Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena hate crime yang terjadi di Indonesia. Kasus terhadap Ahmadiyah di Cikeusik yang terjadi pada 6 Februari 2011 adalah satu contoh hate crime yang terjadi Di Indonesia. Masalah penolakan tokoh agama setempat terhadap keyakinan Ahmadiyah telah menimbulkan kejadian bentrokan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan kebencian di Cikeusik terhadap Ahmadiyah, dan kaitannya dengan terjadinya hate crime di Cikeusik. Kerangka teoritis yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan ini adalah konsep hate crime dan tingkah laku kolektif Smelser. Penelitian ini merupakan Studi Kasus terhadap Ahmadiyah di Cikeusik. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilakukan di Cikeusik. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang informan yang merupakan warga asli Cikeusik. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya kebencian tokoh agama terhadap Ahmadiyah. Selain itu dukungan/ keberpihakan yangditunjukkan oleh aparatur yang ada di Cikeusik juga menentukan terjadinya hate crime.

---

This thesis is based on hate crime phenomenon that occures in Indonesia. That crime case happened to Ahmadiyah in Cikeusik on 6 February 2011. The rejection by the religion figure onto Ahmadiyah has caused the clash itself. This thesis is purposed to explain the reason of hatred in Cikeusik towards Ahmadiyah, and the relationship within the hate crime that happened in Cikeusik. Theoritical frame that used to show this problem is hate crime concept and collective behaviour by Smelser. This thesis is Case Study of Ahmadiyah in Cikeusik. This thesis uses interview in Cikeusik. The interview were held towards 5 native informants. The data retrieval shows that there is hatred by the religion figure towards Ahmadiyah. Beside that, the supports were shown by the aparatur in Cikeusik also determined the hate crime occure.

Abstrak :
This research examines mass fighting instances among high school students in Jakarta, which has been existing since 1970s up to now. Mass fighting instances were studied as collective behavior phenomena. Thus its unit of analysis are collectivities, i.e. groups of high school students who are involved in the incidence of mass fighting. The analysis model developed in this research was derived from Smelser's as well as Tilly's theories on collective behavior. As a consequence the analysis of mass fighting has four components: i.e. conflict tradition, ability for mobilization, precipitated factors, and opportunity which should be found simultaneously in every incidence. Research method used was a multiple-case study as based for the reconstruction of the reality of mass fighting. To conduct this method, high school student collectivities were divided into three categories, i.e. fighting group of high school with conflict tradition, non-fighting group of a high school with conflict tradition, and non-fighting group of high school without conflict tradition. Each group were repsresented by 50 male students, who were selected incidentally. Research results suggest that the differences found between fighting group with non-fighting group rooted in whether or not the components of mass fighting were existed. Such differences lead to the differences in their subjectivity in constructing reality. Since individual of students from different group (of this research) reveal social-economics differences, as a consequence their life experience, opportunity, and expectation were also different. They will comprehend and react differently when they face similar situation problems existed in every incidence of mass fighting.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan rumah ibadat di Indonesia berkembang pesat dibawah PBM 2 Menteri 2006 namun ada kasus gangguan yang menghambat pembangunan gereja Yasmin Bogor terkait IMB datang dari warga dan dari Pemkot Kota Bogor yang telah menerbitkan IMB. Dalam perspektif Theory of Power Crime, gangguan tersebut adalah penyimpangan. Penyimpangan itu telah saling merugikan dua kelompok masyarakat di Kota Bogor dan kondusif bagi terbentuknya perilaku kolektif dan Budaya Dalam Transisi. Kemungkinan ledakan perilaku kolektif dari kelompok yang berkonflik diperkuat dengan pelabelan Kristenisasi dan Radikalisme yang mendorong kelompok memilih penyimpangan sebagai solusi. Hal ini merupakan ancaman dan gangguan bagi Ketahanan Kota Bogor. Studi Kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap penyimpangan pembangunan rumah ibadat GKI Yasmin dalam perspektif Theory Power of Crime dan pengaruh penyimpangan tersebut terhadap Ketahanan Daerah dengan pendekatan collective Behavior. Studi ini menunjukan Pemerintah Kota sebagai pelaku penyimpangan utama, dan juga menunjukan para pemegang kontrol sosial Kota Bogor dapat mencegah terjadinya ledakan perilaku kolektif itu dan menyarankan untuk melanjutkan solusi relokasi gereja dan pengadilan bagi pelaku penyimpangan penipuan surat persetujuan warga terus dilanjutkan agar penegakan hukum menciptakan keadilan bagi semua.

---

ABSTRACT
The construction of worship houses in Indonesia is rapidly growing under the PBM 2 Ministers 2006 and there is no case of disorders by local people until the contruction of Yasmin church in Bogor. People rejected the permit of construction the church by Bogor municipal government who issued IMB. In the perspective of Power Theory of Crime, the disorder is a deviation. The deviation causes disadvantage for two communities in the Bogor City and it is conducive for the formation of collective behavior and Culture in Transition . There is possible explosion of collective behavior groups in conflict and it is reinforced by labelingChristianization and radicalism that drives the group to choose the deviation as a solution. This is a threat and a nuisance to resistance of Bogo rCity. This qualitative study aimed to determine and uncover irregularities in the construction GKI Yasmin church and in the perspective of the Power Theory of Crime and the influence of the deviation to Bogor the Regional Resilience Behavior collective approach. This study shows the Bogor City authorities as a major deviation actors, and it is the also shows that the holders of social control in Bogor can prevent the explosion of collective behavior and to suggest solutions by continuing the relocation of the church and to prosecute the perpetrators of fraud deviation of the residence approval letter and to continue creating justice of law enforcement for all.

Abstrak :
Hadirnya media sosial di kehidupan sehari-hari memungkinkan kita dapat berkomunikasi dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Dalam konteks kejahatan, media sosial juga berguna dalam penanggulangan kejahatan yang merupakan suatu strategi dalam penegakan hukum, dimana media bertujuan untuk meminimalisir angka kejahatan dan mencapai ketertiban dalam masyarakat. Penulisan ini melihat bagaimana media sosial bisa menjadi salah satu metode yang efektif dalam pengendalian kejahatan melalui viralisasi kasus kejahatan di media sosial tahun 2021-2022. Dengan menggunakan teori perilaku kolektif dan transisi ruang, viralisasi terjadi sebagai respon dari masyarakat di ruang siber yang melihat penegak hukum tidak maksimal dalam pengendalian kasus kejahatan. Kriminologi konstitutif melihat bahwa proses viralisasi di media sosial merupakan wacana yang diciptakan sendiri oleh warga internet melalui proses interaksi, sehingga membentuk konstruksi sosial atau realitas baru di masyarakat. Oleh karena itu, viralisasi kasus kejahatan di media sosial merupakan mekanisme penekan (pressure mechanism) yang efektif kepada penegak hukum agar bisa memproses kasus kejahatan dengan maksimal.  ......The presence of social media in life allows us to communicate easily anywhere and anytime. In the context of crime, social media is also useful in crime prevention which is a strategy in law enforcement, where the media aims to minimize crime rates and achieve order in society. This writing looks at how social media can be an effective method of controlling crime through viralization of crime cases on social media in 2021-2022. By using the theory of collective behavior and space transition, viralization occurs as a response from people in cyberspace who see that law enforcement is not optimal in handling crime cases. Constitutive criminology sees that the viralization process on social media is a discourse created by internet citizens themselves through the interaction process, thus forming a new social construction or reality in society. Therefore, viralization of crime cases on social media is an effective pressure mechanism for law enforcement to be able to process crime cases optimally.