Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Evaluasi pemberian kredit pinjaman baru telah menjadi salah satu dilema utama yang harus dihadapi oleh manajer bank untuk mengurangi kemungkinan kegagalan pengembalian pinjaman. Masalah tersebut dikategorikan dalam risiko kredit yang merupakan risiko yang paling besar dan bisa mengakibatkan kebankrutan suatu bank sehingga diperlukan analisis risiko kredit yang mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh aspek atau faktor yang ada. Analisis kelayakan pemberian kredit dapat dibagi dalam 2 faktor yaitu faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Analisis faktor kuantitatif dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan serta rasio-rasio keuangan, sedangkan analisis kualitatif lebih bersifat subjektif berdasarkan pandangan penilai kredit. Penelitian ini akan menjelaskan detail pembuatan suatu alat pengambil keputusan yang dinamakan model kelayakan pemberian kredit dengan menggunakan dasar dan pendekatan dari metodologi sistem dinamis. Model ini merupakan simulasi komputer yang mengggunakan laporan keuangan dari perusahaan calon peminjam dan penilaian kualitatif dari penilai kredit dalam waktu yang bersamaan sebagai input model. Model ini menggunakan pendekatan yang sistematis untuk mengukur performa dari perusahaan calon peminjam serta dapat mengintegrasikan evaluasi dan penilaian risiko dengan berbagai macam kemungkinan skenario yang berbeda-beda. Model kelayakan pemberian kredit ini juga dapat digunakan untuk perusahaan yang berbeda-beda hanya dengan mengganti input model yang ada, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu penilai kredit untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengevaluasi kelayakan pemberian kredit suatu perusahaan.

---

Evaluating new bank loans has been considered as one of the main dilemmas that banks managers have to deal with, in order to reduce the probability of default. Categorized as credit risk, a major risk in banking which could create a bankruptcy, needed a comprehensive and deep analysis to all aspect and factor of a credit worthiness decision. Analysis of credit worthiness of firm can be divided into two main factors, quantitative and qualitative factor. Quantitative factor analysis could be done by analyzing a financial report and financial ratio, while qualitative analysis is quite a subjective perspective and judgment of credit analyst. This paper describes the construction of decision making "flight simulator", called credit worthiness model, using the ideas of System Dynamics Methodology. It is a computer simulation which is use the financial report of a firm and qualitative judgment of credit analyst in a same time as input. The model thus constructed using systemic approaches to measure a firm's performance and provide a risk assessment in the sense of evaluating performance under different (what-if) scenarios. The credit worthiness model can then be evaluated to any different firm just by change its input. It is hoped that by the result of this research, this credit worthiness model could help credit analyst to create a better decision due to approve a firm lending."

"Penelitian ini menganalisis implikasi dari adanya keterlambatan penerbitan Faktur Pajak serta implikasi dari kebijakan pengenaan sanksinya. Adanya keterlambatan penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak mengakibatkan PKP Penjual akan terkena sanksi administrasi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan besaran sanksi yang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak menyebabkan besaran sanksi akan semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya penyerahan yang dilakukan, hanya karena kesalahan terlambat dalam menerbitkan Faktur Pajak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi yang timbul dari keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dan menganalisis penerapan sanksi keterlambatan penerbitan faktur pajak terhadap beban perpajakan yang timbul khususnya pada PT.QWE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengenaan sanksi keterlambatan penerbitan Faktur Pajak menimbulkan beban perpajakan meliputi direct money cost, time cost dan psychological cost yang menyebabkan terganggunya cashflow perusahaan sehingga mendistorsi wajib pajak dalam mengambil keputusan bisnisnya. Selain berpengaruh kepada wajib pajak, adanya pengenaan sanksi tersebut juga berimplikasi kepada timbulnya biaya terhadap otoritas pajak (administrative cost).

---

This study analyzes the implications of the delay in the issuance of Tax Invoice and the implications of the policy imposition of sanctions. Any delay in issuing a Tax Invoice by a Taxable Entrepreneur will be subjected to administrative sanctions of 2% from the Tax Base. The amount of sanctions calculated from the Basic Tax Imposition causes the number of sanctions to be higher along with th greater submission, only because of the delay when issuing a Tax Invoice. The purpose of this study is to analyze the implications arising from the late issuance of Tax Invoice and analyze the application of sanctions for the late issuance of tax invoices to the Cost of Taxation that arises especially for PT.QWE. This research uses a quantitative approach with a post positivist paradigm. The results showed that the imposition of sanctions for the delayed issuance of Tax Invoice raises tax burden including direct money costs, time costs and psychological costs. This can cause disruption of corporate cashflow so that distortion taxpayers in making business decisions. In addition to influencing taxpayers, the imposition of sanctions also has implications for the cost of the tax authority (administrative cost)."

"Pulau Bali merupakan destinasi wisata internasional yang sangat dikenal di mancanegara dan merupakan salah satu andalan wisata Indonesia. Untuk dapat menunjang aktivitas wisata di Pulau Bali diperlukan infrastruktur ketenagalistrikan yang handal dan memadai. Saat ini sistem kelistrikan Bali dipasok oleh sejumlah pembangkit dan pasokan dari Pulau Jawa melalui saluran kabel laut 150 kV untuk mencukupi konsumsi listriknya, namun demikian pasokan yang ada tidak mencukup untuk pertumbuhan ke depan dan keandalan pasokan apabila terjadi gangguan disalah satu rantai pasok kelistrikan di Pulau Bali. Untuk itu diperlukan tambahan pasokan dan peningkatan keandalan melalui pembangunan saluran kabel tegangan ekstra tinggi 500 kV untuk meningkatkan pasokan, keandalan sekaligus mengefisienkan biaya penyediaan tenaga listrik melalui pasokan energi yang lebih murah dari Pulau Jawa. Studi kelayakan atas pembangunan saluran kabel laut tegangan ekstra tinggi 500 kV dilakukan untuk dapat melihat apakah pembangunan saluran kabel laut tegangan ini layak secara operasional, dan finansial. Hasil kajian kelayakan operasi dan finansial diperoleh kesimpulan bahwa proyek pembangunan transmisi 500 kV Jawa Bali Connection dinyatakan layak untuk dilaksanakan.

---

Bali Island is an international tourist destination well known abroad and is one of Indonesia's tourism mainstays. To support tourist activities on the island of Bali, a reliable and adequate electricity infrastructure is needed. Currently, Bali's electricity system is supplied by several power plants and supplies from Java through a 150 kV sea cable line to meet electricity consumption, however, the existing supply is not sufficient for future growth and there is supply reliability if there is a disruption in one of the electricity supply chains on the island of Bali. For this reason, additional supply and reliability improvement through the construction of a 500 kV extra high voltage cable line is needed to increase supply, and reliability as well as streamline the cost of providing electricity through cheaper energy supply from Java. The feasibility study of the construction of the 500 kV extra high voltage submarine cable line is carried out to be able to see whether the construction of this voltage submarine cable line is feasible operationally and financially. The feasibility of operations is carried out through a power flow study (load flow analysis) and standard parameters of electricity services. In contrast, financial feasibility is measured using the discounted cash flow method. The results of the feasibility study of operations and finance concluded that the 500 kV Java Bali Connection transmission construction project was feasible."

"ABSTRAKSebagai bagian dari kebijakan dan rencana Pemerintah RI untuk melakukan restrukturisasldan rekapitalìsasi sektor perbankan, maka pada tanggal 31 Juli 1999 dilakukan merger 4(empat) bank milik pemerintah yaltu PT. Bank Bumi Daya (Persero), PT. Bank DagangNegara (Persero), PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT. Bank PembangunanIndonesia (Persero) (selanjutnya bersama-sama disebut Bank Bergabung?) ke dalam PT.Bank Mandiri (Persero), sehìngga terhitung sejak tanggal tersebut Bank Bergabung telahbubar tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi. Sejalan dengan proses merger, pacia saat ini PT. Bank Mandiri (Persero) telah memiliki 5(lima) Dana Pensiun berbentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang terdiri dari:a. I. (satu) DPPK ? Program Pensiun luran Pasti (PPIP) selanjutnya disebut Dana PensiunBank Mandiri (DPBM) dengan kepesertaan pegawai tetap Bank Mandiri terhitung sejaktanggal 01 Agustus 1999. DPBM-PPIP telah mendapatkan pengesahan dan DepartemenKeuartgan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan nomor KEP-300 JKM.17 /1999tanggal 14 Juli 1999. b. 4 (empat) DPPK ? Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang berasal dari masingmasing Dana Penslun eks Bank Legacy berturut-turut dengan nama DPBM-A, DPBM-B,DPBM-C dan DPBM-D. Peraturan Dana Pensiunnya telah memperoleh pengesahan danDepartemen Keuangan Republik Indonesia masing-masing nomor: KEP-394; 395; 396;397; /KM.O1 /1999 tanggal 15 Nopember 1999. Sehingga saat ¡ni PT. Bank Maridirl (Persero) memillki 5 (lima) DPPK dengan 2 (dua) JenisProgram Pensiun yaltu 1 (satu) DPPK ? PPIP dan 4 (empat) DPPK ? PPMP. Perbandingan antara PPIP dan PPMP antara lain adalah sebagal berikut: - Program Pensiun luran Pasti (PPIP): adalah program pensiun yang besarnya nilal iuran dìtetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya akan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. besarnya manfaat pensiun ditentukan oleh hasil pengembangan iuran tersebutsehingga risiko investasi ditanggung oleh peserta perhitungan aktuaria tidak ada karena besarnya iuran sudah ditetapkan biaya penyelenggaraan relatif lebih rendah karena tidak memerlukan tenaga aktuaris Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP): adalah program pensiun yang besar manfaatnya ditetapkan dalam PDP, sehinggarlsiko investasi tidak ditanggung oleh peserta melainkan oleh perusahaan pemberikerja. besarnya iuran (iuran peserta dan iuran pemberi kerja) ditentukan oleh hasilperhitungan aktuaris. Untuk peserta besamya ¡uran ditetapkan dalam PDP perhitungan aktuaria diperlukan untuk menghitung besarnya iuran normal, iurantambahan, kewajiban aktuaria, kewajiban solvabilitas, surplus dan defisit. Hashperhitungan tersebut dituangkan dalam Laporan Aktuarìs yang harus disampaikankepada Menteri Keuangan sekurang-kurangnya 3 (tlga) tahun sekali atau apabiladilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensiun. biaya penyelenggaraan relatif Ieblh tinggi karena memerlukan tenaga aktuaris Seperti telah disebutkan diatas, penyelenggaraan PPIP akan menyebabkan ketidakpastianbagi Peserta akan besarnya manfaat pensiun yang diterima nantinya pada saat yangbersangkutan memasuki usia pensiun, sedangkan pada PPMP besar manfaat pensiun setiappeserta sudah dapat dipastikan sehingga memudahkan peserta dalam membuatperencanaan (UU No.11 tahun 1992 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa manfaat pensiundiharapkan merupakan penghasilan bagi peserta pada masa pensiunnya). Oleh karena ¡tu menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri latar belakang pemilihanprogram Dana Pensiun yang semula (sebelum terjadinya proses merger) masing-masingDana Pensiun eks. Bank Legacy menjalankan PPMP untuk pesertanya, kemudian setelahterbentuk PT. Bank Mandiri (Persero), program Dana Pensiun yang dijalankan oleh DPBMuntuk pesertanya adalah PPIP. Oleh karena ¡tu dalam penulisan karya akhir ini dilakukanperhitungan aktuaria meliputi perhitungan kewajiban aktuaria, kewajiban solvabilitas,defisit /surplus dan rasio pendanaan dengan menggunakan asumsi-asumsi dan metodeperhitungan yang wajar dan diterima secara umum yang berdasarkan pada: 1. PDP masing-masing Dana Pensiun sebelum berlangsungnya proses merger 2. Prinsip perhitungan aktuaria yang wajar dan berlaku secara umum di Indonesia 3. Ketentuan perundang-undangan yang beriaku di bidang Dana Pensiun Perhitungan didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing Dana Pensiun eks. BankLegacy bergabung dimana proses penggabungan ¡ni mengacu pada Peraturan PemerintahRl No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dimana pada Bab VI diaturtentang Penggabungan Dana Pensiun. Kemudlan untuk leblh memberikan gambaran ke depan, dilakukan juga perhitunganProyeksl Cashflow untuk jangka waktu menengah yaitu 5 (lima) tahun mendatang bagìmasing-maslng Dana Pensiun dimana hasil proyeksi akan menentukan pilihan programpenslun yang akan dijalankan. pemilihan program pensiun dilakukan dengan cara sebagal berikut: 1. Apabila pada akhir tahun ke-5 (lima) hasil proyeksi penggabungan Dana Pensiunmenunjukkan total Kewajiban Aktuaria lebih besar dibandingkan total Kekayaannyaatau terjadi Defisit maka alternatif program pensiun yang dipilih adalah PPIP, namun 2. Apabila pada akhir tahun ke-5 (lima) hasil proyeksi menunjukkan total KewajibanAktuaria lebih kecil dìbandlngkan total Kekayaannya atau kondisi Surplus, makaalternatif program pensiun yang dipilih adalah PPMP Mengingat proses penggabungan Dana Pensiun memiliki 2 alternatif yaltu prosespenggabungan yang menyebabkan perubahan PDP dan proses penggabungan yang tidakmenyebabkan perubahan PDP, maka pemilihan alternatif penggabungan Dana Pensiundilakukan dengan cara memilih alternatif dengan Surplus terbesar di akhir pertode proyeksiyaitu akhir tahun ke-5 (lima)."

"Keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada peningkatan beban biaya yang tinggi bagi rumah sakit yang akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tesis ini membahas tentang dampak keterlambatan pembayaran klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2020.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Cross Sectional pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran klaim JKN di rumah sakit umum daerah majalengka karena adanya proses administrasi yang kurang lengkap, dan semakin banyak terjadinya perubahan syarat yang tidak pasti dan tidak sesuai dengan prosedur pengajuan klaim yang berdampak terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien, juga diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan diperuntukkan membantu prosedur pembayaran klaim.Upaya yang dilakukan rumah sakit dalam mengatasi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dengan melakukan pinjaman dari bank daerah (Bank BJB) dan pihak rumah sakit bekerjasama dengan Koperasi Karyawan dibidang farmasi untuk pemenuhan obat-obatan yang diperlukan untuk kegiatan oprasional di rumah sakit. Selain itu perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian dampak keterlambatan pembayaran klaim.

---

The delay in payment of BPJS claims has impacts on increasing the hospital's high-cost burden, which will affect the quality of health services provided. This study discusses the impact of late payment of national health insurance (called JKN) claims on cash flow and service quality for JKN patients at the Majalengka Regional General Hospital in 2020. A qualitative study using the Cross-Sectional method was used in this research. The results showed that the cause of the late payment of JKN claims at the Majalengka regional general hospital was due to the incomplete administrative processes. The increasing changes of uncertain and incompatible conditions with claim submission procedures also impact cash flow and patient service quality. Moreover, It is also necessary to improve the quality of human resources to assist in claim payment procedures. The hospital has made efforts to overcome late claim payments by BPJS Kesehatan by making loans from regional banks (BJB Bank). In collaboration with employee cooperatives in the pharmaceutical sector, the hospital supplies medicines needed for operational activities at the hospital. Besides, further research is needed related to adjustments for the impact of late claim payments."

"Keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada peningkatan beban biaya yang tinggi bagi rumah sakit yang akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tesis ini membahas tentang dampak keterlambatan pembayaran klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Cross Sectional pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran klaim JKN di rumah sakit umum daerah majalengka karena adanya proses administrasi yang kurang lengkap, dan semakin banyak terjadinya perubahan syarat yang tidak pasti dan tidak sesuai dengan prosedur pengajuan klaim yang berdampak terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien, juga diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan diperuntukkan membantu prosedur pembayaran klaim. Upaya yang dilakukan rumah sakit dalam mengatasi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dengan melakukan pinjaman dari bank daerah (Bank BJB) dan pihak rumah sakit bekerjasama dengan Koperasi Karyawan dibidang farmasi untuk pemenuhan obat-obatan yang diperlukan untuk kegiatan oprasional di rumah sakit. Selain itu perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian dampak keterlambatan pembayaran klaim.

---

The delay in payment of BPJS claims has impacts on increasing the hospital's high-cost burden, which will affect the quality of health services provided. This study discusses the impact of late payment of national health insurance (called JKN) claims on cash flow and service quality for JKN patients at the Majalengka Regional General Hospital in 2020. A qualitative study using the Cross-Sectional method was used in this research. The results showed that the cause of the late payment of JKN claims at the Majalengka regional general hospital was due to the incomplete administrative processes. The increasing changes of uncertain and incompatible conditions with claim submission procedures also impact cash flow and patient service quality. Moreover, It is also necessary to improve the quality of human resources to assist in claim payment procedures. The hospital has made efforts to overcome late claim payments by BPJS Kesehatan by making loans from regional banks (BJB Bank). In collaboration with employee cooperatives in the pharmaceutical sector, the hospital supplies medicines needed for operational activities at the hospital. Besides, further research is needed related to adjustments for the impact of late claim payments."

"ABSTRAKKarya Akhir ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan dan P/Eratio dalam menilai harga dari suatu saham di bursa dan untuk melihat seberapa besarpengaruh dan signifikansi dari variabel-variabel pembentuk nilai P/E ratio yaitu :dividend payout ratio, earnings growth, serta standar deviasi dan tingkat pertumbuhanrata-rata. Jumlah sampel diambil dari populasi perusahaan manufaktur yang terdaftardi Bursa Efek Jakarta terdiri dari 42 perusahaan dan dapat dikelompokkan berdasarkan3 sub industri, yaitu : consumer goods industry, basic & chemical industry danmiscellaneous industry. Periode pengambilan data dan tahun 1991 sampai tahun 1996digunakan untuk membentuk persamaan regresi linier berganda P/E ratio tahun 1995. Hasil penelitian dari ketiga kelompok industri secara umum menunjukkanbahwa variabel bebas (dividend payout ratio, tingkat pertumbuhan EPS, dan standardeviasi) dalam persamaan regresi berganda memiliki pengaruh yang signifikanterhadap nilai P/E ratio. Ditemukan pula bahwa dari hasil persamaan regresi tandaminus maupun plus dari masing-masing variabel bebas yang menunjukkan hubunganlinier antara variabel tersebut dengan nilai P/E ratio tidak sesuai dengan dugaan awal,kecuali untuk miscellaneous industry. Dengan menggunakan persamaan P/E ratio basil regresi dapat diketahui apakahsuatu saham dalam kondisi undervalued ataupun overvalued. Kemudian dilakukanpembuktian melalui analisis return yaitu dengan membandingkan return tahun 1995dengan return tahun 1996. Hasil yang diperoleh dan analisis di atas secarakeseluruhan menunjukkan bahwa return saham undervalue lebih besar dibandingkandengan return saham yang overvalue."

"Hidrogen merupakan unsur terbanyak di alam semesta ini yang permintaannya naik terus dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan negara kepulauan yang lebih dari 60% wilayahnya adalah perairan. Dan Indonesia juga dianugerahi sinar matahari yang dapat bersinar sepanjang tahun. Kedua potensi besar ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan Hidrogen yang lebih bersih dengan kombinasi antara teknologi PLTS Terapung dan Elektrolisa Air. Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan dua Model untuk menghasilkan Hidrogen dengan studi kasus PLTS Terapung Cirata dengan kapasitas terpasang sebesar 192.4 MWp dan mempunyai batasan daya dalam PPA dengan utility grid (PLN) sebesar 145 MW. Output energi listrik pertahun didapat dari pemodelan menggunakan software PV Syst 7.1. Model pertama dibuat dengan memanfaatkan kelebihan daya dari PPA. Dengan life time sistem 20 tahun operasi, didapatkan rata-rata LCOH dengan berbagai skema tarif listrik adalah sebesar Rp.50.299,33/m3 pada tahun pertama dan semakin naik menjadi Rp.233.211,91/m3 pada tahun ke 20. Selanjutnya dengan pertimbangan over capacity dari utility grid di sistem Jawa Bali sebesar 42%, maka dibuat Model kedua dengan asumsi seluruh output energi listrik PLTS Terapung Cirata dijadikan dasar kapasitas produksi elektrolisis plant. Dan didapatkan rata-rata LCOH sebesar Rp.30.644,15/m3 pada tahun pertama dan menjadi Rp.37.518,03/m3 pada tahun ke 20. Dengan membandingkan hasil LCOH tersebut dengan harga market existing dan forecasting-nya, didapatkan Model kedua bisa dibawah harga market selama 17 tahun. Sehingga Model kedua dipilih untuk dilanjutkan uji kelayakannya menggunakan cashflow analysis. Dengan tingkat suku bunga green loan sebesar 4,25% dan inflasi 3,5%, didapatkan Model kedua jika diimplementasikan tahun 2021 masih belum layak dengan hasil IRR sebesar 4,4%. Sehubungan hal tersebut dilakukan analisa sensitivitas terhadap penurunan dua komponen Capex terbesar pada tahun 2025 dan antara 2040-2050. Hasilnya adalah pembangunan PLTS Terapung dan Elektrolisis Plant akan semakin mendekati tingkat keekonomianya jika dibangun pada tahun 2025 keatas dengan hasil rata-rata IRR sebesar 9,97% pada tahun 2025 dengan Payback Periode 7 tahun dan IRR 18,44% dengan Payback Periode 4 tahun dan tingkat Profitability index 1,33 jika dibangun antara tahun 2040-2050. Dari pemodelan ini juga didapat potensi penurunan emisi CO2 sebesar 811,934.76 kg CO2 untuk model 1 dan 164,034,790.31 kg CO2 untuk model 2 selama 20 tahun operasi nya

---

Hydrogen is the most abundant element in this universe that the demand continues to increase from year to year. Indonesia is an archipelagic country where more than 60% of its territory is water. And Indonesia is also blessed with sunshine that can shine all year round. These two great potentials can be utilized to produce cleaner and more economical Hydrogen with a combination of Floating PV and Water Electrolysis technology. In this research, two models are developed to produce Hydrogen with a case study of Cirata Floating PV with installed capacity is 192.4 MWp and has a power limit in the PPA with a utility grid (PLN) of 145 MW (AC). The annual output of electrical energy is obtained from modeling using PV Syst 7.1 software. The first model was made by utilizing the excess power of the PPA. With the life time system is 20 years operation, the average LCOH with various electricity tariff schemes was Rp.50.299,33 /m3 in the first year and increased to Rp.233.211,91/m3 in the 20th year. Furthermore, by considering the over capacity of the utility grid in the Java-Bali system by 42%, a second model was made with the assumption that all electrical energy output of the Cirata Floating PV is used as the basic data for the production capacity of the electrolysis plant. It was found that the average LCOH is Rp.30,644.15/m3 in the first year and becomes Rp.37,518.03/m3 in the 20th year. By comparing the results of the LCOH with the existing market price and its forecasting, the second model is below the market price for 17 years. So the second model was chosen to continue its feasibility test using cashflow analysis. With a green loan interest rate of 4.25% and inflation of 3.5%, it is found that the second model implemented in 2021 is still not feasible with an IRR of 4.4%. That is why a sensitivity analysis was carried out on the decline in the two largest Capex components in 2025 and between 2040-2050. The result is that the construction of the Floating PV and Electrolysis Plant will be closer to its economic level if it is built in 2025 with an average IRR of 9.97% with various business schemes with a payback period of 7 years and an IRR of 18.44% with a payback period of 4 years and Profitability index level of 1.33 if built between 2040-2050. From this modeling, the potential for CO2 emission reduction is 811,934.76 kg CO2 for the model 1 and 164,034,790.31 kg CO2 for the model 2 for 20 years operation."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa timely loss recognition mampu menurunkan sensitivitas investment-cashflow perusahaan, dan penurunan itu akan semakin besar pada perusahaan dengan high agency cost dibandingkan perusahaan low agency cost. Selain itu, penelitian ini juga ingin membuktikan bahwa sebelum penerapan timely loss recognition, perusahaan dengan high agency cost akan memiliki sensitivitas investment-cashflow yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan low agency cost. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan dividend payout ratio untuk mengukur besaran agency cost. Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi linier pada sampel yang dipilih dengan menggunakan purposive judgement sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timely loss recognition mampu menurunkan sensitivitas investment-cashflow perusahaan. Penurunan terjadi pada low agency cost firm namun pada high agency cost firm justru terjadi peningkatan sensitivitas. Selain itu, sebelum penerapan dari timely loss recognition, high agency cost firm memiliki sensitivitas yang lebih kecil daripada low agency cost firm.

---

This research aims to give empirical evidence that timely loss recognition could decrease company’s investment-cashflow sensitivity, and that decrease is strongest in high agency cost firms rather than low agency cost firms. Another empirical evidence that this research is trying to give is before the implementation of timely loss recognition, high agency cost firms have greater investment-cashflow sensitivity than low agency cost firms. Unlike prior research, this research uses dividend payout ratio as the measurer of agency cost. The test was done by using linear regression on sample selected by using purposive judgement sampling. The result shows that as the recognition of economic losses becomes more timely, the sensitivity of firm investment to cashflow decreases. Timely loss recognition decreases investment-cashflow sensitivity in low agency cost firms but increases the sensitivity in high agency cost firms. In fact, before implementation of timely loss recognition, high agency cost firms have smaller investment-cashflow sensitivity compared to the low agency cost one."