Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan sektor perbankan penuh dengan berbagai macam risiko yang harus dihadapi, mulai dari risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko kredit dan berbagai jenis risiko lainnya. Merujuk pada kejadian krisis perekonomian global tahun 1998 yang dialami industri keuangan Indonesia menyebabkan banyaknya bank-bank umum nasional yang mengalami kesulitan likuiditas dan atau solvbilitas, dan bahkan mengalami kebangkrutan akibat terganggunya Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sehingga memicu ketidak percayaan masyarakat pada sektor perbankan pada waktu itu. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tersebut, salah satunya adalah dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank. Dengan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan adalah merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industry perbankan dan bisa menjadi pondasi yang kuat bagi sektor perbankan sehingga krisis yang pernah terjadi tidak akan terulang. Untuk meningkatkan dan memelihara stabilitas industri perbankan, Pemerintah telah membentuk Lembaga Penjamin simpanan (LPS) pada tahun 2005 yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan. Dengan dibentuknya LPS diharapkan akan mampu meminimalisasi terjadinya berbagai permasalahan perbankan termasuk moral hazard dan mampu memberikan solusi terbaik yang bisa memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank) serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan sehingga stabilitas sektor perbankan akan selalu terjaga dengan baik. Hasil penelitian dari tinjauan aspek yuridis terhadap pembayaran klaim penjaminan tabungan hasil reklasifikasi dari pos gaji pegawai yang terutang ini akan memberikan gambaran dan bukti pentingnya peranan LPS dalam menjamin simpanan nasabah.

---

ABSTRACT
Activities of the banking sector full of with different kinds of risk to be faced on ranging from operational risk market risk the risk of liquidity, risk the interest rate, credit risk and the different kinds of risk other. Based on the global economic crisis 1998 financial industry in Indonesia causes a lot of banks which had national funds and difficulties or solvbilitas, and even to collapse due to disruption interbank money market causing disbelief people in the banking sector at that time. To restore public trust in the banking sector, one is with the legal certainty in the regulation and supervision of banks and guarantee customer deposits bank. With the return of public trust in the banking sector is is one of the keys to maintain the stability of banking industry and could become the foundation is strong for the banking sector so that the crisis that has happened will not happen. To improve and maintain the stability of the banking industry the government has formed the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) in 2005 that serves guarantee customer deposits the depositary. The formation of the IDIC is expected to minimize problems related to the banking sector, including moral hazard and able to offer the best solution to give secure and comfort to both parties (customers and bank) to maintain public trust in the stability of the banking sector, that would always be maintained well. The results of research review of juridical aspects of the claims to guarantee savings reclassification of the results of post of salaries owed this will give a description and proof of the importance of the role of LPS in guaranteeing customer deposits.

Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi oleo keterlambatan dan bad debt dalam pembayaran tagihan JPk Pasien Miskin di RSUD - Budhi Asih.Pendapatan rata-rata dari sektor pelayanan Pasien Miskin mencapai } 23,15 % dari seluruh pendapatan Rumah Sakit tahun 2004 dan 2005, dimana rawat inap kira-kira empat kali dari rawat jalan, sehingga keteriambatan dan bad debt dari pembayaran disini mempunyai dampak dalam operasional Rumah Sakit. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal Rupiah Sakit yang berhubungan dengan keterlambatan dan tidak dibayarkannya kiairn rawat Map WK Pasien Miskin, dari faktor-faktor input seperti SDM, dana, aiat, bahan dart metode, serta faktor-faktor proses mulai dari pendaftaran, pelayanan perawatan, dan penataan bukti-bukti tagil,an serta merekap pengajuan klaim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petugas mengenar programJPK Pasien Miskin masih belum merata, peralatan yang mendukung belum sepenuhnya digunakan vaitu komputer terpadu, Jana yang dibutuhkan terpenuhi dan cukup, Mahan yang merupakan kelengkapan berkas pasien rawat inap JPK Pasien Miskin belum sepenuhnya terpenuhi dan masih lambat diterima untuk diproses meski metode yang dipakai sudah memadai. Dari basil penelitian ini ada beberapa saran yang dijadikan masukan bagi Rumah Sakit untuk mcmperbatk_i pengelolahan klaim JPK Pasien Miskin yaitu adartya sosialisasi pada seluruh petugas sehingga pemahaman akan JPK Pasien Miskin tnerata, digunakannya komputer terpadu secara menyeluruh pada seniua unit pelayanan serta perhitungart &mil cost bagi layanan kesehatan. Khusus untuk Dinas Kesehatan Propinsi Dig Jakana diharapkan untuk menetapkan besaran iur biaya bagi pasien mskin yang menggunakan SKTM, menyesuaikan besaran PPE dengan keadaan nyata terutanaa bagi perawatan ICU clan kasus kliusus, serta mernpersingkat waktu pencairan pembayaran klaim. ...... The background of this study is outstanding and bad debt in claim payment of JPK Pacien Miskin in RSUD Budhi Asih, Average revenue from poor patien sector reaches = 23.15% of total hospital revenues in 2004 and 2005. Revenues from inpatient wards is four times bigger than those from outpatient clinics. Thus outstanding and bad debts from inpatient claims affect the operational of the hospital. This is a qualitative study aimed to identify internal hospital factors which are related to outstanding and unpaid JPK Pasien Miskin inpatient claims. The factors are classified into inputs such as human resources, fund, instrument, material, and method; and process starting from registration, nursing care, claim receipt management, and claim recapitulation. The study shows that there is lack of iniforrity of hospital personnel' understanding of JPK Pasien Makin program. Integrated computer program that supports the program is still not in full use. Materials such as JPK Pasien Miskin Inpatient claim folders are also inadequate. Nevertheless, the fund allocated and the methods used are found to be sufficient. To improve JPK Pasien Miskin claim management, it is recommended that the hospital socialize the JPK Pasien Miskin program to all personnel, use integrated computer system at all service points, and calculate the unit cost for health services provided. It is suggested that Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta establish fixed percentage of cost sharing for SKTM holders, adjust the payment of PPE to the real situation (especially for ICU and special cases patients), and to shorten the delay in payment of the claim.

Abstrak :
Pengangkutan barang merupakan salah satu unsur penopang lancarnya keberlangsungan suatu kegiatan usaha. Dalam proses pengangkutan laut pengusaha sering dihadapkan dengan adanya berbagai macam risiko. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perjanjian asuransi berupa asuransi muatan laut (marine cargo insurance). Prinsip indemnitas adalah prinsip dasar atas asuransi kerugian, prinsip ini menjelaskan dalam hal tertanggung mengalami kerugian, ganti rugi yang diberikan mengembalikannya pada posisi keadaan semula sesaat sebelum kerugian terjadi, namun tidak lebih. Pengaturan prinsip indemnitas tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Polis terbuka dalam Asuransi muatan kapal (marine cargo open cover) memuat ketentuan terperinci. Klausul pengurang klaim (deductible) adalah kondisi dimana tertanggung menanggung atas risiko sendiri yakni atas kerugian yang kecil, adapun besaran kerugian kecil yang diperjanjikan telah dijelaskan dalam polis terbuka (marine cargo open cover). Dalam prakteknya, tertanggung sering kali mengajukan tuntutan ganti rugi dengan kurang memperhatikan ketentuan dalam polis, sehingga dalam pembayaran klaim ditemukan adanya perbedaan besaran. Pada akhirnya penelitian ini menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi deductible dalam asuransi muatan kapal tidak bertentangan dengan prinsip indemnitas dalam KUHD. ......Conveyance of goods is one of the elements that supports continuity of a business activity. In the process of marine conveyance, industrialist is often encountered several of risks. Therefore, marine conveyance needs the insurance in the form that is marine cargo insurance. Principle of indemnity is the basic principle of loss insurance, this principle explains in terms of the insured suffers a loss, indemnity given returns insured into the condition a moment before loss occurs, but is never to receive more. Arrangement of the principle of indemnity listed in KUHD. Open cover policy in marine cargo insurance contains detailed provisions. Deductible clause is a condition in which the insured bear the risk by it self of the small loss, the value of a small loss that agreed has been described in open policy. In practice, the insured is often makes a claim to insurer with less notice to the provisions in the insurance policy, so that the difference of value in claim payment is found. In the end this research explains that the actual condition of the deductible in marine cargo insurance is not conflict with the principle of indemnity in KUHD.