dengan kemampuan sendiri maka kesadaran masyarakat Wajib Pajak perlu ditingkatkan. Dengan pilar utamanya kepatuhan sukarela untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai Peraturan Perundang-undangan, maka fiskus menjalankan tugasnya melalui pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu upaya penegakan hukum adalah Penagihan, selain dari Pemeriksaan dan Penyidikan tindak Pidana Fiskal. Tapi dalam pelaksanaannya tugas penagihan hanya dianggap tugas tambahan, pelengkap yang tidak atau kurang penting dibandingkan dengan tugas pemeriksaan. Seharusnya tugas penagihan tidak hanya dilihat semata-mata merupakan tanggung jawab Juru Sita maupun seksi penagihan saja melainkan sangat terkait dengan pelaksanaan pemeriksaaan yang merupakan awal timbulnya pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak, yang apabila akhirnya menjadi tunggakan seharusnya menjadi tanggung jawab pemeriksa maupun petugas keberatan apabila dalam prosesnya Wajib Pajak tidak setuju dan menimbulkan sengketa fiscal. Dengan melihat serangkaian kebijakan dalam rangka penagihan yang dijalankan selama ini, berdasarkan metode deskriptif maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penagihan belum berhasil, ini bisa terlihat dari makin bertambahnya saldo awal tunggakan setiap tahunnya dan upaya lebih yang dilaksanakan berupa penyitaan/pemblokiran rekening Wajib Pajak serta pencekalan/penyanderaan tidak membawa hasil yang cukup siknifikan apalagi pengaruh deferent effect yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan untuk melibatkan fungsi seksi penagihan dalam proses pemeriksaan (seperti tahap closing conference) sebagai wujud bahwa proses pemeriksaan juga harus mempertimbangkan upaya penagihan, selain itu adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas serta memberikan kompensasi dan insentif yang memadai untuk membangkitkan semangat kerja.

---

Analysis of Implementation of Tax Collection Policy Tax as a source of income for the country is increasing from year to year, as a cost Principe with self-doings thus the conscious of taxpayers must also increase. With its major stone pillar, the obedient consciousness to count, recount, pay the tax and report by tax payers themselves the amount of taxed payment, then tax employees/ fiscus would have run their duties through confoundation, elucidation, supervision and tax enforcement. One of the ways of tax enforcement is through tax collection, as other ways of examining and investigating tax criminal actions. But in implementing the duties of tax collections, usually it only means by other as an additional job, a completion that is not or less important when compared with examination duties of tax. In objective, the task of tax collection is not only the responsibility of a debt collector or the tax collection section, instead it is also very relevant with the implementation of tax examinations which is the first reason that a certain tax is payable thus must be paid by the tax payer, and assuming that in the end it would be a delinquent, it should be responsibility of the tax examiners and the tax objections staff if within its process ends with a disapproval from the tax payers and a fiscal dispute. Seeing the chains of policies in the case of tax collection which have run lately, according to the descriptive method we can make a conclusion that the tax collection ways has not succeeded yet, this can be seen from the increasement balance of delinquent payments every year and more effort of implementation by confiscationing/ blocking the bank bill of tax payers and also capturing/taking of hostages does not bring a significant result more over the deterrent effect which we hope would emerge. According to the things above, writer suggest to involve the function of the tax collection section in the examination process (for example the closing conference) as a form that the examination process must also consider the way of collecting the tax, more over is to increase the source of mankind in quality and quantity, further more to give a sufficient compensation and incentive to increase the enthusiasm of work or tax employees.

Abstrak :
Penagihan hutang kartu kredit dengan menggunakan jasa debt collector oleh bank dapat dilakukan karena tidak adanya larangan dari Bank Indonesia untuk menggunakan jasa debt collector. Tewasnya salah seorang nasabah pengguna kartu kredit yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat perbuatandebt collector menunjukkan tidak dipatuhinya pokok-pokok etika penagihan yang terdapat dalam Surat Edaran BI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit dari jasa debt collector menurut hukum perbankan dan untuk mengetahui tanggung jawab bank sertadebt collector.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penagihan oleh jasa debt collector hanya dapat dilakukan apabila kolektibilitas kartu kredit telah tergolong macet, serta pelaksanaan penagihan oleh jasa debt collector harus dilakukan sesuai tata cara yang berlaku ......Collection of credit card debt by Bank using the service provided by vendor of debt collectors is likely to be done considering there is no prohibition issued by Indonesian Central Bank for the using of the service provided by debt collectors in collecting the credit card debt. The death of one of the customer of credit card that had an outstanding debt came from credit card debt as a result of actions of debt collectors showed non-compliance on the ethical collection principals as set forth in the Circular Letter issued by the Indonesian Central Bank.The purpose of this study is to perceive legal protection of the customer of credit card against the service of debt collectors under the banking law and to understand the responsibility of the bank on the action of debt collectors.The approach method used in this research is normative and descriptive analysis, The data obtained is the secondary data originated from the literature study (library research.From the outcome of the research it can be concluded that legal protection can be done preventively. The collection using the service provided by vendor of debt collectors can only be conducted if the collectability of credit cards has been classified as bad credit, as well as implementation of the collection using the service provided by vendor of debt collectors must be done in accordance with the applicable procedures.

Abstrak :
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan leasing terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector-nya dalam proses penagihan kredit macet, dengan fokus pada studi kasus perkara No. 593/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan leasing memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik penagihan kredit macet yang dilakukan oleh debt collector-nya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, terdapat indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector perusahaan pembiayaan leasing dalam melakukan penagihan yang disertai penarikan paksa objek perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menentukan apakah perusahaan pembiayaan leasing dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian internal perusahaan pembiayaan leasing terhadap praktik penagihan kredit macet, sehingga dapat melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak berkepentingan, termasuk otoritas pengawas, dalam memperkuat regulasi terkait debt collector dan pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan leasing terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agennya dalam proses penagihan kredit macet. ......This paper analyzes the liability of a leasing finance company regarding the unlawful actions conducted by their debt collectors in the process of collecting overdue credit, with a focus on the case study on decision number 593/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. This paper employs doctrinal legal research. The results of this research indicate that leasing finance companies must ensure that the practices of collecting overdue credit by their debt collectors comply with the applicable legal provisions. In this case, there are indications that the debt collectors of the leasing finance company engaged in unlawful actions during the collection process, including the forced repossession of the financed objects. Therefore, this research examines various legal instruments that can be used to determine whether a leasing finance company can be held accountable for such unlawful actions. The expected outcome of this research is to contribute to the improvement of the supervision system and internal control of leasing finance companies over the practices of collecting overdue credit, thus protecting consumers' rights and maintaining compliance with applicable legal principles. Furthermore, this research is anticipated to serve as a reference for stakeholders, including regulatory authorities, to strengthen regulations related to debt collectors and the accountability of leasing financing companies for the unlawful actions conducted by their agents in the process of collecting overdue credit.

Abstrak :
Penambahan Pasal 32A dalam UU HPP telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Perkembangan nilai transaksi melalui e-commerce yang semakin meningkat pesat menjadi potensi bagi perpajakan, terutama PPN yang melekat pada konsumsi barang dan/atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai potensi pemerintah untuk menunjuk industri e-commerce dalam bentuk marketplace sebagai pemungut PPN serta kesiapan yang sedang dibangun pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa potensi pemerintah untuk menunjuk industri e-commerce atau marketplace sebagai pemungut PPN dapat menjadi cara untuk mulai menghadapi pemajakan atas transaksi digital, terutama atas transaksi yang terjadi di marketplace serta dapat menurunkan administrative cost yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengumpulkan pajak. Namun, dari sisi marketplace nyatanya kebijakan ini dapat menambah cost of taxation yang harus ditanggung karena terdapat penambahan kewajiban sebagai pemungut PPN. Dari sisi kesiapan, pemerintah telah mengeluarkan dasar hukum penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak serta aturan turunannya yang dapat menjadi gambaran bagi industri e-commerce. Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam proses perumusan hingga penerbitan kebijakan marketplace sebagai pemungut PPN agar tidak menimbulkan kontra di masyarakat dan berujung pencabutan kebijakan. Sebagai bahan rekomendasi, pemerintah perlu mempertimbangkan teknis administrasi yang paling tepat digunakan dengan mencerminkan kesederhanaan, seperti penggunaan deemed PPN, sehingga dapat mengatasi tantangan serta beban administasi yang ditanggung marketplace sebagai pemungut PPN. ......The addition of Article 32A of the HPP Law has become the legal basis for the government to appoint tax collectors. The rapid growth of transaction values through e-commerce has given potential income for taxation, especially Value Added Tax (VAT) which is attached to the consumption of goods and/or services. This research aims to discuss the government's potential to appoint the e-commerce industry in the form of marketplaces as VAT collectors and as well as the readiness of the government to implement this policy. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques include field studies through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature studies. The results of this research indicate that the government's potential to appoint the e-commerce industry or marketplaces as VAT collectors can be a way to start addressing taxation on digital transactions, especially those occurring in marketplaces and can reduce the administrative costs that the government must incur to collect taxes. However, from the perspective of marketplaces, this policy can increase the cost of taxation they must bear due to the additional obligation as VAT collectors. From the readiness perspective, the government has issued the legal basis for appointing other parties as tax collectors as well as its derivative regulations, which can serve as a guide for the e-commerce industry. However, the government needs to be cautious in the formulation process until the issuance of the policy for marketplaces as VAT collectors to avoid backlash from the public. As a recommendation, the government needs to consider the most appropriate administrative techniques to use, reflecting simplicty, such as the use of deemed VAT, to address the challenges and administrative burdens borne by marketplaces as VAT collectors.