Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas mengenai dinamika hubungan diplomasi Uni Soviet ndash; Indonesia dalam periode 1945-1964, dengan lebih fokus pada perspektif Uni Soviet, yang mencakup dasawarsa terakhir pemerintahan Stalin pasca Perang Dunia II hingga akhir pemerintahan Nikita Khruschev. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan ilmu geopolitik dan hubungan internasional digunakan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana peran tradisi diplomasi menjadi bagian dari praktik diplomasi Uni Soviet dalam era Stalin dan Khruschev. Selain itu digunakan kerangka konseptual druzhba, mirnoye sosushyestvovaniye dan spaseniye mira untuk lebih memahami gambaran periode tersebut. Dalam perspektif Rusia, konsep persahabatan druzhba yang mengandung makna vernost rsquo; kesetiaan dan iskrennost rsquo; kejujuran menjadi pondasi bagi sikap Rusia yang diimplementasikan dengan cara yang berbeda di setiap masa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh nilai-nilai druzhba dan mirnoye sosushyestovaniye, yang berakar pada tradisi pemikiran Rusia, dalam hubungan kedua negara.

---

The dissertation examines the dynamic of diplomatic relations between the Soviet Union and Indonesia in the period of 1945 1964, which, focus of Soviet perspective, covers the last decade of Stalin rsquo s post world war II period until the end of Khruschev rsquo s leadership in 1964. This research is a historical research using qualitative methodology. Geopolitical and international relations approach is used in this study to examine role of diplomatic tradition in enforcement of Soviet influence in the Third World countries during the last decade of Stalin and the whole of Khruschev periods. The conceptual frameworks druzhba friendship , mirnoye sosushyestvovaniye peaceful coexistence , and spaseniye mira world salvation are used to get better understanding of the picture of the period. In Russian perspective, the value of druzhba friendship that comprises vernost rsquo loyalty and iskrennost honesty which form the basis for Russia rsquo s attitudes, which implemented in different ways in different times. The results of this study indicate the influence of lsquo druzhba rsquo and mirnoye sosushyestvovaniye values, rooted in the tradition of Russian thought, in diplomatic relations between both countries."

"Konflik antara anggota-anggota di dalam lingkungan kita merupakan suatu masalah yang sering diperlihatkan dalam film. Ide tentang penyimpang yang baik melawan penguasa yang jahat merupakah sebuah hal umum dalam naratif yang menyandung isu tersebut. Sons of Anarchy (2008), disutradarai oleh Kurt Sutter, menujukan beberapa aspek yang berhubungan dengan konflik ini yang unik dbandingkan dengan karya lain dengan menggunakan lensa klub motor kriminal. Melalui riset ini, konsep kekuasaan dan hubungan kekuasaan yang direpresentasikan oleh karakter-karakter dan naratif akan ditelusuri untuk menujukan idelogi milik Sutter tentang masalah ini. Riset kualitatif ini akan menggunakan kode televisi milik John Fiske, analisis film Graeme Turner (2012), dan teori representasi milih Stuart Hall (1997). Beberapa adegan, karakter, dan dialog yang menjadi symbol dan representasi akan dianalsis. Hasil dari riset ini menunjukan tentang sifat daur penyimpangan dimana disaat para pemberontak berhasil mengambil alih kekuasaan, penguasa sebelumnya akan mengambil posisi kosong dalam lingkungan dan menjadi kelompok yang tertindas yang baru.

---

The issue of conflict between the different members of our society has been highlighted in many movies. The idea of good deviant versus evil ruling power has been a staple in most narrative that tackles the issue. Sons of Anarchy (2008), directed by Kurt Sutter, has shown some aspects related to this conflict that are unique from other works regarding the matter through the lens of an outlaw motorcycle club. Through this research, the concept of power and power relation that are represented by the characters and the narrative will be explored to reveal Sutter`s ideology regarding the matter. This qualitative research will be using John Fiske`s codes of television, Graeme Turner`s (2012) film analysis, and Stuart Hall`s (1997) theory of representation. Several scenes, characters, and dialogues that serve as symbols and representations will be analyzed. The result of this research shows the recycling nature of deviance as when the rebels manage to take over and become the controlling power, the former power will fill the empty space and become the new oppressed."

"Trademark Coexistence Agreement merupakan suatu perjanjian yang memungkinkan adanya keberadaan Merek yang memiliki persamaan dengan Merek lainnya untuk saling hidup berdampingan dan diberikan perlindungannya. Hingga saat ini, terdapat cukup banyak negara anggota TRIPs Agreement dan Paris Convention yang telah memiliki regulasi serta memberlakukan koeksistensi Merek melalui suatu perjanjian. Namun, di Indonesia masih belum terdapat pengaturan terkait Trademark Coexistence Agreement. Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis penerapan Trademark Coexistence Agreement di Indonesia dengan menganalisis Trademark Coexistence Agreement sebagai sebuah perjanjian dan menganalisis alasan beberapa negara TRIPs Agreement dan Paris Convention mengakui konsep koeksistensi Merek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memperbolehkan pendaftaran Merek yang memiliki persamaan. Kemudian, dari segi hukum perdata Trademark Coexistence Agreement tidak dapat memenuhi salah satu syarat sah perjanjian yaitu adanya sebab yang halal karena Trademark Coexistence Agreement memperjanjikan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pendaftaran Merek yang memiliki persamaan dengan Merek lainnya. Namun, pada praktiknya diketahui bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menerapkan konsep koeksistensi Merek melalui pengajuan Trademark Coexistence Agreement karena Trademark Coexistence Agreement dianggap mendatangkan banyak manfaat khususnya bagi para pelaku usaha. Atas hal tersebut, sangat dibutuhkan pengaturan khusus terkait kebolehan koeksistensi Merek melalui suatu Trademark Coexistence Agreement di Indonesia, agar praktik koeksistensi Merek di Indonesia dapat dijalankan secara konstitusional.

---

Trademark Coexistence Agreement is an agreement that allows the existence of a Trademark that has similarities with other Trademark to coexist with each other and is given protection. Until now, there are quite a number of member countries of the TRIPS Agreement and the Paris Convention that already have regulations and enforce Trademark coexistence through an agreement. However, in Indonesia there is still no regulation related to the Trademark Coexistence Agreement. In this thesis, the author will analyze the implementation of the Trademark Coexistence Agreement in Indonesia by analyzing the Trademark Coexistence Agreement as an agreement and analyzing the reasons why several TRIPs Agreement countries and the Paris Convention recognize the concept of Trademark coexistence. The method used in this research is juridical-normative by obtaining data from literature studies and interviews. The results of this study indicate that Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications does not allow the registration of Marks that have similarities. Then, from the point of view of civil law, the Trademark Coexistence Agreement cannot fulfill one of the legal requirements of the agreement, namely the existence of a lawful cause because the Trademark Coexistence Agreement promises things that are prohibited by Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, namely Trademark registration which have similarities with other brands. However, in practice it is known that the Directorate General of Intellectual Property has implemented the concept of Trademark coexistence through the submission of a Trademark Coexistence Agreement because Trademark Coexistence Agreements are considered to bring many benefits, especially for business actors. On this matter, special regulation are urgently needed regarding the permissibility of Trademark coexistence through a Trademark Coexistence Agreement in Indonesia, so that the practice of Mark coexistence in Indonesia can be carried out constitutionally.

"

"Merek merupakan salah satu elemen yang penting di dalam dunia Perdagangan, keberadaan merek ditujukan sebagai suatu identitas dari pelaku usaha tertentu. Walaupun demikian dalam pendaftarannya sering kali terdapat kendala yaitu adanya penolakan terhadap merek yang serupa atau sama dengan merek terdaftar padahal pemohon tidak memiliki itikad buruk terhadap pendaftarannya tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditemukan adanya konsep perjanjian yaitu Trademark Coexistence Agreement. Walaupun demikian pembahasan atau pengaturan terkait hal ini belum diterapkan di seluruh negara, salah satunya Indonesia. Sebagai pembanding, pada tesis ini akan dibahas mengenai Trademark Coexistence Agreement di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Singapura. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai penggunaan dari Trademark Coexistence Agreement dan pengaruhnya di dalam pendaftaran merek dan bagi kantor merek seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan bagaimana urgensinya di Indonesia. Metode yang digunakan di dalam tesis ini adalah Yuridis-Normatif yang didukung dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif terhadap hukum merek yang berlaku di negara lain.

---

Trademark is one of the important elements in the world of commerce, as it serves as an identity for a particular business entity. However, during its registration, there are often obstacles such as the rejection of similar or identical trademarks, even though the applicant has no malicious intent towards the registration. To address this issue, the concept of a Trademark Coexistence Agreement has been introduced. However, the discussion and regulation regarding this matter have not been implemented in all countries, including Indonesia. As a comparative study, this thesis will discuss the Trademark Coexistence Agreement in several countries such as the United States and Singapore. Furthermore, this thesis also examines the usage of the Trademark Coexistence Agreement and its influence on trademark registration and intellectual property offices such as the Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, as well as its urgency in Indonesia. The method in writing this thesis is juridical-normative research that also been supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. This thesis also uses a conceptual and comparative approach to trademark law in other countries."

"Pandemi telah memaksa orang ke dalam isolasi dan bertindak di bawah protokol dengan mengintegrasikan jarak sosial ke dalam kehidupan mereka. Kegiatan-kegiatan yang dipicu oleh situasi bahaya yang tiba-tiba ini memperburuk optimalisasi kualitas kota yang berkelanjutan, terutama komponen-komponennya yang mengintegrasikan kendali kepadatannya masing-masing. Namun karena fakta bahwa solusi yang tepat untuk virus tersebut belum ditemukan, manusia harus menggunakan solusi yang lebih holistik sambil menunggu solusi yang tepat untuk membuahkan hasil. Oleh karena itu, pendekatan kontradiktif di mana integrasi model kota berkelanjutan diusulkan. Kota yang berkelanjutan memiliki penekanan besar pada integrasi kepadatannya dan bagaimana hal itu membantu dalam menciptakan sistem aliran manusia yang lebih efisien dan optimal sedangkan integrasi jarak sosial justru sebaliknya. Peluang untuk hidup berdampingan relatif kecil sehingga diperlukan sekecil apapun kemungkinan untuk dibuktikan melalui argumen yang kuat yang dihasilkan dari perbandingan dan analisis mikro.

---

The pandemic has forced people into isolation and to act under the protocol by integrating social distancing onto their lives. These activities triggered by the sudden hazardous situation deteriorates the very optimization of a city’s sustainable qualities, mainly its components which integrate the control of its respective density. However due to the fact that the perfect solution to the virus has yet to be found, humans would have to resort to a more holistic solution while waiting for a perfect solution to come to fruition. Therefore the contradictory approach where the integration of a sustainable city model is proposed. Sustainable cities have a huge emphasis towards their integration of densities and how it helps in creating a more efficient and optimal system of human flow whereas the integration of social distancing is very much the opposite. The chances of coexistence is relatively thin therefore the slightest of possibilities are needed in order to prove through a strong argument generated from comparisons and micro analysis."

"Zhou Enlai sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri RRC berkontribusi besar dalam peningkatan hubungan RI-RRC selama Perang Dingin berlangsung, khususnya sejak tahun 1951 hingga puncaknya di Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955. Oleh karena itu, hubungan RI-RRC sebelum KAA, prinsip ‘koeksistensi damai’ dalam diplomasi Zhou Enlai, penerapan prinsip tersebut terhadap Indonesia melalui diplomasi Zhou Enlai di KAA, dan peranan Zhou Enlai dalam peningkatan hubungan RI-RRC menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Zhou Enlai terletak pada penyesuaian kebijakan luar negeri Cina terhadap Indonesia, pembangunan citra Cina yang baru melalui KAA, penyelesaian masalah dwikewarganegaraan etnis Cina, dan penarikan Indonesia menjadi mitra Cina di masa Perang Dingin. Dalam konteks kepentingan nasional Cina, diplomasi Zhou Enlai terhadap Indonesia pada tahun 1951-1955 sejatinya mengandung agenda Cina untuk membebaskan diri dari politik pembendungan AS serta memperkuat propaganda ‘koeksistensi damai’ di mata dunia dalam rangka memperoleh lingkungan internasional yang kondusif bagi pembangunan dalam negeri Cina, yaitu Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita I) yang berlangsung sejak tahun 1953 hingga tahun 1957.

---

Zhou Enlai as the Prime Minister and Foreign Minister of the PRC contributed greatly to the improvement of Sino-Indonesian relations during the Cold War, particularly since 1951 to its peak at the Asian-African Conference (AAC) in 1955. Therefore, Sino-Indonesian relations before AAC, Zhou Enlai's principle of 'peaceful coexistence', its implementation on Indonesia through AAC, and the role of Zhou Enlai in improving Sino-Indonesian relations are the issues discussed in this study. This research is a qualitative research with a historical approach. The results indicate that Zhou Enlai's role lies in adjusting China's foreign policy towards Indonesia, building a brand new image of China through AAC, solving ethnic Chinese dual citizenship, and developing Sino-Indonesian partnership during the Cold War. In the context of China's national interests, Zhou Enlai's diplomacy towards Indonesia during 1951-1955 intrinsically embodied China's agenda to break free from US containment policy and to strengthen the propaganda of 'peaceful coexistence' internationally in order to provide a favourable international environment for China’s internal development, namely the First Five-Year Plan which took place since 1953 until 1957.

"