Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Kebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan koordinator dari kluster ke 2 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2) koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4) Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

---

ABSTRACT Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city. One of the cities designated to become the pilot project is the City of Depok, where the Child-friendly City policy has become the mainstay program. In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first, starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association (RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative Parenting. With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly City. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study. The results of the research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1) the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions, 3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources.

Abstrak :
ABSTRAK
Kabupaten Klaten memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung kelancaran arus barang/jasa di dua kota besar yang mengapitnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Klaten sebagai daerah rawan tindak kejahatan salah satunya kekerasan pada anak. Masalah kekerasan pada anak cukup mengkhawatirkan sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan suatu kebijakan sebagai upaya pemenuhan hak anak melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan permasalahan itu, fokus penelitian adalah dampak kekerasan pada anak-anak yang menjadi korban dan efektivitas Program Kabupaten/Kota Layak Anak pada penanganan anak-anak korban kekerasan dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Klaten melalui teori analisis kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian adalah anak-anak korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, Gugus Tugas KLA Kabupaten Klaten dan pejabat terkait dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan efektif sebagai pedoman bagi Gugus Tugas KLA dalam penanganan Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) khususnya anak korban kekerasan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan perlindungan anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anak belum berjalan efektif bagi anak-anak korban kekerasan karena beberapa hambatan antara lain penolakan salah satu pihak keluarga untuk dilakukannya penanganan, terputusnya hak pendidikan pada anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan serta ketidaksesuaian penerapan kebijakan terkait penyelesaian kasus kekerasan pada anak melalui proses mediasi. Hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah setempat mengingat kompleksitas dampak kekerasan pada anak di Kabupaten Klaten dilatarbelakangi pula oleh lingkungan tumbuh kembang anak, dimana anak yang tinggal di wilayah pedesaaan cenderung untuk diam dan menutupi tindak kekerasan yang terjadi padanya sehingga secara psikologis mengalami tekanan batin lebih besar. Sementara itu, anak-anak korban kekerasan yang tumbuh di wilayah pusat kabupaten cenderung lebih ekspresif dalam merespon tindak kekerasan yang dialaminya. Program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatasi ancaman stabilitas daerah dari tindak kekerasan pada anak dan dampak yang ditimbulkannya. Meskipun belum sepenuhnya efektif, Program Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan dampak positif bagi upaya perlindungan anak di Kabupaten Klaten. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan pada anak dan partisipasi masyarakat sebagai relawan pendamping anak korban kekerasan menguatkan dukungan terhadap ketahanan sosial di tengah masyarakat sehingga berujung pada ketahanan daerah di Kabupaten Klaten

---

ABSTRAK
Klaten Regency has a strategic role as a line connecting the smooth flow of goods or services in two major cities flanking that are Yogyakarta City and Surakarta City. The conditions put Klaten Regency as a crime-prone area, one is child abuse. Problem of child abuse is quite alarming so that the Government of Klaten Regency adopted a policy as an effort to fulfill the rights of children through Child Friendly City Program. Based on the issues, the research focused on the impact of child abuse to the victimized children and the effectiveness of Child Friendly City Program in handling victimized children of abuse in support the regional resilience of Klaten Regency using the theory of policy analysis by William N. Dunn. The research used qualitative approach by descriptive method. Informants research are victimized children of abuse whether physically abuse, psycologically abuse and sexually abuse, child friendly city task force in Klaten Regency and relevant officials in the Minister of Woman’s Empowerment and Child Protection of Republic of Indonesia. The result showed that Child Friendly City Program run effectively as a guidance for child friendly city task force in handling children in need a special protection particularly the victimized children of abuse included educational affairs, health affairs, social services affairs and children protection affairs. Child Friendly City Program run uneffectively for the victimized children of abuse because of some barriers such as refusal of either party to be handled, breaking of the right to education to the victimized children of sexual abuse who became pregnant and discrepancy related policies for resolving cases of child abuse through the mediation process. The barriers need attention from the Local Government considering the complexity of the impacts of child abuse in Klaten Regency is also motivated by the environmental development of the child, where children living in rural areas tend to be quiet and cover acts of violence that occured to them that the psycological distress greater. While the victimized children were growing in central region district tend to be more expressive in response to the violence experience. Child Friendly City Program is the effort of the Government of Klaten Regency in overcoming the threat of regional stability from child abuse and the impacts of it. Although not yet fully effective, Child Friendly City Program contributed positive impact for the effort of child protection in Klaten Regency. The increased awareness of the public to report child abuse and community participation as a volunteer chaperone victimized children of abuse strengthens support for social resilience in communities that lead to regional resilience in Klaten Regency

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang upaya pengembangan implementasi Kebijakan Kota/ Kabupaten Layak Anak KLA di Kabupaten Bogor melalui pemasaran sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian tindakan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa untuk mengembangkan strategi pemasaran sosial dalam implementasi kebijakan KLA, perlu diketahui potensi dan kendala yang dimiliki Kabupaten Bogor. Pendistribusian informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, dan layanan dapat dilakukan melalui pendekatan pemasaran sosial. Penggunaan strategi pemasaran sosial dalam penelitian ini bertujuan agar penyampaian informasi dari pemerintah ke kelompok sasarannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak dapat menjadi efektif dan efisien. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan yang belum dilakukan pada kajian-kajian sebelumnya, dimana pendekatan pemasaran sosial dapat menjadi dalam pengembangan implementasi Kebijakan KLA. Kontribusi kajian ini secara konseptual dapat diabstraksikan pada konteks pengembangan strategi pemasaran sosial dalam Kebijakan KLA yang berkelanjutan.

---

This thesis discusses the efforts of developing the implementation of the Child Friendly City Policy CFC in Kabupaten Bogor through social marketing. This research is a qualitative research with action research design. The results of this study show that to develop social marketing strategies in CFC policy implementation, please note the potential and constraints of Kabupaten Bogor. The distribution of information related to policies, programs, activities, and services can be done through a social marketing approach. The use of social marketing strategy in this study aims to deliver the information from the government to the target group in an effort to improve the welfare of children can be effective and efficient. This study also fills the gaps that have not been done in previous studies, whereby the social marketing approach may be in the development of CFC policy implementation. The contribution of this study can be conceptually abstracted in the context of developing social marketing strategies in a sustainable CFC policy.

Abstrak :
Pembangunan perkotaan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan serta terbatasnya ruang publik untuk kegiatan bermain anak-anak di kawasan permukiman padat. Tujuan penelitian menganalisis tempat bermain anak di permukiman padat dan menyiapkan konsep rancangan ruang publik yang lebih aman dan nyaman untuk anak. Penelitian menggunakan metode gabungan dengan analisis kuantitatif menggunakan analisis deskritpif dan analisis spasial, sedangkan analisis kualitatif dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis anak-anak bermain di ruang publik di sekitar rumah yang masih belum aman dan nyaman dengan pengawasan orang tua, dan konsep ruang publik multi fungsi menjadi alternatif yang terpilih untuk rancangan tempat bermain yang memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak. Kesimpulan penelitian bahwa rancangan ruang publik multi fungsi yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak-anak menjadikan ruang publik yang lebih ramah sebagai tempat bermain anak. ......Urban development have resulted in changes in land use and limited public space for children's play activities in densely populated areas. This research aims to analyze the existence of a children's playing space in densely populated areas and provide a public space design concept that is safer and more convenient for children. This study uses a combined method with quantitative analysis using descriptive and spatial analysis, while qualitative analysis uses the Analytical Hierarchy Process. The results showed that children played in public spaces around the house that were still not safe and comfortable for them with parental supervision. Furthermore, the concept of a multi-functional public space became the chosen alternative for designing a playing area in a public space that considers aspects of security, safety, and convenience for children. This study concludes that the design of a multi-functional public space that pays attention to the safety and convenience of children makes a more friendly public space as a place for children to play.

Abstrak :
Upaya mewujudkan kesejahteraan anak penting untuk dilakukan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran aktor dalam mewujudkan kesejahteraan anak melalui Kota Layak Anak (KLA)di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Aktor yang dimaksud adalah peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha dalam pengembangan KLA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Kelurahan Cisalak dalam pengembangan KLA terdapat sinergisitas dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha. Sinergisitas ini muncul karena ada peran pemerintah di dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan KLA, ditambah dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat sehingga bisa bekerja sama dengan dunia usaha di dalam melakukan berbagai kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Sementara itu, di Kelurahan Cipayung Jaya peran pemerintah kurang di dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait KLA, partisipasi masyarakat cenderung rendah dan belum ada keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan KLA, sehingga kegitaan pemenuhan hak anak kurang berjalan dan hanya aktif di RW Ramah Anak percontohan. Oleh karena itu, untuk pengoptimalan pengembangan KLA perlu adanya peningkatan sinergisitas komitmen dan sumberdaya dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha. ......Efforts to realize children's welfare are important because children are the nation's next generation. This study aims to describe and analyze the role of actors in realizing children's welfare through Child Friendly City (CFC) in Cisalak Village, Sukmajaya District and Cipayung Jaya Village, Cipayung District, Depok City, West Java. The actor in question are the role of the government, community participation and the contribution of the business world in developing CFC. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The results showed that in the Cisalak Village in the development of CFC there was a synergy of the role of government, community participation and contribution of the business world. This synergy arises because there are a role for the government in conducting socialization and coaching related to CFC, the high level of community participation so that they can cooperate with the business world in carrying out various activities to fulfill children's rights. Meanwhile, in Cipayung Jaya Village, the government's role is lacking in providing socialization and coaching related to CFC, community participation tends to be low and there is no involvement of the business world in developing CFC, so that the fulfillment of children's rights is not running well. Therefore, to optimize the development of CFC, it is necessary to increase the synergy of commitment and resources from the role of government, community participation and contribution of the business world

Abstrak :
Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dari tahun 2016 hingga 2019, menempati posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam mendukung kota layak anak di DKI Jakarta dengan menggunakan konsep collaboration dynamics. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang dilihat dari konsep collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Secara keseluruhan indikator dari subdimensi collaboration dynamics terpenuhi, namun belum optimal karena terdapat temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hambatan para aktor dalam proses kolaborasi di antaranya: masih adanya miskomunikasi, kemungkinan terdapat duplikasi tugas, tidak adanya pelaporan rutin, terdapat ego sektoral, SOP kolaborasi yang belum terintegrasi. Selain itu juga masih terdapat aktor yang belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki aktor lainnya serta faktor sumber daya baik dari segi kuantitas dan kualitas yang belum optimal. ......Cases of violence against children are still a problem faced by various regions in Indonesia. The capital city of the Republic of Indonesia, DKI Jakarta, from 2016 to 2019, was in the first position with the highest number of violent cases against children in Jabodetabek. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with cases of violence against children. This study was conducted to describe efforts to handle violence against children in supporting child-friendly cities in DKI Jakarta using the concept of collaboration dynamics. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that in handling violence against children in DKI Jakarta, which was seen from the concept of collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) had conformity. Overall indicators of the collaboration dynamics sub-dimension are met but not optimal because research findings become obstacles in the collaboration process. Barriers to the actors in the collaboration process include: there is miscommunication, the possibility of duplication of tasks, the absence of routine reporting, and still sectoral egos, collaboration SOPs that have not been integrated. In addition, some actors are not entirely convinced of the readiness of the facilities owned by other actors and resource factors both in terms of quantity and quality that are not yet optimal.

Abstrak :
Skripsi ini membahas peran-peran anggota FOKLA dan kendala-kendala yang dialami selama pengembangan RW Ramah Anak yang dikaitkan dengan konsep pengembangan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anggota FOKLA memerankan keempat peran community worker, yakni peran memfasilitasi, mengedukasi, representasional, dan teknis. Namun anggota FOKLA masih belum terlalu mampu dalam melakukan peran teknis terutama pada manajemen, penggunaan komputer, dan presentasi verbal. Penelitian ini menyarankan kepada lembaga untuk memperbaiki beberapa peran yang dinilai kurang tersebut melalui pemberian pelatihan kepada pengurus atau merumuskan ulang peran-peran yang dijalankan di masyarakat.

---

This thesis discusses the roles of FOKLA and the obstacles encountered during the development of child friendly environment that associated with the concept of community development. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study conclude that FOKLAs member plays four roles of community worker, namely facilitating, educating, representational, and technical. However, FOKLAs member is still not very capable in performing technical roles especially on management, computers, and verbal presentations. This research suggests to the agency to improve some of their roles and skills through training for administrators or reformulate the roles that are need to be executed in the community.

Abstrak :
Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dari tahun 2016 hingga 2019, menempati posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam mendukung kota layak anak di DKI Jakarta dengan menggunakan konsep collaboration dynamics. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang dilihat dari konsep collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Secara keseluruhan indikator dari subdimensi collaboration dynamics terpenuhi, namun belum optimal karena terdapat temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hambatan para aktor dalam proses kolaborasi di antaranya: masih adanya miskomunikasi, kemungkinan terdapat duplikasi tugas, tidak adanya pelaporan rutin, terdapat ego sektoral, SOP kolaborasi yang belum terintegrasi. Selain itu juga masih terdapat aktor yang belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki aktor lainnya serta faktor sumber daya baik dari segi kuantitas dan kualitas yang belum optimal ......Cases of violence against children are still a problem faced by various regions in Indonesia. The capital city of the Republic of Indonesia, DKI Jakarta, from 2016 to 2019, was in the first position with the highest number of violent cases against children in Jabodetabek. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with cases of violence against children. This study was conducted to describe efforts to handle violence against children in supporting child-friendly cities in DKI Jakarta using the concept of collaboration dynamics. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that in handling violence against children in DKI Jakarta, which was seen from the concept of collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) had conformity. Overall indicators of the collaboration dynamics sub-dimension are met but not optimal because research findings become obstacles in the collaboration process. Barriers to the actors in the collaboration process include: there is miscommunication, the possibility of duplication of tasks, the absence of routine reporting, and still sectoral egos, collaboration SOPs that have not been integrated. In addition, some actors are not entirely convinced of the readiness of the facilities owned by other actors and resource factors both in terms of quantity and quality that are not yet optimal.

Abstrak :
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta dibangun sebagai infrastruktur pendukung Kota Ramah Anak, yang membutuhkan tempat bermain dan berekreasi, tempat kegiatan kreatif anak, ruang terbuka hijau, dan ruang kegiatan bersama anak dengan orang dewasa. Diperlukan sebuah kriteria RPTRA yang ideal untuk dapat mengoptimalkan peran RPTRA, khususnya di kawasan permukiman. Penelitian ini menggunakan mix method dengan lokasi penelitian pada 3 RPTRA di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Evaluasi dilakukan terhadap 3 faktor yaitu legalitas, kebutuhan dasar anak dan kebutuhan ruang publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setiap kawasan permukiman memiliki karakteristik yang berbeda yang berpengaruh terhadap kriteria ideal sebuah RPTRA. ......Child-Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in Jakarta was initiated as a supporting infrastructure for Child Friendly City, which requires recreation area; place for creative activity, green open spaces, and space for children and adults activities. An ideal RPTRA criteria is required in order to optimize the role of RPTRA, particularly in settlement areas. This study uses a mix-method at 3 study site in Kembangan Sub-district, West Jakarta. An evaluation conducted on 3 factors: legal; children basic needs; and needs of a public space. The results showed that each location has different characteristics that influence the ideal criteria for a RPTRA.

Abstrak :
Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) lahir sebagai tindak lanjut Konvensi Hak Anak PBB dan merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang menganalisis interpretasi kebijakan KLA di tingkat kota dan implementasi kebijakan KLA di lingkungan RW. Penelitian menghasilkan tipologi penyelenggaraan kebijakan KLA dilihat dari interpretasi di tingkat kota dan implementasi di lingkungan RW, dimana penyelenggaraan kebijakan KLA yang terintegrasi bisa dicapai bila interpretasi di tingkat kota berkembang dengan baik dan partisipasi masyarakat di lingkungan RW tinggi, sehingga komunitas menjadi kreatif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemenuhan hak anak. Penelitian juga menghasilkan ‘Model Peneyelenggaraan Kebijakan KLA’ sebagai implikasi praktis. ......Policy of Child Friendly City (CFC) is developed as the follow up of Convention on the Rights of the Child initiated by UN, and as Government initiative to improve child welfare. This research is a social policy study which analyse policy interpretation in city / government level and policy implementation in the community. The research brought about typology of CFC implementation, where the integrated CFC policy implementation can be reached if the implementation in city level goes accordingly and the level of community participation is high, so that they can run creative activities to fulfill children’s rights. The research also have the ‘Model of CFC Implementation’ as it’s practice implications.