Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba memiliki empat (4) sasaran lingkungan yaitu Lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Swasta dan Masyarakat. Stakeholder yang melakukan kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba antara lain Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, LSM dan sektor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan dua (2) teori Collaborative Governance yakni Emerson dan Nabatchi (2015) dan Ansel dan Gash (2011). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta lebih cenderung kepada teori Emerson dan Nabacthi (2015). Adanya driver dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah BNNP DKI Jakarta. Sistem konteks juga ada dalam proses kolaborasi ini sehingga dapat mendukung kolaborasi antara para stakeholder dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini. ......This thesis discusses The Collaborative Governance Construction about Narcotic Prevention in Jakarta Province. This collaboration have four sectors, they are governance, education, private and society. This research aims to analyze trends in Collaborative Governance Construction about Narcotics Prevention in Jakarta Province. This research uses two theory Collaborative Governance. They are Collaborative Governance Regimes (CGR) from Emerson and Nabatchi (2015) and Collaborative Governance from Ansell and Gash (2011). Researchers uses postpositivism approach with kualitatif methode and collecting data uses interviewing and study literature. The results show that The Collaborative Governance Construction about Narcotic Prevention in The Jakarta Province more inclined to theory Collaborative Governance from Ansell and Gash (2011). In this collaboration has driver namely National Narcotics Board Jakarta Province. Collaboration Narcotics Prevention in Jakarta Province also have context system that support this collaboration running well. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this thesis.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan: Mengetahui Sikap Mahasiswa Kedokteran dan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia terhadap Kolaborasi dalam Praktik Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional menggunakan kuesioner yang dilakukan pada mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia angkatan 2013-2017. Kuesioner terdiri dari 8 pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan sikap mahasiswa mengenai kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi. Mahasiswa juga ditanya mengenai kesadaran terhadap kolaborasi antara kedokteran gigi dan kedokteran. Hasil: sebanyak 1.432 kuesioner didistribusikan dan terdapat 1.137 79.39 kuesioner yang valid.Rata-rata skor sikap terhadap kolaborasi SD dilihat dari 8 item pertanyaan adalah 6.98 1.252 . Terdapat perbedaan signifikan dalam skor rata-rata sikap antara responden yang setuju n=752 atau yang tidak setuju n=385 bahwa mahasiswa kedokteran seharusnya menjalani rotasi di kedokteran gigi 7.65 0.72 vs. 5.68 1.03; p < 0.001 .Kesimpulan: Dalam penelitian ini, mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi pada umumnya menunjukkan sikap yang baik terhadap kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi di Universitas Indonesia. Hal ini merupakan pondasi penting untuk mendorong kolaborasi dokter dan dokter gigi, yang penting dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan standar perawatan pasien.Kata kunci: Kolaborasi kedokteran dan kedokteran gigi, Sikap

---

ABSTRACT
Objective this study aimed to invesigate the attitude of medical and dental students of University Indonesia about collaboration between medical and dental practice. Methods this study is a descriptive study with cross sectional design using questionnaires conducted on students who are registered as astudents of Faculty of Medicine and Dentistry Universitas Indonesia batch 2013 2017. The questionnaire contained 8 questions designed to elicit their attitudes about the collaboration between medical and dental practice. Students were also asked about their awareness of the collaboration between dentistry and medicine. Results A total of 1.432 questionnaires were distributed and 1.137 79.39 were returned. Their mean attitude score SD towards medical dental collaboration derived from these 8 items was 6.98 1.252 . There is a significant difference in the mean attitude score between respondents who did n 752 or did not agree n 385 that medical students should have a rotation in dentistry 7.65 0.72 vs. 5.68 1.03 p 0.001 .Conclusion In this study, the medical and dental students in general demonstrated a good attitude of the collaboration between medical and dental practice in University Indonesia. This established an essential foundation for fostering medica dental collaboration, which is vital to improving resource efficiency and standards of care.

Abstrak :
Abstract. Cooperation among neighbouring region is commonly termed regional cooperation. Inter-region cooperation in the study of public administration is categorized as public management especially intergovernmental management. Inter-region cooperation in Indonesia has been for a long time trying to find its form. However, in the middle of its process, the implementer is trapped in doubt. The paper aims to trace the institutional form and its problem in the neighbouring region cooperation. The research is done through literature study, observation on inter-region cooperation especially in the central Java and some facilitation done by the writer in the several regions in Indonesia. There are two forms of referred institution which is developed on the basis of this networking pattern; they are intergovernmental relation (IGR) and intergovernmental management (IGM). In the mean time, the governmental support on inter-region cooperation which is supposed to form collaboration is hampered by the inconsistency of regulation which is issued by several parties (ministries) in the central government.

Abstrak. Kerjasama antar daerah yang berdekatan biasa disebut kerjasama regional. Kerjasama antar daerah dalam kajian administrasi publik masuk dalam kategori manajemen publik, khususnya intergovernmental management. Kerjasama antar daerah di Indonesia, telah lama mencari bentuk, namun dalam perjalanannya terjebak pada keraguan para pelaksananya. Tulisan ini bertujuan merunut bentuk kelembagaan dan permasalahannya dalam kerjasama antar daerah yang berdekatan. Tulisan ini dikembangkan dari kajian literature, pengamatan pada praktek kerjasama antar daerah khususnya di Jawa tengah dan fasilitasi yang dilakukan oleh penulis di beberapa daerah di Indonesia. Terdapat dua bentuk kelembagaan rujukan yang dikembangkan atas dasar pola networking ini, adalah Intergovermental relation (IGR) dan intergovernmental management (IGM). Sementara itu, dorongan pemerintah untuk kerjasama antar daerah yang mestinya membentuk kolaborasi terhambat sendiri oleh inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai pihak (kementerian) di pemerintah pusat.

Abstrak :
ABSTRAK Pembinaan narapidana merupakan bagian dari tujuan pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-undang pemasyarakatan dimana seseorang yang telah melakukan kesalahan dibina dengan baik, agar mereka dapat menyadari kesalahan dan perbuatannya dan melakukan pertaubatan, serta ketika mereka selesai menjalani hukuman dapat berintegrasi sosial atau kembali ke masyarakat. Kerja sama pihak swasta dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana tidak bertentangan dengan tujuan pembinaan narapidana seperti dalam sistem pemasyarakatan tersebut, karena komponen-komponen pembinaan narapidana yang masih terbatas dari pihak lapas maupun pemerintah (seperti: sumber daya manusia, anggaran pembinaan, peralatan yang menunjang dsb.) dapat dibantu dan dipenuhi oleh pihak swasta. Lapas wanita Klas II A Palembang merupakan salah satu contoh lapas yang berhasil menerapkan konsep ini, meskipun keberhasilan tersebut bukan berarti tanpa adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Dengan adanya konsep ini diharapkan narapidana mendapatkan skill sebagai bekalnya nanti ketika mereka telah bebas atau selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

---

ABSTRACT Rehabilitation of inmates is a part of the purpose of criminal prosecution based on the penal system which has been regulated in Law penitentiary whereas a person who has made a mistake nurtured properly, so that they can realize their mistakes, and could change it and when they finished the sentencing, they can integrate social or return to the public. Rehabilitation inmates program in Palembang woman?s correction based on collaboration between correction and private sector which is not contrary to the purpose of fostering such prisoners in the correctional system, because the components are still limited coaching inmates of the prison and the government (such as human resources, budget, support equipment and so on) can be helped and be met by the private sector. Woman?s correction of Class II A Palembang is an example of the correction were successfully implemented this concept, despite this success does not mean the absence of constraints in implementation. With the concept of inmates is expected to gain skills as her talent later when they have free or finished their sentencing in a correctional institution.

Abstrak :
Tesis ini diawali dengan pertanyaan bagaimana terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibentukanlah beberapa variabel yang dapat mendukung agar permasalahan dapat dipecahkan. Untuk membuktikan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat diperlukan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang pertama adalah Upaya Perdamaian Internasional dan variabel kedua adalah Kepentingan dan Upaya Amerika Serikat. Dengan adanya dua variabel dependen tersebut, maka variabel dependen yang digunakan adalah Kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Invasi Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB yang telah disepakati bersama. Tindakan Irak itu sangat sulit diterima oleh masyarakat internasional dalam situasi lingkungan internasional yang relatif aman dan stabil, walaupun di beberapa bagian dunia masih terjadi konflik.Tindakan agresi militer Irak itu sangat mengejutkan dan mendapat reaksi dan kecaman keras dari negara-negara di dunia termasuk PBB. Adapun faktor-faktor yang mendorong invasi Irak terhadap Kuwait adalah kombinasi latar belakang sejarah, latar belakang ekonomi, ambisi Saddam Hussein dan kepentingan nasional Irak. Setelah Irak melancarkan invasi terhadap Kuwait, secara bertahap Irak memperkuat posisinya di Kuwait tanpa memperdulikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Upaya perdamaian internasional yang dilakukan agar Irak mau keluar dari Kuwait tidak mendatangkan hasil, karena Irak tetap pada pendiriannya bahwa Kuwait adalah bagian dari Irak. Irak mau mundur dari Kuwait, apabila Israel mau melepaskan wilayah-wilayah Arab yang diduduki sejak tahun 1967. PBB yang bertanggung jawab atas keamanan dan perdamaian internasional berupaya untuk menekan Irak agar mundur dari Kuwait. Dewan Keamanan PBB atas dukungan Amerika Serikat mengeluarkan resolusi-resolusi agar Irak mundur dari Kuwait tanpa syarat. Namun resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB itu tidak dipatuhi oleh Irak. Atas dukungan Amerika Serikat akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678 yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Dukungan Amerika Serikat itu berupa diplomasi, tekanan dan bahkan sogokan yang dilakukan Amerika Serikat kepada anggota tetap maupun anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB agar mereka menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Disini menunjukan bahwa PBB sangat tergantung kepada Amerika Serikat dan hal itulah yang mendorong terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa terancam kepentingan nasionalnya di Timur Tengah, ketika Irak melancarkan invasi militernya terhadap Kuwait. Oleh karena itu Amerika Serikat berupaya mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan militer dan ekonomi yang dimilikinya untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan kemanan dan perdamaian di Timur Tengah. Kajian tentang upaya Amerika Serikat diawali dengan penjelasan tentang kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah dengan memberikan latar belakang sejarahnya. Dalam hal ini akan terlihat bahwa invasi Irak terhadap Kuwait akan berbenturan dengan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Oleh karena itulah Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya. Upaya Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait tidak akan berhasil tanpa dukungan PBB, karena Amerika membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk melancarkan intervensi militer terhadap Irak. Disini menunjukan bahwa Amerika Serikat perlu bekerjasama dengan PBB untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Dari fakta dan data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya diadakan pembahasan dan analisis tentang adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Keterkaitan PBB dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait akan mengawali analisis terjadinya ketergantungan PBB terhadap Amerika Serikat. Disini dibahas bagaimana PBB sesuai dengan Piagam PBB melakukan upaya atas terjadinya pelanggaran hukum internasional yang dlakukan oleh Irak. PBB melalui Dewan Keamanan PBB dengan dukungan para angotanya mengeluarkan resolusi-resolusi untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait. Dukungan utama datang dari Amerika Serikat, tanpa dukungan Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB tidak dapat berbuat banyak. Selanjutnya dibahas tentang Keterkaitan Amerika Serikat dalam kasus invasi Irak, yaitu bagaimana Amerika Serikat juga tergantung kepada PBB dalam upayanya mengusir Irak dari Kuwait. Amerika yang merasa terancam kepentingan nasionalnya berupaya untuk menghentikan langkah Irak dan mengusir Irak dari Kuwait. Upaya Amerika Serikat itu sangat tergantung Dewan Keamanan PBB, karena Amerika Serikat memerlukan mandat Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap Irak. Dengan adanya keterkaitan PBB dengan Irak dan Amerika Serikat dengan Irak dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait, mengakibatkan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Selanjutnya dengan menggunakan pisau analisis teori interdependensi, teori keamanan kolektif dan teori kolaborasi menghasilkan kesimpulan bahwa terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait disebabkan oleh ketergantungan satu dengan yang lainnya. PBB tergantung kepada Amerika Serikat dan demikian juga Amerika Serikat tergantung kepada PBB. PBB maupun Amerika Serikat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

---

This thesis starts with raising the questions: 'How the cooperation between The United Nations (UN) and The United States Of America (US) does happen in solving the case of Iraqi Invasion of Kuwait. To answer these questions, we have to define some variables which could support the problem solving. To prove whether there is the cooperation between UN and US, there are two independent variables and one dependent variable. The first independent variable is International Peace Efforts, and the second one is the US Interest and Efforts. Based on the two dependent variables, the dependent variable which will be used is UN-US Cooperation. The Iraqi invasion of Kuwait on August 2nd 1990, is the major violation to UN Charter that had been signed by its member, including Iraq. The act of Iraq cannot be accepted by the member of international society while at the time of relatively peaceful and stable situation, although there are small parts of the world which at are conflict. Every nation in the world is shocked by the Iraqi aggression and most of them have the negative reaction and condemn the invasion. The push factors of the Iraqi invasion are the mixed result of historical and economic background, Saddam Hussein's ambition and the Iraq's national interest. After invading of Kuwait, furthermore, Iraq reinforced its military occupation of Kuwait without obeying UN Security Council resolutions. The international peace efforts which had done to expel Iraqi from Kuwait were getting failure, because Iraq remained its stand that Kuwait is a part of Iraq. Iraq will withdraw from Kuwait, if Israel to do so from the Arab land which have been occupied since 1967. The UN which is responsible for peace and international security strove for throwing out Iraq from Kuwait. UN Security Council that supported by the US declared the UN Security Council resolutions in order Iraq to withdraw from Kuwait unconditionally, but Iraq did not comply those UN Security Council resolutions. Finally, the UN Security Council that was supported by the US declared Resolution 678 that gave a mandate for using military force to expel Iraq from Kuwait. US supports to UN were diplomacy, pressure and even bribes to the Security Council permanent and nonpermanent members in order to agree UN resolution that giving a mandate for using military force to throw out Iraq from Kuwait. It showed that UN was dependent upon US and it was caused the cooperation between UN and US. The US which its national interest in the Middle East had been threatened when the Iraq had launched its military invasion of Kuwait. For that reason, US strove to launch all of its military and economical power and ability to expel the Iraq from Kuwait and to restore the peace and security in Middle East. US efforts analysis is started to explain about the US national interest in Middle East and its historical background. This explanation shows that the Iraqi invasion of Kuwait was clash with the US interest in Middle East. Therefore, the US took all necessary efforts to solve the case of Iraqi invasion of Kuwait in order to maintain its national interest. The US efforts would be failed without UN supports, because US needed the UN Security Council mandate to launch military intervention into Iraq. It shows that US needs the cooperation with UN to solve the case of Iraqi invasion on Kuwait. Based on the facts and data which can be found, it will be discussed and analyzed of the happening of the cooperation between UN and US. The involvement of UN in the case of Iraqi invasion will precede the analysis of how UN could be dependent to US. In this term, it will explain the efforts of UN, according to UN Charter, had to response the violation of international law that had been done by the Iraqi. The UN, through the UN Security Council and the support of its member, declared the UN resolutions to force the Iraqi withdrawal from Kuwait. The main support came from US, because UN Security Council could not do much without US support. Furthermore, it will be analyzed the involvement of US in the case of Iraqi Invasion. In this term, it will discuss about US dependence to UN on US effort to expel Iraq from Kuwait. US, which its national interest has been threatened by the Iraqi Invasion, are trying to stop the Iraqi movements and to expel Iraq from Kuwait. The US effort is highly dependent upon the UN Security Council, because the US needs the UN Security Council mandate for launching US military forces into Iraq. With the connection between UN with Iraq and US with Iraq in the case of Iraqi Invasion of Kuwait, it caused the cooperation between UN and US. Furthermore, by using the analyses tools of interdependent theory, collective security theory and collaboration theory concluded that the UN-US cooperation was caused by UN and US interdependence. UN was dependent upon US and US was dependent upon UN. UN or US could not take action alone in solving the case of Iraqi invasion of Kuwait.

Abstrak :
Upaya peningkatan kompetensi peserta didik keperawatan hingga saat ini masih menjadi masalah bagi sebagian besar institusi pendidikan keperawatan di Indonesia. Hal ini disebabkan kolaborasi yang belum optimal dengan rumah sakit karena belum didukung oleh kebijakan yang memadai pendekatan crossectional survey dan melibatkan 384 sampel bertempat di lima Rumah Sakit (Fatmawati. Oleh karena itu riset ini bertujuan untuk menghasilkan model kolaborasi yang tepat guna meningkatkan kompetensi peserta didik tersebut. Model ini didisain berdasarkan riset kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan bulan September 2012-Februari 2013 dengan Jakarta, Hasan Sadikin Bandung, Kariadi Semarang, Sardjito Yogyakarta, Soetomo Surabaya) dan lima Institusi pendidikan (FIK Univ. Muhammadiyah Jakarta, FIK Univ.Padjajaran, PSIK FK Univ. Gadjah Mada, PSIK FK Univ. Diponegoro dan FIK Univ. Airlangga). Penelitian kualitatif dilaksanakan di RS Fatmawati dan FIK UMJ. Data dianalisa dengan Multiple Regresi Logistik yang menghasilkan formula yaitu: Role Model, uraian tugas pendidik klinik, keahlian staff fakultas, kemitraan kesejawatan, variasi kasus dan pendidikan. Persamaan model didapatkan: -431+0,733*Keahlian Staf Fakultas +1,215*kemitraan +1,086*Variasi Kasus +0,802*uraian tugas +0,824*RoleModel -0,594*Pendidikan (Ners dan Magister/ spesialis) -1,113*Pendidikan (S3). Terhadap peluang pencapaian kompetensi peserta didik maka; variabel keahlian staf fakultas sebesar 2,082 kali, kemitraan kesejawatan sebesar 3,369 kali, ketersediaan variasi kasus di klinik sebesar 2,961 kali, uraian tugas pendidik klinik sebesar 2,300 kali dan role model di klinik 2,280 kali. Model ini selanjutnya dilakukan validasi melalui riset tahap 2 (dua) dengan disain riset quasi experimental di RS. Islam Jakarta Pusat sebagai kelompok perlakuan dan RS. Islam Jakarta Timur sebagai kontrol dengan institusi pendidikan mitra yaitu FIK Univ. Muhammadiyah Jakarta. Melibatkan 25 responden kelompok perlakuaan dan 25 responden kelompok control. Analisa data dilakukan dengan General Linier Model – Repeated Meassure dan terbukti bahwa capaian kompetensi berbeda bermakna pada tiap tahap pengukuran dan antar kelompok pengukuran. Riset ini membuktikan bahwa model ini valid dan dapat meningkatkan pencapaian kompetensi peserta didik. Capaian kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) menunjukkan percepatan 4 minggu di bandingkankan dengan kelompok control. Hasil riset ini diharapkan dapat digunakan oleh institusi pendidikan keperawatan, rumah sakit dan pemerintah untuk menata model pendidikan keperawatan dan menjadi standar bagi penyelenggaraan pendidikan keperawatan di Indonesia agar pencapaian kompetensi peserta didik lebih efektif, efisien dan optimal. ......Nowadays the effort to improve students competence is a problem for almost all nursing school in Indonesia. It is probably related to nonoptimal collaboration between nursing school and hospital since no support of an appropriate policies. The aim of this study was to build collaboration model in order to improving students competence. This study was using quantitative and qualitative research approach. The Cross sectional survey was started in September 2012 until February 2013, carried out 384 samples in five hospitals (Fatmawati Jakarta, Hasan Sadikin Bandung, Kariadi Semarang, Sardjito Yogyakarta, Soetomo Surabaya) and five nursing schools (FIK Univ. Muhammadiyah Jakarta, FIK Univ.Padjajaran, PSIK FK Univ. Gadjah Mada, PSIK FK Univ. Diponegoro dan FIK Univ. Airlangga). The qualitative study was held in Fatmawati Hospital and FIK UMJ. Performing multiple logistic regression analysis showed that Role model, clinical instructor job description, the expertise of lecturer, nursing staff partnership, the variety of cases and schools. More over, the model was illustrate -431+ +0,733* the expertise of faculty’s staff +1,215* Partnership +1,086* the variety of cases +0,802* job description+0,824* RoleModel -0,594* school (Ners and Magister/spesialis) -1,113*school (doctoral). The expertise of faculty’s staff has chance 2.082 times to achieve student competence, so does the chance of the nursing staff partnership has up to 3.369, the existence of variety of cases 2,961 times, clinical instructur job description 2,300 times and role model in clinical setting 2,280 times. A secondary study by research in Islamic hospital was done to validate the model. The sample consist of Islamic hospital in Central Jakarta and Islamic Hospital in East Jakarta as control group. Both of the samples has collaboration with FIK Muhammadiyah University of Jakarta. By using General Linier Model – Repeated Measurement showed significant result of student competence achievement in each group. This indicates that the model is valid and can increase the achievement of student competency. The result of this study can be used for nursing schools, hospitals, and government to adjust nursing education model in the interest of preferable student competence accomplishment

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai praktik kolaborasi dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat melalui model collaborative governance. UMKM di Kota Depok memiliki potensi yang besar untuk mendukung perkembangan Kota Depok itu sendiri. Pasalnya, pada tahun 2017, UMKM di Kota Depok dapat menyumbang sebesar 60% dari total PDRB yang dihasilkan Kota Depok. Meskipun demikian, permasalahan tak lantas menghindar dari sektor UMKM di Kota Depok. Saat ini, pemerintah sangat menyoroti permasalahan UMKM di bidang pemasaran. Oleh karenanya, melalui program Depok Sahabat UMKM, pemerintah Kota Depok menyelenggarakan Program 1.000 Kios untuk UMKM yang bertujuan untuk mendukung pelaku UMKM dalam bidang sarana dan prasarana serta pemasaran. Program ini ditekankan pada pelaksanaan kolaborasi dengan pihak non pemerintah. Di mana, untuk pemenuhan target kios di tahun 2017 hingga awal tahun 2018, pemerintah Kota Depok bekerjasama dengan 10 toko modern di Kota Depok. Dengan pelaksanaan program tersebut, terlihat adanya praktik collaborative governance, di mana konsep tersebut merupakan suatu tata kelola pemerintahan kolaboratif yang melibatkan pihak non publik dalam mengelola ataupun memecahkan suatu permasalahan publik dengan cara-cara khusus (Ansell dan Gash, 2008). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Program 1.000 Kios untuk UMKM melalui pendekatan Collaborative Governance. Penelitian ini menggunaan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat proses collaborative governance dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM. Namun, terdapat perbedaan antara praktik kolaborasi pada Program 1.000 Kios untuk UMKM dengan model collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). ......This thesis discusses the implementation of 1,000 Stalls for MSMEs Programme in Depok City, West Java Province through collaborative governance approach. MSMEs in Depok City have enormous potentials for supporting the development of the city. This is based on the fact that back in 2017, MSMEs in Depok City successfully made a contribution of 60 percent to the total GRDP of Depok City. Despite that, problems did not necessarily stand aside from this city’s MSME sector. At the present time, the government pays a considerable attention to the problems faced by MSMEs in the marketing sector. In West Java, the MSMEs in Depok City are falling behind those in other regions in terms of popularity. Thus, through the Depok Befriends MSMEs (Depok Sahabat UMKM) Programme, the Government of Depok City launched the 1,000 Stalls for MSMEs (1.000 Kios untuk UMKM) Programme, aimed at supporting MSMEs in facilities and infrastructure provision. This programme emphasizes collaboration with non-governmental stakeholders. To meet the number of stalls targeted for the period 2017–early 2018, the Government of Depok City cooperated with 10 modern stores in Depok City. The practice of collaborative governance is showing in the implementation of the 1,000 Stalls for MSMEs Programme, where non-governmental parties are engaged in managing or solving public issues in particular fashion (Ansell and Gash, 2008). The aim of this research is to analyse the collaborative practice in the 1,000 Stalls for MSMEs Programme viewed from the collaborative governance concept. This research used post-positivist approach and descriptive design. Research results show the presence of collaborative governance process in the 1,000 Stalls of MSMEs Programme in accordance with the model proposed by Ansell and Gash (2008).