Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai implikasi yuridis akta yang dibuat oleh Notaris pada saat cuti yang mengakibatkan akta autentik yang memiliki pembuktian semprna fungsinya mengalami degradasi fungsinya seperti akta dibawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu menelaah norma hukum tertulis dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan implikasi yuridis atas akta yang di buat oleh Notaris dalam keadaan cuti. Studi kasus ini Notaris tersebut telah membuat akta autentik Notaris yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan telah merugikan banyak pihak/klien yang telah membuat akta autentik dengan Notaris yang bersangkutan. Implikasi yuridis bagi Notaris yang membuat akta dalam keadaan cuti, yaitu Notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan pembuatan akta yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan dapat dikenakan sanksi-sanksi, yang secara bertahap dan telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, mulai dari sanksi ringan yaitu teguran tertulis, hingga terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris harus bertanggung jawab terhadap seluruh akta yang telah dibuat selama cuti tersebut apabila terdapat masalah dikemudian hari dan para pihak/klien yang membuat akta dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris. Makadari itu seharusnya notaris sebagai pejabat umum yang memiliki nilai moral yang tinggi, seharusnya hendaklah menunjuk notaris pengganti ketika sedang cuti dan tidak menjalankan fungsi jabatannya sebagai Notaris hingga masa cutinya terlewati, agar tidak terjadi degradasi akta yang disebabkan Notaris cuti namun tetap menjalankan jabatannya. Majelis Pengawas Notaris hendaknya melakukan pengetatan pengawasan terhadap Notaris terkait cuti dan penunjukan notaris pengganti, agar tidak terjadi kasus serupa.

---

This thesis will discuss the juridical implications of the deed made by the Notary during their Leave which results in an authentic deed that has perfect proof of its function having its function degraded such as an underhand deed. This research uses a normative juridical research method, which is examining written legal norms by conducting a literature study on primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials related to juridical implications on the deed made by the Notary in a state of leave. Which in this case study the said Notary has made the authentic deed be relegated to an underhand deed and has harmed many parties/clients who have made the authentic deed by the Notary concerned. The juridical implications for a Notary who makes a deed in a state of Leave is that they violate the clause in making a deed that has been regulated inhave been regulated in the Notary Position Act, they may be subject to gradual sanctions and have been regulated in the Notary Position Act, ranging from light sanctions, namely written warnings, to the heaviest, that is the dismissal (or Termination?) by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The notary must be responsible for all deeds that have been made during their Leave in case there are problems in the future and the parties/clients who made the deed can claim compensation from the Notary. Therefore, a Notary as a public official who has high moral values, should appoint a substitute notary when they are on leave and not carry out their function as a Notary until thier Leave period has passed, so that there would be no deed degradation caused by a notary on leave, meanwhile they will still carry out their position. The Notary Supervisory Board should tighten their supervision of Notaries regarding Leaves and the appointment of a substitute notary, so that similar cases shall not occur."

"OECD memberikan rekomendasi untuk menerapkan carry forward dan/atau carry back untuk mengatasi isu volatilitas earnings dan perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak dalam pendekatan interest-to-EBITDA. Lebih lanjut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan terkait apakah pendekatan interest-to-EBITDA perlu dilengkapi dengan kebijakan carry forward dan/atau carry back, manakah di antara keduanya yang paling sesuai diterapkan di Indonesia, dan apakah terdapat alternatif selain menerapkan kebijakan carry forward dan/atau carry back sebagai pelengkap pendekatan interest-to-EBITDA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan carry forward dan/atau carry back perlu diterapkan untuk menangani isu volatilitas earnings sebagai bentuk kompensasi atau tax benefits. Kebijakan carry forward dan/atau carry back juga perlu diterapkan jika terdapat perbedaan pengakuan beban antara akuntansi dan pajak. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa kebijakan carry forward atas interest expense dan/atau kapasitas bunga memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan kebijakan carry back sehingga lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Namun, terdapat alternatif lain yaitu mengubah pendekatan interest-to-EBITDA menjadi filter ketiga ketentuan DER; atau menggunakan ketentuan DER untuk mengatasi EBITDA negatif serta menerapkan kompensasi kerugian fiskal.

---

OECD provides recommendations for implementing carry forward and/or carry back to address the issue of earnings volatility and differences in treatment between accounting and taxes in an interest-to-EBITDA approach. Furthermore, this study also seeks to answer questions related to whether the interest-to-EBITDA approach needs to be complemented by carry forward and/or carry back policies, which of the two is most suitable to be applied in Indonesia, and whether there are alternatives to implementing carry forward and/or carry back policies to complement the interest-to-EBITDA approach. The approach used in this study is a qualitative approach. Then, the results of the study concluded that carry forward and/or carry back policies need to be applied to deal with the issue of earnings volatility as a form of tax benefits. Carry forward and/or carry back policies also need to be applied if there is a difference in expense recognition between accounting and taxes. Next, the carry forward policy on interest expense and/or interest capacity has more advantages than the carry back policy so that it is more suitable to be applied in Indonesia. However, there is another alternative, which is to change the interest-to-EBITDA approach to the third filter of DER; or using DER to address negative EBITDA as well as apply fiscal loss compensation."

"Skripsi ini membahas mengenai studi kasus putusan mahkamah agung nomor 55K/Pdt.Sus/2012 dengan pokok bahasan akibat hukum atas pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap pekerja yang melaksanakan cuti melahirkan. Disini pihak perusahaan mendalilkan bahwa pekerjanya telah melakukan pelanggaran kerja dalam bentuk manipulasi transaksi penjualan dengan cara pekerja memberikan nama member kepada para pembeli non member, agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga normal dengan harga setelah mendapatkan discount. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Nantinya hasil penelitian ini akan menyimpulkan bahwa selama ia telah memenuhi aturan di dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai pengajuan cuti melahirkan, maka pekerja dapat diperbolehkan atas hak cutinya berdasarkan ketentuan peraturan tersebut. Sehingga pengusaha tidak boleh memberikan pemutusan hubungan kerja di luar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Tetapi pengusaha berhak memutus hubungan kerja apabila karyawannya terindikasi telah melakukan pelanggaran berat yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Sebelum melakukan pemutusan kerja pengusaha harus membuktikan terlebih dahulu apakah pekerjanya bersalah atau tidak berdasarkan putusan MK 012/PUU-I/2003 dan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005. Sehingga nantinya Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah lebih mengatur secara rinci terkait dengan pemutusan hubungan kerja karna kesalahan berat, sedangkan untuk pihak pengusaha diharapkan untuk mentaati sesuai dengan aturan yang telah di buat pemerintah agar hak-hak pekerja dapat tersampaikan dengan baik dan untuk pekerja diharapkan agar melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati, agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari.

---

This thesis discus about case study of the verdict of the Supreme Court number 55K/Pdt.Sus/2012 with the subject of the legal consequences of termination of employment unilaterally for workers who carry out maternity leave. The company postulates that their workers have committed work violations in the form of manipulation of sales transactions by giving members names from workers to non-member buyers in order to earn profit from the difference between the normal price and the discount price. The research method used is normative juridical. Later the results of this study will conclude that as long as he has fulfilled the rules in Law No. 13 of 2003 concerning employment regarding the aplication for maternity leave, then workers can be allowed on their leave rights based on the provisions of the regulation. So that the employers should not provide termination of employment outside the provisions of the labor law. But the employer has the right to terminate the employment relationship if the employee is indicated to have committed a serious violation as stipulated in the labor law. Before terminating employment the employer must first prove whether the worker is guilty or not based on the decision of the Constitutional Court 012/PUU-I/2003 and the Minister of Manpower and Transmigration Circular No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005. So that later the results of this study suggest that the government regulates more in detail related to termination of employment due to serious mistakes, while for employers it is expected to obey according to the rules that have been made by the government so that workers' rights can be conveyed properly and for workers to be expected so that do the job as well as possible in accordance with the agreed work agreement, so that termination of employment can be avoided."

"Pokok PermasalahanPerkembangan pembangunan nasional serta semakin bervariasinya kebutuhan akan modal tambahan bagi dunia usaha yang ada di Indonesia sekarang ini, di mana juga persyaratan untuk memiliki secara penuh suatu barang modal untuk usahanya bukanlah suatu kemutlakan lagi. Para pengusaha sekarang untuk mengembangkan perusahaannya dapat menggunakan barang-barang modal dengan hak pakai yang sifatnya khusus yaitu lewat perjanjian leasing.Adanya perjanjian leasing dalam dunia usaha di Indonesia telah menambah perbendaharaan sumper-sumber pembiayaan pembangunan/usaha yang tadinya hanyalah bergantung kepada beberapa sumber yang telah lama ada seperti Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan lainnya. Keberadaan perjanjian leasing juga merupakan suatu langkah kedepan yang merombak khasanah kebiasaan transaksi dunia usaha kita dari sistim cash and carry atau biasa disebut transaksi tunai dan beralih ke sistim pembayaran secara berkala (sistim kredit).Disamping sebagai suatu bentuk perjanjian yang boleh dikatakan masih baru, perjanjian leasing juga sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari bentuk-bentuk perjanjian yang telah ada, dimana sebagai landasan antara lain ada, pada pasal l320 juncto pasal 1338 KUH Per serta ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian pada umumnya.Metode Penelitian.Setiap penulisan ilmiah harus didasarkan pada fakta yang seobyektif mungkin, yang diperoleh dari penelitian. Untuk mendapatkan data-data, maka mengadakan penelitian yang berupa :- Field research/penelitian lapangan.Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengumpulan data dan penelitian secara langsung pada obyek dalam hal ini adalah pelaksanaan perjanjian leasing pada badan-badan usaha leasing yang ada di Jakarta. Dan dari data yang terkumpul diadakan analisa untuk di ambil kesimpulan.-Library research/penelitian kepustakaan.Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengumpulan data dengan mernpelajari dari buku-buku kepustakaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan perbandingan pendapat-pendapat para sarjana tentang obyek yang di teliti. Dan selanjutnya untuk membandingkan teori dan praktek.- Wawancara/interview.Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pejabat yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti, guna melengkapi data-data yang telah ada. Penulis dalam hal ini menggunakan metode wawancara yang tidak berstruktur.Hal-Hal Yang Ditemukan- Bahwa secara umum perjanjian leasing hampir sama dengan perjanjian sewa-menyewa, sewa-beli dan yang lainnya. Kualifikasi subyek dan obyeknya yang menentukan perbedaannya.- Adanya hak optie merupakan sesuatu keharusan untuk dicantumkan dalam suatu ikatan, walaupun pelaksanaan dari ikatan itu sendiri pada waktunya nanti harus berdasarkan pula suatu perjanjian yang terpisah yang terlepas dari Perjanjian Leasing itu sendiri.Kesimpulan- Bahwa keberadaan perjanjian leasing di dalam khasanah dunia usaha kita ada1ah merupakan suatu langkah yang positip, karena jeias bisa memenuhi kebutuhan praktek dalam lalu lintas hukum.- Selain memenuhi kebutuhan dunia usaha kita, perjanjian leasing juga merupakan suatu langkah maju di mana tadinya kecenderungan yang ada dalam masyarakat usaha di Indonesia untuk bertransaksi secara "cash and carry" , dengan adanya perjanjian leasing masyarakat telah lebih terbuka menerima sistim pembayaran secara berkala/kredit, serta secara perlahan-lahan tapi pasti mulai meninggalkan sistim yang lama tadi.Saran- Melihat perkembangan usaha jasa leasing dalatn dunia usaha kita, maka pentinglah kiranya pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk membentuk undang-undangyang khusus mengatur periha1 leasing di Indonesia, serta dilengkapi pula dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih lengkap dan mantap.- Juga mengenai pengaturan ketenagakerjaan dalam bidang usaha leasing ini perlu ditata lebih baik, mengingat pembangunan yang sedang dijalankan oleh bangsa kita memerlukan lowongan pekerjaan yang sangat banyak, salah satu diantaranya para ahli hukum kita perlu diberi kesempatan yang lebih luas untuk ikut menangani usaha jasa leasing, yang pada saat ini barulah beberapa ahli-ahli dari disiplin ilmu tertentu saja yang diutamakan berkecimpung dalam jenis usaha leasing ini. Juga peng gunaan tenaga-tenaga asing perlu sangat dibatasi mengingat tenaga-tenaga ahli Indonesia sendiri sudah banyak yang mampu menangani hal ini."

"Tesis ini membahas kebijakan insentif pajak penghasilan atas biaya penelitian dan pengembangan yang dikaitkan dengan pentingnya peranan teknologi dalam perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemberian insentif yang terkait dengan biaya penelitian dan pengembangan di beberapa negara dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kegiatan R&D di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang digunakan oleh beberapa negara yang menjadi objek penelitian adalah super deduction dan tax credit. Setiap negara juga memiliki tarif insentif R&D, ketentuan carry forward, dan yurisdiksi kegiatan R&D yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak disebutkan tentang biaya dan kegiatan apa saja yang termasuk dalam cakupan kegiatan R&D untuk menjadi pengurang penghasilan bruto.

---

This thesis discusses policy of income tax incentive of research and development in relation to the importance of the role of technolocy in the economy. This research aims to analyze the tax incentive policy for expenditure on research and development (R&D) activities in Indonesia, Singapore, Malaysia, India, Australia, and China and analyzes constraints faced by the government to improve R&D activities in Indonesia. This research uses qualitative approach.

The results show that tax incentives are used by some of the countries which are the object of research are super deduction and tax credit. Each country also has R&D tax incentive rates, the carry forward provision, and the jurisdiction of the R&D activities that varies according to the country?s police. In Law Number 36 of 2008 does not stated the definition of the activities and what costs are included in the scope of R&D activities to be deduction from gross income."

"ABSTRAKTerdapat beberapa cara untuk melakukan pemindahan hak milik atas tanah, salah satunya ialah melaui jual beli tanah. Jual beli tanah sendiri merupakan cara yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam hal pemindahan hak milik atas tanah itu tadi. Lahirnya UUPA merupakan sebuah perwujudan dalam unifikasi hukum tanah nasional. Sebelumnya, hukum tanah di Indonesia memiliki beberapa pengaturan, diantaranya adalah menurut hukum adat dan hukum barat. Semenjak diundangkannya UUPA, maka hukum tanah barat menjadi tidak berlaku lagi sepanjang terkait bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek. Keberlakuan UUPA sendiri berlandaskan hukum adat, termasuk jual beli tanah dimana dalam hukum adat menganut asas terang dan tunai. Asas terang dan tunai ini merupakan suatu syarat sah dalam jual beli tanah yang diadopsi dalam sistem hukum tanah nasional saat ini. Asas terang berfungsi untuk pembuktian terhadap pihak ketiga, sedangkan asas tunai ialah untuk pemindahan hak milik atas tanah itu tadi. Namun, terjadi ketidaksesuaian pemaknaan asas terang maupun tunai dalam sengketa tanah yang diputus melalui pengadilan. Ketidaksesuaian dalam pemaknaan kedua asas ini dikhawatirkan berujung pada ketidakpastian hukum. Oleh karena ketidaksesuaian pemaknaan itu pula menjadi timbul pertanyaan tentang bagaimana terjadinya suatu pemindahan hak atas tanah baik menurut hukum adat maupun menurut putusan-putusan pengadilan.

---

ABSTRACTThere are several ways to transfer property rights to the land, one of which is through the sale and purchase of land. Sale and purchase of land itself is the most commonly used by the community in terms of transfer of property rights to the land earlier. The birth of UUPA is an embodiment in the unification of national land law. Previously, the land law in Indonesia has several arrangements, among others are according to customary law and western law. Since the enactment of UUPA, the law of the western lands shall become invalid as long as the earth, water and natural resources contained in, except the provisions concerning hypotheek. UUPA 39 s own enforcement is based on customary law, including the sale and purchase of land which in customary law adheres to the principle of cash and carry. This cash and carry principle is a legitimate requirement in the sale and purchase of land adopted in the current national legal system of land. The principle of carry serves for proof against a third party, while the cash principle is for the transfer of property rights to that land. However, there is a discrepancy in the interpretation of the cash and carry principle in land disputes that are passed through the courts. Non conformity in the interpretation of these two principles is feared to lead to legal uncertainty. Because of the inconsistency of meaning, it also arises the question of how a transfer of land rights applies both according to customary law and according to court decisions. "

"Tesis ini membahas mengenai sengketa yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Perkara 133/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Tim yaitu mengenai akibat hukum jual beli tanah dengan akta jual beli yang pembayarannya ternyata tidak lunas dan akibat hukum acara pelepasan hak yang dilakukan pihak ketiga bernama Jenny Tsin dengan perjanjian pelepasan hak dibawah tangan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap hukum positif dengan melakukan pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dibantu dengan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Disamping itu dilakukan juga wawancara dengan narasumber sebagai data penunjang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum jual beli dengan akta jual beli yang pembayarannya ternyata tidak lunas adalah sah, karena hukum agraria nasional menganut jual beli menurut hukum adat yang sifatnya terang dan tunai. Akibat hukum acara pelepasan hak yang dilakukan pihak ketiga bernama Jenny Tsin dengan perjanjian pelepasan hak dibawah tangan adalah tidak sah, dan tidak menyebabkan Jenny Tsin menjadi pihak yang berhak atas obyek tanah sengketa, karena acara pelepasan hak dalam hal ini harus dilakukan melalui lembaga pertanahan yang memiliki prosedur tersendiri yang harus diikuti. Saran dalam tesis ini adalah PPAT harus berhati-hati dalam membuat akta jual beli, apabila jual beli belum lunas maka PPAT tidak boleh sudah membuat akta jual beli. Peraturan dan praktik yang melarang untuk mengalihkan hak atas tanah kecuali terhadap instansi yang membutuhkan secara sepihak seharusnya tidak diterapkan.

---

This Thesis discuss about a case that comes from East Jakarta District Court Decision Number 133/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Tim, about the law consequence of sale and purchase practice, with deed of sale and purchase that is not paid fully, and the law consequence of release of the rights of land from third party to obtain land with privately made deed. The form of research used in this research is normative juridical research, which is conduct research on positive law by taking an approach that refers to legal norms and library materials related to the problems discussed in this study. And there is also interview with informants as supporting data to achieve answers that related to the problems in this research. The result of this research is the sale and purchase that is not paid fully is legitimate, because the law that regulate sale and purchase of land is based on customary law which regulate that sale and purchase is done with cash and carry, and the release of the rights of land by third person (Jenny Tsin) to obtain land is not legitimate, because release of the rights of land in this case have to be done via land institution. The suggestion in this research is the PPAT must not make a deed of sale and purchase if the payment has not been paid fully. The regulation and practice that prohibit to transfer the rights of the land to other except to institute unilaterally should not applicable."

"Pembentukan undang-undang selama ini bersifat periodik, tidak mencerminkan perencanaan yang berkelanjutan, dan tidak efektif. Hal ini tergambar dengan berakhirnya periode masa keanggotaan DPR RI saat ini maka berakhir pula pembentukan undang-undang, sehingga pembentukan undang-undang periode selanjutnya dimulai dari awal. Carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 hadir sebagai solusinya. Penelitian ini menganalisis mengenai konsep carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; implementasi dan kendala dalam penerapan mekanisme carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dari periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019 ke tahun 2019-2024; serta konsep carry over dalam pembentukan undang-undang yang sesuai dengan proses pembentukan undang-undang yang baik. Hasil penelitian tersebut bahwa carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terjadi dalam hal sudah pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR RI sebelumnya, dengan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD dapat dimasukan ke dalam Prolegnas periode masa keanggotaan DPR RI selanjutnya. Carry over sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 merupakan padanan kata untuk RUU luncuran atau luncuran pembahasan yang dikenal dalam penyusunan Prolegnas tahunan, yang terjadi antar tahun dalam periode masa keanggotaan DPR yang sama. Implementasi carry over dalam pembentukan undang-undang dari periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019 ke tahun 2019-2024, pada umumnya sama seperti pembentukan undang-undang pada umumnya, yang membedakan adalah RUU yang dibentuk pada periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2019-2024 tidak melewati tahap penyusunan lagi karena dianggap sudah dijalankan pada periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019. Kendala dalam penerapan carry over adalah belum tersedianya peraturan pelaksana, konsep carry over multitafsir, dan politik hukum terkait pembentukan undang-undang yang dinamis. Konsep carry over dalam pembentukan undang-undang yang sesuai dengan proses pembentukan undang-undang yang baik adalah carry over dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan politik hukum dalam pembentukan perundang-udangan yang bertujuan untuk pemenuhan cita hukum. Saran dari penelitian ini hendaknya mekanisme carry over dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dapat disosialisasikan dengan lebih masif lagi dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut mekanisme carry over serta mekanisme carry over dilaksankan dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan politik hukum dalam pembentukan undang-undang yang baik, yang sesuai dengan cita hukum bangsa yang tercermin dalam Pancasila.

---

The law-making process so far has been periodic, does not reflect sustainable planning, and is not effective. This is illustrated by the end of the current period of The Indonesia House of Representatives, so the law-making process is also ending, so that the law-making process for the next period starts from beginning. Carry over of the law-making process according to Article 71A Act No. 15 of 2019 is present as a solution. This study analyzes the carry-over concept on the law-making process according to Article 71A of Act Number 15 of 2019 and prior to the enactment of Act Number 15 of 2019; implementation and constraints on carry over mechanism of the Law-Making Process According to Article 71A Act No. 15 of 2019 of The Indonesia House of Representatives Period 2014-2019 to Period 2019-2024; and carry-over concept on the law-making process that are in accordance well-law making process. The results of this study show that the carry-over concept on the law-making process according to Article 71A of Act Number 15 of 2019 occurred in the event that the Inventory List of Problems has been discussed during the previous of The Indonesia House of Representatives period, with the agreement of the The Indonesia House of Representatives, President, and/or The House of Regional Representatives, that it can be included in the Prolegnas of the next period of The Indonesia House of Representatives. The carry-over concept on the law-making process of prior to the enactment of Act Number 15 of 2019, is the equivalent of the launch bill or launch discussion which is known in the preparation of the annual Prolegnas, which occurs between years within the same period of The Indonesia House of Representative. The implementation on carry over mechanism of the Law-Making Process According to Article 71A Act No. 15 of 2019 of The Indonesia House of Representatives Period 2014-2019 to Period 2019-2024 is generally the same as the formation of laws in general, what distinguishes is the bill that was making during of The Indonesia House of Representative period 2019-2024, does not pass the drafting stage again because it is considered to have been implemented during period 2014-2019. Constraints in implementing carry-over include the unavailability of implementing regulations, the concept of carry-over with multiple interpretations, and legal politics related to dynamic of law-making process. Carry-over concept on the law-making process that are in accordance well-law making process are carry over in the law-making process in accordance with the principles of good statutory formation and legal politics in the law-making process that aim to fulfill legal ideals. The suggestion from this research are that the carry-over mechanism of the law-making process according to Article 71A of Act Number 15 of 2019 can be more massively socialized; a Government Regulation has been established to regulate further provisions on the carry over mechanism; and the carry-over mechanism is carried out by taking into the principles of good statutory formation and legal politics in the law-making process which are in accordance with the ideals of national law as reflected in Pancasila."