Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk menganalisis preferensi dan karakteristik pekerja berdasarkan pilihan tempat kerja seperti rumah, co-working space, dan non co-working space serta menghitung besarnya rebound effect Kota Bekasi saat diberlakukannya skema Work From Anywhere (WFA). Analisis yang dilakukan terdiri dari analisis karakteristik pekerja dan rebound effect dari pengembangan model. Data primer yang digunakan untuk analisis diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara tatap muka secara online dan offline kepada pekerja kantor Jakarta yang berdomisili di Kota Bekasi. Pertanyaan kuesioner terdiri dari bagian karakteristik responden dan dua bagian pertanyaan stated preference yang digunakan untuk dua penelitian berbeda. Penelitian ini melanjutkan hasil statistik deskriptif dari bagian pertama pertanyaan stated preference dan kemudian dikembangkan model untuk analisis rebound effect. Model yang dikembangkan adalah logit biner yang mensyaratkan dibangunnya fungsi utilitas pada setiap kelompok data. Sebelum ditetapkan sebagai model yang dapat mewakili kelompok data, seluruh model yang terbentuk diuji kelayakannya dengan uji Omnibus, Hosmer and Lemenshow’s Goodness of Fit, dan -2 Log Likelihood. Model yang terbukti kelayakannya diuji validitas dengan metode Root Mean Square Error (RMSE) dan model dengan RMSE terkecil ditetapkan sebagai model terbaik. Hasil dari pengembangan model menunjukkan bahwa sebanyak 55% sampel yang keluar rumah dari pertanyaan bagian pertama stated preference memilih co-working space pada 5-10 hari WFA yang mereka miliki sebagai tempat kerja alternatif . Selain itu, disimpulkan bahwa terjadi kenaikan preferensi ke luar rumah sebesar 8% jika ada pilihan tempat kerja alternatif yang lebih konkret. ......The study aims to analyze worker preferences and characteristics based on workplace choices such as home, co-working space, and non-co-working space and to calculate the potential rebound effect emerging in Bekasi City when the Work From Anywhere (WFA) scheme is implemented. The analysis consists of worker characteristics analysis and rebound effect from model development. The primary data used for the analysis were obtained from distributing questionnaires and face-to-face online and offline interviews to Jakarta office workers domiciled in Bekasi City. The questionnaire questions consist of a respondent characteristics section and two stated preference section used for two different studies. This study continues the descriptive statistical results from the first part of the stated preference questions and then develops a model for rebound effect analysis. The model developed is a binary logit that requires the construction of an utility function on each data group. Before being determined as a model that can represent the data group, all models formed are tested for feasibility with the Omnibus test, Hosmer and Lemenshow's Goodness of Fit, and -2 Log Likelihood. Models that are proven to be feasible are tested for validity using the Root Mean Square Error (RMSE) method and model with the smallest RMSE is determined as the best model. The results of the model development show that as many as 55% of the samples who left the house from the first part of the stated preference question chose co-working space on their 5-10 days of WFA as an alternative workplace. In addition, it was concluded that there was an increase in preference to leaving the house by 8% if there was a more concrete choice of alternative workplace.

Abstrak :
'Makerspace' adalah ruang komunitas untuk kreatifitas, kolaborasi, belajar dengan membuat dan pendidikan sains informal. Makerspace tumbuh dalam jumlah banyak di amerika dan menyebar ke seluruh dunia seperti pergerakan. Makalah ini mengesplorasi bagaimana Makedonia dari yang hanya menawarkan ruang 'bekerja-bersama' diproyeksikan untuk mengadaptasi budaya makerspace dengan ruang lingkungan bengkel, fasilitas membuat prototype dengan cepat, aktivitas sains informal untuk 'innovasi bersama' dan 'Komersialisasi bersama' dengan jaringan komunitas 'makerspace' dan 'Crowd Innovation'. Makalah ini merekonstruksi element model bisnis menggunakan 'Menemukan ulang model bisnis' yang dikembangkan oleh Johnson Christensen dan Kagermann. Beberapa element adalah keterkaitan antara 'customer value proposition' dari 'makerspace', proses penting dari rekrutmen anggota, sumber daya penting manusia dan peralatan teknologi serta rumusan profit. ......Maker space is open community workshop bench for creativity, collaborative learning by making and informal science of education. Maker space grows in a huge number in America and spread worldwide make like a movement. This paper explore on how Makedonia from offering the co-working space projected to adopt the maker space culture with the workshop environment space, rapid prototyping facility, informal science activities for co-development and cocommercialization with networking the maker space community and crowd innovation. This paper re-constructs the business model the elements of business model using Reinventing business model develop by Johnson Christensen and Kagermann. The elements are interconnected the dot of customer value proposition of maker space, key process of recruiting member , key resources of people and technological equipment needed and profit formula

Abstrak :
Program Jakarta Creative Hub merupakan metode baru yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan kualitas pelaku industri kreatif, dengan menggunakan media ruang kerja bersama, yang berpotensi menimbulkan hubungan yang kolaboratif dengan pelaku usaha industri kreatif lainnya. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan JCH terhadap pelaku usaha industri kreatif di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan menjadikan dimensi di dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) sebagai dasar dalam menganalisis. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Secara umum hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan JCH sebagai wadah untuk mengembangkan pelaku usaha industri kreatif belum dilaksanakan dengan maksimal, dimana pada tahap pelaksanaan, regulasi yang dijadikan sebagai dasar dari jalannya program belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga mempengaruhi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam JCH. Hal tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator implementasi yang belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan Program JCH dirasa masih kurang sempurna karena belum menerapkan sistem pembinaan yang baik sebagai acuan dalam menciptakan dan mengembangkan pelaku industri kreatif di DKI Jakarta. ...... Jakarta Creative Hub Program is new method that designed by the DKI Jakarta Provincial Government to improve the quality of creative industries business actors, which used co-working space media that potentially causing collaborative relationships with other business actors. This study discusses the implementation of JCH for creative industries business actors. This study used a post positivist approach by making the dimensions of Mazmanian and Sabatier implementation theory (1983) for analyzing. The primary data obtained through field research and interviews, and secondary data obtained from the study literature. In general, the results of this study show that the application of the JCH as a place to develop creative industry business actors has not been carried out maximally, where at the implementation stage, regulations were used as the basis for the program not yet having a strong legal basis, which is affecting all activities that occurred in JCH. This can be seen from the implementation indicators that have not been fulfilled properly. Therefore, the implementation of the JCH Program is still considered imperfect because it has not implemented a good guidance system as a reference in creating and developing creative industry players in DKI Jakarta.

Abstrak :
Co-working space atau kantor bersama merupakan kategori tempat kerja yang ditujukan untuk aktivitas pekerja profesional yang menyediakan fasilitas esensial untuk menunjang pekerjaan atau kegiatan berusaha. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah co-working space secara global tidak terkecuali Indonesia. Namun, hingga saat ini, peraturan di Indonesia masih belum sepenuhnya mengakomodir penggunaan co- working space. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan penyedia co-working space yang memiliki izin usaha yang berbeda-beda. Meskipun telah ada Surat Edaran DKI Jakarta dan PMK Tahun 2017 yang memberikan izin dan definisi terhadap penggunaan co-working space, akan tetapi mengenai peraturan lanjutan terkait perpajakan dan klasifikasi co-working space masih belum diatur lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana klasifikasi co-working space pada sistem perpajakan dan pengenaan pajak penghasilan atas co-working space. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan data diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan usaha co-working space belum diatur lebih lanjut pada Klasifikasi Lapangan Usaha dan penghasilan dari sewa menyewa co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). Adapun mengenai jasa alamat bisnis dan jasa manajemen atas co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan. ......Co-working spaces, or shared offices, represent a category of workplaces designed for professional worker activities, providing essential facilities to support work or entrepreneurial endeavors. In 2020, there was an increase in the number of co-working spaces globally, including Indonesia. However, Indonesian regulations have not fully accommodated the use of co-working spaces. This has resulted in many co-working space providers having different types of business licenses. Although there are the Surat Edaran DKI Jakarta and the PMK 2017, which provide permits and definitions for the use of co-working space, further regulations related to taxation and classification of co- working spaces have not yet been elaborated. This study aims to identify how co- working spaces are classified in the tax system and the imposition of income tax on co- working spaces. The method used in this study is juridical-normative with data obtained through the study of legal regulations, literature, and interviews. The conclusion of this study is that business activities of co-working spaces are not yet further regulated in the Business Field Classification and the income from leasing co-working spaces can be subject to income tax under Article 4 paragraph (2). Furthermore, business address services and management services for co-working spaces can be subject to income tax under Article 23, based on the provisions of Law Number 36 concerning Income Tax.

Abstrak :
This book discusses the latest findings on ensuring employees’ safety, health, and welfare at work. It combines a range of disciplines – e.g. work physiology, health informatics, safety engineering, workplace design, injury prevention, and occupational psychology – and presents new strategies for safety management, including accident prevention methods such as performance testing and participatory ergonomics. The book, which is based on the AHFE 2018 International Conference on Safety Management and Human Factors, held on July 21–25, 2018, in Orlando, Florida, USA, provides readers, including decision makers, professional ergonomists and program managers in government and public authorities, with a timely snapshot of the state of the art in the field of safety, health, and welfare management. It also addresses agencies such as the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), as well as other professionals dealing with occupational safety and health.