Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam kehidupannya manusia selalu saling membutuhkan satu sama 1ainnya, karena manusia adalah merupakan mahluk sosial. Demikian pula dalam memenuhi kepentingan-kepentingan, baik untuk mempertahankan hidup dan mencukupi kesejahteraan mereka. Sudah merupakan kenyataan, bahwa dunia ini telah dikaruniai oleh yang Maha kuasa dengan berbagai-bagai macam kekayaan alam. Namun kekayaan alam itu tersebar diberbagai tempat. Di satu tempat dihasilkan beberapa jenis keperluan manusia, sedangkan di tempat lain diciptakan pula benda lain yang juga dibutuhkan oleh manusia tersebut.
Oleh karena itu untuk memenuhi keperluan mereka diperlukan pengangkutan untuk saling mengirimkan hasil-hasil produksi mereka. Pengangkutan tersebut berguna untuk membawa hasil-hasil dari suatu negara ke negara lain ataupun dari suatu daerah ke daerah lain. Begitu pula dalam rangka memenuhi keperluannya dan mencapai maksudnya, manusia perlu berkunjung ke suatu negara lain ataupun ke daerah lain, dan untuk hal ini pun diperlukan pengangkutan. Salah satu jenis pengangkutan yang cukup penting ialah pengangkutan melalui laut dengan mempergunakan kapal laut. Sebagaimana diketahui negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan meliputi daratan laut. Darat meliputi ±1,9 juta Km persegi dan laut ± 3 juta Km persegi dan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Dalam ketatapan MPR tahun 1973, TAP MPR No. 1V/ MPR/1978 jo TAP MPR No. II/MPR/1983, ditegaskan bahwa Wawasan Nusantara meliputi :
a. adanya satu kesatuan Politik.
b. adanya satu kesatuan dalam bidang Sosial Budaya.
c. adanya satu kesatuan Ekonomi.
d. adanya satu kesatuan Pertahanan dan Keamanan 1) .
Untuk mancapai prinsip Wawasan Nusantara tersebut harus dapat diciptakan suatu perhubungan yang aman dan tertib. Pengangkutan taerupakan sarana yang utama. Hubungan dari kota ke kota atau dari pulau ke pulau maupun hubungan dengan negara lain, tergantung dari kelancaran pengangkutan.
Pada saat ini, sudah tidak mungkin lagi untuk membatasi diri, berbicara hanya dalam ruang lingkup satu negara. Begitupun Indonesia yang telah ikut dalam pergaulan dunia umumnya dan perdagangan internasional khususnya, harus berperan secara aktif agar jangan sampai ketinggalan dalam mewujudkan komunikasi yang lancar, tertib, dari aman. Disamping pengangkutan melalui udara dan darat, pengangkutan di laut merupakan alat yang penting. Oleh karena itulah perlu diberikan perhatian yang besar terhadap pengaturan dan pembinaan di bidang pangangkutan laut.
Tentang hukum pengangkutan laut di Indonesia saat ini berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UU-Per) dan sebagian besar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (UU D).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1947 berdasarkan asas konkordansi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku karena menyangkut hal persetujuan pengangkutan, juga karena ada lax generalis antara lain mengenai hipotek yang terkait dengan hipotek kapal laut. Buku ke III dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berjudul Tentang Perikatan mengatur persetujuan pada umumnya dari persetujuan-persetujuan tertentu, Sedangkan mengenai segala hal yang berhubung?.

Abstrak :
Prinsip subrogasi merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi yang ketentuannya terdapat dalam pasal 284 KUHD. Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip subrogasi dalam Charterer rsquo;s Liability Protection Indemnity Insurance pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2014. Pada putusan tingkat kasasi Majelis Hakim telah keliru dengan menyatakan penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat sesuai dengan Pasal 284 KUHD. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang dan teori mengenai subrogasi dalam asuransi. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penambahan materi tentang subrogasi dalam asuransi sebagai muatan pelatihan bagi para hakim supaya tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan subrogasi dalam asuransi.

---

The principle of subrogation is one of the principles contained in the law of insurance of which provision is in article 284 KUHD. This thesis discusses the implementation of subrogation principle in Charterer 39s Liability Protection Indemnity Insurance on Supreme Court Decision Number 1210 K Pdt 2014. In the appeal verdict, the judges have been mistaken by stating that the plaintiff has no right to sue in accordance with Article 284 KUHD. The research method used is normative juridical based on legal and theoretical provisions related to subrogation in insurance. In the end, the authors come to a conclusion that it is necessary to add material about subrogation in insurance as a training content for judges to avoid mistakes in doing legal considerations in cases related to subrogation in insurance.