Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kejahatan di bidang obat saat ini telah menjadi bentuk kejahatan kemanusiaan lintas negara. Penyalahgunaan obat di Indonesia kini telah menjadi tren kejahatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi dan kehancuran generasi bangsa kedepannya. Salah satu jenis obat yang saat ini sedang marak beredar di pasaran adalah Obat-Obat Tertentu (OOT). OOT adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat, dimana penggunaannya di atas dosis yang seharusnya bisa menimbulkan ketergantungan dan perubahan aktivitas mental seperti gejala penggunaan narkotika dan psikotropika. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga yang mengurus pengawasan di bidang obat dan makanan memperkuat pengawasannya dengan menerbitkan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan peraturan tersebut di fasilitas pelayanan kefarmasian dengan merujuk pada teori indikator evaluasi kebijakan (Input, Process, Output, Outcome) milik Bridgman Davis (2000). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode pengumpulan data, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan belum banyak dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kefarmasian. Penerapan peraturan ini juga belum memberikan dampak yang terlalu signifikan dalam penurunan peredaran OOT di sarana illegal. Hal tersebut dibuktikan dari indikator hasil, yang menunjukan data meningkatnya jumlah situs yang dilakukan takedown tahun 2020 dan sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengalami kenaikan di tahun 2019. Sedangkan pada indikator dampak, pada masyarakat belum terasa dampaknya karena kejahatan OOT yang terus berulang diakibatkan sanksi yang belum memberikan efek jera. ......Currently, drug crimes have become a form of transnational crime against humanity. Drug abuse in Indonesia has now become a crime trend that continues to increase from time to time. Not only has an impact on public health, but also on the economy and the destruction of future generations of the nation. One type of drug that is currently on the market is Certain Medicines (OOT). OOT is a drug that works in the central nervous system, where its use above the dose that should be able to cause dependence and changes in mental activity such as symptoms of narcotics and psychotropic use. The Food and Drug Supervisory Agency as the agency that manages supervision in the field of medicine and food strengthens its supervision by issuing BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Often Misused Medicines. This study aims to evaluate the application of these regulations in pharmaceutical service facilities by referring to the theory of policy evaluation indicators (Input, Process, Output, Outcome) by Bridgman Davis (2000). This study used a post-positivist research approach with data collection methods, namely in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the application of BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Drugs that are Often Misused, has not been widely complied with by pharmaceutical service facilities. The implementation of this regulation also has not had a too significant impact in reducing the circulation of OOT in illegal facilities. This is evidenced by the results indicator, which shows data on the increase in the number of sites carried out takedowns in 2020 and facilities that do not comply with the provisions have increased in 2019. Meanwhile, in the impact indicator, the impact on the community has not been felt because the repeated OOT crimes were caused. sanctions that have not provided a deterrent effect.

Abstrak :
Distribusi merupakan kegiatan paling penting dalam supply-chain management dari produk farmasetik yang terintegrasi. Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan proses distribusi produk farmasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. PBF merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap PBF harus memastikan bahwa mutu suatu produk farmasi dan integritas rantai distribusi dipertahankan selama proses distribusi sesuai dengan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satu produk farmasi yang dapat didistribusikan oleh PBF adalah prekursor farmasi dan Obat-Obat Tertentu (OOT). Kedua produk farmasi ini sering kali disalahgunakan dan dapat menjadi ancaman serius di bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, prekursor dan OOT perlu diawasi secara ketat penyalurannya agar dapat digunakan semestinya sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan meninjau kualitas SOP yang mengacu pada CDOB terkait proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran prekursor dan OOT di PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2. Metode yang digunakan adalah metode observasional dengan mengamati dan meninjau kualitas implementasi SOP dalam proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran prekursor dan OOT. Berdasarkan hasil observasi, PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 telah mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada CDOB dengan baik dan dilengkapi dengan personil – personil kompeten dalam jumlah yang memadai di tiap kegiatan pada rantai distribusi. ...... Distribution is the most important activity in the supply chain management of integrated pharmaceutical products. Pharmaceutical Wholesalers (PBF) and the distribution process of pharmaceutical products are inseparable. PBF is a legally incorporated company authorized for the procurement, storage, and distribution of drugs and/or drug ingredients in large quantities in accordance with regulatory provisions. Every PBF must ensure that the quality of a pharmaceutical product and the integrity of the distribution chain are maintained during the distribution process according to the Good Distribution Practice (GDP) guidelines and Standard Operating Procedures (SOP). One of the pharmaceutical products that can be distributed by PBF is pharmaceutical precursors and Certain Drugs (OOT). These two pharmaceutical products are often misused and can pose serious threats in the health, social, and economic sectors. Therefore, the distribution of precursors and OOT needs to be strictly monitored to ensure they are used appropriately according to needs. This study aims to observe and review the quality of SOPs based on GDP regarding the procurement, receipt, storage, and distribution processes of precursors and OOT at PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2. The method used is observational, by observing and reviewing the quality of SOP implementation in the procurement, receipt, storage, and distribution processes of precursors and OOT. Based on the observations, PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 has well implemented SOPs based on GDP and is equipped with competent personnel in sufficient numbers for each activity in the distribution chain.