Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dampak negatif dari arus globalisasi yang masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah melonggarnya batasan moral yang menjadi pegangan masyarakat selama ini. Hal tersebut menyebabkan hubungan seksual sebelum melangsungkan perkawinan seringkali dianggap menjadi hal yang biasa. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum, dimana paksaan dan ancaman tersebut dilakukan, dengan alasan agar pihak laki-laki mau bertanggung jawab menikahi perempuan yang telah dihamilinya. Pada skripsi ini, juga dibahas mengenai paksaan dan ancaman yang melanggar hukum di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan digunakannya metode penelitian yuridis normatif, terhadap putusan Pengadilan Agama No. 468/Pdt.G/2014/PA.Trk, dapat disimpulkam bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena jika merujuk pada Pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menjelaskan jika terdapat suatu paksaan dan ancaman yang melanggar hukum maka terhadap perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Namun keputusan hakim dalam putusan No. 468/Pdt.G/2014/PA.Trk tersebut, tidak mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. ......One of negative impacts of globalization which has entered many aspects of human rsquo s life is morality as a community guidance that have been weakened. This makes the act of sex before marriage has been seen as a common thing. This thesis will tell a case of marriage annulment by reason of coercion and threat, which are done as a reason for a guy to be responsible to marry a girl whom he has impregnanted. In this thesis, the discussion envelopes coercion and threat in Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law. By using juridical normative research method in Religious Court rsquo s decision Number 468 Pdt.G 2014 PA.Trk, it can be concluded that judge rsquo s consideration on the decision is not suitable with The Law Number 1 Year 1974 nor Compilation of Islamic Law, because if referring to Article 27 of Law Number 1 Year 1974 along with Article 71 and 72 of Compilation of Islamic Law, explain if there rsquo s a threat or coercion, the marriage annulment is possible to be done. However, judge rsquo s rulling in the court decision Number 468 Pdt.G 2014 PA.Trk does not grant petition of marriage annulment.

Abstrak :
Tesis ini mencoba mengangkat permasalahan hubungan yang terjalin antara sistem ekonomi kapitalisme yang berlandaskan mekanisme pasar dengan sistem politik demokrasi liberal. Masalah ini menarik dikaji tidak saja dikarenakan berlangsungnya perdebatan di kalangan ilmuwan sosial, namun juga berlangsungnya serangkaian kontradiksi di antara kedua sistem. Tesis ini merupakan suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif berupa kajian literatur dengan bentuk theoretical review, khususnya dari pendirian teoritisi neopluralisme dan post-strukturalisme dalam ilmu politik mengenai keterkaitan antara sistem pasar yang berlandaskan usaha pribadi dengan sistem politik demokrasi. Teori-teori tersebut mencoba melihat apakah kedua sistem ini bisa bekerja seiring sejalan, atau penuh dengan hal-hal yang bersifat menegasikan satu sama lainnya? Argumen yang terangkum dalam pendirian teori neo-pluralis dan post-strukturalis berusaha mengungkapkan bentuk-bentuk kekuasaan modal, upaya permanensi kekuasaan tersebut, serta kontrol dan privilege yang dimiliki oleh mereka. Penelaahan akan hal-hal tersebut berdampak secara langsung dan tidak langsung pada sistem politik demokrasi maupun nilai-nilai demokratis. Kajian teoritis dalam tesis ini menemukan beragam ketidaksesuaian antara sistem kapitalisme dengan sistem politik demokrasi. Sistem pasar, kebebasan milik pribadi dan kekuasaan pengendali modal dalam demokrasi tidak saja telah menanggalkan prakondisi-prakondisi yang dibutuhkan bagi berkembangnya kehidupan demokratis. Namun lebih dan itu, sistem pasar dan otoritas yang dimiliki pengendali modal telah menempatkan otoritas politik dalam demokrasi scnantiasa berada dalam kekangan struktural mereka. Implikasi teoritis dari kajian ini memperlihatkan lemahnya argumen kalangan teoritisi liberal dan neo liberal yang menyatakan bahwa sistem pasar adalah prakondisi bagi sistem politik demokrasi. Di sisi lain, teori neo-pluralisme dan post-strukturaiisme telah berhasil mencermati dan mengungkapkan serangkaian kontradiksi di dalam sistem politik demokrasi liberal berorientasi pasar.

---

This thesis try to show the relationship between capitalism which based on market mechanism and democratic political system. This problem is interesting not only because the dissent of social scientists, but also because of both systems contradiction. This qualitative research used theoretical review method, particularly from neo-pluralism and post-structuralism theories concerning the relationship between market system which based on private property and democratic political system. Those theories seek to reveal whether both systems are well-matched or oppose to each other. Neo-pluralism and post-structuralism theories attempt to discover the forms of capital power, the effort of the permanency of capital power, and their controls and privileges. Capital power has direct and indirect consequences toward democratic political system and democratic values. This theoretical review finds various incompatibilities between capitalism and democratic political system. Market system, private property system, and the capital controller power within democratic system not only reject the social pre-conditions required for the development of democracy. Moreover, market system and authority owned by capital controllers have placed political authority within democracy which is always in their structural constrain. A theoretical implication from this study shows the lack of argument from liberal and neo-liberal theoreticians who declare that market system is precondition for democracy. Besides, neo-pluralism and post-structuralism theories expressed a range of contradictions within liberal democratic political system encompassing market orientation.