Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakatnya yaitu berupa penyimpangan kehidupan di bidang kejahatan seksual. Penyimpangan kesusilaan itu salah satunya adalah hidup bersama tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang kita kenal dengan istilah kumpul kebo. Perbuatan kumpul kebo tersebut mulai marak di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini dianggap telah merusak rasa kesusilaan masyarakat Indonesia. Hal itu yang melatar belakangi penulis membuat tesis dengan judul Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam KUHP Indonesia dan Rancangan KUHP Nasional. Pertanyaan penelitian dibatasi pada: Bagaimana KUHP 1918 selama ini mengantisipasi dan menyelesaikan kasus kumpul kebo di Indonesia? Apa dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi kumpul kebo dalam pembaharuan hokum pidana di Indonesia? Dan Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi kumpul kebo dalam 3 (tiga) Rancangan KUHP Nasional? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder (penelitian kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terlihat bahwa KUHP 1918 tidak dapat mengakomodir mengenai kumpul kebo. Pasal tersebut hanya untuk orang melakukan zina dan salah satu pihak telah terikat dalam perkawinan, sedangkan bagi orang yang belum terikat perkawinan tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut. Oleh karena itu dilakukan kriminalisasi kumpul kebo dalam Rancangan KUHP Nasional dengan pertimbangan bahwa kumpul kebo merupakan penyakit sosial, dan bertentangan dengan ajaran agama. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, kriminalisasi kumpul kebo dimaksudkan melindungi masyarakat dan individu pelaku tindak pidana tersebut. Ditinjau dari pentingnya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, kriminalisasi kumpul kebo dilakukan untuk menegakkan nilai dan norma serta untuk mengagungkan lembaga perkawinan.

Abstrak :
"This book has three key aims: first, to show how the legal treatment of cohabiting couples has changed over the past four centuries, from punishment as fornicators in the seventeenth century to eventual acceptance as family in the late twentieth; second, to chart how the language used to refer to cohabitation has changed over time and how different terms influenced policy debates and public perceptions; and, third, to estimate the extent of cohabitation in earlier centuries. To achieve this it draws on hundreds of reported and unreported cases as well as legislation, policy papers and debates in Parliament; thousands of newspaper reports and magazine articles; and innovative cohort studies that provide new and more reliable evidence as to the incidence (or rather the rarity) of cohabitation in eighteenth- and nineteenth-century England. It concludes with a consideration of the relationship between legal regulation and social trends"-- Provided by publisher. Contents Machine generated contents note: 1. Introduction; 2. Fornicators: the punishment of illicit sex; 3. No name: law, morality and precedent; 4. Unmarried wives in war and peace; 5. Living in sin: concerns and changes; 6. 'Stable illicit unions': cohabitation and the reform of divorce law; 7. Common-law wives: the 1970s and the creation of a myth; 8. Live-in lovers: trying to get back to basics; 9. Partners: New Labour and neutrality; 10. Conclusion.

Abstrak :
Pandangan usia tepat untuk menikah (kekkon tekireiki) telah mengalami perubahan. Dewasa ini, perkawinan tidak terkonsentrasi pada batas usia yang sempit, dan usia rata-rata orang Jepang pertama kali menikah bertambah tinggi. Adapun orang-orang yang tidak ingin terikat dalam tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga lebih memilih untuk terus melajang (single life) atau hidup bersama tanpa menikah (cohabitation). Sikap mereka tersebut didasari atas keinginan untuk tidak mau disusahkan oleh kewajiban hukum dan sosial. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pengaruh terbukanya peluang kerja di luar sektor tradisional dan tampilnya pekerja wanita dalam angkatan kerja terhadap usia dan minat berumah tangga, keinginan pasangan suami-istri untuk mempunyai anak, dan pola hubungan suami-istri serta sikap mereka terhadap kelangsungan rumah tangga. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, berkisar antara tahun 1990-2003.

Abstrak :
Artikel ini membahas gejolak politik dan ekonomi di Prancis pasca krisis minyak yang terjadi di wilayah Eropa dan Amerika. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada tahun 1967-1988 serta kebijakan nasionalisasi dan privatisasi yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Mitterand. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika yang disebabkan oleh krisis minyak mempengaruhi keadaan politik di Prancis dengan terbentuknya Pemerintahan Sosialis pertama di Prancis. Perubahan arus politik ini juga mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Mitterand. Setelah dianggap belum mampu mengatasi krisis ekonomi di Prancis, pada pemilihan legislatif tahun 1986, masyarakat memilih Jacques Chirac yang merupakan dari partai poros kanan untuk menjadi Perdana Menteri dan membuat Prancis masuk ke dalam era pemerintahan baru yaitu Pemerintahan Cohabitation. Dengan demikian tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada saat itu belum berkembang dikarenakan gejolak politik yang terjadi di Prancis dan lesunya perekonomian di Eropa. ......This article discusses the political and economic turmoil in France after the oil crisis that Occurred in Europe and America. The data used is the growth rate of labor productivity firms in France in 1967-1988 and the nationalization and privatization policies issued during Mitterand’s administration. The results of this study showed that the economic turmoil in Europe and America was caused by the oil crisis. This situation affects the political situation in France which is characterized by the formation of the first Socialist Government in France. These political mainstream changes also economic policy issued by the government of Mitterand. Considered not able to cope with the economic crisis in France, in the 1986 legislative elections, peoples in France choose Jacques Chirac is a party right shaft to become Prime Minister and make France enter into a new era of Cohabitation Governments. Chirac made an act of privatization that replaces the act of nasionalization. Thus the growth rate of labor productivity of companies in France at the time was not developed due to the political turmoil that occurred in France and the economic slowdown in Europe.