Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan anak atau child trafficking merupakan baglan dari perdagangan manusia, dan merupakan masalah sosial. Dalam mengatasi masalah trafiking anak, diperlukan suatu tindakan nyata, terencana dan berkesinambungan dalam bentuk program pembangunan yang mengarah pada pengentasan masalah sosial di atas. Salah satu prinsip yang diterapkan dalam pembangunan sosial adalah dengan menggunakan pendekatan community development. Pendekatan ini lebih memberdayakan 'kekuatan' yang ada pada suatu komunitas yang memiliki masalah sosial dalam rangka mengatasi masalahnya sendiri. Untuk mengetahui kelemahan/kekuatan soslal yang ada dalam suatu komunltas, dapat dilihat dari hubungan sosial (social relationships) yang terjalin dalam masyarakat tersebut. Hubungan-hubungan sosial tersebut merupakan wujud dari modal sosial (social capital). Program-program yang dllakukan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial dalam penanganan masalah trafiking anak untuk tujuan dilacurkan, di kabupaten lndramayu, Iebih memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi keluarga atau kelompok saja. Asumsinya apahila ekonomi keluarga meningkat, maka kesejahteraan keluarga akan meningkat, sehingga outcome yang diharapkan adalah menurunnya jumlah anak yang ditrafik di kabupaten tersebut. Akan tetapi melihat kenyataan saat ini, jumlah anak yang diperdagangkan tetap ada bahkan jumlahnya cenderung meningkat. Mengapa demikian ? Ternyata ada faktor-faktor lain yang lebih penting daripada faktor ekonomi, yaitu sosial budaya (Hull et. al,1997:19). Sebagai Salah satu instansi yang bertanggungjawab dalam pencegahan dan rehabilitasi trafiking anak untuk dilacurkan, Departemen Sosial belum pernah melakukan assesment modal sosial dalam suatu komunitas yang memiliki masalah sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian modal sosial, baik di tingkat keluarga sebagai unit sosial terkecil, komunltas maupun masyarakat secara umum. Kajian modal sosial secara teoritis diharapkan mampu menggali Iebih dalam aspek sosial yang tidak disadari menjadi sumber lemahnya atau ketidakberhasilan program-program pemecahan masalah trafiking. Modal sosial merupakan wujud dari hubungan sosial (social relationship) yang menyatu dalam struktur sosial suatu komunitas. Dengan 'menemukenali modal sosial' yang ada dalam suatu komunitas, akan dapat dilihat 'kelemahan/kekuatan' dari hubungan sosial yang ada dalam komunitas tersebut yang menyebabkan terjadinya trafiking anak, sehingga dapat diperoleh upaya-upaya pemecahan masalahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian berbentuk studi kasus, bertujuan untuk mengungkapkan gambaran atau suatu realitas sosial yang Iebih spesifik dan mendetail mengenai permasalahan trafiking anak, gambaran modal sosial serla menggali kekualan dari modal sosial komunitas, agar dapat digunakan sbagai model pemecahan masalahnya. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive/Judmental Sampling Informan dipilih atau ditentukan dengan sengaja berdasarkan informasi apa yang dibutuhkan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, pengamatan langsung dan studi pustaka (literatur). Studi di desa ini, menghasilkan kesimpulan secara umum bahwa meskipun komunitas desa Amis memiliki masalah sosial, tetapi ternyata masih mempunyai modal sosial walaupun 'lemah'. Dalam studi ini ditemukan baglan dari modal sosial yang mempunyai kekuatan dalam pemecahan masalah adalah : kepercayaan sosial dalam kelompok, pertemanan orangtua dalam kelompok dan nilai sosial kemasyarakatan. Sejauhmana modal sosial digunakan dalam upaya pemecahan masalah trafiking anak? Kepercayaan sosial dalam kelompok sosial dan pertemanan orangtua dalam kelompok sosial, secara langsung 'hanya dapat' dimanfaatkan dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi kelompok-kelompok sosial itu sendiri, dan 'belum dapat' dimanfaatkan guna memecahkan masalah sosial bersama pada tingkat komunitas, terutama yang berkaitan dengan permasalahan trafiking anak untuk tujuan dilacurkan. Meskipun demikian, dengan ditemukannya kekuatan modal sosial dalam kelompok-kelompok sosial, maka dalam penetapan program-program, kelompok-kelompok sosial tersebut maka dapat dijadikan sebagai 'sarana/media' dalam pemecahan masalah trafiking anak. Masih melekatnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berwujud gotong-royong merupakan salah satu modal sosial dari komunitas desa ini. Berdasarkan studi di desa Amis, dikelahui bahwa kepercayaan sosial yang terjadi dalam keluarga-keluarga di desa Amis, 'cenderung lemah', maka saran-saran untuk program pemecahan masalah trafiking adalah: adalah merubah paradigma berfikir pada tingkat keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak (the interest of the child). Modal sosial komunitas desa Amis Iebih terlihat 'kuat' pada kelompok-kelompok sosial (Kelompok Tani dan PKK), maka dalam penetapan program, kelompok-kelompok sosial tersebut dapat dijadikan sebagal 'media' dalam pemecahan masalah trafiking anak, berupa strategi perubahan norma dan perilaku anti trafiking melalui kelompok-kelompok sosial sebagai alat/media. Setelah terjadi perubahan norma dan perilaku anti trafiking dalam masyarakat, maka selanjutnya diperlukan pembentukan Komunitas Pemantau Anti Trafiking (community watch) dalam komunitas desa ini. Tujuannya pembentukan KPAT adalah meningkatkan kekuatan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap keluarga-keluarga yang mentrafiking anaknya, mendidik masyarakat untuk bersikap positif terhadap anak, dan mengawasi jaringan trafiking. Adanya kepercayaan sosial yang tumbuh pada kelompok dan tokoh masyarakat, maka para tokoh tersebut dapat dijadikan 'change of agent' dalam melakukan pemecahan masalah tranking di desa ini. Agar program pemecahan masalah dapat berjalan efektif, maka perlu dibarengi dengan program peningkatan modal-modal Iainnya, seperti modal manusia, modal ekonomi, modal fisik dan modal lingkungan."

" While there are so many policier and programs launched with the aim to deal with the problems of child trafficking in Indonesiaand elsewhere in Southeast Asian countries, there is still little evidenceon the effectiveness of the programs. This reflects a lack of knowledgeand accurate data on the phenomenon in order to formulate aneffective policy and program. There is a tendency that manyimplementing agencies are busy with running programs or projects onchild trafficking suggested by donors and leaving a little room toquestion the broader context of the phenomenon or the relevance of theprogram with the existing local situation. Therefore. there is a heed tobuild research and analytical skills within organizations dealing withprogram on child trafficking to enable themselves to analyze criticallythe problems mm' related programs/projects offered. A systematicknowledge derived from research will provide a strong data as thebasis of any action taken. It will provide a more derailed andcomprehensive understanding on the magnitude and the nature of theproblem and related will increase the effectiveness of the program. Thereare various ways to build research skills among others recruiting staffs'with research knowledge/research experience that will he in charge inthe research division. conducting research training for the existingstaffs or providing internship in a research organization."

"Kasus trafiking merupakan kasus yang berawal dari suatu kondisi dimana seseorang berusaha untuk meneari kehidupan yang lebih baik akan tetapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi tanpa melihat akibat buruk yang ditimbulkan bagi korban. Dewasa ini kasus trafiking perempuan dan anak telah berkembang menjadi permasalahan yang kompleks dan menimbulkan dampak multidimensi. Kalimantan Barat merupakan daerah yang paling tinggi peringkatnya dalam kasus trafiking di Indonesia. Hal ini tentu saja berpengaruh pada ketahanan wilayah setempat.Tesis ini meneliti tentang perdagangan perempuan dan anak (trafiking) di Kalimantan Barat dalam hubungannya dengan Ketahanan Wilayah. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai motif, modus dan pola kejahatan trafiking, serta faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Tesis ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada untuk menindak kejahatan trafiking, berikut kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data fenomenologi, deskriptif analisis dan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan responden dan narasumber serta berbagai sumber lain.Temuan yang panting dalam penelitian ini adalah trafiking merupakan kegiatan yang rantai aktivitasnya melibatkan banyak pihak. Pola kasus trafiking ada yang terputus dan terorganisir. Pola trafiking yang terputus biasanya melibatkan keluarga, dimana orangtua atau suaminya sendiri yang memperdagangkan perempuan dan anak yang menjadi korban atau melibatkan pihak ketiga secara individual, tanpa terorganisir. Sementara pola trafiking yang terorganisir ditunjukkan dengan rantai aktivitas yang melibatkan berbagai pihak, yakni: agen-agen pencari tenaga kerja (calo), masyarakat, PJTKI, petugas pemerintah dari Perangkat Desa, Petugas Kecamatan, termasuk Petugas Imigrasi, dan Petugas Kepolisian. Keterlibatan berbagai pihak dalam rantai aktivitas ini disebabkan karena sindikat kasus trafiking biasanya sudah memiliki jaringan di luar negeri.Korban trafiking biasanya mudah terbujuk oleh modus dan motif pelaku karena berbagai faktor, antara lain kebutuhan ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan yang rendah. Kalimantan Barat dalam skala nasional merupakan salah satu wilayah penerima para korban trafiking anak dan perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah luar Kalimantan Barat yang bertujuan untuk bekerja ke Malaysia melalui Pontianak. Selain menjadi daerah penerima, Kalimantan Barat juga merupakan daerah pengirim korban trafiking dan transit kegiatan trafiking yang korbannya dikirim hingga keluar negeri.Faktor-faktor penyebab terjadinya trafiking yang sangat kompleks dan multidimensi sangat mempengaruhi Ketahanan Wilayah Kalimantan Barat. Upaya penanggulangannya membutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mengantisipasi tindak kejahatan trafiking dengan didukung kebijakan pemerintah yang tegas, balk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kalimantan Barat.

---

Trafficking is a case started from a condition where someone tries to find a better life but hen used by certain parties to find personal benefit without seeing the bad impact to the victim. Recently, woman and child trafficking has developed to be a complex problem and aroused a multidimensional impact. West Kalimantan has the highest rank of trafficking case in Indonesia. This, of course, has influence to its local territorial defense.

This thesis researches about woman and child trafficking in West Kalimantan in relation with its local territorial defense. Problems discussed in this thesis are about motives, modus and crime patterns of trafficking, also its factors. This thesis also analyses the existing law and regulation for taking action against the trafficking crime including problems faced in its prevention process. This qualitative research was conducted by using phenomenal data analysis technique, descriptive analysis and sociology of law. This research uses primary data and secondary data received by direct observation on site, interviewing respondents and resource persons also other supporting resources.

The important finding in this research is that many parties has involved in this trafficking chain activities. It has two kinds of case pattern, a broken and organized one. The broken trafficking pattern usually involves family members, where parents or husband trafficking their wife and daughter or involving the third party, individually without being organized. Meanwhile, the organized trafficking pattern is showed by chain activity involving many parties, namely job agents (intermediaries), civil people, PJTKI, government officials such as village officials, district officials, including immigration officials and police. The involvement of many parties in this chain activities due to the trafficking syndicate usually has already have network abroad.

Usually, trafficking victims are easily persuaded by actors' modus or motives due to many factors, such as family economic problem and low education. West Kalimantan, in national scale, is one of receiver regions of woman and child trafficking victims coming from many regions out of West Kalimantan that intend to work in Malaysia via Pontianak. Besides, West Kalimantan is also a sender region and transit place of trafficking activity whose victims sent out of the country.

Factors cause the trafficking are very complex and multidimensional so as to influence West Kalimantan territorial defense. The prevention efforts need a strong law and regulations to anticipate trafficking crime supported by determined government policy, either central government or local government of West Kalimantan."

"Perluasan ruang lingkup studi keamanan yang keluar dari konsepsi keamanan tradisional memungkinkan pembahasan terhadap ancaman yang terjadi di level individu mendorong naiknya pembahasan terkait perdagangan anak. Perdagangan anak merupakan salah satu ragam isu dalam payung besar kejahatan perdagangan manusia. Dalam hal ini, anak menjadi suatu komoditas yang diperdagangkan untuk berbagai bentuk eksploitasi. Kejahatan perdagangan anak terjadi secara universal dan dapat terjadi secara transnasional maupun di dalam internal negara. Dengan begitu, dibutuhkan kerjasama pada level internasional, regional, maupun domestik dalam upaya penanganannya. Kendati demikian, pembahasan perdagangan anak sebagai suatu isu tersendiri masih relatif kurang dieksplorasi lebih jauh. Penulis berusaha untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap isu perdagangan anak melihat tingginya profitabilitas dan angka perkiraan korban. Tinjauan literatur ini dibuat dengan metode pengorganisasian taksonomi yang mengategorisasikan topik bahasan pada 46 literatur menjadi empat tema besar, yaitu instrumen hukum, karakteristik, permasalahan, dan peranan Transnational Advocacy Network (TAN) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada isu perdagangan anak. Penulis mendapatkan beberapa temuan yang sentral terhadap pembahasan perdagangan anak: (1) kemiskinan struktural merupakan faktor pendorong utama dari perdagangan anak; (2) kejahatan perdagangan anak lebih didominasi oleh peranan kelompok kejahatan berskala kecil daripada kelompok kejahatan terorganisir transnasional; (3) aktor non-negara seperti LSM dan TAN memiliki peranan yang signifikan dalam penanganan isu perdagangan anak, terlebih pada negara dengan pemerintah yang cenderung abai terhadap isu tersebut; (4) instrumen hukum perdagangan anak masih didominasi oleh diskursus proteksionisme yang mencegah anak untuk bermigrasi sebab melihat anak sebagai kelompok yang rentan, pasif, dan belum dapat membuat keputusannya sendiri.

---

The expansion of the scope of security studies beyond the traditional conception of security allows discussion of threats that occur at the individual level to encourage increased discussion of child trafficking. Trafficking in children is one of the various issues in the big umbrella of human trafficking crimes. In this case, children become a commodity that is traded for various forms of exploitation. The crime of trafficking in children occurs universally and can occur transnationally or within a country. Thus, cooperation at the international, regional, and domestic levels is needed in efforts to handle it. Nevertheless, the discussion of child trafficking as a separate issue is still relatively under-explored. The author tries to conduct a further discussion on the issue of child trafficking in view of its high profitability and estimated number of victims. This literature review was made using a taxonomic organizing method that categorizes the topics of discussion in 46 literatures into four major themes: legal instruments, characteristics, problems, and the role of the Transnational Advocacy Network (TAN) and Non-Governmental Organizations (NGOs) on the issue of child trafficking. The author obtains several findings that are central to the discussion of child trafficking: (1) structural poverty is the main driving factor of child trafficking; (2) the crime of trafficking in children is dominated by the role of small-scale crime groups rather than transnational organized crime groups; (3) non-state actors such as NGOs and TAN have a significant role in handling the issue of child trafficking, especially in countries with governments that tend to be ignorant of the issue; (4) the legal instruments for trafficking in children are still dominated by protectionist discourses that prevent children from migrating because they see children as a group that is vulnerable, passive, and unable to make their own decisions."

"Penelitian ini mendeskripsikan kasus luruh duit di Desa Gabus Kulon Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten lndamayu yang merupakan bagian proses perdagangan anak untuk pelacuran. Tujuan studi kasus ini adalah mengidentifikasi faktorfaktor perdagangan anak-anak untuk pelacuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Desain yang digunakan adalah studi kasus dengan cara mendalami beberapa kasus luruh duit. Studi kasus ini bersifat bertingkat untuk menghubungkan abstraksi dan konsep tematik luruh duit kepada struktur dan proses sosial yang lebih luas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Sumber informasi terbagi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber informasi primer terdiri dari anak-anak yang luruh duit, orangtua, aparat kecamatan, aparat desa, kepala sekolah, guru, tokoh pemuda, Ketua lkatan Remaha Masjid, Guru Mengaji, Calo, dan Pekerja sosial Sanggar Kancil YKAI. Studi dokumentasi mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan gejala dan faktor-faktor luruh duit dari catatan kasus, peraturan perundang-undangan, program, hasil penelitian, data, dan sebagainya. Sumber informasinya adalah Pekerja Sosial, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, maupun pemerintah pusat. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai situasi dan gejala yang berhubungan dengan luruh duit dengan cara membuat photo dan video film. Analisis data mengacu pada teori "pola" dimana luruh duit digambarkan sebuah pola pemikiran yang berisikan konsep yang saling berhubungan secara rapat dan saling memperkuat serta tergambarkan sebagai suatu skema atau pola. Pola tersebut kemudian dibandingkan dengan teori. Kerangka pikir tesis terfokus pada perdagangan anak untuk pelacuran di daerah pengirim. Perdagangan anak untuk pelacuran menunjukkan sebuah gejala baru sebagai suatu tindakan sosial dimana anak-anak diperjualbelikan untuk pelacuran. Gejala ini mengandung aspek permintaan, perantara, dan persediaan yang berhubungan secara timbal balik. Permintaan akan pelacuran dipenuhi oleh faktor persediaan yang biasanya terjadi di desa yang dikenal sebagai pemasok pelacuran. Faktor permintaan dan persediaan dapat terhubungkan karena adanya faktor perantara yang diperankan oleh calo dan germo. Penelitian ini lebih terfokus lagi pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelacuran, dalam hal ini Juruh duit di daerah pengirim, sehingga menjadi berkembang bahkan diterima sebagai sebuah kebiasaan. Penelitian ini menemukan bahwa luruh duit merupakan kasus perdagangan anak untuk pelacuran yang terjadi di daerah pengirim, yaitu Desa Gabus Kulon Kec. Gabus Wetan Kab. lndramayu. Luruh duit dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa 1) kemiskinan, 2) penerimaan masyarakat, 3) gaya hidup. "hajatan", dan 4) eksploitasi terhadap anak; faktor penarik yaitu 1) permintaan akan pelacur dan 2) gaya hidup remaja dan pergaulan bebas; dan faktor penguat, yaitu keterbatasan program. Hasil analisis terhadap ketujuh faktor tersebut memperlihatkan bahwa Juruh duit merupakan 1) suatu sub kultur karen a terdiri dari berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh hampir semua komunitas, 2) merupakan proses sekaligus hasil belajar penyimpangan, 3) merupakan tindakan menyimpang untuk memperoleh tujuan kekayaan yang menjadi ukuran masyarakat dengan jalan tidak benar, yaitu dengan melacurkan diri, 4) terjadi karena usaha para calo dan germo dari jaringan perdagangan anak yang mencari, membujuk, dan memfasilitasi luruh untuk memenuhi permintaan jaringan perdagangan anak untuk pelacuran di kota, 5) sebagai kejahatan dimana anak-anak dieksploitasi sebagai pelacur, dan 6) tidak pernah berubah karena belum ada intervensi program yang efektif. Penelitian mengenai jaringan perdagangan anak untuk pelacuran dari sisi permintaan (demand side) perlu dilakukan untuk melengkapi gambaran utuh mengenai jaringan perdagangan anak untuk pelacuran. Saran praktis ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten lndramayu berupa: 1) Penghapusan kemiskinan, 2) Penghapusan suib kultur Juruh duit, 3) Peningkatan kontrol sosial, 4) Peningkatan akses pada pendidikan, dan 4) Penegakan hukum oleh kalangan kepolisian, kejaksaaan, dan pengadilan terhadap kasus-kasus Luruh Duit dengan menggunakan pasal-pasal pidana dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

"Skripsi ini membahas mengenai viktimisasi yang dialami perempuan dan anak perempuan korban perdagangan manusia. Penelitian skripsi ini melihat bagaimana faktor-faktor struktural di masyarakat, termasuk di dalamnya adalah faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor ideologi menyebabkan kerentanan perempuan dan anak perempuan sehingga mengalami viktimisasi dan menjadi korban perdagangan manusia. Viktimisasi yang dialami perempuan dan anak perempuan sebagai korban perdagangan manusia dapat dilihat sebagai sebuah bentuk viktimisasi struktural. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat berdasarkan hasil tinjauan literatur serta definisi konseptual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian dengan menggunakan tiga orang korban perdagangan perempuan dan anak sebagai subyek penelitian, dimana ketiga informan tersebut menjadi temuan lapangan yang dipergunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

---

This thesis discusses the victimization of women and girls who have been the victims of human trafficking. The research sees the interplay of structural factors in the society, including economic factors, social factors, and ideological factors have created vulnerability to women and girls. Such vulnerability has victimized and pushed the woman and girls into human trafficking. Thus, the victimization may be regarded as a structural victimization. The research framework is based on literature reviews and conceptual definitions. This research uses qualitative method and involves three victims of trafficking as its subjects, and analyzes their life narrations."