Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Michelle Suliyanto
Abstrak :
Dewasa ini, timbul berbagai masalah yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Untuk menanggulangi masalah ini, kemudian dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai lembaga yang mengelola royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik. Terdapat dua jenis LMKN yakni LMKN Pencipta, yang merepresentasikan kepentingan Pencipta, dan LMKN Hak Terkait, yang merepresentasikan kepentingan Pemilik Hak Terkait. LMKN dibentuk sebagai subordinasi dari LMK-LMK di Indonesia. Tidak ada lembaga di negara-negara lain yang menyerupai LMKN.
Pengaturan mengenai LMKN diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2014. Menurut Permenkumham No. 29 Tahun 2014, LMKN dibentuk dengan bentuk hukum komisi yang beranggotakan masing-masing 5 komisioner. Permenkumham ini juga mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari LMKN. Terdapat pengaturan mengenai LMKN dalam Permenkumham dan UU No. 28 Tahun 2014 yang bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Bentuk hukum dan kewenangan LMKN sebagaimana diatur dalam Permenkumham bertentangan dengan definisi awal dari pembentukan LMKN dalam UU No. 28 Tahun 2014.
......Nowadays, there are a lot of problems arise that are encountered by Collective Management Institutions in Indonesia. The National Collective Management Institute LMKN was established under Law no. 28 of 2014 as the agency that manages the copyrighted royalties of song and or music fields. There are two types of LMKN namely LMKN Creator, which represents the interests of the Creator, and LMKN Related Rights, which represents the interests of the Owner of the Related Rights. LMKN was formed as a subordination of collective management organizations located in Indonesia. There are no institutions in other countries that resemble LMKN.
The regulation on LMKN is further stipulated in Permenkumham No. 29 Year 2014. According Permenkumham No. 29 Year 2014, LMKN was formed with a legal form of commission consisting of 5 commissioners each. This Permenkumham also regulates the duties and authorities of LMKN. There are arrangements regarding LMKN in Permenkumham and Law no. 28 of 2014 that are in conflict with each other. The legal form and authority of LMKN as regulated in Permenkumham is contrary to the original definition of the formation of LMKN in Law no. 28 of 2014.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Zain Danish Hermawan
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai hak cipta atas hak menggandakan dan hak mengumumkan terkait penggunaan ciptaan lagu yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha mainan musikal. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana perlindungan hak cipta atas karya musik yang digunakan dalam mainan musikal dan mengidentifikasi penggunaan musik dalam mainan musikal dilihat dari konteks hak menggandakan dan hak mengumumkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan dan pengaturan terkait penggunaan ciptaan lagu atau musik yang di manfaatkan oleh pelaku usaha mainan musikal di Indonesia belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. UUHC hanya mengatur mengenai definisi pengumuman dan penggandaan dan kewajiban pembayaran royalti bagi pihak-pihak yang memanfaatkan hak ekonomi pencipta. Dengan begitu, perlu restrukturisasi atau penambahan ketentuan spesifik mengenai perlindungan hak cipta seperti perlindungan hak cipta atas lagu dan musik yang digunakan oleh pelaku usaha mainan dengan tujuan adanya upaya preventif yang lebih menjamin perlindungan dan menghindari adanya kerugian baik secara materiil maupun imateriil oleh banyak pihak, serta untuk menghindari adanya hambatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
......This thesis discusses the copyright for the right to reproduce and the right to publish related to the use of song creations that are utilized by musical toy entrepreneurs. The problem in this article is how to protect copyright for musical works used in musicals and identify the use of music in musicals from the context of the Right to Reproduce and the Right to Announce. The results of the study show that policies and regulations regarding the use of songs or music that are utilized by musical toy businesses in Indonesia have not been clearly regulated in Law no. 28 of 2014 concerning copyright. UUHC only regulates the definition of announcement and duplication and the obligation to pay royalties for parties who take advantage of the economic rights of creators. In this way, it is necessary to restructure or add specific provisions regarding copyright protection such as copyright protection for songs and music used by toy business actors with the aim of making preventive efforts that guarantee more protection and avoid material and immaterial losses by many parties, and to avoid obstacles in national economic grow
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aulia Edlin Pradana
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai hak cipta atas hak mengumumkan terkait penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh usaha jasa makanan dan minuman di Indonesia. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana kebijakan dan pengaturan yang ideal pada penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh usaha jasa makanan dan minuman di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Data yang penulis gunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan pengaturan terkait penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh usaha jasa makanan dan minuman di Indonesia tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UUHC hanya mengatur mengenai definisi pengumuman dan kewajiban pembayaran royalti bagi pihak-pihak yang memanfaatkan hak ekonomi pencipta. Pengumuman di Indonesia pun didefinisikan terlalu luas. Jadi semua kegiatan yang melakukan pengumuman, diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti. Tentunya hal ini menimbulkan ketidak adilan bagi usaha jasa makanan dan minuman di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu batasan dan pengecualian terhadap hak mengumumkan khususnya bagi penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh usaha jasa makanan dan minuman.
......
This thesis discusses copyright on performing rights related to musical works used by food and beverage services in Indonesia. The problems in this article is how the policies and regulations are convenient to the musical works used by food and beverage services especially restaurant, caf and bar in Indonesia. The research method used in this research is normative with prescriptive typology. The data in this research are obtained through literature study and interview with relevant experts. The results showed that policies and regulations related to to musical works used by food and beverage services in Indonesia are not clearly regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright UUHC. UUHC only regulates the definition of the announcement performing right and the obligation of payment royalties for those who utilize the economic rights of the creator. Performing right in Indonesian regulation was definited to far. There are no limitation or excemption about this performing right. When someone do some performing work publicy, they must pay royalti to the owner of the work. Thus creating injustice for food and beverage services in Indonesia. So, there must be some limitation or excemption of performing right especially for the use of musical works by food and beverage services in Indonesia.
[Depok, ]: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library