Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian dilakukan pada Masyarakat Kukusan di masa awal pandemi COVID-19. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan penggunaan berbagai alat komunikasi untuk menggali data di masa pandemi COVID-19. Temuan dalam penelitian ini, Masyarakat Kukusan berinteraksi secara resiprokal dengan virus COVID-19 dalam proses adaptive co-management untuk mengelola ketakutan dalam masyarakat. Pemaknaan virus COVID-19 sebagai bentuk makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan hidup berdampingan dengan masyarakat Kukusan membuat masyarakat Kukusan mampu mengendalikan ketakutan di masa pandemi. Dengan demikian, pandemi COVID-19 yang merubah tatanan sistem ekosistem yang terdapat manusia di dalamnya di respons dengan pengelolaan ketakutan yang baik melalui adaptive co-management dengan tokoh agama sebagai adaptive manager. Saya berargumentasi bahwa menejemen ketakutan di tengah pandemi mampu secara perlahan membuat masyarakat dan COVID-19 mampu hidup berdampingan dengan sistem ekosistem yang baru. ......The research was conducted in Kukusan community in the early days of the COVID-19 pandemic. The data was collected through fieldwork using in-depth interview techniques and participants' observations by paying attention to health protocols and the use of various communication tools to dig up data during the COVID-19 pandemic. The findings in this study, Kukusan community interacted reciprocally with the COVID-19 virus in the process of adaptive co-management to manage fear in the community. The use of the COVID-19 virus as a form of being created by God and coexisting with the Kukusan community makes the Kukusan community able to control fear during the pandemic. Thus, the COVID-19 pandemic that changed the order of the ecosystem system contained in it in response with good management of fear through adaptive co-management with religious leaders as adaptive managers. I argue that managing fear in the midst of a pandemic is able to slowly make people and COVID-19 able to coexist with the new ecosystem system.

Abstrak :
Tulisan ini membahas sejumlah aspek yang terkait dengan proses desentralisasi pengelolaan sumber daya alam. Fokusnya pada sejumlah tema dan isu yang menjadi karakteristik proses tersebut yang sering mengarah pada berbagai bentuk pengelolaan bersama (co-management). Tema-tema dan isu-isu tersebut ditarik dari pengalaman di sejumlah negara, khususnya dari Filipina di mana desentralisasi telah dimulai lebih dari 10 tahun sebelum diterapkan di Indonesia. Sejumlah tema dan isu yang menjadi fokus adalah perbedaan dalam perspektif waktu, hubungan antara sifat sumber daya ekologi dan batas-batas sosial, konsep komuniti dan pengelolaan, proses melemahnya tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan kepentingan lokal, peran pihak ke tiga dalam pengelolaan bersama, sifat kontrak dalam pengelolaan sumber daya, sejumlah aspek yang terkait dengan penduduk lokal, dan gagasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan bersama. Dengan mengedepankan isu-isu ini kami berharap dapat memberikan suatu perspektif antropologis terhadap proses yang amat menarik dari desentralisasi pengelolaan sumber daya alam.

Abstrak :
Seiring dengan berjalannya iklim demokrasi di Indonesia, masalah pengelolaan lingkungan hidup, khususnya ekosistem terumbu karang yang berada di wilayah pesisir menjadi perhatian yang sangat besar mengingat fungsi dan manfaat dari adanya ekosistem tersebut. Untuk mendukung pengelolaan sumberdaya alam agar dapat berjalan dengan baik dan berdayaguna diperlukan dukungan kuat dari masyarakat yang bermukim di sekitar serta pihak-pihak pengguna sumberdaya lainnya (stakeholders). Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu kawasan pesisir yang berada di Sulawesi Utara, yang ditetapkan sebagai taman nasional (TN) berdasarkan SK Menhut No. 730/Kpts-II/1991 tgl. 19 Oktober 1991; dengan luas 79.056 Ha (BAPPENAS/DEPHUT/NRMP-Buku I, 1994). Pulau Bunaken, salah satu pulau yang termasuk dalam TN Bunaken, merupakan salah satu objek andalan kegiatan pariwisata dalam kawasan TN Bunaken, yang terdiri dari dua desa, yaitu Bunaken dan Alungbanua. Pulau ini dikelilingi oleh gugusan terumbu karang yang unik karena memiliki tebing karang vertikal, menghujam di bawah permukaan air hingga 25-50 meter, terdapat 45 jenis keluarga (genus) karang yang sudah teridentifikasi. Tebing bawah air memiliki banyak ceruk, celah dan rekahan, tempat persembunyian berbagai jenis vertebrata dan invertebrata laut. Jenis-jenis ikan yang umum dijumpai antara lain Napoleon wrasse, damsel, trigger, dan lain-lain yang jumlahnya lebih dari 2000 jenis (Lalamentik dkk., 1995). Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah mengkaji penerapan konsep pengelolaan co-management ekosistem terumbu karang di Pulau Bunaken melalui : (1) kajian potensi dan kendala dalam pengelolaan terumbu karang, (2) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan peranserta masyarakat lokal, (3) usulan-usulan program yang dapat dithwarkan kepada masyarakat lokal yang sesuai dengan keinginan mereka, serta (4) kemitraan dengan stakeholders terkait dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang di Pulau Bunaken. Kegunaan studi ini adalah sebagai bahan masukan guna memperbaiki model, pengelolaan TN Bunaken dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem terumbu karang serta menjamin penghidupan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan tersebut, khususnya di Pulau Bunaken. Pendekatan penelitian dalam studi ini adalah penelitian partisipatif (Participatory Rural Appraisal/Participatory Action Reasearh). Populasi penelitian adalah masyarakat yang berdomisili di Pulau Bunaken. Teknik penentuan sampel responden yang digunakan adalah gabungan antara purposive sampling dan stratified sampling. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara menggunakan panduan (semi-struktur) terhadap responden terpilih. Data dan informasi yang terkumpul, termasuk hasil wawancara semi-struktur, diolah dengan menggunakan "Analisis SWOT" sebagai dasar rekomendasi intervensi yang diusulkan untuk pengembangan peranserta masyarakat dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang di Pulau Bunaken dengan pendekatan co-management. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan partisipatif yang dilakukan di Pulau Bunaken, disimpulkan bahwa : 1. Potensi yang dimiliki Pulau Bunaken masih mendukung untuk dilakukan pengembangan pengelolaan co-management ekosistem terumbu karang di wilayah tersebut, yang termasuk dalam kawasan TN Bunaken, dengan tidak mengabaikan berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan yang berkelanjutan. 2. Berbagai kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang, terutama upaya konservasi dan rehabilitasi, dapat dipadukan dengan pengembangan wisata bahari di Pulau Bunaken yang berdimensi kerakyatan dan konservasi sumberdaya alam. Selain itu, harus didukung dengan intervensi program pengembangan peranserta masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya sebagai mats pencaharian altematif maupun sampingan bagi masyarakat lokal, seperti perikanan, bertani/berkebun, dan peternakan yang sifatnya terbatas agar tidak merusak terumbu karang. 3. Untuk keberhasilan pengelolaan ekosistem terumbu karang di Pulau Bunaken sebagai kawasan taman nasional perlu dibangun konsep pengelolaan co-management, dimana masyarakat lokal sebagai subyek pengelolaan, serta didukung oleh langkah-langkah pengelolaan, seperti : (1) pengembangan kelembagaan yang dibutuhkan untuk memudahkan dalam pengelolaan selain Balai TN Bunaken yang sudah ada; (2) intervensi secara langsung terhadap perubahan tingkah laku yang terjadi pada anggota masyarakat, termasuk instrumen kebijaksanaan, seperti peraturan perundangan; dan (3) keikutsertaan pemerintah dan stakeholders pendukung lainnya. Sebagai saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini, yaitu : (1) diperlukan upaya pengembangan peranserta dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal agar tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian ekosistem terumbu karang; (2) diperlukan upaya sosialisasi dan penataan batas tiap zonasi serta aturan dan sanksi yang diberlakukan di tiap zonasi pengelolaan ekosistem terumbu karang di Pulau Bunaken agar pengelolaan dapat berjalan dengan efektif.

---

With the present democratization era in Indonesia, environmental management problems, especially those affecting the ecosystem of coral reefs in the coastal area, have caught popular attention because of their function and utility. In order to provide good and beneficial management of natural resources, strong support is needed froth the communities and other resource users (stakeholders) that live in and around the ecosystem. Bunaken National Park is one of the coastal areas located in North Sulawesi. It is a national park (NP) based on a Decree issued by the Minister of Forestry (Menteri Kehutanan) No. 730/Kpts/II/1991, dated October 19, 1991, with an area of 79,056 Ha (BAPPENAS / DEPHUT/ NRMP-Book I, 1994). Bunaken Island, one of the islands located in Bunaken NP, is one of the most popular tourist destinations in the park. Bunaken Island is divided into two villages, Bunaken and Alungbanua. This island is surrounded by coral reefs considered unique because they have a vertical coral wall that goes underwater down to 25 - 50 m and include 45 genera so far identified. The underwater wail has many rifts, cracks and holes, where all kinds of sea vertebrates and invertebrates hide. Kinds of fish commonly found or seen include Napoleon wrasse, damsel, trigger and others, with more than 2,000 species (Lalamentik et al, 1995). The purpose of this investigation is to assess the applicability of a co-management approach to coral reef ecosystems on Bunaken Island through (1) an assessment of potentials and constraints; (2) an identification of efforts that have been made to develop local community participation, (3) formulation of program recommendations for local communities in line with their wishes, and (4) development of partnership with coral reef ecosystem management stakeholders on Bunaken Island. This research proposes to provide some inputs to the revision of the Bunaken NP management model to ensure coral reef ecosystem sustainability and to ensure community livelihoods in the region, especially on Bunaken Island. The approach used for this research is Participatory Rural Appraisal/Participatory Action Research. The research population is the communities who live on Bunaken Island. Sample gathering techniques are a combination of purposive sampling and stratified sampling. Primary data gathering was done by semi-structured interviews with selected samples. Data and information collected was analyzed by a SWOT analysis regarding community participation development for co-management on coral reefs at Bunaken Island. Based on the implementation of participatory activities that have been performed on Bunaken Island, the researcher has come to the conclusion that: 1. Assessment of Bunaken Island's potential supports coral reef management development in the region, without ignoring the challenges associated with sustainable management. 2. Any coral reef ecosystem management activities, especially conservation and rehabilitation efforts, can be integrated with marine ecotourism development on Bunaken Island, based on community and natural resources conservation. This be must supported by a community participation development program with economic activities for alternative or additional income sources for the local community, such as fisheries, farming and animal husbandry, within limits that prevent coral reef destruction. 3. Successful coral reef ecosystem management at Bunaken Island as a part of a national park region requires a co-management concept where local communities play a key management role. This would include: (1) institutional development for easier management; (2) direct intervention to change behaviors, including policy instruments such as acts and regulations; and (3) the involvement of government and other supporting stakeholders. Recommendations from this research are: (1) develop community participation in coral reef ecosystem management with increased knowledge and understanding of the importance of coral reef ecosystem conservation; (2) carry out information and campaigns zonation boundary revision and enforce laws and regulations in each zone for effective management.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Strategi Ko-manajemen Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada Proyek Pengembangan Desa Pembenihan Ikan di Desa Kambitin Raya dalam rangka memberdayakan masyarakat petani ikan di wilayah tersebut. Penelitian ini penting mengingat di era otonomi daerah saat ini, dimana daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber perekonomian baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun bagi upaya penggalian potensi PAD yang akan digunakan bagi pelaksanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah bersumber dari sektor perikanan. Disamping itu karena objek penelitian ini adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang menekankan pendekatan community based dan diimbangi oleh pendekatan science based dengan mengarah pada terwujudnya kawasan perikanan terpadu (integrated fisheries zone), maka sangat penting artinya untuk melihat apakah paradigma pembangunan sektor perikanan yang baru tersebut telah mampu menyentuh kebutuhan masyarakat baik dari aspek peningkatan kesejahteraan maupun dari aspek perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih maju. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan objek dan jumlah informan yang dianggap paling menguasai masalah penelitian dan mewakili semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sebagai subjek penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ko-manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan di Kambitin Raya berawal dari ketidakpuasan petani ikan terhadap sumber pendapatan mereka yang sangat minim. Mereka sadar bahwa untuk keluar dari masalah ini harus ada bantuan dari pihak pemerintah. Dengan dipelopori oleh beberapa orang tokoh masyarakat sekitar tahun 1997-an mereka mengajukan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah melalui dinas perikanan. Menjawab aspirasi tersebut, pada bulan Agustus 1999 Bupati Tabalong mengeluarkan kebijakan tentang Pengembangan Desa Kambitin Raya sebagai Desa Pembenihan Ikan dalam bentuk ko-manajemen dengan berbasis pada potensi masyarakat lokal. Peran pemerintah daerah yaitu sebagai pihak yang mengarahkan, memotivasi dan menfasilitasi berkembangnya produktifitas masyarakat, selain itu juga sebagai mediator bila terjadi konflik diantara petani. Pemerintah daerah juga menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan khusus usaha pembenihan ikan. Pada tatanan ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan di Kambitin Raya ini, pada awalnya memang menekankan tumbuhnya inisiatif masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan. Namun, pada pelaksanaannya terjadi dominasi peran pemerintah terhadap peran masyarakat yang dapat dilihat dari mekanisme penentuan program atau proyek yang akan dilaksanakan. Peran pemerintah temyata lebih dari sekedar memberi advokasi, konsultasi, motivasi atau fasilitasi, tetapi berperan dominan dalam implementasi, pengawasan dan pemantauan. Meskipun masyarakat memberikan aspirasi dalam setiap perencanaan kebijakan, tetapi keputusan akhir baik dari aspek finansial maupun manajemen tetap berada di tangan pemerintah. Uraian singkat diatas memberi kesan bahwa dalam banyak hal pemerintah sangat berperan. Masyarakat petani ikan hanya menerima apa yang direncanakan dan di atur oleh pemerintah. Dengan demikian bentuk ko-manajemen yang berlaku di Kambitin Raya adalah bersifat instruktif. Ko-manajemen dengan bentuk instruktif bukan merupakan kesalahan. Itu terjadi karena kondisi masyarakat yang memang relatif masih terbatas dalam segala hal. Bahkan manfaat yang dirasakan petani ikan cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka setelah ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan dilaksanakan. Artinya, walaupun terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, pelaksanaan ko-manajemen di Kambitin Raya dapat dikatakan cukup berhasil, ditambah dengan adanya pengaruh berbagai faktor internal dan eksternal yang mendorong keberhasilan pelaksanaan ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan.