Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka (11) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penyaluran kredit, bank dapat bekerjasama dengan lembaga/perusahaan lain. Pada prakteknya, penyaluran kredit berdasarkan pola kerjasama dibedakan menjadi dua yaitu channeling dan executing. Pada pola channeling, kredit diberikan kepada debitur melalui lembaga/perusahaan lain (agen). Fungsi agen dalam pola channeling ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam hal ini agen bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa untuk dan atas nama bank/kreditur. Berbeda dengan channeling, dalam executing debitur adalah agen tersebut langsung. Hubungan hukum antara agen dengan nasabahnya (end user) adalah hubungan hukum yang terpisah dengan hubungan hukum antara bank dengan agen. Dapat disimpulkan bahwa aspek hukum yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan kredit dengan pola kerjasama adalah mengenai kedudukan hukum, hubungan hukum, serta hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Data yang didapat akan dianalisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam konsep kerjasama penyaluran kredit dengan pola channeling, sehingga diharapkan dapat memberikan suatu analisis logis.

---

Credit is the provision of money or bills are similar based on the approval or lending agreement between bank with other parties that require the borrower to repay the debt after a certain period with the provision of interest, as defined in Article 1 point (11) of Law Number 10 Year 1998 regarding Amendment of Law Number 7 Year 1992 on Banking. In credit distribution, banks could cooperate with other agency/company. In practice, credit distribution based on the pattern of cooperation is divided into channeling and executing. In channeling patterns, credit given to debtor through the institution/other companie (agent). The function of channeling agent is established in the Cooperation Agreement. In this case the agent acting in his capacity based on the authorization for and on behalf of the bank/creditor. In contrast to the channeling, in executing pattern the agent is debtor. Legal relation between the agency and its customers (end users) is a separate legal relation with the legal relation between bank and the agent. It can be concluded that legal aspects which is very important and fundamental in the implementation of credit with the pattern of cooperation is legal positions, legal relations, and the rights and obligations of the parties. This study uses normative research methods also known as library research. All data will be analyzed in accordance with the applicable law and then be linked with the existing rules within the concept of cooperation of credit distribution with channeling patterns, which is expected to provide a logical analysis."

"PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang office channeling bertujuan untuk mendorong cepatnya pertumbuhan market share perbankan syariah, namun ternyata setelah dua tahun penerapan office channeling, belum memberi pengaruh signifikan pada pertumbuhan market share perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik nasabah terhadap office channeling dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah, mengetahui bagaimana pengaruh persepsi nasabah pada layanan office channeling (OC) terhadap kemungkinan penggunaan OC dan bagaimana gambaran intensitas nasabah menggunakan OC. Penelitian dilakukan di BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan dan BTN Syariah Cabang Jakarta Pusat dengan sampel 174 responden. Metode analisis yang digunakan deskriptif dan Binary Logistic Regression. Dari hasil analisis logit, variabel produk, sosial ekonomi dan pelayanan berpengaruh signifikan pada kemungkinan nasabah menggunakan office channeling. Variabel promosi, dan syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Persepsi nasabah pada layanan OC terhadap kemungkinan penggunaan OC berpengaruh signifikan dan intensitas nasabah menggunakan OC masih kecil.

---

One of PBI No. 8/3/PBI/2006 purpose is to push the growth of sharia banking market. In the reality after two years office channeling (OC) there?s no significance difference in sharia banking market share. There are three purposes of this research. First is to understand customer character effect in using sharia banking product and services to office channeling. Second is to understand how office channeling customer perception on services could effects the probability of using office channeling. And third is to understand customer intensity in using OC. Using 174 people as respondent, this research conducted at BNI Sharia South Jakarta Branch and BTN Sharia Center of Jakarta Branch. Descriptive and binary logistic regression used as analysis method. The analysis concludes that product, social economic and services variables are significant to the customer probability of using office channeling, while promotion and sharia variables are not. There is positive relation between customer perception on services and the probability of using office channeling. The last conclusion is customer intensity in using OC until now is still low."

"Sebagai lembaga intermediasi, bank harus melaksanakan prinsip kehati hatian termasuk dalam kerjasama Channeling dengan Fintech Lending, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang dapat timbul dalam penyaluran kredit tersebut. Berdasarkan hal tersebut. Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu 1) bagaimana Pengaturan Prinsip Kehati-hatian pada bank dan Penyelenggara fintech lending sebagai lembaga intermediasi, khususnya dalam memberikan fasilitas kredit 2) Bagaimanakah implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui kerjasama channeling antara Bank dan Fintech Lending. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam memberikan kredit diatur oleh regulasi yang ketat dan baku, hal ini berbeda dengan fintech lending yang diatur oleh regulasi yang lebih dinamis 2) Sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam kerjasama Channeling, Bank melakukan penilaian terhadap Aspek Operasional, Aspek Hukum Penyelenggara fintech lending, selain itu penerapan prinsip kehati- hatian dalam kerjasama channeling diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama antara bank dan fintech lending dengan mewajibkan fintech lending untuk memitigasi risiko yang meliputi adanya kewajiban penilaian kelayakan calon penerima pinjaman, penerapan prinsip Know Your Customer.

---

This thesis discusses the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. as an intermediary institution, banks must implement the principle of prudence including in Channeling cooperation with Fintech Lending, this aims to identify, monitor and control the risks. In view of such topic, the author proposes the following main issues: 1) the application of Prudential Principle regulations upon banks and fintech lending companies as intermediary institutions, specifically in providing credit facilities 2) the implementation of the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. The research conducted in developing this thesis uses a normative juridical literature approach. The conclusions attained are as follows: 1) in providing credit to debtors, banks must comply with strict regulations, this is different from fintech lending, which is regulated by a more ‘dynamic’ regulation. 2) As a form of prudential principle implementation in channeling cooperation, Banks are assessing the operational and legal aspects of fintech lending companies. Such prudential principle is also applied in cooperation agreements by banks and fintech lending companies, the agreements of which include the obligation to assess the viability of the proposed borrower and the application of the Know Your Customer principle."

"Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko kredit di Bank XYZ dalam konteks pemberian kredit melalui kerja sama channeling dengan platform P2P. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari karyawan senior dan pejabat kunci Bank XYZ yang terlibat langsung dalam praktik manajemen risiko kredit, serta pihak mitra platform P2P. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara. Analisis data kualitatif dilakukan dengan melibatkan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Bank XYZ mengelola risiko kredit dalam kerja sama channeling dengan platform P2P. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan praktik manajemen risiko kredit mereka, serta bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang sesuai untuk industri fintech dan kerja sama channeling dengan platform P2P.

---

This study aims to evaluate the implementation of credit risk management at Bank XYZ in the context of providing credit through channeling cooperation with P2P platforms. The research method employed is qualitative research with a case study approach. The informants in this study consist of senior employees and key officials of Bank XYZ directly involved in credit risk management practices, as well as partner institutions. The data utilized in this qualitative study include primary and secondary data. Data collection is conducted through document analysis and interviews. The qualitative data analysis is performed which involves data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings of this study are expected to provide a better understanding of how Bank XYZ manages credit risk in the channeling cooperation with P2P platforms. This research is also anticipated to offer valuable insights for companies to enhance their credit risk management practices and for regulators to formulate appropriate policies for the fintech industry and channeling cooperation with P2P platforms."

"Tujuan utama penelitian ini adalah (1) Untuk membuktikan jumlah unit layanan syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah (2) Untuk melihat berapa besar tingkat signifikansi pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah (3) Untuk membuktikan bahwa terdapat perubahan struktural terhadap peningkatan DPK pada periode sebelum dan setelah kebijakan office channeling.Menggunakan metode pengolahan data regresi linier dengan uji chow, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah untuk seluruh periode data yang diteliti. (2) Pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah cukup signifikan, dengan nilai R2 sebesar 11,92% dan nilai nilai t statistik diatas 2 yaitu sebesar 2,18 serta nilai probabilitas uji t dibawah 5% yaitu 3,64%. (3) Hasil dari uji chow menunjukkan terdapat perubahan struktural peningkatan DPK yang disebabkan oleh jumlah unit layanan pada periode sebelum dan setelah office channeling."

"BNI Syariah telah memperluas jaringan layanan syariah dengan membuka layanan Syariah Chanelling Outlet (SCO) di cabang konvensional. Namun setelah setahun lebih berjalan tingkat perkembangan dana pihak ketiga yang dihimpun dari layanan BNI Syariah Chanelling Outlet (SCO) masih sangat rendah. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk melihat potensi, preferensi dan perilaku nasabah BNI terhadap Syariah Chanelling Outlet (SCO), diharapkan akan dapat meningkatkan market sharenya. Penelitian dilakukan di BNI Syariah Jakarta Selatan dan lima tempat di kantor cabang BNI Melawai, Mayestik, Margonda, Serang dan Cilegon, dengan sampel 260 responden. Metode yang digunakan untuk mengolah data adalah uji validitas dan readibilitas dengan metode alpha, factor analysis, binary logistic regression. Dari hasil analisis logit faktor pendidikan, lokasi dan aspek syariah dominan mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan layanan SCO faktor produk harga, promosi, pelayanan, sumber daya insani dan fisik tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini dapat digunakan manajemen BNI Syariah dalam menentukan kebijakan semegtasi, targeting dan positioning, yakni dengan lebih memperhatikan faktor-faktor dominan yang signifikan mempengaruhi keputusan nasabah, sehingga market share dapat ditingkatkan

---

BNI Syariah (Islamic Law based bank) had expanded its service by launching service product of SCO at conventional branch. Nevertheless, upon more one year it had been operated the growth rate of third party finance being saved there, it remains low. Hence, this research is aimed at observing. And it is wished may increase market segment. This research is conducted at BNI Syariah of south Jakarta and other five office branches of Melawai, Mayestik, Margonda, Serang and Cilegon by sampling 260 of respondents. The method used to proceed data is both validity and reability tests, as well ad alpha, analysis factors, and binary logistical regression methods. From analysis results of educational factor logic, location dan dominant syariah aspects which influence customers decision who use SCO services, price product factors, promotion, service, human resources, and physics, significantly, these have not impacts. This research results may be applied by BNI Syariah management to make policies regarding segmentation, targeting and positioning by observing both significant and dominant factors which influence customers decision. So that, it may increase market share."

"Dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia melalui PBI No.8/3/PBI/2006 tentang kebijakan office channelling dimana bank umum konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah, diharuskan pula menjalankan kegiatan usaha perbankannya dengan sistim syariah (dual banking system). Kebijakan tersebut juga di implementasikan oleh Bank Niaga dengan membuka layanan perbankan syariah (office channelling) di cabang-cabang konvensional melalui petugas front linersnya. Untuk mengetahui kesiapan Bank Niaga dalam mengimplementasikan kebijakan office channelling tersebut salah satunya adalah dengan melihat kesiapan petugas front linersnya. Sedangkan kesiapan petugas front liners dapat diketahui melalui analisa tingkat pengetahuannya terhadap produk dan layanan perbankan syariah serta melakukan pemetaan potensi pengetahuan front liners secara demografi.Dengan menggunakan metode statistik deskriptif, temuan yang didapat dari penelitian ini menyebutkan bahwa, secara umum tingkat pengetahuan petugas front liners terhadap produk dan layanan perbankan syariah masih tergolong cukup atau dapat dikatakan masih belum memadai, sehingga dapat dipastikan petugas belum slap mengimplementasikan office channelling. Sedangkan dari pemetaan potensi pengetahuan, diketahui hanya front liners dengan pendidikan setara SI dan dengan masa kerja diatas 10 tahun yang memiliki potensi pengetahuan tentang produk dan layanan perbankan syariah. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dengan tingkat pengetahuan petugas yang belum memadai serta belum adanya kriteria untuk memilih petugas yang akan ditempatkan pada office channeling maka dapat dipastikan Bank Niaga belum siap menerapkan office channelling.

---

Along with the new regulation from Bank Indonesia throughout PBI No.8/3/PB1/2006 about Office Channeling in which conventional Bank with Syariah Banking services and products also have to run their banking activities in syariah system or well known as dual banking system. Bank Niaga also implement the regulation by offering syariah banking services (office channeling) in their conventional branches with the help of their front liners officers. To find out whether Bank Niaga is ready to implement the regulation or not is by knowing the readiness of the front liners, which can be seen from their knowledge of syariah banking products and services and also doing the front liners knowledge potential mapping demographically.

Using the descriptive statistic method, the result from this research shows that, generally front liners' knowledge level in syariah banking products and services are not sufficient to implement office channeling. Meanwhile, from the result of knowledge potential mapping, it is only front liners with educational background not less than Si (bachelor degree) and with working period more than 10 years has the proper knowledge of syariah banking products and services. Based on the result, we can come to a conclusion that with insufficient knowledge level of the front liners and lack of criteria to choose the person who will be in charge for office channeling, Bank Niaga not yet ready to implement office channeling."

"ABSTRAKKetatnya iklim persaingan pada dunia bisnis dewasa ini khususnya perbankan Syariah mengharuskan para pelaku bisnis memperhatikan keinginan nasabah yang cepat berubah. Dalam perspektifnya, nasabah cenderung memperhatikan nilai-nilai kepuasan yang dirasakannya. Sebagai konsekuensinya, setiap usaha penyediaan layanan jasa juga perlu memperhatikan kualitas layanan yang diberikan sehingga mampu memenuhi tuntu tan nasabah. Berdasarkan permasalahan tersebul maka tujuan penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah untuk meningkatkan kepuasan nasabah dalam menggunakan kartu Syariah (BNI Syariah Card) sehingga jumlah penabung Syariahplus meningkat dan kriteria nasabah yang bagaimana yang menjadi tolak ukur untuk meningkatkan jumlah penabung Syariahplus agar penggunaan BNI Syariah Card dapat lebih optimal.. Dalam penelitian ini digunakan dua macam statistik untuk untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif yaitu data statistik deskriptif dan statistik inferensial. Penggunaan statistik inferensial adalah untuk mengetahui karakteristik nasabah yang dapat dijadikan prospek nasabah BNI Syariah dengan menggunakan model ekonometri yang merupakan model dengan variable dummy atau kategorik yang disebut dengan model logit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jaringan yang luas, mesin ATM yang tersebar diseluruh Indonesia serta didukung oleh jaringan cabang-cabang konvensional merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong dan membujuk minat nasabah guna mengkonsumsi produk BNI Syariahplus dan juga melalui penggunaan model ekonometri dengan variabel terikat dummy atau kategorik yang disebut dengan model logit, diketahui peluang terbesar seseorang untuk terlarik menggunakan BNI Syariah Card dimiliki oleh mcreka yang memiliki karakteristik berpendidkan D3/S1, kernudian yang memiliki pekerjaan lainnya yaitu sebagai ibu rumah tanggalrelajar/profesional serta yang memiliki pendapatan > 8.000.000."

"ABSTRAKOtoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) berasal dari wakaf, sedangkan yang dapat menyalurkan dana wakaf adalah Bank Syariah yang diamanatkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Salah satu kegiatan usaha PMVS, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dimana PMVS melakukan kerjasama dengan Bank Syariah dalam bentuk kerjasama pembiayaan untuk disalurkan pada Pasangan Usahanya. Dibutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi nilai pokok wakaf uang agar tidak berkurang pada saat disalurkan dalam kegiatan usaha yang dilakukan PMVS. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan mengenai peraturan dan perlindungan hukum wakaf uang melalui PMVS dengan melakukan penelitian yuridis-normatif mengunakan peraturan terkait wakaf uang. Simpulannya adalah penerapan wakaf uang dalam kerjasama pembiayaan penerusan antara PMVS dengan Bank Syariah dilakukan dengan akad wakalah bil ujrah, sedangkan perlindungan hukum wakaf uang dalam kerjasama pembiayaan penerusan dilakukan oleh PMVS melalui mitigasi risiko, yaitu memberi bantuan manajemen ke dalam Pasangan Usaha, mengalihkan risiko kegiatan investasi kepada Lembaga Penjaminan Syariah dan barang yang menjadi agunan dari kegiatan investasi kepada Asuransi Kerugian Syariah.

---

ABSTRACTThe Financial Services Authority OJK has issued Regulation No.35/POJK.05/2015 on Venture Capital Company Implementation, states that one of the funding sources of Islamic Venture Capital Company (IVCC) is derived from waqf, while distribution the waqf funds by Islamic Bank who mandated as Islamic Financial Institutions Cash Waqf Beneficiary (LKS PWU) . One of IVCC 39 s business activities is financing based on profit sharing principle where IVCC cooperates with Islamic Bank in the form of financing cooperation to be channeled to its business partner. Therefore, legal protection is required to protect the basic value of cash waqf in order not to decrease when it is channeled into IVCC's business activities. This research is purpose to find the answers about regulation and legal protection of cash waqf through IVCC by conducting juridical normative research using regulations related to cash waqf. The conclusion is the application of cash waqf in the channeling financing cooperation between IVCC and Islamic Bank using akad wakalah bil ujrah, and the legal protection of cash waqf in the channeling financing cooperation doing by IVCC through risk mitigation, such as provide management assistance to the business partner, transfer the risk of investment activity and goods collateralized from the investment activity to the Islamic Insurance Institution."

"Dalam skripsi ini, analisis difokuskan pada penyaluran dana oleh bank umum syariah kepada para penerima pembiayaan melalui P2P Financing. Untuk memfasilitasi penyaluran pembiayaan, bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing pada umumnya akan melaksanakan perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama akan diatur beberapa hal, yaitu pihak-pihak terkait, tujuan, mekanisme pemberian dana, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain. Perjanjian kerja sama juga harus mencakup prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah. Studi kasus utama dalam skripsi ini adalah perjanjian kerja sama channeling yang telah dilaksanakan oleh dan antara Bank X dan P2P Y. Untuk itu, skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam perjanjian channeling antara bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing. Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menyarankan agar dalam melakukan channeling, bank umum syariah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Lebih lanjut, sistem yang lebih fleksibel di sektor perbankan disarankan guna meningkatkan kerja sama antara pihak-pihak dalam sistem keuangan. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa dalam menggunakan akad wakalah bil ujrah, disarankan bagi penyelenggara P2P Financing untuk hanya mengenakan ujrah dan mengambil marketplace fee dari ujrah tersebut. Terakhir, bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing harus memastikan kejelasan dari perjanjian channeling.

---

In this thesis, the analysis focuses on the channeling of funds by sharia commercial banks to beneficiaries through P2P Financing. To facilitate the financing distribution, sharia commercial banks and P2P Financing provider usually engage in a cooperation agreement. In the cooperation agreement, several things will be set forth, namely the relevant parties, the purpose, the mechanism of fund disbursement, rights and obligations of the parties, and so on. The cooperation agreement shall also incorporate prudential principles as well as sharia principles. The main case study in this thesis is the channeling cooperation agreement conducted by and between Bank X and P2P Y. Therefore, this thesis will analyse how is the implementation of prudential principles and sharia principles in channeling agreement between sharia commercial banks and P2P Financing provider. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. This research suggests that in conducting channeling, sharia commercial banks must ensure compliance with positive laws and the clarity of the channeling agreement. Furthermore, a more flexible system in the banking sector is advisable to increase cooperation between parties within the financial system. In addition, the author also finds that in using aqad wakalah bil ujrah, it is advisable for the P2P Financing provider to impose merely ujrah and take its marketplace fee from the ujrah. Lastly, both sharia commercial bank and P2P Financing provider shall ensure the clarity of the channeling agreement."