Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU/VII/2010 tentang anak yang lahir di luar perkawinan merupakan putusan yang bersejarah bagi hukum perkawinan Indonesia. Putusan ini membuka peluang kepada anak yang lahir di luar perkawinan untuk mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Tesis ini membahas mengenai apakah latar belakang terbitnya putusan tersebut juga bagaimanakah dampak berlakunya putusan terhadap akta pengakuan anak dan surat keterangan hak waris. Sebagai perbandingan, tesis ini juga memaparkan gambaran umum mengenai anak luar kawin di negeri Belanda. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadappembuatan bukti dihadapan Notaris sebagai ahli waris seorang anak luar kawinterhadap bapak biologisnya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, semua anakyang lahir di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dapat memintapengakuan dari bapak biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. SehinggaPasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,haruslah dibaca anak luar kawin itu mempunyai hubungan perdata dengan ibunyadan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikanberdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menuruthukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluargaayahnya. Tesis ini mempelajari hak-hak mereka sebagai anak luar kawin denganmembandingkan peraturan-peraturan di Indonesia dan Belanda. Selain itu, tesis inimempelajari bagaimana implikasinya terhadap pembuatan bukti sebagai ahli warisdi hadapan Notaris. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif

---

ABSTRACTThis thesis studies the impact of the constitutional court’s decision in manufactureevidence as a child born out of wedlock of his/her biological father heirs beforeNotary. According to the Decision of the Constitutional Court, every child bornout of wedlock can claim recognition from their biological father by proved itthrough science and technology and/or other evidence by the law. Thus, Article 43paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, must be read: “the child bornout of wedlock have a civil relationship with his/her mother and his/her mother'sfamily as well as with the male as the father who can be proved by science andtechnology and/or other legal evidence by law, including civil relationship withhis/her father’s family. This thesis studies the rights as a child born out ofwedlock by comparing regulations in Indonesia and the Netherlands. Furthermore,it studies how its implications in manufacture evidence as heir before Notary. Thisthesis is composed using normative research method."

"Fenomena ketimpangan pemenuhan hak-hak fundamental anak luar kawin akibat ketiadaan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya di Indonesia menjadi perhatian yang serius. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sementara ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan anak luar kawin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan studi Putusan Nomor: 109/PDT/2022/PT BTN. Pengaturan mengenai anak luar kawin yang tersebar dalam berbagai regulasi, termasuk KUHPerdata dan UU Perkawinan, bertujuan melindungi institusi perkawinan, tetapi justru menciptakan ketimpangan terhadap pemenuhan hak anak luar kawin. Permasalahan ini harus dilihat dari perspektif berbeda, yaitu bahwa tindakan penyangkalan anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian. Pengakuan dan perlindungan hak anak luar kawin dapat diperjuangkan dengan melihat tindakan penyangkalan anak luar kawin sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga norma kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini memperkuat urgensi penegakan hukum yang lebih berkeadilan dalam pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak luar kawin.

---

The inequality in fulfilling the fundamental rights of children born out of wedlock due to the lack of civil relations with their biological fathers in Indonesia is a significant issue. Such children only have legal ties to their mothers, while biological fathers bear no legal obligation for their care. This study uses a normative juridical approach to analyze legislation and the case study of Decision Number: 109/PDT/2022/PT BTN. Existing laws, including the Civil Code and the Marriage Law, aim to uphold the institution of marriage but inadvertently create disparities in the rights of children born out of wedlock. The denial of these children can be categorized as an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code, which requires the presence of an unlawful act, fault, loss, and a causal relationship between the act and the loss. Recognizing and protecting their rights necessitates viewing such denial as unlawful, as it violates both written law and societal norms of decency and propriety. This highlights the need for equitable law enforcement to ensure the recognition and fulfillment of the rights of children born out of wedlock. "