Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai implementasi manajemen kasus dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum di Pusat Dukungan Anak dan Keluarga PDAK Kabupaten Cianjur yang memfokuskan pada proses manajemen kasus dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum ABH . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan 7 orang informan yang terdiri dari 5 orang Informan Pekerja Sosial dan 2 orang Informan Pendukung, serta dengan melakukan studi dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan proses manajemen kasus mulai dari proses awal/identifikasi hingga menutup kasus, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses manajemen kasus tersebut. Penelitian ini menghasilkan tipologi proses manajemen kasus yang meliputi model intervensi krisis yang dilakukan untuk merespon kasus-kasus yang memerlukan penanganan segera; model koordinatif yang lebih menekankan upaya koordinatif dan partisipatori di dalam proses manajemen kasus; dan model komprehensif yang melakukan seluruh proses inti di dalam manajemen kasus. Penelitian ini pun pun menghasilkan elemen-elemen utama pada komponen proses/mikro dan komponen sistem/makro.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation case management in handling Child in Conflict with the Law in Child and Family Support Center PDAK Cianjur focused on the case management process in handling Child in Conflict with the Law. This is an qualitative descriptive research. The data collection using in depth intervews with 7 informant consisting of 5 Social Worker Informants and 2 Supporting Informants, and by doing study documentation. The results describe the case management process from initial identification process to closing the case. This study resulted typology of case management process involves a crisis intervention model designed to respond to cases requiring immediate intervention coordinative model that emphasizes more coordinative and participatory efforts in the case management process and a comprehensive model that performs the core process of case management. This study also resulted main elements of process micro component and system macro component. "

"Pasca 8 tahun UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan, paradigma tentang pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berubah menjadi pemidanaan yang lebih mengedepankanpelaksanaan akses keadilan dan berprinsip pemulihan melalui konsep keadilan restoratif. Baik secara substansi maupun prosedural, anak berhak atas peradilan yang objektif and non diskriminatif, khususnya jika anak merupakan bagian dari kelompok rentan. Menggunakan metode studi putusan dan studi empiris di kota Surakarta, penulis menemukan bahwa masih terdapat fenomena kontras yangmenunjukan adanya diskriminasi akses keadilan bagi Anak Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khususnya anak perempuan. Praktek dan koordinasi yang apik di antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan pelaksana kesejahteraan sosial tidak diimbangi secara substansial oleh putusan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang memberikan pertimbangan hukum menggunakan riwayatseksualitas, termasuk status sebagai Anak dengan HIV/AIDS (ADHA). Selain itu, Anak juga tidak didampingi oleh bantuan hukum yang efektif sejak tahap awal penyidikan. Temuan implementasi akses keadilan yang belum optimal tersebut adalah evaluasi terhadap pelaksanaan akses keadilan bagi anak berhadapan dengan hukum.

---

After 8 years of Law no. 11 of 2012 regarding SPPA was passed, punitive paradigm for children in conflict with law has changed to the priority for the implementation of access to justice and principles of recovery through the concept of restorative justice. Both substantially and procedurally, children have the right to an objective and non-discriminatory trial, especially if the child is part of a vulnerable group.

Using both court decision study and empirical data within the city of Surakarta, this research found that there is a contrast phenomenon that shows about discrimination to access to justice for girls in conflict with the law. The judge in the Surakarta regional court provided legal considerations with a tendency to blame the girl's sexuality history, including the her status as a girl with HIV/AIDS (ADHA).

She was also not accompanied and provided by proper legal aid since the initial stage of the investigation. These findings of ineffective of access to justice is an evaluation for Law no. 11 of 2012 as the main legal framework in pursuing access to justice for child in conflict with law."