Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak APBN tahun anggaran 1998/1999 sektor pajak menjadi fokus penerimaan yang paling potensial, yang ditandai dengan adanya peningkatan yang signifikan dari penerimaan pajak dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Dalam APBN tahun 2001 ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar 4.182 triliun atau 65% dan total penerimaan dalam negeri yang sebesar Rp. 276.8 7 7, 7 triliun. Besarnya target penerimaan pajak tersebut menuntut Direktorat Jenderal Pajak bekerja lebih keras untuk mencapainya dengan melakukan intensifikasi pemunggutan pajak, ekstensifikasi pemungutan pajak, serta perluasan subjek dan objek pajak Salah satu potensi penerimaan pajak adalah pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito. Untuk itu pemerintah melakukan revisi peraturan pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan dari tarif sebelumnya 15% menjadi 20%, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tabun 2000. Revisi ini menimbulkan keresahan di kalangan perbankan yang mengkbawatirkan akan mengurangi kompetensi perbankan di dalam negeri sehingga akan terjadi pelarian dana (capital flight) dan sektor perbankan ke sektor lain atau ke luar negeri. Sehingga sektor perbankan mulai menaikkan suku bunganya sebagai tindakan antisipasi. Tindakan tersebut berpotensi muncul permasalahan barn, yaitu naiknya suku bunga kredit yang akan membuat cost investasi akan mahal, yang akan diikuti dengan inflasi, yang pada akhirnya membuat proses pemulihan ekonomi menjadi terganggu. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk mengambil terra tersebut sebagai tesis. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sungguh capital flight itu terjadi?, apakah efektif tindakan antisipasi perbankan dengan menaikkan suku bunganya ? seberapa jauh dampak yang terjadi bila sektor perbankan menaikkan suku bunga tabungan dan depositonya ? Dari hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa kekhawatiran terjadinya capital flight yang diakibatkan peraturan baru tersebut tidak atau belum terjadi, tindakan menaikkan suku bunga tabungan dan deposito sebagai tindakan antisipasi ternyata tidak efektif, karena sebagian besar nasabah kurang melihat suku bungs tabungan dan deposito sebagai indikator yang penting, artinya ada indikator-indikator lain yang lebih penting dari suku bunga yang dapat mempengaruhi nasabah untuk memilih sektor perbankan sebagai tempat investasi. Tindakan inenaildcan suku bunga tabungan dan deposito juga berpotensi naiknya suku bunga kredit yang diikuti dengan naiknya inflasi.

Abstrak :
Weak policy measures and improper monitoring of the flows and consumption of short-term external funds during the boom period (especially in early and mid 1990's) had been substantial in contributing to the country's currency and economic crisis in mid 1997. Private capital outflows in the form of capital flight had aggravated the intensity of the recent economic crisis as it drained the capital out at the time when it was most needed. Capital flight is estimated using an indirect measure (originally used by World bank, 1985) which involves a residual of some other variables. Accordingly, capital flight is calculated as the identified acquisitions of external assets except official reserves, plus recorded errors and ornissions. An econometric analysis was conducted to determine factors affecting capital flight from Indonesia. Using Augmented DickeyFuller and Phillip-Perron tests of unit root, it was found that ail variables except FDI, uncertainty and interest rate differentials are nonstationary. The Johansen's approach was used to test co-integration in multivariate system that involved long run and short run estimations. The results show that exchange rate depreciation, increase in external debt, GDP, FDI and inflation are important determ~inants of capital flight from Indonesia. Policy measures to prevent future capital flight problem should incorporate the impact and interdependence of various macroeconomic variables. Balanced policy measures based on both fiscal and monetary policies are important in order to maintain or strengthen the confidence of the public. It is important to carefully monitor the flows and consumption of external funds especially during the time of prosperity.

Abstrak :
Globalisasi finansial telah memungkinkan pergerakan modal lintas batas negara secara bebas (free movement of capital), sehingga fenomena aliran modal masuk dan keluar dari suatu negara baik secara legal maupun ilegal telah menjadi realitas perekonomian dunia. Pasca terungkapnya aset Warga Negara Indonesia di berbagai jurisdiksi tax havens melalui Panama Papers dan Paradise Papers, Pemerintahan Joko Widodo melihat bahwa terdapat potensi pajak dan investasi di luar jurisdiksi Indonesia yang luput dari pantauan pemerintah. Kebutuhan negara akan pendapatan pajak dan investasi demi merealisasikan program prioritas nasional berupa pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan Tax Amnesty dengan tujuan utama menghasilkan repatriasi. Repatriasi merupakan penarikan aset milik wajib pajak yang berada di luar jurisdiksi negara tersebut untuk diinvestasikan pada instrumen di dalam negeri yang telah ditentukan oleh pemerintah. Repatriasi dalam kebijakan Tax Amnesty 2016-2017 yang diambil Indonesia di tengah realitas globalisasi finansial mengalami kegagalan pemenuhan target. Meskipun pada tingkat internasional didukung dengan adanya rencana penerapan Automatic Exchange of Information dan pada tingkat domestik terdapat kesiapan administratif yang matang, namun hasil repatriasi hanya memenuhi 14,7% dari target pemerintah. Tulisan ini kemudian berusaha mengidentifikasi sebab-sebab kegagalan kebijakan repatriasi dengan menggunakan kerangka Macro-Framework Analysis of Foreign Economic Policy dan konsep Adaptive Partnership yang dikemukakan oleh Christopher Dent. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan pemenuhan target repatriasi disebabkan oleh ketidakmampuan aktor negara untuk membentuk kerja sama yang baik dengan pemilik modal dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi di era globalisasi. ......Financial globalization has made free movement of capital across the boundaries possible, therefore the phenomenon of capital inflows and capital outflows - both legal and illegal - has become a normal reality of world economy. After the disclosure of Indonesian citizens` assets in various tax havens jurisdictions through the Panama Papers and Paradise Papers, Joko Widodo Government saw the potential of taxes and investments outside of Indonesia`s jurisdiction which escaped government monitoring. The country`s dire need for tax and investment to realize national priority program - infrastructure development - has prompted the government to develop a Tax Amnesty policy with the main objective of generating capital repatriation. Capital repatriation is defined as the withdrawal of capital owned by taxpayers and is located outside the jurisdiction of their country to be invested in domestic instruments previously determined by the government. However, repatriation in Tax Amnesty policy 2016-2017 taken by Indonesia in the midst of financial globalization had failed to fulfill government target. Although at the international level it is supported by the plan to implement the Automatic Exchange of Information and at the domestic level there is is sufficient administrative readiness, the result of repatriation only met 14,7% of the government target. This paper then attempts to identify the causes of the failure of repatriation policy using Macro-Framework Analysis of Foreign Economic Policy and the concept of Adaptive Partnership introduced by Christopher Dent. The result of this study indicates that the failure to fulfill repatriation target is caused by the inability of state actor to form good cooperation with capital actors in implementing economic policies at the era of globalization

Abstrak :
Artikel ini akan membawa topik tentang retrospeksi dan restrukturisasi imigrasi untuk dibawa ke dalam relasi yang berhubungan dengan etika terapan, kosmopolitanisme, dan aspek ekonomi-sosial-politik-budaya, dalam kerangka filosofis dan perspektif etika terapan. Selanjutnya, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan imigrasi berkorelasi dengan isu etika terapan dan kosmopolitan. Isu mengenai imigrasi, etika terapan, dan kosmopolitan saling berkaitan, kendati demikian, sampai dengan titik ini, eksplorasi teoritis yang dilakukansecara sinkronis cenderung menghadirkan model analisis non-filosofis dalam menyusuri isu imigrasi serta implikasinya, termasuk isu kebijakan yang dilakukan oleh negara terhadap para imigran. Eksplorasi yang saya lakukan terhadap isu imigrasi pada artikel ini akan bergerak lebih jauh dan tidak akan berkutat pada dinamika sosial-politik- ekonomi, akan tetapi mencoba untuk menganalisis isu imigrasi secara filosofis melalui perspektif etika terapan dan kosmopolitanisme. Pada akhirnya, artikel berikut akan mengeksplanasikan analisis filosofis dari kebijakan imigrasi serta korelasinya dengan aspek politis. ......This article will bring the topic of retrospection and immigration restructuring to be brought into relations related to applied ethics, cosmopolitanism, and economic-socio-political-cultural aspects, within a philosophical framework and an applied ethical perspective. Furthermore, this article will explore how moral policy correlates with applied and cosmopolitan ethical issues. Issues concerning morality, applied ethics, and cosmopolitan are interrelated, however, up to this point, theoretical explorations carried out synchronously tend to present a non- philosophical analysis model in managing festive issues and impressively, including the issue of policies carried out by the state against immigrants. My exploration of immigration issues in this article will move further and will not dwell on socio-political-economic dynamics, but will try to analyze immigration issues philosophically through the perspective of applied ethics and cosmopolitanism. Finally, the following article will explain the philosophical analysis of festive policies and their correlation with political aspects.