Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Menteri Keuangan nomor:149/PMK.03/2011 dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat beserta instansi vertikalnya dilatarbelakangi oleh jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih dianggap kurang banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Menyadari masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mempunyai NPWP dan kurangnya kesadaran untuk menyampaikan SPT dengan benar, maka DJP melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPN sudah memadai, mengetahui penerapan, mengetahui kendala yang dihadapi, dan merekomendasikan cara untuk mengatasi kendala tersebut, mengetahui hasil dari SPN terhadap pertumbuhan NPWP pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, serta mengetahui hasil dari SPN terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan kurang memadai, masih perlunya penyempurnaan pada program SPN, dan program SPN dapat mempengaruhi tingkat petumbuhan NPWP serta kenaikan penerimaan pajak, namun diperlukan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dalam program ini.

---

The implementation of Regulation of the Minister of Finance number: 149/PMK.03/2011 in Central Jakarta Regional Office and its agencies is motivated by the amount of Taxpayer Identification Number (NPWP) that is registered with the Directorate General of Taxation (DJP) is still considered to be much less when compared to population in Indonesia. Aware of the small number of people who still have a NPWP and a lack of awareness for SPT correctly, then the DJP perform an activity called National Tax Census (SPN). This study aims to find out that the legal basis is used as the basis for the implementation of SPN is adequate, determine the application, knowing the obstacles encountered, and recommend ways to overcome these obstacles, knowing the results of the SPN to the growth of NPWP on DJP Regional Office in Central Jakarta, as well as knowing the results tax revenue from the SPN. From this study it can be seen that the legal basis used inadequate, still need for improvement in the program SPN, and SPN program can affect the level of NPWP growth and increase tax revenue, but the benchmarks required in determining the success of this program."

"AbstrakTo understand the current social situation in Indonesia and its changes over the decades, the population census implemented by Statistics Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), provides us with important basic information. The usefulness of population census data has greatly increased since 2000 because ethnicity was added to the questionnaire, and BPS published the digitized raw data. This study analyzes the case of Riau Province mainly using raw data from the 2000 and 2010 population censuses, which show that migration from other provinces increased considerably and the employment structure changed significantly. The characteristics of migrants in Riau Province varied during different periods. Minangkabau from West Sumatra Province were dominant in the 1970s, but Javanese from Java Island with governmental support (transmigrasi) exceeded this number in the 1980s. Bataks and Javanese from North Sumatra Province have made up the largest number of migrants since the 1990s. The increase in migrants between 2000 and 2010 was driven by the rapid development of the estate crop sector in Riau Province, especially the oil palm industry, and many local ethnic groups also switched from food crops to estate crops. In 2010, more than a third of the total population in Riau Province was engaged in the estate crop sector. Nevertheless, a notable finding from our analysis is that the descendants of migrants are inclined to engage in industries other than the estate crop sector."

"Manajemen PT."X" sebagai unit bisnis penting di PT."X" menghadapi masalah yaitu bagaimana memaksimalkan penjualan didalam usaha mencapai target penjualan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dibidang penjualan, sangat penting memiliki klasifikasi pelanggan yang sama/standar untuk seluruh pasarnya didunia, dengan tujuan agar dapat dengan mudah mengkonsolidasikan data penjualan dimana akan membantu proses pengambilan keputusan secara cepat, benar dan akurat.PT. "X" mengambil kebijakan untuk melakukan sensus terhadap para pedagang baik yang sudah maupun yang bukan pelanggannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih rinci mengenai siapa pelanggan perusahaan ini, dimana (lokasi) pedagang tersebut, bagaimana lingkungan dagang pedagang itu, kedekatan terhadap suatu obyek yang mempunyai pengaruh langsung di lingkungan tersebut, berapa banyak jumlah pedagang dan bagaimana distribusi produk PT."X" di daerah tersebut. Sebagai perusahaan multinasional PT."X" tunduk kepada kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan induknya di luar negeri, Oleh karena itu jenis pedagang yang disensus sesuai dengan apa yang digariskan oleh perusahaan induknya dimana terdapat satu standard struktur jenis pedagang yang berlaku universe (model internasional) yang dapat disesuaikan dengan spesifikasi pasar masing-masing.Tujuan penelitian adalah untuk memahami kebijakan Sensus Pedagang (Trade Census) yang diimplementasikan di PT."X", menganalisa kaitan kebijakan Sensus Pedagang dengan Efektifitas Tenaga Penjual dan mengetahui manfaat yang diperoleh dari informasi berupa data pelanggan tersebut.Metode penelitian yang ditetapkan adalah penelitian formal melalui tanya jawab langsung ke lapangan yang dilakukan oleh peneliti lapangan guna mendapatkan data primer langsung dari pemilik toko yang disensus.Orientasi kepada konsumen yaitu ingin memuaskan konsumen atas mutu, harga dan pelayanan perusahaan merupakan dasar pemikiran dilakukannya Sensus Pedagang, dimana dengan adanya data dan informasi mengenai pelanggan PT."X" dapat membuat strategi penjualan yang akurat dan tepat .Hasil penelitian, berupa data hasil survei yang didapat atas suatu daerah/kota kemudian akan dimanfaatkan untuk melakukan peningkatan penjualan seoptimal mungkin melalui program Efektiftas Tenaga Penjual dimana akan melakukan perbaikan atas liputan daerah penjualan, distribusi, rencana kunjungan, rute tenaga penjual yang kesemuanya merupakan bagian dari Manajemen daerah penjualan (Territory Management). PT."X " juga dapat mengetahui potensi penjualan dari suatu daerah,mengetahui siapa pelanggan utama/potensialnya dan mengetahui distribusi dan keberadaan produknya disamping membuat strategi penjualan yang menyangkut kebijakan distribusi dan syarat pembayaran kepada pedagang. Pada kasus distributor "Y", outlet yang diliput sekarang sebanyak 3,676 outlet hanya sebesar 28 % dari potensi yang ditemukan di daerahnya. Dalam nilai ada peningkatan sebesar Rp. 104.000.000 hanya untuk penjualan pertama kali, dengan rata-rata kunjungan sukses sebesar Rp. 150.000 per kunjungan.Secara menyeluruh dapat direkomendasikan untuk menggunakan model penyelesaian yaitu korelasi antara kebijakan Sensus Pedagang, utilisasi data/informasi dari hasil sensus tersebut untuk melakukan Manajemen daerah penjualan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga penjual dan mencapai target penjualan yang diinginkan perusahaan."

"Penelitian ini berfokus pada alasan dipilihnya Kebijakan Sensus Pajak Nasional dalam upaya memperluas basis pajak, bagaimana implementasi yang dilakukan serta mekanisme dan untuk mengetahui apa saja manfaat serta permasalahan yang akan muncul saat Sensus Pajak telah berjalan pada tahun 2011. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, data statistik dan juga dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang berkaitan dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional.

---

This research focus on the background of why government choosed national tax census as their policy to expand the taxbase, how about the implementation, the national tax census mechanism, to describe the benefits and also problems of national tax census in 2011.

This research use qualitative as the method, all of the informan collected in this research are obtained through literature studies. All of the field researches and statistical informations are obtained through indepth interview."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Referendum tahun 1967 di Australia yang menuntut amandemen pasal l51(xxvi) dan pasal 127. Penelitian yang dilakukan Referendum ini berhasil karena sebanyak 90.77% pemilih menuntut dilakukanya perubahan pada kedua pasal tersebut sehingga orang-orang Aborigin dapat dimasukan kedalam Sensus Nasional dan Pemerintah Persemakmuran dapat menerapkan hukum atas mereka. Kemenangan dalam referendum ini juga tidak luput dari dukungan berbagai kelompok dan organisasi yang mengkampanyekan mengenai pentingnya mendukung orang Aborigin dengan merubah kedua pasal tersebut. Dengan kemenangan referendum ini, orang Aborgin untuk pertama kalinya mendapat pengakuan secara Nasional dari masyarakat kulit putih sebagaibagian dari Australia sehingga berujung pada munculnya banyak kebijakan lanjutan yang memberikan kemudahan bagi orang Aborigin sebagai warga negara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the 1967 Referendum in Australia which calls for amendment of section l51 (xxvi) and section 127. This referendum is a successful referendum because as much as 90.77% of voters demand that changes be made in both chapters so that Aboriginal people can be included in the National Census and Commonwealth Government can Apply the law upon them. The victory in this referendum also supported by various groups and organizations thatcampaigned about the importance of supporting Aboriginal people by changing the two section With the victory of the referendum, Aborigines for the first time received national recognition from white communities as part of Australia that led to the emergence of many follow-up policies that made it easy for Aboriginal people as citizens."

"ABSTRAKPenelitian ini merumuskan latar belakang Uni Eropa melakukan sentralisasi datapopulasi dan perumahan Uni Eropa dalam sebuah sistem daring diberi namaCensus Hub, serta dampaknya terhadap jumlah tunawisma dan ketersediaanhunian di Negara Anggota Uni Eropa. Permasalahan yang diangkat dalampenelitian ini adalah latar belakang Uni Eropa menciptakan aplikasi daring untuksentralisasi data populasi dan perumahan di Eropa. Permasalahan kedua yangdibahas adalah fenomena jumlah tunawisma dan ketersediaan hunian kosong diNegara Anggota Uni Eropa. Periodisasi penelitian diambil dari tahun 1980-2020.Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sumber datadiambil dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Teori yangdigunakan adalah konstruktivisme untuk integrasi Eropa oleh Jeffrey T. Checkelmenekankan pada perspektif politik domestik untuk merumuskan latar belakanginisiatif sentralisasi data populasi dan perumahan di Uni Eropa. Konsep yangdigunakan adalah analisis pasar perumahan dilihat melalui faktor permintaan,penawaran, dan legal dari Erick Eschker untuk merekonstruksi dampaksentralisasi sensus terhadap jumlah tunawisma dan ketersediaan hunian di NegaraAnggota Uni Eropa. Dari kedua proses analisis untuk menjawab kedua masalah,peneliti menemukan, bahwa sentralisasi sensus populasi dan perumahan UniEropa melalui Census Hub tidak dapat menjadi indikator dalam mengatasipeningkatan jumlah tunawisma dan tingkat kekosongan hunian di NegaraAnggota Uni Eropa.

---

ABSTRACTThis research formulates the background of the European Union centralizingpopulation and housing data of the European Union in an online system called theCensus Hub, and its impact on the number of homeless and housing availability inEU Member States. The problem raised in this research is the background of theEuropean Union creating an online application for centralizing population andhousing data in Europe. The second issue discussed is the phenomenon of thenumber of the homeless and the availability of empty dwellings in EU MemberStates. The research period is taken from 1980 to 2020. The research method isqualitative and quantitative research methods. The data sources are taken fromofficial publications issued by the European Union. The theory used isconstructivism for European integration by Jeffrey T. Checkel emphasizes thedomestic political perspective to formulate the background of the population andhousing data centralization initiative in the European Union. The concept used isan analysis of the housing market from Erick Eschker seen through demand,supply, and legal factors to reconstruct the impact of census centralization on thenumber of homeless people and the availability of dwellings in EU Member States.From the two analysis processes to answer the two problems, the researcher foundthat the centralization of the population and housing census of the EuropeanUnion through the Census Hub cannot be an indicator in overcoming the increasein the number of the homeless and in the level of vacancy dwellings in the EUMember States."

"

Penelitian ini menganalisis pengaruh alih fungsi lahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Variabel alih fungsi lahan yang diteliti adalah persentase alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian dengan variabel kontrol berupa jumlah keluarga pengguna listrik, sumber penghasilan utama, jumlah tenaga kesehatan, pembangunan/perbaikan infrastruktur, tingkat melek huruf, usia, luas lantai, kondisi rumah, dan dinding terluas. Data bersumber dari Potensi Desa Jawa Barat dan Survey Sosial dan Ekonomi Nasional 2011 kemudian dianalisis menggunakan metode regresi model Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara alih fungsi lahan terhadap salah satu indikator kesejahteraan.

 

---

This research analyzed the influence of land conversion on the rural welfare in the Province of West Java in 2011. Pencentage of land conversion in 2011 were used as a land conversion variable while number of family electricity users, main source of income, number of health workers, development/improvement of infrastructure, ability to read and write, age, floor area, condition of houses, and type of the widest wall were used as control variables. Data source resulted from Village Potential Census and Social Economics National Survey in 2011 which are analyzed using Ordinary Least Square regression. Result of this study indicated that there is a significant influence between land conversion and one of the welfare indicators.

 

"

"Rindfuss' study of the demographically dense' period amongAmerican youth is applied in the Indonesian situation. The researchanalyses data sets of :lie 1971, 1980 and 1990 Indonesian PopulationCensus and the 1997 National Social and Economic Survey. focusing onwomen aged 15-24 years. Two hypotheses are examined for rite changesbetween 1980 cmd 1997: (1) more women remained single and were likelyto continue education or join the labor force. and (2) pursuing educationwas more dominant than pursuing employment. Two-thirds of women aged15-24 remained unmarried in 1997. From 1971 to 1997. marriage andattending school were becoming alternately exclusive, especially below age20. Between 1980 and 1997, :lie percentage of those 'working' as mainactivity dropped slightly, but attending school almost doubled. Anothermeasure, the percentage of women who worked at least one hour in :lieprevious week increased as women became older, but in overall it declinedwithin the 17-year period. Less-educated single women were more likely towork. Mothers with young children tended to stay out of the work force.especially or ages 15-19. Single women had higher unemployment rates:nan ever-married women. Policy implications include improvements inschooling and working conditions along will: delaying first marriage."