Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Munculnya organisasi lokal (local organization) sebagai salah satu instrumen yang berupaya membantu masyarakat didalam mengatasi permasalahan-permasalahan akibat krisis multi dimensional perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak khususnya Pemerintah, karena organisasi tersebut merupakan modal sosial (social capital) dan alat terpenting bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui organisasi, aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara bersama-sama dan seluruh potensinya bisa disinergikan sehingga menghasilkan "social energy" yang lebih besar dan lebih kuat. Oleh karena itu, Pemerintah wajib memfasilitasi organisasi tersebut serta memberikan "power share" yang memadai. Di sisi lain seluruh warga masyarakat sebaiknya tergabung dan aktif terlibat dalam organisasi masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian di lima (5) wilayah di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Yayasan Kesuma Multiguna-DFID, menunjukkan bahwa dinamika hubungan diantara organisasi tersebut kurang memadai sehingga kurang terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama diantara organisasi tersebut. Akibatnya potensi-potensi warga tidak dapat disinergikan secara memadai atau kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai "social energy" bagi upaya pemberdayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu Yayasan Kesuma Multiguna mencoba melakukan upaya memberdayakan organisasi masyarakat setempat dengan mengembangkan lembaga pengembangan masyarakat yang mampu mensinergikan kekuatan-kekualan yang ada, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat (civil society). Lembaga tersebut disebut Forum Warga yang dibentuk baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan. Upaya pemberdayaan organisasi lokal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan "People Centered Development" dan "Reinventing Government" bukan merupakan hal yang mudah, karena banyak faktor yang perlu diperhatikan baik faktor internal yang meliputi kondisi dan karakteristik organisasi masyarakat setempat serta faktor eksternal yang meliputi kegiatan, strategi dan metodeteknik, peranan dan keterampilan profesional CD Workers sebagai pendamping program serta peranan aktor pembangunan yang lain (LSM, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi dan Pemerintah). Oleh karena itu, ruang lingkup permasalahan tesis ini meliputi: Bagaimanakah proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal?; Strategi serta metodeteknik yang digunakan?; Peranan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan oleh community development workers (CD workers)?; Peranan organisasi lokal dan aktor eksternal lainnya serta bagaimana hasil yang dicapai dari proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal tersebut?. Unluk mengetahui gambaran proses pcmberdayaan organisasi lokal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak berstruktur terhadap pelaksanaan proses kegiatan pemberdayaan, wawancara tidak berstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan proses kegiatan serta studi dokumentasi terhadap data-data serta laporan-laporan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitalif. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat lokal melipuli: Kegiatan Sosialisasi Program; Persiapan Sosial (Social Preparation); Kegiatan Pengorganisasian Masyarakat melalui Sosialisasi dan Pembentukkan Forum Warga di tingkat RW dan di tingkat Kelurahan, Implementasi Perencanaan Program Forum Warga melalui Program Aksi serta Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Kerja Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan. Strategi serta metode/teknik yang digunakan terdiri dari metode/teknik yang partisipatif, meliputi: Ceramah, diskusi/tanya jawab serta dialog di dalam pertemuan sosialisasi secara bertingkat baik formal maupun informal; Refleksi, dinamika kelompok dan brainstorming serta ZOPP (Ziel Orientette Project Planning) dalam proses penyadaran dan pelibatan organisasi masyarakat di dalam perencanaan partisipatif; Manajemen partisipatif, pelatihan partisipatif, cost sharing serta membuat networking dengan aktor pembangunan lain di dalam pelaksanaan program aksi; serta presentasi/ceramah, tanya jawab, brainstorming di dalam pertemuan-pertemuan rutin dan kegiatan studi banding. Hasil yang dicapai antara lain: Masyarakat memahami dan menyadari pentingnya program pemberdayaan organisasi lokal dan bersedia menerima/mendukung serta berpartisipasi di dalam setiap proses kegiatan program; Masyarakat mendapatkan pengalaman belajar dan terlibat aktif di dalam perencanaan dan manajemen program secara partisipatif; Terbentuknya Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan sebagai lembaga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan Terjadinya dinamika perubahan sosial di tingkat komunitas yang memberikan arti penting bagi kehidupan mereka. Faktor--faktor lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut adalah: peranan dan ketrampilan CD Workers, antara lain: Peranan fasilitatif meliputi: Kemampuan melakukan animasi sosial, mediasi dan negosiasi, memberikan support, membangun konsensus, memfasilitasi kelompok, berorganisasi serta memanfaatkan keterampilan dan sumber; Peranan edukarif meliputi: Kemampuan menumbuhkan kesadaran, memberikan informasi dan pelatihan-pelatihan; Peranan representasi meliputi: Kemampuan memperoleh sistem/sumber, melakukan hubungan masyarakat, membentuk jaringan kerja dan melakukan advokasi; Peranan teknis meliputi: Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data serta melakukan presentasi baik lisan dan tulisan. Selain itu, peranan organisasi masyarakat lokal (akar rumput), LSM/Yayasan dan lembaga-lembaga donor, Perguruan Tinggi serta lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat lokal maupun regional sebagai aktor pembangunan juga sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan program pemberdayaan ini, baik sebagai pemberi Jaya (empowering, enabling) dan pemberi kemudahan (facilitating) maupun keterlibatannya secara aktif di dalam setiap proses kegiatan.

Abstrak :
Untuk mendukung penyelengaraan otonomi daerah dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diatur dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan melalui penyerahan sebagian pajak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan undang-undang. Pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat dan penerimaan PKB dan BBN-KB dilakukan upaya koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang menangani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yaitu pihak kepolisian berupa pendaftaran kendaraan bermotor dan departemen keuangan dalam hal ini PT Jasa Raharja Persero yang menangani asuransi kecelakaan kendaraan bermotor. Hasil dari koordinasi tersebut menciptakan suatu sistem pelayanan yang terpadu dibawah satu atap oleh berbagai instansi yang disebut dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAM SAT). Pertimbangan yang menonjol pada saat itu adalah dapat didata para pemilik kendaraan bermotor dan memperkecil peluang terjadinya penghindaran pajak-pajak dengan mengkaitkannya terhadap pengurusan STNK, BPKB dan di lain pihak belum mempertimbangkan, penilaian terhadap jenis serta ciri dari pungutan yang akan diselenggarakan di kantor SAMSAT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri dari jenis pungutan yang dilaksanakan di kantor SAMSAT yang sudah berjalan selama ini dengan menggunakan suatu tagihan kepada masyarakat berupa memadukannya didalam satu surat ketetapan, disamping itu perlu juga diketahui bahwa pelaksanaan terhadap pungutan tersebut apakah telah sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak mengesampingkan optimalisasi pelayanan dan penerimaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskritif dengan memperhatikan kondisi yang ada dan menelusuri fakta-fakta sebelumnya yang dapat memberikan gambaran keadaan saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dan data primer melalui wawancara yang mendalam, penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Responden yang diwawancarai adalah para pengambil keputusan pada saat itu dan kini, petugas pelaksana pada unit analisis dan dilapangan pengamat serta para tenaga ahli. Dari hasil penelitian diperoleh : (a) Tugas dan fungsi dari masing-masing institusi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan tehnologi komputer yang online tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh institusi tersebut. (b) Kantor SAMSAT adalah pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu yang tidak didukung oleh suatu struktur organisasi pembinaan dan operasional didalam menyelesaikan permasalahan yang sewaktu-waktu timbul yang perlu penyelesaian dengan segera. (c) Walaupun pelayanan masyarakat didalam pengurusan surat-surat dan pungutan dapat dilaksanakan selama ini akan tetapi akuntanbilitas dan trasparansi yang didukung oleh peraturan perlu mendapat suatu pembaharuan sesuai dengan hierarki perundang-undangan didalam memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan : (a) Dibuatkannya surat keputusan bersama antara pimpinan tiga institusi yaitu Gubernur dan Kapolda tentang petunjuk pelaksanaan kerja dilapangan (SAMSAT) oleh masing-masing personil. (b) Dibuatkannya keputusan Gubernur tentang organisasi tim pembina SAMSAT didaerah yang bertugas memberikan petunjuk dan menangani permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh para pelaksana. (c) Untuk melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan pemungutan yang ada dikantor SAMSAT sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (d) Agar pungutan yang dilaksanakan berupa pembayaran PKB setiap tahun dengan kriteria tertentu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau BANK disamping itu pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah secara transparan dan akuntanbilitas agar dikeluarkan dari system pungutan dikantor SAMSAT.

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana proses pemungutan pemeriksaan dan penagihan pajak hotel di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta permasalahannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan dalam hal pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan sistem yang masih kurang praktis baik dalam sistem online maupun sistem SP2D sanksi keterlambatan pembayaran akibat kliring pemeriksaan yang prosesnya lama serta banyaknya permohonan penghapusan STPD dari Wajib Pajak. Penulis menyarankan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat mengadakan sosialisasi pajak daerah kepada para wajib pajak Perbaikan dalam sistem online SP2D dan kliring antar bank juga disarankan demi meningkatkan pelayanan pajak daerah Dalam pemeriksaan pemeriksa harus lebih aktif dan lebih terjadwal Penagihan pajak daerah juga harus lebih dioptimalkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

---

This paper discusses how the process of witholding collation and collection of hotel tax in Tax Services Unit in Central Jakarta Administrative City and its problems. This study is a qualitative research with descriptive design From the research found problems in terms of taxation. Taxpayers knowledge practical systems are still lacking in both the online system and the system SP2D penalties for late payments due to clearing inspection process is long and many STPD deletion request from the taxpayer. The authors suggest Tax Services Unit in Central Jakarta Administrative City held a socialization of local taxes to taxpayers Improvements in the online system SP2D and inter bank clearing is also recommended in order to increase local tax services In the examination the examiner should be more active and more scheduled Local tax collection must also be optimized in order to increase local tax revenue.

Abstrak :
Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai sumber PAD adalah Pajak Hotel dan Restoran. Secara faktual upaya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di DKI Jakarta masih menghadapi masalah, terutama menyangkut administrasi perpajakan daerah serta kepatuhan wajib pajak. Munculnya masalah tersebut diduga merupakan dampak dari kurangnya kemampuan pemda DKI Jakarta khususnya Dipenda dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran melalui administrasi perpajakan yang efektif. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dalam pelaksanaa administrasi perpajakan Pajak Hotel dan Restoran, menganalisis kemampua sumber daya manusia Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dalam pengadministrasian Pajak Hotel dan Restoran, serta menganalisis peran administrasi Pajak Hotel dan Restoran dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap pengelola administrasi pajak dan wajib pajak, masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) orang. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan beberapa hal. Pertama, pajak hotel dan restoran merupakan salah satu penyumbang utama bagi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran sejalan dengan sejalan dengan perkembangan jumlah hotel dan restoran di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kedua, suku dinas pendapatan daerah melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran pada masing-masing wilayah dengan menggunakan sistem se assessment. Ketiga, kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dalam mengadministrasikan Pajak Hotel dan Restoran masih belum begitu optimal. Masih terdapat masalah-masalah kurang jelasnya pembagian tugas dibidang penyuluhan pajak, kurang jelasnya deskripsi tugas dan pekerjaan, kurangnya koordinasi antar unit di dalam organisasi, kurangnya koordinasi antar berbagai uni terkait, serta tidak adanya pengaturan yang jelas terhadap PDK. Keempat Kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat masih belum optimal baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kelima, kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dalam mengadministrasikan Pajak Hotel dan Restoran mash belum optimal. Serta keenam, administrasi perpajakan Pajak Hotel dan Restoran yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat meskipun belum optimal namun ternyata mampu meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Atas dasar temuan tersebut direkomendasikan, pertama, dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan dari pajak hotel dan restoran secara lebih optimal maka Dispenda perlu memiliki data base yang lengkap dan up to date mengenai baik objek maupun subjek pajak hotel dan restoran, mana yang sudah dapat menerapkan self assessment dan mana yang masih harus oficiall assessment. Pemda juga perlu melakukan upaya untuk membuat wajib pajak melakukan pembukuan usahanya dengan baik dan benar agar penerapan self assessment terhadap wajib pajak dapat dilakukan. Kedua, dihadapkan pada keterbatasan jumlah aparat yang bertugas untuk mengadministrasikan pajak daerah yang menjadi kewenangan Suku Dinas, maka diperlukan adanya penambahan jumlah pegawai dengan berbagai cara, seperti partama, penerimaan pegawai baru dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. kedua, melalui mutasi pegawai yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dari berbagai unit lain, dan ketiga, melakukan pengadaan pegawai melalui sistem kontrak untuk mengatasi kekurangan pegawai dalam, jangka pendek sambil secara sedikit demi sedikit melakukan penambahan pegawai tetap. Ketiga, dihadapkan pada masalah kualitas pegawai maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu mendorong pegawai untuk mengikuti berbagai diklat maupun pendidikan lanjutan di bidang administrasi perpajakan. Diktat yang direkomendasikan adalah latihan keuangan daerah (LKD) untuk pimpinan, kursus keuangan daerah (KKD) untuk valor pimpinan, serta berbagai diklat ketrampilan administrasi pendapatan daerah mulai dari tipe A, tipe B, tipe C, maupun tipe D. Keempat, dihadapkan" pada kurang optimalnya kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Timur dalam mengadministrasikan Pajak Hotel dan Restoran masih belum begitu optimal maka dipertukan kebijakan-kebijakan yang dapat mampu mengatur pembagian tugas dibidang penyuluhan pajak, menjelaskan deskripsi tugas dan pekerjaan, meningkatkan koordinasi antar unit di dalam organisasi maupun dengan berbagai unit terkait, serta mampu mengatur fungsi PDK secara lebih optimal. Untuk meningkatkan optimalisasi kemampuan organisasi Suku Dinas diperlukan pula peningkatan kemampuan organisasi untuk menjabarkan tugas-tugas dan fungsinya menjadi visi, misi maupun strategi yang kemudian dilaksanakan menjadi aktivitas-aktivitas pengadministrasian pajak hotel dan restoran.

Abstrak :
Akta catatan sipil merupakan salah satu bentuk layanan sipil terhadap stake holders yang dilayaninya. Dalam pelaksanaannya sangat dituntut kualitas layanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk itu setiap aparatur pelayanan harus memiliki kemampuan kerja dan motivasi kerja yang positif sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan kemampuan kerja, motivasi kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan. Secara Iebih khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikan hubungan variabel bebas kemampuan kerja dan motivasi kerja, dengan variabel terikat kualitas pelayanan di Kantor Satuan pelaksana Catatan Sipil Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini sebagai populasi adalah seluruh pegawai di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil dan masyarakat yang pernah menerima pelayanan akta catatan sipil selama 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2000 yaitu Oktober, Nopember dan Desember. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan sampel kuota purposif random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan kerja terhadap kualitas pelayanan dengan koefisien korelasi sebesar 0,485, dan terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan dengan koefisien korelasi sebesar 0,354. Sementara itu, hubungan antara kemampuan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan juga mempunyai hubungan yang signifikan yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,0564. Besarnya kontribusi kedua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu kualitas pelayanan sebesar 31,8 % yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi r 2 = 0,318. Dengan demikian terlihatlah bahwa kedua variabel bebas yaitu kemampuan kerja dan motivasi kerja di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Abstrak :
Menjadi single parent bukanlah suatu hal yang biasa dilakukan oleh wanita Indonesia, lebih-lebih pada tataran masyarakat "akar rumput". Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang sangat kuat bahwa wanita harus menikah. Oleh karena itu status single parent cenderung untuk dihindari, karena menurut mereka hal ini suatu aib baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya bahkan bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya cenderung membuat mereka menutup diri. Hal ini juga akan mempengaruhi terhadap sosialisasi mereka di lingkungan masyarakatnya, juga akan mempengaruhi terhadap akses mereka terhadap sumber-sumber pembangunan yang ada di sekitarnya. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial telah melaksanakan program P2WKS, dimana salah satu sasarannya adalah wanita single parent. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak wanita single parent yang belum menikmati hasil-hasil pembangunan. Bahkan Program yang dilaksanakan dirasakan belum menyentuh mereka selaku single parent yang mempunyai permasalahan cukup kompleks baik secara ekonomi, sosial, emosional maupun psikologis. Oleh karena itu fokus kajian penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pengalaman wanita single parent selaku pribadi, dan pengalaman mereka sehubungan dengan keterlibatannya sebagai peserta program P2WKS. Dengan mengetahui pengalaman wanita single parent tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pelaksanaan program P2WKS agar lebih efektif dan dapat menambah perbendaharaan informasi mengenai wanita single parent yang akhir-akhir ini semakin trend. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, observasi dan teknik wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman berstandar terbuka (Banister dkk. 1994, dalam Poerwandari, 1998:72). Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif dimana teori bukanlah suatu alat utama untuk memahami masalah tetapi hanya untuk memperkaya pemahaman terhadap gejala dan kenyataan yang diamati. (Gregory dan Altman, 1989 :20-41). Yaitu mengenai keluarga dan keluarga single parent serta permasalahannya yang dikemukakan oleh Miles & Dubois dan Pat Young, juga teori dan konsep yang dikembangkan oleh Schaffer dan Lamb dengan kerangka analisis yang dikembangkan oleh Rew dan Carino (dalam Laksmono, 1999). Dalam menentukan informan penelitian, teknik yang digunakan adalah teknik purposive yaitu menentukan empat orang penerima program P2WKS Tahun Anggaran 1999/2000 sebagai informan utama, dua orang aparat kelurahan, dua orang pegawai Kanwil Depsos DKI Jakarta, dan satu orang PSM sebagai informan pendukung. Adapun lokasi penelitian di Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kotamadya Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta. Adapun keseluruhan materi penelitian tersusun dalam enam bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka/Kerangka Teori, Bab III Gambaran Umum Program dan Lokasi Penelitian, Bab IV Temuan Lapangan, Bab V Analisis Masalah dan Bab VI Kesimpulan dan Saran. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat perbedaan dan persamaan mengenai karakter kepribadian antara wanita single parent, meskipun mempunyai latar belakang yang berbeda. Disamping itu juga dapat diketahui bahwa wanita single parent dalam mengakses program pada kasus ini cenderung mengembangkan pola perilaku pasif karena perasaan malu dalam diri mereka sehubungan dengan status yang dimilikinya. Di samping karena stereotipe yang berkembang juga karena rendahnya pemahaman mereka terhadap program, juga karena kurangnya sosialisasi program itu sendiri karena penyediaan bantuan yang terbatas. Oleh karena dapat diketahui bahwa keterlibatan mereka terhadap program P2WKS dikarenakan adanya keberpihakan petugas pelaksana program, bukan karena inisiatif mereka sendiri. Selanjutnya di sisi yang lain, dalam kasus ini dapat diketahui pula bahwa meskipun mereka single parent ternyata mereka juga dapat menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang pendidikan yang tidak jauh berbeda dengan keluarga lengkap umumnya. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa untuk mengatasi permasalahan para wanita single parent, sangat diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik mereka. Di samping itu, selain upaya peningkatan pendapatan ekonomi keluarganya, juga sangat dibutuhkan bimbingan sosial motivasi guna meningkatkan rasa percaya diri mereka agar dapat berfungsi sosial dengan wajar. Hal ini kiranya mempengaruhi pula terhadap akses mereka dengan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Abstrak :
Keterbatasan dan ketidakmampuan pemda dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, dikarenakan belum adanya faktor-faktor kunci seperti, strategi, kesisteman atau manajemen pengelolaan pelayanan publik yang bermutu, sarana, dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, dan iklim kegiatan pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan stakeholders. Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat berupaya agar pelayanan publik dapat mencapai sasarannya (mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat Jakarta), dan mempunyai standar pelayanan yang didukung oleh komitmen yang kuat baik oleh semua pihak. Oleh karena itu , maka perlu membangun suatu manajemen yang konsisten terhadap peraturan dan guna mendukung Visi dan Misi Propinsi DKI Jakarta, maka Dinas P2B Propinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Pusat akan menerapkan standar manajemen mutu yang baik dalam memberikan pelayanan ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu, Sistem Manajemen Mutu ISO 9002. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penerapan sistem tersebut, dan hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam proses yang berlangsung di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih. Metode penelitian yang akan digunakan bersifat deskriptif analitis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, dan kuesioner yang dibagikan kepada para responder sebanyak 39 orang pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan mengerti tentang ISO 9002, serta mempelajari dokumen mutu ISO 9002 yang berupa manual mutu, prosedur mutu, pedoman kerja dan catatan mutu dalam pembuatan IMB Rumah Tinggal non real estate dan non pemugaran di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISO 9002 di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat, dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih yang melibatkan para pejabat dan staf bertujuan untuk mendukung program-program pimpinan Dinas P2B Propinsi DKI Jakarta dalam peningkatan kinerja, dan mutu pelayanan IMB Rumah Tinggal Non Real Estate dan Non Pemugaran. Proses penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9002 di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih dengan lima tahap meliputi, (1) Persiapan di bulan April 2001, (2) Pengembangan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu dan Implementasi, (3) Penilaian Awal oleh Tim Audit Mutu internal, (4) Penilaian Awal oleh Konsultan ISO 9000 Series, dan (5) Sertifikasi oleh Badan Sertihkasi pada bulan Januari 2002. Dalam proses penerapan tersebut belum optimal, karena ditemukan berbagai hambatan yaitu, kurangnya tingkat pemahaman para pegawai terhadap ISO 9002, kurangnya partisipasi dan rendahnya kesadaran pegawai terhadap perubahan tersebut, kurang mendapat dukungan dan komitmen, serta kurangnya antusiasme terus-menerus dari Top Manajemen, Midle Manajemen dan seluruh pegawai dan kurangnya pemantauan yang intensif . Adapun saran perbaikan terhadap proses tersebut adalah dengan, (1) berfikir sistem untuk melihat keseluruhan pola perubahan di Suku Dinas P2B kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih, (2) penekanan pada keahlian pribadi para pegawai dengan diadakannya pelatihan singkat tentang ISO 9002 baik dan sisi pemahaman maupun manfaat pelaksanaannya, (3) menerapkan model mental dengan meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja yang disertai dengan kejelasan dalam pemberian reward dan punishmen, (4) pembelajaran tim yang bukan bersifat individual, tapi merupakan dasar pembelajaran unit dalam organisasi modern.

Abstrak :
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat tentang Prasangka dalam hubungan sosial dan implikasinya dalam proses asimilasi sosial. Kita menyadari bahwa hubungan sosial antara etnik di Indonesia khususnya antara etnik Cina dengan pribumi yang menjadi obyek penelitian ini kurang berjalan dengan normal. Dengan kata lain hubungan antara kedua kelompok masyarakat ini kurang serasi bila dibandingkan dengan yang lainnya. Penelitian ini ingin mengungkapkan bahwa adanya prasangka sosial dalam hubungan antara kelompok akan mempengaruhi proses asimilasi sosial di antara kelompok itu. Semakin tinggi prasangka sosial antara kelompok kemungkinan terjadinya asimilasi sosial semakin rendah. Sebaliknya semakin rendah prasangka sosial di antara kelompok etnik, kemungkinan terjadinya proses asimilasi sosial semakin tinggi. Di dalam penelitian ni terungkap bahwa hubungan sosial di antara etnik Cina dan pribumi diwarnai dengan prasangka-prasangka. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini menitik beratkan pada wawancara yang luas terhadap 40 informan yang diambil dari kelompok etnik Cina totok 10 orang, etnik Cina peranakan dan pribumi masing-masing 15 orang. Untuk melengkapi wawancara terhadap anggota masyarakat dari ketiga kelompok tersebut penulis juga mewawancarai tokohtokoh dari masing-masing kelompok itu disamping tokoh-tokoh pemimpin formal dan informal. Penelitian menemukan beberapa hal antara lain sebagai berikut. Pertama, karena adanya prasangka di antara kelompok etnik ini, maka hubungan sosial menjadi tidak harmonis. Kedua, karena adanya prasangka, maka mereka kurang dapat membina hubungan sosial secara normal. Ketiga, kendatipun demikian, masih ada orang dari masing-masing kelompok yang berpikiran positip tentang etnik lain yang berbeda.

Abstrak :
Profesi guru seperti juga tenaga kerja lainnya, tidak dapat terhindar dari penyakit akibat kerja, khususnya yang bersifat psikologis yaitu stres. Akibat stres dapat menunmkan performent kerja dan meningkablya absen ketidakhadiran. Apabila tingkat stresnya kronis maka dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti : serangan jantung, tekanan darah tinggi, tukak, ashma, emphysema, rematik, migraine dan sakit pinggang. Penelitian dilakukan pada guru-guru SLTP Negeri di wilayah Jakarta Pusat dengan subyek penelitian tentang stres yang berhubungan dengan faktor demagrafi dan faktor pribadi. Metode penelitian adalah survai bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional dimana faktor demografi dan faktor pribadi merupakan variabel independen dan stres merupakan variabel dependent Data diolah menggunakan program SPSS dengan uji univariat, bivariat dan multivariat. Berdasarkan uji statistik bahwa dari 326 responeden yang tergolong stres berjumlah 168 orang (51,5 %) dan yang tergolong tidak stres berjumlah lebih kecil yaitu 158 orang ( 48,5 % ). Dari 10 variabel (faktor demografi : umur, jenis kelamin, lama tahun mengajar, tingkat pendidikan, status perkawinan dan faktor pribadi : idealis, ambisi, tegang, kebutuhan dihargai, penilaian diri rendah ) terdapat 4 variabel yang mempunyai hubungan secara bermakna dengan stres, yaitu lama tahun mengajar dengan nilai P : 0,040 (P < 0,05 ), idealis dengan nilai P : 0,023 (P < 0,05 ) tegang dengan nilai P : 0,000 (P < 0,05) dan penilaian diri rendah dengan nilai P : 0,000 (P < 0,05 ). Ternyata faktor pribadi mempunyai peran lebih besar dalam hubungannya dengan stres karena terdapat 3 variabel yang menimbulkan adanya hubungan secara bermakna dengan stres, artinya pribadi guru merupakan faktor yang kuat dalam hubungannya dengan kejadian stres. Namun lama tahun mengajar merupakan variabel yang dominan diantara. 10 variabel yang paling kuat mempunyai hubungan secara bermakna dengan stres berdasarkan uji multivaliat, artinya bahwa semakin lama berkecimpung dalam pendidikan yaitu sebagai guru maka semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap stres. Walaupun hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti telah dijelaskan. Untuk menurunan tingkat kerentanan terhadap stres, pribadi guru merupakan pertahanan yang handal dalam menghadapi segala jenis stressor, dalam hal ini perlu menerapkan menejemen stres dengan benar, meningkatkan pelatihan pengembangan pribadi guru supaya berhasil menghindarkan pribadi yang rapuh, misalnya terlalu tegang, mempunyai penilian diri yang rendah, idealis yang terlalu tinggi dan faktor pribadi lainnya sebagai stressor.

---

Teacher profession as another workers could not be avoided from occupational diseases, especially psychological diseases like stress. The effect of the stress may decrease the performance of the work and increase the absence. In chronic level of stress brings various of diseases such as: heart attack, high blood pressure, gastritis, asthma, emphysema, rheumatic, migraine and kidney diseases. This study was conducted on Government junior high school teachers in Central Jakarta with subject of the study was stress related to demographic and personal factors. The method was analytic descriptive of survey with cross-sectional approach where the cause of the stress become the independent variable and stress level become the dependent variable. The data was analyzed with SPSS program through univariate, bevariate and multivariate analysis. From 326 respondent who really feel stress were 168 teachers ( 51.5 % ) and unstressed were lower 158 teachers ( 48.5 % ). From 10 variables (demographic factors age, sex, school level, year of teaching, , marital status and personality factors _ idealist, ambitious, tense, self esteem, low self esteem ) there were 4 variables have the significant relationship with stress ; year of teaching where value P : O. 040 (P < 0.05 ); idealist where value P : 0.023 (P < 0.05 ) ; tense where value P : 0.000 (P < 0.05 ) and low self. The personality factors fact showed larger actor relationship with stress, because was found 3 variables was significant relationship with stress. This is means teachers personality is larger factors in the relationship with sires. Not withstanding the year of teaching to shape the dominant variables between 10 variables strongest was significant relationship with stress in the based univariate analyst, this is means so much the involved in education that is a. teacher therefore so much high the level of resistance in the stress. Although about that influence by the personality factors too as the clear. To decrease the level of resistance on stress, there for in any type of stressor depend on the personality it self when a stressor was seriously responded then the response would be serious and vice versa when the stressor was un-seriously responded and make it as common occurrence or think it as the comedy occurrence then our body would be more adaptive facing the stressor, it means we have the high resistance on stress because we was success to manage the stressors.

Abstrak :
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Pertama kali dilaporkan tahun 1968 sampai dengan sekarang telah menyebar ke sebagian besar kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Selama periode 1992-2002 terdapat 69.330 kasus di wilayah DKI Jakarta, dengan jumlah kematian 595 orang, sedangkan untuk Jakarta Pusat selama tahun 2000-2003 terdapat 4.905 kasus dengan jumlah kematian 23 orang, rata-rata IR 121,44 dan ABJ (Angka Bebas Jentik) 92.3%. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue (Type 1, 2, 3 dan 4) dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegtpti, ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik-bintik perdarahan, lebam atau roam, kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun/shock. Disamping virus dan agent, faktor-faktor risiko seperti iklim (suhu, curah hujan, kelembaban), faktor demografi (kepadatan penduduk), serta faktor geografi (penggunaan tanah) dalam satu kesatuan ekosistem dapat mempermudah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Study ekologis time trend (kecenderungan waktu) terhadap faktor-faktor risiko tersebut diatas dan melalui pendekatan spasial, dilakukan untuk melihat gambaran fenomena kejadian penyakit DBD. Pemakaian Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan perangkat lunak Arc View 32, dapat memperjelas gambaran penyebaran kejadian penyakit DBD selama tahun 2000 - 2003 per-kecamatan di Jakarta Pusat. Pada tahun 2000-2003, rata-rata suhu udara minimum-maksimum (26,6 - 29,2°C) curah hujan (0 - 23,2 mm) dan kelembaban (66,9 85,9 %). Sebaran tertinggi selama tahun 2000 - 2003 yaitu pada kecamatan Kemayoran, Tanah Abang, Senen, Johar Baru. Lokasi-lokasi tersebut permukiman dan penduduknya padat, akibatnya faktor kelembaban dapat meningkat pada tempat tersebut, dan kondisi ini membuat nyamuk Aedes aegypti hidup serta berkembang biak dengan baik. Sebaran kejadian terlihat mulai meningkat pada akhir musim penghujan, dan sebaran kejadian pada musim kemarau lebih tinggi dari pada musim penghujan. Melihat fenomena yang digambarkan dalam peta, bahwa kejadian penyakit lebih banyak pada permukiman dan penduduk yang padat dan jumlah kejadian penyakit DBD pada musim kemarau lebih banyak dan musim penghujan, serta jumlah kejadian meningkat pada akhir musim penghujan, maka untuk mengantisipasi peningkatan kejadian disarankan kepada Sudinkesmas setempat, untuk meningkatkan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) dan penyuluhan kesehatan lingkungan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), serta perlu pengembangan SIG dan analisa spasial serta peningkatan epidemiologi kesehatan lingkungan.

---

Spatial Analysis of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Incidence in Central Jakarta District on 2000-2003Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) continues to be serious public health problems and major cause of hospitalization and death in Indonesia. The epidemiological dimensions of the disease continue to increase across rural and urban areas in Indonesia since first time DHF was reported in 1968. During the period 1992 - 2002, several outbreaks have occurred in Jakarta Capital of Territory (DKI-Jakarta) with a total incidence of 69,330 cases and with total number of 595 deaths, parts of the above number whereas 4,905 cases in the Central Jakarta Municipality for year 2002-2003 with total number of 23 deaths, IR 121.44 and Larvae Free Index (ABJ) was 92.3 %. Transmitted by the main vector, the Aedes aegypty mosquito these are four distinct, but closely related viruses that cause dengue (Type 1, 2, 3 and 4). DHF is characterized clinical manifestations: high fever, hemorrhagic phenomena, often with hepatomegaly and in, severe cases, signs of circulatory failure. Such cases may develop hypovolaemic shock resulting from plasma leakage. Beside agent and virus, other risk factors such as climate (temperature, rain drop, humidity), demography, and geographic (land use) in one ecosystem could easier the spread of disease DHF. Time trend in ecological study with risk factors above and using a spatial approach, is used in this study to find out the phenomena of DHF. Using the Geographical Information System (GIS) with ArcView 3.2, could bold the view of DHF spread during 2000-2003 for each sub districts in Central Jakarta Municipality. In year 2000-2003, the average of the minimum-maximum temperature was (26.6 - 29.2 °C), rain drop was (0 - 23, 2 mm) and humidity was (66.9 - 85.9 %). The highest spreading of DHF in 2000-2003 was in Kemayoran Sub District, Tanah Abang Sub District, Senen Sub District, lobar Baru Sub District. The above areas which have housing with high density population have relation to increase the humidity then the high humidity could become a reinforcing factor for Aedes aegyply growing and living. The occurrence of DHF tends to increase at the end of rain season, and spreading of disease in dry season does higher compare to rain season. From the phenomena on the map in this study, the incidence of DHF occurred more at housing with high density population and DHF occurrence in dry season highest compare to rain season, and the number of incidents was increased in at the end of rain season. It is suggested that the Central Jakarta Municipality Health Office needs to increase the health education which emphasize the environmental health aspects such as Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) and Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB), and need to develop GIS with spatial analysis and increasing the epidemiology for environmental health.