Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan angkutan darat (bis) pada kota-kota besar berakar pada masalah bagaimana efisiensi biaya yang dikeluarkan operator namun tetap dapat melayani penumpang secara efektif. Di dalam studi ini akan dilakukan suatu usaha efisiensi bagi operator yang diharapkan dapat mengurangi jumlah armada yang harus disediakan untuk melayani suatu keadaan rute dengan karateristik kedatangan dan pergerakan penumpang tertentu dengan tidak melampaui batas kenyamanan yang dapat diterima penumpang. Usaha yang diterapkan di dalam studi ini adalah dengan memberlakukan satu titik transfer pada rute layanan dua arah sehingga suatu rute akan terbagi menjadi dua bagian (zona). Usaha ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya produksi kilometer kosong pada suatu rute. Dengan memanfaatkan pola pergerakan penumpang dengan suatu karateristik tertentu, make titik transfer akan ditempatkan pada suatu titik sehingga akan didapatkan jumlah armada dan waktu tunggu total penumpang yang minimal selama periode penjadwalan tertentu. Proses optimasi ini diawali dengan optimasi jadwal pemberangkatan bis yang meminimalkan waktu tunggu total penumpang pada kedua zona dengan batasan-batasan tertentu. Selanjutnya besarnya jumlah armada minimal yang harus disediakan pada tiap zona akan memanfaatkan jadwal yang dihasilkan dengan menggunakan fungsi defisit. Jadi di dalam studi ini akan didapatkan dua fungsi tujuan yaitu meminimalkan jumlah armada dan waktu tunggu penumpang. Karena besarnya jumlah armada berbanding terbalik dengan waktu tunggu yang akan diderita oleh penumpang, maka keadaan yang optimal akan mempertimbangkan kedua hal tersebut dengan proporsi (bobot penyetara) yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan dalam penjadwalan dengan memberlakukan suatu titik transfer adalah jumlah penumpang yang akan ditransfer pada titik transfer, di mana hal ini akan mempengaruhi perhitungan jumlah penumpang dan waktu tunggu secara keseluruhan. Untuk mendapatkan keadaan yang optimal, maka dibuat suatu model optimasi dengan suatu algoritma yang akan mengevaluasi titik titik yang ada di sepanjang rute dan akan memilih suatu titik yang akan dijadikan titik transfer yang paling optimal. Di dalam proses optimasi pola pergerakan penumpang pada suatu rute, tingkat kedatangan penumpang sepanjang rute, waktu tempuh di dalam rute merupakan suatu input utama yang akan mempengaruhi di mana letak titik transfer. Selain itu, input berupa kebijakan seperti besarnya faktor muatan dan lamanya periode penjadwalan jugs akan mempengaruhi. Untuk mengetahui evaluasi kerja optimasi suatu rute dengan adanya titik transfer, make dilakukan perbandingan hasil evaluasi pada suatu rute pada kondisi tanpa titik transfer dengan titik transfer. Di dalam studi kasus yang diasumsikan dengan 7 pemberhentian termasuk 2 terminal pada suatu rute layanan dua arah, dievaluasi terhadap keadaan tanpa titik transfer dan dengan titik transfer. Pada keadaan tanpa titik transfer dihasilkan jumlah armada minimal sebanyak 7 bis dengan waktu tunggu penumpang total sebesar 2432 menit. Sedangkan untuk keadaan dengan titik transfer, dihasilkan jumlah armada minimal sebesar 5 bis dengan waktu tunggu penumpang total 2990 menit.

Abstrak :
Kota Bogor dikenal sebagai "Kota Sejuta Angkutan Kota", ini terjadi karena banyaknya angkutan kota yang memadati jalan-jalan di Kota Bogor dan selalu menimbulkan kemacetan. Kapasitas jalan yang ada di Kota Bogor telah mendekati batas ambang sehingga tidak memadai lagi. Seperti batas ambang pada ruas-ruas jalan (VCR) di daerah Jalan Raya Pajajaran dengan nilai VCR berkisar antara 0,40 hingga 0,74. Sedangkan batas ambang yang laik dibawah 0,5. Pada tahun anggaran 2004 penataan transportasi menyerap biaya sebesar Rp 19.294.947.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 10.166.947.000,00 yang terdiri dari belanja operasional Rp 4.916.335.000,00 dan belanja modal Rp 5.250.612.000,00 dan dari APBD provinsi sebesar Rp6.730.000.000,00 serta dari APBN sebesar Rp 2.398.000.000,00. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Bogor dan menemukan kebijakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor Pada penelitian ini, pengolahan data menggunakan AHP (Analitic Hierarchy Process), sehingga respondennya adalah mereka yang dikatakan ahli dalam mengkaji kebijakan mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor. Narasumber berasal dari BAPEDA, Dinas Lalu Lintas dan ]alas Raya, DPRD, LSM, polisi, masyarakat, supir dan Ahli Pengembangan Wilayah dan Transportasi di Kota Bogor. Masing-masing satu orang. Berdasarkan referensi dan hasil wawancara, maka struktur hirarki diawali dengan tujuan umum, kemudian sumber kemacetan, pelaku penyebab kemacetan, kendalanya dan alternatif kebijakan. Sumber kemacetan lalu lintas adalah keterbatasan prasarana lalu lintas, jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, tingginya perkembangan dan aktivitas penduduk. Para pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor adalah pemerintah Kota Bogor, pengusaha, pedagang kaki lima, supir angkutan kota, petugas lalu lintas dan pengguna jalan. Dengan kendala: koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, tataruang, keuangan dan penegakkan hukum. Sedangkan alternatif kebijakannya adalah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penataan kawasan penting, meningkatkan prasarana lalu lintas, pengaturan trayek, penegakkan disiplin, dan mengurangi angkutan kota atau/dan penggantian moda. Hasil penggalian opini ahli, kemudian diolah menggunakan Expert Choice 2000 menyimpulkan bahwa sumber utama dari kemacetan di Kota Bogor adalah jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas. Hal ini dapat terjadi karena dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di Kota Bogor selalu meningkat, baik itu kendaraan roda dua, kendaraan umum maupun kendaraan penumpang umum. Pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor, adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan kurang ketatnya Pemerintah Kota Bogor dalam penegakkan aturan, seperti membatasi perizinan jumlah kendaraan yang ada di Kota Bogor, karena setiap tahun jumlah kendaraan meningkat. Hal lainnya adalah pemberian izin untuk kawasan perdagangan, yaitu terpusatnya fasilitas perdagangan di tengah kota. Kendala utama kemacetan di Kota Bogor adalah penegakkan hukum. Hal ini dapat dilihat di jalanan, seperti pengemudi tidak disiplin menurunkan/menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, berhenti di tempat terlarang, pengguna jalan tidak disiplin, naik/turun di tempat terlarang, pekerja informal/kaki lima yang tidak tertib, penyalahgunaan wewenang oleh petugas, konsistensi penegakkan hukum, tidak jelasnya sanksi bagi yang melanggar, kurangnya perangkat hukum, aturan yang ada tidak jelas mengatur sehingga perlu dipertegas dan petugas penegak hukum dilapangan kurang. Prioritas utama untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda. Hal ini karena jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Kebijakan berikutnya dengan nilai yang relatif dekat yaitu kebijakan pengaturan trayek, artinya kebijakan utama tersebut dapat dilaksanakan dengan di-back up kebijakan pengaturan trayek, jika tidak maka kebijakan utama tidak akan optimal. Karena ada beberapa daerah yang dilewati oleh lebih dari satu trayek. Kebijakan berikutnya adalah memperbaiki prasarana lalu lintas, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penegakkan disiplin dan penataan kawasan penting. Berdasarkan analisis sensitivitas dari jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, urutan prioritas kebijakan tidak berubah, yaitu prioritas utama adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda.