Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kelembagaan Penjaga Laut (Coast Guard) di Indonesia agar lebih tepat dalam melaksanakan operasi penegakan hukum dan keamanan di laut yang multi fungsi dalam menangani berbagai pelanggaran, gangguan, perlindungan sumber daya alam, dan penyelamatan pengguna jasa laut. Serta mensinergikan berbagai peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penagakan hukum dan keamanan di laut tersebut kepada beberapa instansi terkait sehingga mampu dilaksanakan oleh lembaga Penjaga Laut (Coast Guard) Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivism. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dengan satu lembaga yang memiliki beberapa fungsi penegakan hukum dan keamanan di laut akan lebih tepat dalam menekan kejahatan dan pelanggaran hukum dan keamanan di laut, yang diikuti dengan sinergi kebijakan dengan melakukan revisi atau bahkan amandemen peraturan perundangan yang menaungi beberapa instansi menjadi sebuah peraturan perundangan yang baru.

---

This thesis discusses the institutional Coast Guard in Indonesia to be more precise in carrying out law enforcement and security operations at sea in the multi-purpose to address the violations, harassment, protection of natural resources, and marine rescue service users. As well as the synergy of various laws authorizing penagakan law and security at sea to several relevant agencies so that they can be implemented by the Coast Guard Indonesia. This study used qualitative research methods konstruktivism paradigm. The results of this study suggest that a single agency that has multiple functions of law enforcement and security at sea would be more appropriate in reducing crime and lawlessness and security at sea, followed by a synergy with the revised policy or regulatory amendments that houses several agencies to a new legislation."

"Posisi strategis dan sumber daya alam kelautan yang melimpah, tidak menjamin Indonesia untuk mengambil keuntungan dari potensi alamiah ini. Kelemahan penegakan keamanan dan penegakan hukum laut membuat maraknya berbagai ancaman keamanan di perairan Indonesia seperti perompakan, penangkapan ikan illegal, dan pengangkutan kayo illegal. Berbagai ancarnan keamanan laut ini memberikan dampak negatif terhadap sejumlah aspek ketahanan nasional seperti politik, ekonomi dan keamanan. Melalui metode TOWS, tesis ini akan menjelaskan secara kritis data - data kualitatif tentang kekuatan dan kelemahan internal dalam sistem keamanan laut, serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi sistem tersebut. Tesis ini menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan penataan sistem keamanan laut yang memperhatikan aspek politik, ekonomi, dan keamanan baik di tingkat domestik maupun internasional dengan menerapkan strategi penyempurnaan sistem koordinasi yang telah ada untuk strategi jangka pendek, sambil mempersiapkan dan membentuk Indonesia Coast Guard yang rnerupakan strategi berikutnya.

---

The Strategical position waters and riched maritime resources did not guarantee Indonesia using advantages of this natural potention. The weakness of maritime security and law enforcement make the various maritime threats e.g sea robbery, illegal fishing and illegal logging in Indonesian waters. This threats made negative influence at the several aspect of national resilience especially politics, economic and security. By the TOWS methode , this thesis will descripts critically the qualitative data about the strength and weakness at internal of the system, and the enfluence of opportunity and threats at the external environment, This thesis concluded that Indonesia need a restructuritation of maritime constabulary concerning the dynamics of security, economic, and politic at domestic and international level by aplicating two strategies. Advancing the coordinating system at the short time strategy, while preparing and making the Indonesian Coast guard as the previous strategy."

"Kewajiban menjaga wilayah laut adalah tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban dari negara pantai. Untuk melakukan peran penjagaan tersebut, negara pantai membuat lembaga penjaga pantai yang dikenal dengan nama Coast Guard. Lembaga ini bertugas menjaga wilayah pesisir negara pantai di mana tidak ada ketentuan internasional yang mendefinisikan peran dan tugas dari Coast Guard. Hal ini dikarenakan definisi hingga penugasan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara yang memiliki Coast Guard selama tidak bertentangan dengan Hukum Internasional yang berlaku. Pada praktiknya telah ada negara-negara yang memiliki Coast Guard yang telah berusia lebih dari seratus (100) tahun. Akan tetapi ada beberapa negara yang Coast Guard nya masih berusia muda, salah satu nya adalah lembaga Coast Guard Indonesia yang bernama Badan Keamanan Laut (Bakamla). Usia muda dari Coast Guard Indonesia ini memantik beberapa permasalahan, bahkan para akademisi dan praktisi meragukan status Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia. Skripsi akan menganalisa bagaimana kedudukan dan perbandingan peranan Coast Guard di beberapa negara dalam menjaga Wilayah Laut di mana hal tersebut diharapkan akan menjadi bahan masukan kepada Bakamla Indonesia agar dapat berkembang lebih baik lagi.

---

The duty to safeguard the maritime zones becomes the responsibility and the obligation for the coastal states. For ensuring those responsibilities on track, the coastal state establishes government body which has the primary obligation to taking care the coastal area named Coast Guard. There are no such international laws, rules nor regulations which explain any detail of the Coast Guard Role. It is simply because every country has rights to determine the definition, roles and responsibility of the Coast Guard as long as not contravene with the International Law. Practically, there are countries which have already had Coast Guard for more than one hundred (100) year. Yet there are some countries which still green in making Coast Guard-like governmental body, one of these countries is Indonesia which has Badan Keamanan Laut (Bakamla) who named themselves as Indonesian Coast Guard. Lack of experiences is one of the many uprising criticism towards Bakamla, even scholars and practitioners doubts the nomenclature of Bakamla as the Indonesian Coast Guard. This thesis shall give in depth analysis on how can Bakamla improve itself by looking at the role and the responsibility between other countries? Coast Guard comparing with the Bakamla Indonesia."

"Tesis ini meneliti fenomena pengesahan undang-undang penjaga pantai Tiongkok pada tahun 2021 yang kontradiktif dengan hukum internasional. Undang-undang ini memberi penjaga pantai kewenangan untuk menghancurkan infrastruktur dan kapal asing di wilayah perairan yang diklaim Tiongkok. Karenanya, banyak yang memprediksi dan berspekulasi bahwa undang-undang penjaga pantai dapat membawa ketidakstabilan di kawasan. Tapi, setelah satu tahun sejak efektif disahkan, tidak banyak yang berubah. Tesis ini kemudian mempertanyakan “mengapa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021?” Demi menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini berpijak pada teori realisme neoklasik, menganalisis baik faktor sistemik dan faktor unit. Penulis berpendapat bahwa ada tiga faktor unit yang berkontribusi terhadap keputusan Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai di tahun 2021: (1) persepsi Tiongkok mengenai faktor sistemik; (2) reformasi agensi penegak hukum laut; (3) perjuangan kekuatan Xi Jinping. Metodologi yang digunakan pada tesis ini adalah studi kasus dengan model penelusuran kausal dan alir. Tesis ini menemukan bahwa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021 untuk mengimbangi tekanan sistemik yang terus meningkat dan memberi landasan hukum kepada penjaga pantai yang baru direstrukturisasi untuk melindungi hak serta kepentingan Tiongkok di laut sengketa.

---

The present thesis scrutinises the phenomenon of the enactment of the China Coast Guard Law in 2021 which contradicts international law. The law allows the coast guard to demolish other countries' structures built and foreign vessels in water claimed by China. Hence, many have predicted and speculated that the law will bring instability to the region. But After one year of being effective, nothing much has changed. This thesis then asked the question “why China passed the coast guard law in 2021?” To answer the question, this thesis is grounded in neoclassical realism, analysing both systemic and domestic factors. The author argues that there are three domestic factors that contribute to China’s decision to pass the coast guard law in 2021: (1) China’s perception regarding systemic factor; (2) maritime law enforcement reform; and (3) Xi Jinping power struggle. The methodology used in this thesis is case study with process tracing and flow model. This thesis found that China enacted the coast guard law in 2021 to balance the ever-increasing systemic pressures and to provide the newly reinstituted coast guard a legal foundation to safeguard the rights and interests in the disputed."