Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Untung Widyanto
"Kotak pandora itu terbuka pada tahun 1998, menyusul jatuhnya Soeharto dari kursi presiden. Asosiasi etnis dan alit lokal Baru bermunculan di banyak daerah dengan meneriakkan ketidakadilan yang dirasakannya selama tiga dasawarsa pemerintahan sentralistis rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Mereka memobilisasi identitas etnis dan isu Putra Daerah sebagai strategi perjuangannya. Di sejumlah daerah, kekacauan dan kekerasan politik menjalar yang dibumbui adanya konflik antar kelompok di masyarakat. Dalam situasi institutional distrust seperti inilah semakin meningkat aktivitas kelompok preman serta kelompok lainnya yang menjadi broker politik dan tukang pukul. Di antara mereka ada yang mengusung simbol-simbol jago yang ada dalam tradisi etnisnya. Ada pula yang multi sebagai kelompok bayaran untuk melakukan jasa penagihan, penguasaan lahan, pengamanan tempat hiburan dan sebagainya.
Sebagai suatu fenomena yang menyertai perjalanan demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto, keberadaan premanisme yang terkait dengan munculnya asosiasi etnis menarik untuk dikaji. Maklum, tuntutan dan aktivitas mereka yang kerap diwarnai kekerasan selalu mewarnai pemberitaan media cetak dan elektronik. Apalagi di tengah-tengah pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden, serta pemilihan kepala daerah yang tahun 2005 ini mulai bergulir di seluruh provinsi, kota dan kabupaten.
Tesis ini memfokuskan pada habitus premanisme yang ada pada organisasi Forum Betawi Rempug (FBR). Selain FBR yang lahir tahun 2001, puluhan organisasi etnis Betawi juga bermunculan pasca-Soeharto sehingga jumlahnya menjadi 71. Padahal sebelum pergantian pemerintahan, jumlahnya hanya sekitar 20 organisasi. Sejumlah pengamat menyebut ada kebangkitan Betawi atau rekacipta tradisi dari etnis yang mengklaim sebagai penduduk asli tanah Jakarta. Salah satu sisi dari dinamika itu adalah penggunaan cara-cara kekerasan pada sejumlah organisasi etnis Betawi. Misalnya FBR, Forum Komunikasi Anak Betawi, Perkumpulan Orang Betawi, Gerak Betawi, dan beberapa lainnya. Mereka menolak cara itu disebut premanisme, karena kekerasan dilakukan sebagai bagian strateginya menjadi jagoan di kampung halamannya.
Konsep habitus dalam studi ini diambil dari pemikiran sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Habitus atau kebiasaan adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi seseorang dalam kehidupan sosial yang diduduki dan menjadi fenomena kolektif karena orang yang menduduki posisi yang sama cenderung mempunyai kebiasaan yang sama. Menurut Bourdieu, habitus yang merupakan produk historis menciptakan tindakan individu dan kolektif, dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah. Dalam bahasa lain, terbentuknya habitus terjadi dalarn lingkaran berupa gerak timbal balik antara struktur objektif yang dibatinkan dan gerak subjektif (persepsi, pengelompokkan, evaluasi) yang menyingkap hasil pembatinan. Di sini individu membuka dan melatih dalam hubungan-hubungan sosial dan mengasimilasi norma¬norma, nilai-nilai, dan keyakinan suatu masyarakat.
Dari pengumpulan data yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa sebagai suatu produk sejarah, habitus premanisme dalam FBR lahir sebagai reaksi dan posisi sosial etnis Betawi yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, kultural dan politik. Mereka merasa dizalimi dan dianiaya oleh kaum pendatang, ealit politik dan pemerintah. Di sisi lain, dalam tradisi Betawi semenjak zaman kolonial Belanda ada nilai-nilai jago yang antipenjajah dan membantu kaum yang lemah. Internalisasi nilai-nilai jago, pengalaman "dizalimi" dan keterbatasan modal ekonomi, sosial, kultural dan politik inilah yang membuat mereka melakukan tindak kekerasan. Main hajar, ambil jalan pintas dan memaksakan kehendak menjadi sifat-sifat jagoan zaman sekarang.
Dalam konteks inilah premanisme akhimya menjadi habitus dalam tubuh FBR, artinya berperan sebagai prinsip penggerak pemikiran dan pengatur praktik-praktik hidup dan representasi anggotanya. Alhasil habitus sebagai etos terbentuk dan dalam kategori ini tidak ada lagi ukuran norma dan moralitas. Jago yang tadinya memiliki nilai-¬nilai positif menjadi terdegradasi, dan saat ini tidak ada lagi beda yang prinsipil antara FBR dengan kelompok-kelompok preman, seperti kelompok Ambon (Mon Kei dan Basri Sangaji), Herkules dan Papua.
Penelitian ini juga mendapati sejumlah strategi yang dilakukan FBR untuk menambah modal. Pada strategi investasi ekonomi, FBR menggunakan keberadaan Gardu dan Korwil menjadi basis menambah modal, baik itu ekonomi dan sosial. Begitu juga dengan jaringan yang mereka bangun dengan kelompok etnis lainnya. Lalu pada strategi investasi simbolik yang merujuk pada ranah budaya dan politik, FBR berperan sebagai broker, tukang pukul dan jagoan. Sebagai broker, FBR memainkan perannya mendukung talon presiden Wiranto di putaran pertama, dan Megawati di putaran kedua. Peran tukang pukul dimainkan dengan dukungannya pada kebijakan Gubernur Jakarta Sutiyoso. Sernentara peran kejagoan dimainkan dalam upayanya membantu masalah yang dihadapi etnis Betawi.
Dalam konteks makro, penelitian ini menyimpulkan bahwa premanisme muncul dan bertahan dalam kondisi institutional distrust. Premanisme merupakan gejala sosial, bukannya individual. Berangkat dari temuan tersebut, tesis ini mempertanyakan teori modernisasi yang mengasumsikan bahwa situasi chaos yang memunculkan premanisme merupakan fenomena pada periode transisi. Teori modernisasi ini berangkat dan teori evolusi dan fungsionalisme serta konsep Emile Durkheim tentang perkembangan masyarakat. Dilihat clan sejarahnya, premanisme di Indonesia selalu muncul sejak zaman kolonial Belanda sampai saat ini. Dan saat ini masih ada warisan penjajahan seperti premanisme dan kekerasan yang terus menerus dipelihara atau direproduksi."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T21649
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
New Delhi: Oxford University Press, 2016
341.66 CIV
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
King, Emily
"Contents :
- Snapshot veteran
- How important is culture?
- Employee life cycle
- Retention and ROI
- References & resources
- Job aid: organizational readiness assessment"
Alexandria, Virginia: American Society for Training & Development, 2010
e20441076
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Wiji Handayani
"Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana pegawai lainnya dalam suatu organisasi berperan sangat penting, karena merupakan jiwa dan motor penggerak perkembangan organisasi/instansi Pemerintah. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah PNS Sekretariat Jenderal Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat.
Salah satu faktor panting yang dapat mendorong peran PNS dalam organisasi adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian kinerja. Penilaian prestasi kerja ditujukan sebagai alat penting untuk menibah perilaku kerja pegawai dalam organisasi, membentuk, memotivasi untuk menunjukkan perubahan yang diperlukan dalam berkarya, membentuk untuk tumbuh dan mengembangkan kompetensi. Oleh karena perannya sebagai alat pendorong kinerja yang sangat panting, maka guna menghasilkan informasi yang diharapkan untuk peningkatan prestasi kerja, maka alat ukurnya harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya dua kriteria yakni validitas dan reliabilitas.
Dalam tesis ini, penulis mencoba mengkaji dan menjelasakan masalah persepsi pegawai terhadap alat ukur kinerja pegawai di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mencari kecenderungan persepsi pegawai terhadap unsur-unsur dalam DP3, akuntabilitas DP3, cara pengukuran kinerja PNS, serta tanggapan PNS terhadap DP3 dengan pendekatan atau metode berganda (triangulasi).
Dengan metode triangulasi, penelitian ini ditekankan pada pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan kualitatif sebagai fasilitator. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/pernyataan dan responden/pegawai Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia yang diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (Kuesioner) baik tertutup maupun terbuka, studi dokumen, serta wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai terhadap DP3 di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM Pusat menggambarkan bahwa unsur-unsur dalam DP3 tidak digunakan untuk mengukur kegiatan dalam pekerjaan, DP3 tidak akuntable sebagai alat ukur kinerja, cara pengukuran DP3 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta hasil penilaian DP3 tidak dapat digunakan dalam upaya mencapai tujuan penilaian prestasi kerja. Kesimpulan tersebut diperoleh dari uji X2 yang dilakukan, bahwa nilai perhitungan lebih kecil dari nilai tabel X2 untuk seluruh hipotesa nol yang dirumuskan.
Analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketidaksahihan DP3 tersebut disebabkan oleh sebagian besar pegawai Setjen berpendapat alat ukur yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 dan petunjuk teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai acuan pelaksanaannya, hanya merupakan tataran normatif yang kurang disosialisasikan, kurang peka, tidak praktis, sehingga hasil penilaian tidak dapat diterima oleh pegawai.
Rekomendasi terhadap DP3 sebagai alat ukur kinerja PNS, diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal, disertai penyempurnaan DP3 yang dikembangkan pada cara penilaian prestasi kerja pegawai yang praktis, mudah dan terbuka serta hasil penilaian ditindak lanjuti dengan umpan batik yang dapat meningkatkan kinerja dan tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaan dan organisasi.

The Civilian Government Officer (PNS) just like other employees in an organization had a significant role, because they are the soul and motor to the government's institution/organization. In this research The PNS means The Secretariat General of Law and Human Right Department employees.
A significant factor that motivating the PNS's role in the organization is the implementation of working grade assessment or the performance assessment. The working assessment is created to be a significant tool to changing the officer work behavior in the organization, to build, to motivate the employees to show needed progress, to grow and develop their competence. Therefore, as a significant tool to motivate the performance progress, so to get needed information to develop the working performance, then the measurement tools must be passed two qualification, such validity and reliability.
In this thesis, the writer tried to studying and researches the employees perceptions to the performance measure tool for the Secretariat General of Law and Human Right Department by find out the employees tendency to the DP3's variables if there're relevant to employees performance. Then, the writer also studying and research trough the employees perceptions about the DP3's accountability, the performance measurement way, and the PNS comments about DP3 with approach and triangulation method.
With triangulation method, the research was focusing to the quantitative approach as the main approach. and the qualitative approach as the facilitator. The data and information that use in the research are taken from the respondents/employees statement of the Secretariat General of Law and Human Right Department that collected by spreading the questioners with open and close sources, documents study, and interviews.
According to the result, it can be conclude that the employees perception to DP3 in the Secretariat General of Law and Human Right Department showed that the DP3 variables has no relevance to the employees working performance, the DP3 is not accountable, the DP3 measurement is not appropriate to the valid regulations, also the DP3 assessment results can not be use in order to achieve the target needed as the employees performance measurement tools. This conclusion found by executing the X2 test, which the calculation result is smaller than the X2 value tables for whole zero hypotheses.
The qualitative description analyzing result found that the DP3 validity is caused by the fact that most Secretariat General's employees perceptions that the measurement tools that written in Regulation No. 43 year 1999, the Government Regulation No. 10 year 1979, and the Head of BKN's technical procedure as its operational authorization, its only the normative discourse that not q uite socialization, less senses, less practicality, so the assessment result can not be accept by the employees.
The recommendation for DP3 as the measurement tool for the PNS performance, should implementing optimality, and the perfections of DP3 should be develop to be more practice, easy and open so the result can be followed to get the feed back that can be progressing the employees performance and responsibility to their work and organization.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22611
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R.Dinur Krismasari
"Tesis ini membahas pelaksanaan transformasi organisasi Polres Metro Bekasi dalam upayanya untuk merubah dari institusi militer menuju institusi publik yang berbasis Pemolisian Masyarakat (Polmas) dengan bantuan Japan International Cooperation Agency (JICA). Penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif. Hasil penelitian enyarankan bahwa untuk mencapai suksesnya transformasi secara utuh maka Polres Metro Bekasi perlu merancang kembali visi dan misi Polmas, menciptakan pola kerja yang kondusif untuk melakukan tindakan yang cepat dan tepat serta membangun sistim pola kerja dan manajemen kinerja yang dapat mendorong suksesnya pelaksanaan Polmas. Upaya ini dapat dilakukan dengan membangun mekanisme pendelegasian kewenangan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta memberikan kepercayaan secara utuh terhadap para anggota.

The focus of this study is to assess the implementation of organizational transformation of Police Resort Metro Bekasi as part of their efforts to change from military police institution into a community policing based public institution with the assistance from the Japan International Cooperation Agency (JICA). This research is using a descriptive approach through questionnaires collected. The research is suggested that to make a complete successful transformation, it is important re-creating a vision of community policing, formulation a better work environment so that every personnel enable to take action immediately and appropriately, and building an effective performance and human resources management system so that in line with community policing. Countermeasures that can be developed such as building an appropriate delegation of responsibility and authority, provision supporting facilities and infrastructure as well as building trust of police personnel."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26505
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Batara Gunawan
"Artikel ini berpendapat bahwa upaya pemerintah sipil untuk mendorong perubahan kebijakan pertahanan di Indonesia pasca Orde Baru dilaksanakan melalui mekanisme layering. Secara teoretis, mekanisme layering beroperasi dalam kondisi-kondisi institusional yang menjadi ciri khas dalam konteks transisi demokrasi yaitu besarnya jumlah veto players dalam proses pengambilan keputusan di arena politik dan kecilnya ruang diskresi kebijakan dalam institusi yang dijadikan sebagai target perubahan. Oleh karena itu, perubahan didorong lewat penempatan elemen-elemen baru yang berdampingan dengan status quo yang berlaku di sebuah institusi. Melalui analisis deskriptif terhadap kebijakan MEF (Minimum Essential Force) tahap I tahun 2010-2014 ditemukan bahwa penggunaan mekanisme layering lewat kebijakan MEF telah berhasil diimplementasikan tanpa adanya penolakan dari para pendukung status quo di sektor pertahanan Indonesia. Kondisi ini dimungkinan karena program modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang menjadi inti dari kebijakan MEF memberikan insentif tambahan terhadap status quo yang sesuai dengan preferensi TNI (Tentara Nasional Indonesia) mengenai keberlanjutan organisasi mereka. Akan tetapi tulisan ini juga melihat adanya efek negatif dari penggunaan mekanisme layering tersebut yakni rendahnya derajat kepatuhan terhadap elemen baru perubahan. Sebagai akibat dari tetap utuhnya status quo, militer mempertahankan dominasinya dalam proses formulasi dan implementasi tanpa pengawasan efektif dari kalangan sipil. Dalam kasus MEF, kondisi ini menimbulkan inkonsistensi kebijakan yang kemudian dapat menghambat profesionalisme TNI ke depan serta memberikan celah bagi kembalinya TNI ke ranah politik praktis."
Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2017
320 JURPOL 2:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2017
320 JURPOL
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Peet, Jessica L.
"This book explores the role of gender in influencing war-fighting actors' strategies towards the attack or protection of civilians. Traditional narratives suggest that killing civilians intentionally in wars happens infrequently, and that the perpetration of civilian targeting is limited to aberrant actors. Recently, scholars have shown that both state and non-state actors target civilians, even while explicitly deferring to the civilian immunity principle. This book fills a gap in the accounts of how civilian targeting happens, and shows that these actors are in large part targeting women rather than some gender-neutral understanding of civilians. It presents a history of civilian victimization in wars and conflicts, and then lays out a feminist theoretical approach to understanding civilian victimization. It explores the British Blockade of Germany in World War I, the Soviet 'Rape of Berlin' in World War II, the Rwandan genocide, and the contemporary conflict in northeast Nigeria. Across these case studies, the authors lay out how gender is key to how war-fighting actors understand both themselves and their opponents, and therefore plays a role in shaping strategic and tactical choices. It makes the argument that seeing women in nationalist and war narratives is crucial to understanding when and how civilians come to be targeted in wars, and how that targeting can be reduced. This book will be of much interest to students of critical security, gender studies, war studies and IR in general"
London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020
362.88 PEE g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ridwan
"Penelitian ini berjudul Konflik Horizontal di Matraman Jakarta Timur di tinjau dari sudut ketahanan nasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode atau pendekatan kualitatif dengan sifat/jenis penelitian deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimanakah sumber, bentuk dan sifat konflik horizontal di Matraman Jakarta Timur ? (2) Pihak mana saja yang terlibat konflik dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi ? (3) Solusi apa yang tepat dalam menyelesaikan konflik dalam rangka memperkuat sendi-sendi ketahanan nasional di wilayah Matraman Jakarta Timur ?
Sejak tahun 1991 sampai dengan 2000 konflik antar kelompok masyarakat di Matraman Jakarta Timur terjadi sebanyak 28 (duapuluh delapan) kali dengan volume terbanyak terjadi pada bulan Juni tahun 2000 yaitu sebanyak 6 (enam) kejadian. Konflik terjadi karena perasaan superioritas anak-anak kompleks militer terhadap penduduk sipil disekitarnya. Dominasi / perasaan superioritas anak tangsi dimasa penjajahan terhadap pribumi/penduduk asli dianggap terbelakang itu berlanjut setelah kemerdekaan. Mereka tidak mau tabu perkembangan masyarakat sipil disekitar yang sadar akan hak-hak dan martabatnya. Konflik itu bertambah kuat dengan persaingan dibidang ekonomi dimasa pembangunan. Kalau semula kenakalan anak-anak tangsi itu dilandasi kesadaran jagoan, dikemudian merambah pada perebutan lahan sumber nafkah.
Salah satu faktor pemicu konflik sosial horizontal berkepanjangan (antarwarga Berland dengan warga Palmeriam) di Matraman adalah akibat kematian Jerry (warga Berland). Warga Berland merasa dilecehkan oleh sikap pihak Hotel Mega Matra yang terletak di Kel. Palmeriam. Warga Berland mengaggap pihak Hotel dinilai tidak bertanggung jawab. Apalagi kasus kematian Jerry merupakan kasus yang ketiga kalinya, warga Berland tewas ditangan keamanan Hotel tersebut.
Konflik merupakan buntut kekecewaan warga atas sikap pihak Hotel Mega Matra. Di satu sisi manajemen Hotel dinilai tidak bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya, sedangkan pada sisi lain, warga Berland kecewa pada sikap aparat yang lamban menangkap pembunuh Jerry dan dilain pihak penduduk Palmeriam sering kali dikecewakan oleh pihak aparat keamanan yang tidak berani mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh pihak anak-anak Berland mengingat kompleks militer, akibatnya kedua belah pihak yang bertikai cenderung untuk menghakimi sendiri.
Dewasa ini konflik horizontal di Matraman bertambah parah karena persaingan lahan parkir dan lahan pedagang kaki lima. Dilain pihak tindakan aparat yang dianggap kurang tegas dalam menegakkan hukum, pada umumnya polisis tidak berani masuk tangsi (kompleks militer).
Pembentukan forum komunikasi persaudaraan masyarakat Matraman adalah salah satu langkah yang tepat dalam menanggulangi konflik antar kelompok masyarakat (antar pemuda) di Matraman. Dan pelibatan tokoh pemuda pada setiap pertemuan dalam wadah tersebut diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan khususnya menyangkut konflik antarpemuda dapat diperkecil.

Horizontal Conflict in Matraman, East Jakarta in Term of National DefenseThis research entitled of Horizontal Conflict in Matraman, East Jakarta in term of national defense. The research was exercised by qualitative method or approach by the nature / range of descriptive research. The adopted problems in this research consist of (1) How the root, type and characteristic of Horizontal Conflict in Matraman, East Jakarta? (2) Which party involving in conflict and what factors formed the background of the issue? (3) What the appropriate solution should accomplish the conflict in the framework to strengthen of national defense principles in Matraman, East Jakarta district?
Since 1991 up to year of 2000 conflict within society groups in Matraman, East Jakarta occurred of twenty eight times (28) with the most volume of incident on June year of 2000, that is of six (6) incidents. The conflict occurred is caused by there is superiority feeling in teenagers of military dormitory complex against civilian around them. Domination or superiority feeling of what called the tanksi' boy' in colonization era which is supposed to be the left behind to native or inhabitant that have been still taking place after the independence era. They do not curious about developing of civilian society surrounding that aware of the rights and values. The conflict should be forceful by competition in economy sector in development era. Supposing originally, juvenile delinquency of tanksi is based on awareness jargon, and then spread to fight of land to life.
One of the trigger factors of horizontal social conflict for a long time conflict that is (between inhabitant of Bearland and Palmeriam) in Matraman is because of the death of Jerry (Bearland inhabitant). Those Bearland inhabitants were disparaged in attitude of Mega Matra Hotel party located in Sub District of Palmeriam. Bearland inhabitants considered that Hotel party is assessed irresponsible. And even the death of Jerry case is an incident case of the three times, Bearland inhabitant was killed in hand of the related Hotel security.
That conflict is an aftermath of disappointment from inhabitant on attitude of Mega Matra Hotel party. On the one hand, the Hotel is assessed irresponsible in its employee action, but on the other hand, Bearland inhabitant disappointed to a languid apparatus manner to catch the killer of Jerry and the other hand, the Palmeriam inhabitant frequently are disappointed by Bearland boys, whereas military complex, consequently conflicting to the both parties tend to judge them.
Nowadays, the horizontal conflict in Matraman increasingly to be in serious condition because brought about a competition at parking area and sidewalk shop area. On the other hand, the act of the apparatus is considered the less for upholding the law, ordinarily the police has no courage to enter to tanksi (military complex).
The Arranging of Communication Forum of Brotherhood Matraman Inhabitant is one of the appropriate measures in coping with conflict inter society group (within youths) at Matraman. And involvement the youth personage on every occasion meeting in mentioned institution or umbrella organization expecting able to accomplish each issues especially in relating to conflict within the youth could be minimized."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11052
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rani Ayu Puspitasari
"Latar belakang: Jam terbang total dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular antara lain terhadap tekanan darah diastolik (TDD) pada pilot. Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi pengaruh jam terbang total dan faktor lainnya terhadap risiko TDD tinggi pada pilot sipil pesawat sayap tetap di Indonesia.
Metode: Penelitian menggunakan metode potong lintang dengan sampel purposif pada pilot sipil di Balai Kesehatan Penerbangan tanggal 1-13 Mei 2013. Karakteristik demografi, pekerjaan, kebiasaan dan fisik, diperoleh melalui wawancara dengan kuisioner untuk penelitian ini serta pemeriksaan fisik oleh peneliti. Data laboratorium diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium. Spigmomanometer digunakan untuk mengukur TDD. Kategori TDD dibagi dua yaitu tinggi (≥80 mmHg) dan normal (<80 mmHg). Analisis menggunakan risiko relatif yaitu regresi Cox dengan waktu konstan.
Hasil: Di antara 512 pilot yang melakukan pemeriksaan medik, 236 subjek bersedia mengikuti penelitian. Subjek yang diikutsertakan dalam analisis sebanyak 225 orang, 61,4% memiliki TDD tinggi dan 38,6% memiliki TDD normal. Subjek dengan jam terbang total 4000-29831 dibandingkan dengan 4-3999 jam berisiko 34% lebih besar TDD tinggi [rasio relatif suaian (RRa) = 1,34; 95% interval kepercayaan (CI) = 1,03-1,73]. Subjek dengan denyut nadi istirahat 80-98 kali/menit dibandingkan dengan 60-79 kali/menit berisiko 29% lebih besar TDD tinggi (RRa = 1,29; 95% CI = 1,02-1,63). Selain itu subjek berusia 50-61 tahun dibandingkan dengan 18-39 tahun berisiko 26% lebih besar TDD tinggi (RRa = 1,26; 95% CI = 1,00-1,59; P = 0,048).
Kesimpulan: Jam terbang total dan denyut nadi istirahat yang tinggi serta usia yang lebih tua meningkatkan risiko tekanan darah diastolik.

Background: Total flight hour may affect the cardiovascular system including diastolic blood pressure (DBP) in pilot. This study aimed to identify whether total flight hours and other factors increase the risk of high DBP of the fixed wing civilian pilots in Indonesia.
Methods: A cross sectional study with purposive sampling was conducted in civilian pilots at Aviation Medical Center (Balai Kesehatan Penerbangan) in May 1-13, 2013. Demographic characteristics, employment, habit and physical was obtained through interviews and physical examination by researchers. While laboratory data was obtained from laboratory tests. Sphygmomanometer was used to measure DBP. Category of DBP was classified into high (≥80 mmHg) and normal (<80 mmHg). Analysis used risk relative by Cox regression with constant time.
Results: Among the 512 pilots who conducted medical examinations, 236 subjects agreed to joint the study. This analysis included 225 subjects which 61.4% had high DBP and 38.6% normal DBP. The subjects with total flight hours of 4000-29831 compared to 4-3999, had 34% increased risk to have high DBP [adjusted relative risk (RRa) = 1.34; 95% confidence interval (CI) =1.03-1.73]. The subjects with resting pulse rate of 80-98/minute compared to 60-79/minute, had 29% increased risk to have high DBP (RRa = 1,29; 95% CI = 1,02-1,63). Furthermore, subjects aged 50-61years compared to 18-39 years, had 26% increased risk to have high DBP (RRa = 1,26; 95%CI=1,00-1,59; P = 0,048).
Conclusion: High total flight hours, resting pulse rate and older age may increase the risk of high diastolic blood pressure.
"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>