Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UMKM memberikan kontribusi pada PDB cukup besar namun dalam penerimaan pajak dari UMKM masih kecil. Penurunan tarif dimaksudkan dapat mendorong pelaku UMKM agar lebih berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan memperkuat basis data pelaku UMKM dalam sistem pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi dari PP Nomor 23/2018. Metode penelitian ini adalah postpositivist. Hasil penelitian ini diketahui bahwa formulasi Peraturan Pemerintah ini telah memenuhi kriteria tahapan proses formulasi berdasarkan teori kebijakan Thomas R. Dye yakni identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan pengesahan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan telah melalui proses evaluasi oleh Badan Kebijakan Fiskal berdasarkan konsep perpajakan hingga mencapai tahap disahkan oleh Presiden.

---

SMEs contribution towards nation's GDP is quite significant however its contribution in tax revenues is still minor. Reduction in tariff is intended to encourage SMEs actor to play an active role in economic activities and strengthen the database of SMEs actor in the tax system. This study aims to analyze the formulation process of Government Regulation Number 23/2018. This research method is postpositivist.

The findings of this study are that the formulation of this Government Regulation has met the criteria for the formulation process based on Thomas R. Dyes policy theory of problem identification, agenda setting, policy formulation, and policy approval. The policy issued has been through an evaluation process by the Fiscal Policy Agency based on the concept of taxation until it reaches the stage authorized by the President."

" ABSTRAK Tesis ini bertujuan untuk meninjau biaya kepatuhan pajak dengan teori Cost of TaxCompliance tentang kebijakan pajak penghasilan PP. No.23 Tahun 2018 terhadappelaku UMKM sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.Penelitian ini menggunakan metode postivist, dengan metode pengumpulan datamenggunakan kuantitatif dengan kuiseoner mengenai biaya kepatuhan pajak, yaitubiaya, waktu, dan keadaan psikologi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibanperpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuiseoner danwawancara singkat kepada pelaku UMKM menurut pajak, diantaranya terdapatWajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah hasil kuiseonertelah terkumpul, hasil kuiseoner dilakukan análisis dengan teori yang dipakai. Hasilpenelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan terhadap UMKM yangmengategorikan UMKM terkait Cost of Tax Compliance. para Wajib Pajak UMKMmerasa perubahan tersebut hanya berpengaruh terhadap biaya pajak terutang yangdikeluarkan, terkait biaya operasional, biaya waktu dan biaya psikologi para pelakuUMKM yang menjadi responden tidak merasakan perubahannya bahkan meningkatkarena harus ada biaya untuk mempelajari dan pelatihan terkait penerapan PP.No.23 Tahun 2018 tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis aims to review the cost of tax compliance with the Cost of Tax

Compliance theory about PP income tax policy. No.23 of 2018 towards MSME

players as taxpayers who have certain gross circulation. This study uses the postivist

method, with data collection methods using quantitative with quiseoner regarding

tax compliance costs, namely the cost, time, and psychological state of MSME

actors in fulfilling tax obligations. This research was conducted by distributing

quizers and short interviews with MSME players according to taxes, including the

existence of corporate taxpayers and individual taxpayers. After the quiseoner's

results have been collected, the results of quiseoners are analyzed with the theory

used. The results of this study are that the policy changes to MSMEs that categorize

MSMEs are related to the Cost of Tax Compliance. MSME Taxpayers feel that

these changes only affect the tax payable costs incurred, related to operational costs,

the cost of time and psychological costs of MSME participants who were

respondents did not feel the change had even increased because there had to be costs

to study and train the PP implementation. No.23 of 2018."