Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pemberontakan PRRI di Sumatera Utara pada tahun 1958-1961. Keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pemberontakan tersebut merupakan sebuah Manifestasi dari "Mudar Namangkuling". Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori collective action dari Charles Tilly. Teori ini kemudian ditempatkan dalam kerangka metodologi strukturis yaitu suatu metodologi yang berusaha mengungkapkan realitas peristiwa berdasarkan sumber sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pemberontakan PRRI merupakan ledakan akumulasi dari ketidakpuasan Batak Toba terhadap pihak pemerintah pusat yang tidak menghiraukan kehidupan ber-Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tampak dari tekanan dari orang-orang non Batak Toba dalam mematahkan dominasi orang-orang Batak Toba secara khusus di Sumatera Timur. Keinginan orang-orang Batak Toba supaya penyelesaian pergolakan daerah-daerah umumnya dan Sumatera Utara khususnya diselesaikan dengan jalan tidak melalui kekerasan tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat di Jakarta. Orang-orang Batak Toba yang mengetahui bahwa pemberontakan PRRI-Permesta bertujuan untuk mengadakan koreksi dan bukan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, telah menyebabkan munculnya dukungan terhadap PRRI yang diproklamasikan pada tanggal 15 Pebruari 1958 di Padang. Akan tetapi selain ketidakpuasan tersebut, keterlibatan orang-orang Batak Toba juga disebabkan adanya solidaritas di antara sesama orang Batak Toba yang disebut "mangkuling mudar" (darah yang berbunyi). Hal itu tampak, misalnya, dari adanya ucapan "kalau teman menarik bambu secara terbalik, maka terbalik pula kita tarik". Artinya, walaupun sudah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang-orang lain itu merupakan pemberontakan, namun orang-orang lainnya yang sebelumnya tidak menghendakinya, dengan adanya "mangkuling mudar" menyebabkan ikut serta di dalamnya. Keterlibatan dari Komando Resimen Infantri-3 Tapanuli dan partisipasi masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara dalam pemberontakan telah membuktikan hal itu. Kembalinya Negara Republik Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, perjuangan menghadapi Belanda dalam masalah Irian Barat, seruan KSAD Mayjen A.H. Nasution supaya "kembali ke pangkuan ibu pertiwi", kekhawatiran akan semakin kuatnya komunis di Indonesia, dan perpecahan di kalangan pemimpin pemberontak sehubungan dengan pembentukan PRRI, telah mendorong orang-orang Batak Toba untuk menghentikan pemberontakan. Untuk itu, orang-orang Batak Toba yang tidak terlibat dan menghendaki agar pemberontakan selesai, ikut berperan didalam penyelesaian itu. Dengan demikian, keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pembentukan PRRI merupakan sebuah Manifestasi dari "Mudar Namangkuling".

Abstrak :
Aksi kolektif seperti demonstrasi dan protes adalah bagian dari proses demokrasi untuk menyampaikan aspirasi untuk mengubah keadaan yang lebih berkeadilan. Terdapat berbagai kerangka teoretis yang menjelaskan demonstrasi dan protes yang merupakan bagian dari aksi kolektif. Namun demikian, masih jarang yang membahas bagaimana aktivis yang terlibat dalam aksi tersebut memiliki motivasi berupa kebermaknaan dan keberhargaan. Teori quest for significance dapat menjelaskan proses kebermaknaan yang dialami aktivis melalui proses identifikasinya dengan kelompok dan internalisasi prinsip-prinsip moral. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan proses kebermaknaan membuat seseorang memiliki keinginan untuk melibatkan dirinya dalam suatu aksi kolektif peduli lingkungan (normatif maupun non normatif).  Penelitian dilakukan desain crosssectional pada WNI berusia 18 tahun ke atas, didapatkan sebanyak 308 partisipan (71.75% perempuan dan 28.25% laki-laki).  Analisis SEM membuktikan bahwa model quest for significance for climate action memiliki indeks fit yang lebih baik dibandingkan model SIMCA dan Extended SIMCA. Selain melakukan pengujian model, penulis juga menguji hubungan variabel yang menunjukkan terdapat model mediasi antara kebermaknaan dengan aksi normatif melalui kewajiban moral. Kebermaknaan memiliki prediksi langsung terhadap aksi non normatif. Variabel identitas memiliki pengaruh baik pada aksi kolektif normatif dan non normatif. ......There are various theoretical frameworks that could explain why demonstration and protest as a part of collective action. However, it is still rare to discuss how the activists involved in the collective action have a motivation such as meaningfulness, which is discussed by the quest for significance. The Quest for Significance (QFS) theory could explain the meaningfulness experienced by activists. This study aimed to prove whether the process of meaningfulness affected individual to involve himself in peaceful and radical action, mediated by group identification. The study was conducted by survey of Indonesian citizens aged over 18 years, obtaining 308 participants (71.75% women and 28.25% men). SEM analysis proven that the quest for significance for the climate action model has a better fit index than the SIMCA and Extended SIMCA models. In addition, the researcher also examined the relationship between variables which indicated mediation model between meaningfulness and normative action through moral obligations. Meaningfulness had a direct prediction of non-normative action. Identity variables had a significance influence on normative and non-normative collective action.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini diajukan sebagai upaya membangun suatu model persamaan struktural untuk menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. Penelitian ini relevan mengingat teori-teori dan pendekatan-pendekatan psikologi selama ini umumnya menjelaskan gejala aksi kolektif secara parsial. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pendekatan integratif yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu: psychological social psychology (faktor individual), sociological social psychology (faktor hubungan antar-kelompok) dan pendekatan social constructionsm (faktor masyarakat) untuk menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif, dalam hal ini adalah unjukrasa dan mogok kerja. Penelitian dengan pendekatan integratif ini hendak menguji pola hubungan yang spesifik yang didasarkan dari teori-teori yang menganalisis gejala aksi kolektif dan tingkatan individual, hubungan antar-kelompok dan masyarakat/ideology dimana masing-masing pendekatan diwakili oleh satu atau lebih teori atau variabel. Model penelitian ini mengajukan tiga variabel eksogen yaitu: representasi sosial, komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh serta empat variabel endogen yaitu identitas sosial, deprivasi relatif, motif harapan-nilai dan intensi untuk mengikuti aksi kolektif. Secara khusus hipotesis penelitian ini adalah (1) intensi untuk mengikuti aksi kolektif secara Iangsung dapat diprediksi oleh empat variabel laten yaitu motif harapan-nilai, deprivasi relatif, komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh; (2) motif harapan-nilai secara langsung diprediksi oleh identitas sosial dan representasi sosial tentang buruh; (3) ideniitas sosial dan deprivasi relatif diprediksi oleh representasi sosial tentang buruh; (4) pola hubungan pengaruh antar variabel berbeda untuk kedua sampel penelitian. Sampel penelitian adalah 836 buruh tetap yang diambil dari 18 perusahaan manufaktur dan indusiri pengolahan yang terletak di kawasan industri di Jabotabek dan Cilegon. Responden dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: a) sampel partisipan (Np=346), yaitu buruh yang pernah mengikuti aksi unjuk rasa dan mogok kerja dalam lima tahun terakhir ketika penelitian di Iakukan dan b) sampel non-partisipan (Np=490), yaitu buruh yang belum pernah mengikuti aksi unjuk rasa dan mogok kerja dalam lima tahun terakhir ketika penelitian dilakukan. Terdapat 7 alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, dimana 5 alat ukur disusun dan dikembangkan sendiri oleh peneliti, sedangkan dua alat ukur yaitu komitmen pada perusahaan dimodifikasi dan komitmen organisasi Allen & Meyer (1990) dan Seniati (2002) dan komitmen pada serikat buruh yang diadopsi dari Gordon dkk. (1980) keduanya disesuaikan dengan kondisi buruh di indonesia. Untuk membuktikan hipotesis di atas, penelitian dirancang dengan mambangun model yang diuji melalui strategi model generating dalam pengujian model persamaan struktural (Structural Equation Modeling/SEM) dengan teknik analisis multi-sampel dengan menggunakan program LISREL (Linear Structural Relationship) versi 8.50 yang dikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom (2001). Hasil penelitian menunjukkan model dasar persamaan struktural tidak memberikan hasil yang bermakna artinya model belum sesuai dengan data. Namun demikian hasil respesifikasi kedua terhadap model dasar dengan tidak mengikutsertakan variabel komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh memberikan hasil yang bemakna pada kedua sampel penelitian. Pada sampel NP, model respesifikasi kedua yang terdiri dari 5 variabel yaitu representasi sosial, identitas sosial, deprivasi relatif, dan motif harapan nilai mempengaruhi dan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif sesuai dengan data, ini berarti, model dapat menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang secara bermakna mempengaruhi intensi buruh untuk mengikuti aksi unjukrasa dan mogok kerja di masa yang datang. Namun demikian, pada sampel P, meski ukuran kebermaknaan antara model dengan data telah terpenuhi, namun terdapat hubungan antar variabel yang tidak bermakna. Hal ini secara teoritis tidak didukung atau bertentangan dengan teori. Atas dasar itu maka model dilakukan respesifikasi ulang dengan mengeliminasi variabel motif-harapan nilai. Hasilnya seluruh hubungan antar variabel memberikan pengaruh yang bermakna dan model sesuai dengan data. Dengan membandingkan hasil analisis model persamaan struktural pada kedua sampel menunjukkan bahwa ada perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif di masa yang akan datang. Salah satu kemungkinan yang menyebabkan perbedaan kedua model tersebut adalah karena faktor pengalaman yang berbeda antara sampel P dan NP. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendekatan integratif terhadap faktor-faktor individual, hubungan antar kelompok dan masyarakat terbukti dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif secara komprehensif khususnya pada sampel buruh yang belum pernah mengikuti aksi kolektif, sedangkan pada sampel partisipan, hanya integrasi terhadap faktor-faktor hubungan antar-kelompok dan konteks masyarakat yang dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. Hal ini membuktikan bahwa pada sampel P, responden Iebih melihat kontlik hubungan industrial dari perspektii hubungan antar-kelompok dan masyarakat daripada dari perspeklif interpersonal atau personal. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa hipotesa 2, 3 dan 4 diterima. Sebagai kesimpulan, pendekatan integratif terhadap faktor-faktor individual, hubungan antar-kelompok dan konteks masyarakat merupakan salah satu pendekatan komprehensif yang dapat digunakan untuk menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif.

---

Abstract
This dissertation attempts to build a structural model based on an integrative approach for explaining labor intention to participate in collective action. This research is relevant because most of the existing theories and approaches explained collective action phenomena partially. The main objective of this research is to analyse the integrative approach of psychological social psychology (individual factors), sociological social psychology (inter-group relation factors) and social constructionism (societal factor) for explaining labor intention to participate in collective action such as demonstrations and labor strikes. This integrative approach research tested a theoretically derived pattern of specific relationship between individual level of analysis, inter-group relation and societal or ideological level of analysis where each level of analysis was represented by one or more theories or variables- The research model proposes three exogenous latent variables namely: social representation, organizational commitment and union commitment and four endogenous latent variables that are: social identity, relative deprivation, expectancy-value motives and intention to participate in collective action. More specifically, it was hypothesized that: (1) intention to participate in collective action was primarily and directly predicted by four latent variables: expectancy-value motives, relative deprivation, organizational commitment and union commitment; (2) expectancy-value motives was primarily and directly predicted by both social identity and social representation of labor; (3) social identity and relative deprivation was primarily & directly predicted by social representation of labor; and (4) the proposed pattem of relationships holds over in different pattern and effects on different group of samples. The respondents or samples for this research were 836 permanent labors taken from 18 manufacturing and food processor companies in some industrial estates located in North Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Citeureup, Cibinong, and Cilegon, who had been employed one or more than a year tenure with current employer. The respondents were divided into two group of samples namely: a) participant (N=346), the group of labor who have participated in collective action during the last 5 years from the year 2000 to 2005, when the research conducted; b) non participant (N=490), the group of labor who have not been participated yet-in collective action when the research conducted. There were seven research instruments applied in these research, where live of them were created and developed by the author and the other two that are organizational commitment adopted from Allen & Meyer (1991) and union commitment adopted from Gordon et al. (1980) where its items in both instruments had been adapted to labor conditions in Indonesia. In order to test these hypotheses, a multi-sample analysis was performed using model generating strategy of testing structural equation modeling (SEM) by LISREL (Linear Structurat Relationship) 8.50 version computer program that it was developed by Joreskog & Sorbom in year 2001. The results showed that the proposed pattern of relationships in baseline model has not given yet significant outcome, meaning that, the model did not fit the data. However, the respesification of the model without inclusion of organizational commitment and union commitment variables, has given significant results, and were common for both samples. In non-participant sample, the respesification of the model which consisting of five variables namely; social representation, social identity, relative deprivation, expectancy-value motive and labor intention to participate in a collective action fitted the data, meaning that, the model can explain the relationship among the factors that significantly influenced labor intention to participate in strikes and demonstrations in the future. But, in participant sample, several relationship among variables have not given effects signilicantly, even though, all fitted model criteria were accepted. It means that these results were not supported by theories. For that reasons the second respecitication model need to be modified by eliminating the last individual factor in the model that was expectancy-value motive variable. As a result all the interrelations among variables in the last respecification model which consist of social representation, social identity, relative deprivation and intention to participate in collective action have significant effect and fitted the data, meaning that, these model could explain the labor intention to participate in collective action. By comparing both final models, it could be concluded that the models have different pattern of relationships and effects on both samples. The possible causal factor of these difference was the experience of the workers in participating in the past collective actions. These research findings proved that an integrative approach model which was represented by expectancy-value motives (individual level), both relative deprivation and social identity (inter-group level) and social representation (societal level) do explain labor intention to participate in collective action significantly especially in non-participant sample. But in participant sample there were only two factors namely inter-group relation and societal context that can explain the emerging of the labor intention to participate in collective action. ln other words, respondents in participant sample perceived that industrial relation conflict can be more viewed from inter-group relation and societal context rather than interpersonal or personal point of view. These results also proved that the tested hypothesis number 2, 3 and 4 could be accepted. As a conclusion, the integrative approach to individual factor, inter-group relation factor and societal factor is the one of comprehensive approach that can be used to explain labor intention to participate in collective action.

Abstrak :
Abstrak
This study aims to determine the inter-actor relationships at the Ministry of Marine Affairs of Fisheries (KKP) and outside the KKP in implementing the One Marine and Fishery Data system. The goal, of achieving unified standardized data are unified standardized metadata and a single data portal and the role of the actor in solving data issues that existed in the previous KKP. The approach adopted is to use a networking model to find out more about networking principles such as collective action, degree of sharing and interdependency. The research result states that network relations among the activity factors of the One Marine Fishery Data are driven more by the regulations that applied before. Although this is counterproductive to the spirit of network, interactor network relationships can be realized based on the characteristics of the network. It is also supported by strong leadership at the KKP. There is the need to improve coordination in communication, particularly with parties outside the KKP, strengthen strategies by network managers, and reframe perceptions of actors related to the objectives of the One Marine and Fishery Data so that networking relationships in these activities will grow.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa latar belakang terjadinya kerusuhan tak berdarah di tanah partikelir Batu Ceper pada tanggal 4 Juni 1934 yang disebabkan oleh penolakan petani untuk menyerahkan padi miliknya kepada juru sita. Konflik ini kemudian berlanjut hingga ke landraad Tangerang tanggal 18 Juni 1934. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan keterlibatan organisasi pergerakan sosial bernama Tirtajasa yang berjuang membela kepentingan petani di tanah partikelir. serta media massa yang digunakan oleh organisasi ini untuk membentuk opini di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan sumber-sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan insiden yang terjadi. Dengan menggunakan teori Collective Action Charless Tilly, penelitian ini menitikberatkan pada peran pergerakan nasional pada masa kolonial dalam usaha-usahanya mensejahterakan petani di tanah partikelir. Sebelum kerusuhan terjadi diketahui bahwa Tirtajasa masuk ke tanah partikelir untuk memberi pencerahan dan penyadaran hukum kepada para petani, sehingga mereka sadar hak dan kewajibannya. Propaganda Tirtajasa ini kemudian mendapatkan sambutan hangat di Batu Ceper dan sekitarnya, sehingga ketika kerusuhan tersebut terjadi para petani meminta bantuan hukum kepada Tirtajasa untuk membela mereka dalam pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan orientasi ekonomi antara tuan tanah Cina dan petani menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi di Tangerang dimana tuan tanah mengeruk hasil pajak secara kaku saat kondisi ekonomi petani semakin terpuruk. Karena itu akumulasi dari rasa ketidakpuasan tersebut memunculkan rasa permusuhan yang dapat meledak sewaktu-waktu. Dalam penelitian ini terlihat bahwa organisasi pergerakan nasional mendapatkan keuntungan dari dukungan para petani yang memiliki kepentingan untuk melepaskan diri dari ekploitasi tuan tanah. Sementara itu pembelaan dari tokoh pergerakan nasional juga mendorong pemerintah untuk segera membeli tanah partikelir Batu Ceper. Secara umum, pembelian ini terbukti merubah kehidupan masyarakat yang dihidup di tanah partikelir, karena dengan begitu perbaikan sarana infrastruktur, kesehatan dan pendidikan dapat dilakukan secara lebih baik oleh Gubernemen dibandingkan oleh tuan tanah. Selain itu keterlibatan kalangan nasionalis di dalam tanah partikelir menambah rasa anti-cina yang telah meruncing pada awal abad ke-20. ......This study analyze the conflict between peasants and landlord in Batu Ceper which culminated in the occurrence of bloodless riots on June 4, 1934 in the form of peasant refusal to hand over their grain to bailiffs which ignited the emotions of other peasants. This case then continued to the Tangerang court on June 18, 1934. This study explained the involvement of a social movement called Tirtajasa which struggled to defend the interests of peasant in private lands and also analyzed the presence of mass media in spreading opinions in the community. This study uses historical methods using primary and secondary sources related to the incident. By using the theory of Collective Action by Charless Tilly, this study focuses on the role of the national movement in the colonial period and its efforts to prosper indigenous people, especially peasants in private lands who sometimes feel dissatisfied with the oppressive system. Before the turmoil began, it was discovered that Tirtajasa Organization had entered private land to provide legal enlightenment and awareness to peasants about their rights and obligations. The Tirtajasa propaganda then received raves from Batu Ceper inhabitants and even invoked Tirtajasa to defend their right in the court. The results showed that differences in economic orientation between Chinese landlords and peasants caused social and economic inequality in Tangerang where landlords dredged tax revenues rigidly as peasant’s economic conditions deteriorated. Therefore the accumulation of dissatisfaction raises hostility that can explode at any time. In this study it can be seen that the national movement organization had benefited from the support of peasants who have an interest in escaping the exploitation of landlords. Meanwhile the defense of the national movement leaders also encouraged the government to immediately buy the Batu Ceper private land. This defense led to an accelerated purchase of Batu Ceper private land by the Government. Therefore, this purchase is proven to change the lives of people who live on private land, because the improvement of infrastructure, health and education facilities can be done better by the Colonial Government. In addition, the involvement of nationalists (anti-colonialism) in private land adds to the feeling of anti-chinese that had been tapering in the early 20th century.

Abstrak :
Meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta menyebabkan meningkatnya kebutuhan hunian. Keterbatasan penyediaan perumahan dan keterbatasan kemampuan daya beli masyarakat memunculkan permukiman yang dibangun sendiri oleh masyarakat. Sebagian warga dengan kemampuan terbatas terpaksa menempati lahan sekitar sungai dan danau. Keberadaan warga di sekitar danau berpengaruh terhadap keberlanjutan danau sehingga pengukuran kapasitas masyarakat menjadi salah satu langkah penting. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel aksi kolektif, pemberdayaan masyarakat, dan visi bersama mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam konservasi Danau Cavalio dan Danau Kampung Bintaro, danau yang merupakan kolam retensi yang menampung debit air sungai Pesanggrahan yang dibangun untuk mengatasi banjir yang kerap melanda lokasi serta membandingkan pengaruh variabel aksi kolektif, pemberdayaan masyarakat, dan visi bersama terhadap kapasitas masyarakat dalam konservasi danau pada lokasi dengan jarak yang berbeda dari danau. Melalui 300 kuisioner yang disebar pada empat klaster di sekitar danau dengan tehnik Principal Component Anaysis PCA dan analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa terdapat diferensiasi pengaruh variabel aksi kolektif, pemberdayaan masyarakat, dan visi bersama terhadap kapasitas masyarakat dalam konservasi danau, tetapi perbedaan tersebut tidak terkait dengan jarak lokasi dari danau. Variabel pemberdayaan masyarakat yang merupakan variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap kapasitas masyarakat dalam konservasi sumber daya air pada penelitian sebelumnya tidak terbukti. Sehingga, berdasarkan temuan pada penelitian ini, pemikiran bahwa masyarakat kota tidak dapat tinggal berdampingan dengan air tidak sepenuhnya tepat. ......The increasing number and density of Jakarta increased occupancy requirements. The limitation of the provision of housing and the limitation of the ability of the purchasing power of society gave rise to settlements that were built by the community. Most residents with limited capabilities was forced to occupy land around rivers and lakes. The presence of residents around the lake effect on sustainability of the Lake so that the measurement of the capacity of the community to be one of the important steps. This study aimed to test whether the variable is collective action, community empowerment, and shared vision affects the capacity of the community in the conservation of the Lake Lake and Kampongs Cavalio Bintaro, Lake which is retention ponds that hold discharge of river water building that was built to cope with floods that often hit the site and compare the influence of variable collective action, community empowerment, and a shared vision towards the capacity of communities in the conservation of the Lake on the location with a different distance from the Lake. Through a detailed questionnaire distributed 300 on four cluster around the Lake with technical Principals Component Anaysis PCA and multiple linear regression analyses, obtained results that there is a differentiation of the influence of variable collective action, community empowerment, and a shared vision towards the community capacity for water reources conservation, but the difference is not related to the distance of the location of the Lake. Community empowerment of the variable which is the most influential variables significantly to community capacity in water resource conservation in the previous research was not proven. So, based on the findings in this study that the capacity of the community in the conservation of water resources are in the category of good, then the idea that society can not live side by side town with water is not entirely appropriate.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana upaya perlawanan melalui gerakan SayaGolput dalam konteks momentum politik 2019. Penelitian ini menggunakan konseptual contentious politics dan mobilisasi collective action. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan kunci yaitu aktor-aktor gerakan SayaGolput. Hasil penelitian ini beberapa faktor yang mendorong kemunculan SayaGolput, pertama, demokrasi sosial dan politik belum dijalankan sepenuhnya. Kedua, Kedua, kekecewaan terhadap pendukung Jokowi terhadap keputusan diusungnya Maruf Amin menjadi cawapres. Ketiga, beberapa kalangan melihat iklim demokrasi yang sudah dijalankan bertumpu pada kepentingan borjuasi. Keempat, ketidakpercayaan terhadap pemilu dan segala bentuk hierarki. SayaGolput sebagai aliansi yang cair dan dinamis. SayaGolput gabungan aktivis lintas sektor dan ideologis. SayaGolput sebagai titik temu dan kompromi aktor-aktor gerakan yang mengalami kebuntuan dalam upayanya memajukan advokasi-advokasi yang ada. Pada temuan di lapangan ketiga elemen subjek (aktor gerakan), klaim (publik) dan objek (petahana dan elite) terjadi persinggungan yang dinamis. Subjek melihat sepuluh agenda perjuangan merupakan problem yang menjadi titik tolak gerakan. Agenda pejuangan kerakyatan ditujukan sebagai klaim untuk mempersuasi massa. Mobilisasi SayaGolput mendapatkan perlawanan dari objek, yang diinisiasi oleh kalangan petahana dan pendukungnya. Pertarungan politik (contentious politics) tergambarkan dalam pembentukan wacana terkait golput utamanya perang narasi di media sosial. Mobilisasi sumber daya yang timpang membuat kubu petahana dapat mengontrol pembentukan opini. Media sosial dikapitalisasi menjadi alat pengorganisiran dalam SayaGolput. Hal tersebut menjadi anomali pada teori gerakan sosial Charles Tilly.

---

This thesis discusses how the efforts of resistance through the SayaGolput movement in the context of 2019 political momentum. This study uses conceptual contentious politics and mobilization of collective action. This study uses a qualitative approach with the type of case study research. Data collection was done by in-depth interviews with key informants namely SayaGolput movement actors. The results of this study are several factors that led to the emergence of SayaGolput, first, social and political democracy has not been fully implemented. Second, the frustration of Jokowis supporters over the decision that Maruf Amin brought to be vice president. Third, some circles see the already democratic climate centered on the interests of the bourgeoisie. Fourth, distrust of elections and all forms of hierarchy. SayaGolput as a liquid and dynamic alliance movement. SayaGolput movement is combination of cross-sector and ideological activists. SayaGolput as a meeting point and compromise of movement actors who are at a standstill in their efforts to advance existing advocacies. In the findings in the field of the three elements of the subject (movement actors), claims (public) and objects (incumbent and elite) there is a dynamic conflict. The subject sees the ten agendas of struggle as a problem that is the starting point of the movement. The peoples struggle agenda is intended as a claim to appease the masses. SayaGolput mobilization gets resistance from the object, which is initiated by the tenants and their supporters. Political fight (contentious politics) is illustrated in the formation of the discourse regarding the war abstentions main narrative in social media. Accelerated mobilization of resources makes the camp of camps able to control the formation of opinions. Social media is capitalized on as an organizing tool in SayaGolput. This is an anomaly in Charles Tillys theory of social movement.

Abstrak :
Pada 26 Desember 1996 meletus kerusuhan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Skripsi ini berupaya untuk mengungkapkan sebab-sebab serta dampak kerusuhan tersebut dengan menggunakan metode penelitian, yakni metode sejarah. Pemicu terjadinya kerusuhan tersebut adalah kasus penganiayaan ustadz oleh oknum Polisi. Kasus penganiayaan kemudian menimbulkan rasa solidaritas dari generasi muda Islam Tasikmalaya yang direpresentasikan dalam bentuk acara doa bersama pada 26 Desember 1996 di Mesjid Agung Tasikmalaya. Setelah acara doa bersama, ketidakpuasan akan penanganan kasus penganiaayaan membuat massa melakukan tindak kekerasan terhadap simbol kepolisian lalu bergeser pada tindak kekerasan terhadap aset etnis Tionghoa. Pergeseran sasaran kekerasan tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori collective action dari Charles Tilly. Kerusuhan di Tasikmalaya pada 1996, meminjam istilah Charles Tilly, termasuk dalam aksi kolektif dengan kekerasan bentuk brawls (aksi tanpa kekerasan yang berakhir dengan penyerangan) yang bergeser menjadi opportunism (kekerasan yang memanfaatkan kesempatan). ......At December 26th 1996 a soical riot emerged in Tasikmalaya, West Java. Using methods of history as its research method, this thesis tries to explain causes and affects of that riot. The triger of the riot was ustadz’s mistreatment case by policemen. Hence, arising of the solidarity from Islam youth of Tasikmalaya. Then, they reacted by doing doa bersama at Mesjid Agung Tasikmalaya. At the end, mass felt unsatisfied toward mistreatment case handling, they did violence action to police symbol and shift to Chinese assets. Based on Charles Tilly’s collective action theory, the riot in Tasikmalaya is collective action by violence. The type of this collective action is brawls (nonviolence action which end by attacking) which is switching to opportunism (violence that exploiting opportunity).

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tentang pola viktimisasi konsumen korban penipuan terhadap pemberian keterangan yang salah oleh pengembang perumahan X Studi Kasus mengenai Konsumen Perumahan X di Kota Depok. Trend perumahan murah yang terjadi saat ini, dimanfaatkan oleh banyak pengembang perumahan untuk menciptakan perumahan yang murah bagi masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataan, trend rumah justru di jadikan kedok untuk berbuat tindakan kriminal. Sebagai contoh pengembang perumahan X di kota depok memberikan keterangan yang salah bagi konsumen perumahan X agar para konsumen tertarik membeli rumah mereka. Iklan sebagai media promosi perumahan X, benar- benar dimanfaatkan oleh pengembang perumahan X didalam mencari konsumen. Setelah konsumen tertarik membeli umah, didapati banyak hal- hal yang tidak sesuai dengan apa yang diiklan kan oleh pengembang perumahan X. Warga yang sudah membeli rumah di perumahan X pun menuntut pengembang perumahan X agar memenuhi segala kewajiban mereka seperti apa yang mereka katakan dalam iklan promosi perumahan X. Skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk dapat mencari data- data yang sesuai. Data Kuantitatif diigunakan untuk mengacu pada keseluruhan warga perumahan X yang merasa telah tertipu. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk mencari data tambahan terkait kasus ini. Data yang terkumpul diolah secara sistematis kuantitatif kualitatif. Selanjutnya permasalahan yang didalam skripsi ini melihat reaksi konsumen korban penipuan di Indonesia khususnya melihat reaksi konsumen warga perumahan X yang menjadi korban penipuan pemberian keterangan yang salah oleh pengembang perumahan X . Reaksi konsumen warga perumahan X yang menjadi korban penipuan pemberian keterangan yang salah mempunyai kelemahan dan kelebihan dalam memperjuangkan keadilan. ......This thesis discusses about the consumer of victim of fraud against giving wrong explanation by housing developer X Case Study of Consumer Housing X in Depok City . The current low cost housing trends are being used by many housing developers to create cheap housing for Indonesians. But in fact, the trend of the house precisely in making a cover for criminal acts. For example X housing developers in ota depok give wrong information for housing consumer X so that consumers are interested in buying their home. Advertising as a promotional media housing X, really used by housing developer X in the search for consumers. After consumers are interested in buying a house, it is found that many things are not in accordance with what is advertised by housing developer X. Residents who have bought a house in housing X also demanded X housing developers to fulfill all their obligations as what they say in promotional advertising Housing X. This thesis uses quantitative research to be able to find the appropriate data. Quantitative data is used to refer to the entire residential housing X who feel they have been deceived. While the qualitative data used to find additional data related to this case. The collected data is processed in a qualitative quantitative systematic way. Further problems in this thesis see the reaction of consumers of fraud victims in Indonesia in particular to see the reaction of consumers of housing X residents who become victims of false misinformation by housing developers X. The consumer reaction of housing X residents who are victims of false misinformation have weakness and strength in fighting for justice.

Abstrak :
Studi mengenai proses pengorganisasian komunitas balapan mobil liar melalui organisasi formal yang berada di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Selatan. Pertama, penelitian ini melihat warga komunitas kota mana yang melakukan penyimpangan balapan mobil liar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk mengetahui proses terbentuknya organisasi formal sebagai wadah melakukan kegiatan ilegal yaitu balapan mobil liar. Organisasi formal dapat dibangun dengan adanya tahapan yang dalam penelitian ini dilihat melalui ciri-ciri organisasi menurut Berelson dan Steiner (1964:55) yang terdiri dari formalitas, hierarkhi, besar dan kompleksnya serta lamanya (durasi). Proses penyimpangan yang terjadi disebabkan penyimpangan tersebut dilakukan pada ruang publik, yang melibatkan aparat kepolisian, masyarakat dan pelaku sendiri. Pembentukkan organisasi formal menghasilkan sebuah penerimaan sosial masyarakat berupa pandangan atau stigma positif akan tindakan menyimpang yang selama ini berlangsung. Adapun temuan lapangan dari studi ini yakni : melalui tindakan kolektif yang menghasilkan organisasi formal merupakan sebuah bentuk perubahan dalam merubah budaya yang selama ini tertanam pada komunitas balapan mobil liar menjadi perilaku konformitas tidak dilakukan diruang publik. Disamping itu balapan liar menjadi sebuah gaya hidup remaja masa kini yang memberikan citra dan prestise dari masyarakat yang melihatnya terlebih bagi pelaku dari kegiatan menyimpang ini. ......The study of the process of community organizing illegal car races through the formal organization located on Jalan Asia Afrika Senayan, South Jakarta. First, the study looks at urban community where residents are free to deviate wild car race. The research method used was qualitative research to find out the process of formation of a formal organization as a forum for illegal activity that is illegal car racing. Formal organization can be built with the stages in this research viewed through the characteristics of the organization according to Berelson and Steiner (1964:55), which consists of formality, hierarchy, size and complexity and length (duration). The process of distortion that occurs due to the deviation is done in public spaces, involving police, community and offenders themselves. Establishment of formal organization produced a form of social acceptance or stigma of a positive outlook will deviant acts that had been held. The field findings of this study namely: through collective action that produces the formal organization is a form of change in changing the culture that had been embedded in a wild car racing community into conformity behavior is not done the public room. Besides, the race became a wild lifestyle of today's youth gives the image and prestige of the people who saw it prior to the perpetrators of this aberrant activity.