Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas potensi notaris sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik berdasarkan Kewenangan Lain Notaris yang disebutkan pada UU Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu peluang implementasi sertifikasi elektronik oleh notaris terhadap fungsi jabatannya, bentuk sertifikasi yang diberikan Notaris terhadap suatu transaksi elektronik dan bagaimana implikasi hukum yang mungkin terjadi atas transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta dilakukan perbandingan dengan negara lain yang telah mengimplementasikan metode sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris, yaitu Singapura dan Louisiana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Jabatan Notaris, seorang notaris dapat melakukan sertifikasi elektronik terhadap suatu dokumen elektronik dengan lembaga atau layanan sertifikasi identitas elektronik yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan sistem transaksi elektronik. Sedangkan saran yang diberikan adalah potensi implementasi sertifikasi tersebut dapat dilakukan dengan model electronic notarization seperti halnya di Singapura ataupun secara umum di Amerika Serikat. ......This study examines the potential of a notary as a public official to carry out certification of electronic transactions based on the Other Competencies of a Notary as stated in the Notary Act. In this study, there are several formulations of the problem, specifically the opportunity to implement electronic certification by a notary for the function of its position, the form of certification given by a notary to an electronic transaction and what may be the legal implications that can occur as electronic transactions certified by a notary. This research was conducted using a normative juridical method and comparisons were made with other jurisdictions that have implemented the electronic transaction certification method by a notary, namely Singapore and Louisiana. The results show that based on the Law on Notary Positions, a notary can perform electronic certification of an electronic document with an electronic identity certification agency or service that is held based on the provisions of the electronic transaction system. Meanwhile, the suggestion given is that the potential implementation of the certification can be carried out using an electronic notarization model, as is the case in Singapore or in general in the United States.

Abstrak :
Eksistensi internet sebagai salah satu institusi dalam periode new economy ditegaskan lagi dengan bentuk transaksi bisnis yang dikenal dengan electronic commerce. Dalam pelaksanaan transaksi pembelian iVoucher simPATI melalul e-commerce masih memiliki kendala utama yaitu mengenai kepercayaan, proses administrasi, sistem pembayaran, sisi informasi dan teknologi serta hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam strategi pengamanan penjualan melalul transaksi e-commerce dan alternatif strateginya. Diperlukan analisis deskriptif untuk penjelasan seluruh proses bisnis dari mulai proses administrasi, sistem pembayaran, sisi informasi dan teknologi serta hukum. Untuk melengkapi dilakukan proses hirarki analisis guna memudahkan pemilihan prioritas masalah dalam memutuskan alternatif strategi pengamanan penjualan melalui transaksi e-commerce. Urutan prioritas dari faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dalam transaksi e-commerce adalah masalah informasi dan teknoiogi, masalah hukum dan sistem pembayaran. Pelaku yang berperan adalah Internet Service Provider, Konsumen, Bank, Auditor, Pemerintah, Bank dan Certification Authority. Prioritas tujuan adalah pertumbuhan penjualan dan kepercayaan. Alternatif strategi yang dilaksanakan dengan fully e-commerce, manual atau double system. Adapun strategi pengamanan yang dilakukan pertama kali secara double system, fully electronic commerce dan yang terakhir dilakukan adalah secara manual. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, maka strategi pengamanan penjualan melalui transaksi e-commerce diperusahaan dilakukan dengan double system. Diiaksanakan dengan menggunakan sistem e-commerce tetapi untuk pelaksanaan verifikasi dilakukan cross cek secara manual misalnya melalui jaringan telepon. Menindaklanjuti pentingnya transaksi e-commerce di Indonesia dan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai penggunanya, maka diperlukan seperangkat aturan yang mengatur e-commerce tersebut. Di samping perangkat hukum yang perlu disiapkan, kemudian edukasi masyarakat, pelaksanaan hukum. Dari kesiapan bisnis internal perusahaan harus disiapkan jauh-jauh hari.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepastian kontraktual bagi konsumen dalam e-commerce tidak dapat dipisahkan dari sistem proteksi yang dapat diandalkan di suatu negara berupa Lembaga Akreditasi terhadap produk yang dipasarkan. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara aktivitas virtual dengan aktivitas dunia nyata dalam segi tindak dan perbuatan hukum, dampak yang diakibatkan, penerapan sanksi dan juga pembuktiannya. Di samping itu jika ada hukum positif yang secara substantif dapat langsung diterapkan dalam pelanggaran dunia maya, diperlukan suatu konsep sebagai pemberlaku kaidah-kaidah dalam perbuatan hukum dunia maya. sebagai pertimbangan pokok yang mendasari pemberian sertifikasi pada pelaku usaha, sebagai jaminan kepercayaan yang tinggi dari konsumen. Tesis ini mengkaji tentang keterkaitan hukum dan prinsip pertanggungjawaban produk dalam e-commerce berupa perlindungan para pihak untuk mendapat informasi yang benar mengenai persyaratan kontrak, dan penawaran produk melalui internet menurut hukum dan regulasi terkait, sehingga menandakan pelaku usaha berkewajiban untuk menjalankan usahanya dengan jujur dan itikad baik. Melalui konsep kelembagaan yang diadopsi dari Singapura dan Uni Eropa, kesejahteraan sosial masyarakat akan tercipta melalui peran lembaga peradilan, dimana dalam hal ini LSK selaku pihak ketiga dapat mengambil bagian dalam pertanggungjawaban produk yang diperoleh dari perniagaan online, melalui penafsiran perjanjian pihak yang berkepentingan satu sama lain dalam bentuk kontrak elektronik dan peran penyediaan layanan dalam penyelesaian sengketa yang ada dalam tujuan peningkatan efisiensi ekonomi.

---

ABSTRACT
Contractual certainty for consumers in e-commerce cannot be separated from a reliable protection system in a country, in the form of Certification Authority accrediting the market products. It is naïve to believe that the Certification Authority will exist independently, aloof from the world's legal systems due to the vast difference between virtual and actual transactions in terms of legal acts, its effects, the sanctions system, and the burden of proof. Besides, any legislation enacted for consumer protection on e-commerce can substantively build a major concept in cyberspace as the prime consideration underlying the entrepreneurs’ accreditation. There are areas of potential legal exposure for an organization such as a Certification Authority involved in e-commerce product liability. Working from this baseline of exposure, it will be incumbent on Certification Authority authorities and the legislative bodies that would endorse them to engineer effective risk management strategies so as not to jeopardize the ameliorative effects. The avowed, logical, and admirable purpose of a Certification Authority system in Singapore and European Union is to establish a fully functional self- and third-party rating system enabling patients and consumers to filter harmful information and to positively identify and select high quality information. This thesis outlines and evaluates the current discussion on the propriety and feasibility of enacting a national law in Indonesia enunciating a body of general principles overarching e-commerce legislations on product liability. By way of the critical and comparative appraisal, it advocates the enactment of such general principles and suggests the salient features and the essential structure of the future code.

Abstrak :
ABSTRAK
Keberadaan penyelenggara sertifikat elektronik ditujukan untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan jaringan internet sebagai jalur komunikasi. Penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baik memerlukan peran notaris di dalamnya, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai peran notaris dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik yang dapat menjamin kepastian suatu identitas dan mengkaji perlunya peran notaris dalam program SiVION dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pengolahan dan analisis data serta dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum umum. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang melibatkan peranan notaris di dalamnya mempunyai pengakuan hukum yang relatif paling kuat, karena peluang penampikan seseorang telah tereliminasi. Hal ini didasari dengan adanya ketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris dimana notaris diberikan kewenangan untuk menguatkan suatu dokumen dalam tindakan cyber notary. Selain itu dalam program SiVION tanpa adanya peranan notaris mengakibatkan suatu transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinya lemah. Dengan demikian diperlukan peran Notaris dalam Penyelenggaraan SiVION selaku Registration Authority untuk menjamin kebenaran identitas pengguna dengan memanfaatkan KTP elektronik, serta diperlukan pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia terhadap kinerja notaris selaku Registration Authority demi penyelenggaraan sertifikat elektronik yang lebih baik

---

ABSTRACT
The existence of Certification Authority are addressed to give security for the internet network user as a communication line. A good certification authority enforcement requires a notary's role in it, wherein this research the notary's role are examined in relation to the certification authority whether it can ensure the certainty of an identity and examined the need of a notary?s role in the SiVION program which is held by the Ministry of Communication and Information. This Research is a normative legal study that utilize data analysis and general principles of law, and with it make an interpretations to the laws and regulations. Certification authority which involve a notary's role in it, will have a relatively powerful law recognition because the opportunities of someone's denial is eliminated. This matter is based on the definition that occur within the explanation of article 15 paragraph (3) from the Position Of Notary's Act wherein a notary is given an authority to strengthen a document within the measure of cyber notary. Further more, although it is safe, without the role of a notary in the SiVION program will resulting a questionable legitimacy in the electronic transaction. Therefore, a SiVion program is not only requires a notary's role but a notary's role is also significant as an Registration Authority to ensure the certainty of a user's identity by using the electronic citizen identification card, nevertheless a notary's role in the SiVion program is also requires an oversight by the Indonesian Notary League to monitor the performance of a notary as an Registration Authority for a better Certification Authority service.

Abstrak :
Keberadaan penyelenggara sertifikat elektronik ditujukan untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan jaringan internet sebagai jalur komunikasi. Penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baik memerlukan peran notaris di dalamnya, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai peran notaris dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik yang dapat menjamin kepastian suatu identitas dan mengkaji perlunya peran notaris dalam program SiVION dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pengolahan dan analisis data serta dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum umum. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang melibatkan peranan notaris di dalamnya mempunyai pengakuan hukum yang relatif paling kuat, karena peluang penampikan seseorang telah tereliminasi. Hal ini didasari dengan adanya ketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris dimana notaris diberikan kewenangan untuk menguatkan suatu dokumen dalam tindakan cyber notary. Selain itu dalam program SiVION tanpa adanya peranan notaris mengakibatkan suatu transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinya lemah. Dengan demikian diperlukan peran Notaris dalam Penyelenggaraan SiVION selaku Registration Authority untuk menjamin kebenaran identitas pengguna dengan memanfaatkan KTP elektronik, serta diperlukan pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia terhadap kinerja notaris selaku Registration Authority demi penyelenggaraan sertifikat elektronik yang lebih baik. ......The existence of Certification Authority are addressed to give security for the internet network user as a communication line. A good certification authority enforcement requires a notary's role in it, wherein this research the notary's role are examined in relation to the certification authority whether it can ensure the certainty of an identity and examined the need of a notary’s role in the SiVION program which is held by the Ministry of Communication and Information. This Research is a normative legal study that utilize data analysis and general principles of law, and with it make an interpretations to the laws and regulations. Certification authority which involve a notary's role in it, will have a relatively powerful law recognition because the opportunities of someone's denial is eliminated. This matter is based on the definition that occur within the explanation of article 15 paragraph (3) from the Position Of Notary's Act wherein a notary is given an authority to strengthen a document within the measure of cyber notary. Further more, although it is safe, without the role of a notary in the SiVION program will resulting a questionable legitimacy in the electronic transaction. Therefore, a SiVion program is not only requires a notary's role but a notary's role is also significant as an Registration Authority to ensure the certainty of a user's identity by using the electronic citizen identification card, nevertheless a notary's role in the SiVion program is also requires an oversight by the Indonesian Notary League to monitor the performance of a notary as an Registration Authority for a better Certification Authority service.