Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis moneter yang dialami oleh Indonesia dan negara-negara Asia pada sekitar tahun 1997-1998 dampaknya masih terasa sampai saat ini khususnya pada industri perbankan. Pemerintah telah melakukan program rekapitalisasi melalui obligasi rekap (yang dalam perkembangannya menjadi Surat Utang Negara atau SUN) kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang telah mengakibatkan ratio pemodalan (CAR) menjadi minus. Dalam perkembangannya, bank-bank yang terkena rekapitalisasi tersebut menghadapi tantangan yang besar dan serius dalam mengelola SUN. Instrumen ini mempunyai risiko yang besar khususnya risiko pasar akibat fluktuasi suku bunga.Mengingat besarnya risiko yang dihadapi perbankan tersebut, maka Bank Indonesia selaku pengawas perbankan telah mengeluarkan peraturan mengenai penerapan market risk bagi bank. Peraturan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan rekomendasi Bank for International Settlement (BIS). Dalam peraturan tersebut BI mewajibkan bank mencadangkan dananya untuk mengcover capital charge karena market risk. Untuk menghitung capital charge, saat ini BI mewajibkan bank-bank untuk menghitung dengan standardized model. Namun demikian bank diijinkan untuk menghitung dengan pendekatan internal model. Perhitungan dengan pendekatan internal model dapat dilakukan dengan berbagai metode yaitu variance-covarinace, montecarlo dan historical simulation. Namun dalam penelitian karya akhir ini metode yang dipakai adalah variance-covariance.Dalam pengkajian karya akhir ini dipilih PT. XXX sebagai objek penelitian. PT. XXX adalah salah satu bank pemerintah dan sudah go public yang terkena kewajiban untuk menghitung capital charge market risk karena memiliki porfolio trading SUN yang cukup besar yaitu sekitar Rp.26,88 Trilyun per posisi 31 Maret 2004 atau sekitar 28% dari total asset yang berjumlah Rp. 94,5 Trilyun.Permasalahan yang akan dikaji dalam karya akhir ini adalah: (a) berapa besar capital charge SUN pada portfolio trading dan available for sale PT. XXX yang dihitung berdasarkan standardized model, (b) Berapa besar VaR SUN portfolio trading dan available for sale PT. XXX dengan perhitungan internal model berdasarkan pendekatan variance-covariance, (c) Manakah model terbaik berdasarkan perbandingan point a dan b serta (d) bagaimana pengaruh perhitungan capital charge tcrhadap CAR di PT. XXX melalui pendekatan standardized model dibandingkan dengan internal model? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah memberi masukan bagi PT.XXX dalam menentukan model terbaik sehingga capital charge yang dicadangkan dan pengaruh penurunan CAR adalah yang terkecil. Pengkajian dalam karya akhir ini dibatasi pada outstanding trading SUN khususnya posisi 31 Maret 2004 yang terdiri dari 11 seri SUN yaitu FR02, FR03, FR04, FR05, FR08, FRIO, FRl6, F R17, FR20, FR23 dan FR25."

"Penelitian tentang dampak perhitungan Capital Charge pada penerapan PeraturanBank Indonesia (PBI) No.8122/PBI/2006 terhadap kemampuan ekspansi pembiayaan telah dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Insani. Berdasarkan ketentuan tersebut maka BPRS harus menyediakan Capital Charge lebih tinggi dari actual lass. Baban penelitian ini adalah data pembiayaan murabahah bulan Januari-Desember 2007 dari BPRS Amanah lnsani, sebagai uji va1ldasi adalah data bulan Januari 2008. Metoda yang dilakukanadalah mengul'l.lr besamya Capital Charge dengan menggunakan model Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan model altematif (CreditRisk+), validasi model dilakukan dengan back Jesting. Basil peneHtian bahwa, penggunaan C.·editRisk+ menghasilkan Capital Charge lebih rendah dari A TMR. Kesimpulan yang didapat adalah BPRS Amanah Insani dapat menggunakan CreditRisk+ sebagai model pengukuran risiko pembiayaan mendampingi modelyang sudah digunakan.

---

The research on impact of Capital Charge on applying the rules of Bank

Indonesia (PBJ) No.8/22/PBU2006 was conducted , for analysis expansion of

credit of Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah lnsani. The material

used in these research was the data of expences murahahah of BPRS "Amanah

lnsani from January to December 2007. and for validation was used data on Janoary 2008. The methods was measoring the level of Capital Charge by using model of ATMR (AI.'tiva Tertimbang Menurut Resiko) and altematif model of Credi!Risk+. The validation of these model was measuring by back testing. The results was using the model of CreditRisk+. yielding the Capital Charge lower than that of ATMR .. The conclusion is that BPRS could used CreditRisk+. model for measuring risk"

"The New Basel Accord II as an International Regulation for Banking Industry will be effective at year-end 2006 by Basel Committee on Banking Supervision. This New Basel will straighten up the Capital Charge for few significance risks In banking industry such as credit risk, liquidity risk, and the new introduced risk, the operational risk. Since this new regulation will be effective soon and banking industry in Indonesia Is not familiar yet, the writer try to help them by designing the matrix and operational loss data processing procedure for capital charge calculation and causal modeling to deal with the regulation and to detect the factors which led to operational loss. The matrix Is arranged from hourly to monthly event according to business lines and event types as in Basel Accord II. To handle the small amount of operational loss data, the writer has used bootstrap method. Bottom-Up Approach is selected to modeling the operational risk. This approach using Peaks Over Threshold-Generalized Pareto Distribution (POT-GPD) plus Peaks Over Threshold-Point Process (POT-PP)from Extreme Value Theory to calculate the capital charge and also using the linear regression for Causal Modeling. The writer found that the larger the sample size is, the harder these distributions to fit with Generalized Pareto Distribution in particular treshold especially for sample size which nearly 50 "it can be assumed Normal distribution so Value at Risk can be used to calculate the capital charge ",even though the writer has tried to remove the threshold to the higher percentile. So, it was suggested to the user of Generalized Pareto Distribution always to fact their data or distributions using the Kolmogrov-Smlmov statistics"

"Value-at-Risk (VaR) is the most popular tool for risk measurement in banking and finance industry today. The study estimates the volatility for market risk measurement to calculate diversified VaR. Using Multivariate GARCH BEKK proposed by Engle and Kroner (1993) and variance-covariance matrix methods, this paper compares both methods in generating volatility forecast to estimate diversified VaR particularly for market risk. The paper examines three exchange rates: GBP/USD, USD/JPY, and USD/SGD, from the period of 2000 to 2005. The empirical result shows that GARCH BEKK model performs better, though has more sophisticated specification, than variance-covariance matrix method in estimating the volatility. The estimation results are as follows: VaR estimation generated by GARCH BEKK is 0.1388% which leads to capital charge of 5.2063%; while estimation generated by variance-covariance matrix is 0.1982% which leads to capital charge of 7.433%. The results also show that the volatility changes significantly every 125 observations or at least once in three months. This concludes that volatility forecast should be evaluated at least every three months."

"Kegiatan investasi perusahaan asuransi diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2003. Disamping mengatur jenis investasi yang diperkenankan untuk dimiliki oleh perusahaan, peraturan ini jugs menetapkan capital charge untuk setiap jenis investasi. Untuk investasi pada reksadana dikenakan fak-tor sebesar 0% untuk reksadana yang sepenuhnya surat hutang pemerintah, 2% untuk reksadana yang sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau surat berharga pasar uang , 10% untuk reksadana yang sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas. Kemudian untuk reksadana campuran dikenakan faktor risiko sebesar rata-rata tertimbang dari risiko aset yang membentuknya atau maksirnum 10%.Berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2004, PT. Asuransi Astra Buana rrtempunyai eksposure investasi pada reksadana sebesar Rp 325 milyar, atas eksposure ini PT Asuransi Astra Buana dikenakan capital charge sebesar Rp 4,98 milyar atau 1,53% dari total investasi yang dialokasikan pada reksadana.Hasil perhitungan Value at Risk (VaR) terhadap portfolio reksadana tersebut didapat VaRponroiio(95%o, 360hari) = Rp 2,42 milyar atau sebesar 0,79% dari total nilai investasi pada reksadana. Hal ini menujukkan capital charge yang ditetapkan pemerintah lebih besar dari perhitungan risiko dengan menggunakan VaR, sehingga dapat meng-cover kerugian apabila terjadi kegagalan pengelolan kekayaan khususnya pengelolaan investasi pada reksadana untuk tahun 2004.Simulasi terhadap portfolio reksadana yang dimiliki PT Asuransi Astra Buana menunjukkan portfolio yang ada bukan portfolio optimal, portfolio optimal dapat dibentuk ini terdiri dari 3 unit reksadana yakni Reksadana Mandiri Dana Pendapatan Tetap sebesar 10.50%, Reksadana Nikko Bond Nusantara sebesar 24.50% dan Reksadana RIDO DUA sebesar 65.00%. Hasil simulasi ini menunjukkan return portfolio simulasi lebih tinggi sebesar 15% dari return portfolio awal pada tingkat risiko portfolio yang mina dengan tingkat risiko portfolio awal. Analisa skenario jika portfolio awal diterapkan pada tahun 2005 juga menunjukkan portfolio hasil simulasi menghasilkan return yang lebih baik dihanding portfolio awal."

"Salah satu isu krusial dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah tidak dipergunakannya BMN secara efisien sehingga menimbulkan kondisi BMN yang unutilized dan underutilized. Konsep capital charge dalam ranah pengelolaan aset publik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Capital charge telah diimplementasikan pada beberapa negara antara lain Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan diterapkannya konsep capital charge pada pengelolaan BMN dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan capital charge tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif berupa studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). DJKN merupakan unit pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan BMN, termasuk kebijakan capital charge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep capital charge memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan BMN, terutama pada optimalisasi pengelolaan BMN dengan fokus cost efficiency pada kondisi BMN yang underutilized. Berdasarkan hal tersebut, capital charge sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia, namun dalam implementasinya juga perlu memperhitungkan dampak fiskal dari sudut pandang penganggaran keuangan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

---

One of the crucial issues in the management of State Property (BMN) is that BMN is not used efficiently, resulting in conditions where BMN is unutilized and underutilized. The concept of capital charges in the realm of public asset management can be one solution to increase the efficiency of asset use. Capital charges have been implemented in several countries, including Australia, England, New Zealand, and Canada. This study aims to analyze the possibility of applying the capital charge concept to BMN management and the prerequisites that must be met for the application of the capital charge. This study uses a qualitative approach in the form of a case study at the Directorate General of State Assets Management of the Ministry of Finance (DGSAM). DGSAM is a government agency that has the authority to formulate BMN management policies, including capital charge policies. The study results show that the capital charge concept has relevance to the concept of BMN management, especially in optimizing BMN management with a focus on cost efficiency in underutilized BMN conditions. Based on this, a capital charge can be implemented in Indonesia, but in its implementation, it is also necessary to take into account the fiscal impact from the perspective of state financial budgeting in the APBN."

"Penelitian ini bertujuan (a) Mengukur potensi kerugian maksimum (unexpected loss) yang ditimbulkan atas risiko pembiayaan mudharabah dengan menggunakan model standar dan model internal (Credit Metrics); (b) Menguji validitas pengukuran capital charge risiko pembiayaan mudharabah dengan menggunakan model standar dan metode internal (Credit Metrics); (c) Mengetahui profil risiko pembiayaan mudharabah berdasarkan wilayah/lokasi usaha. Data yang digunakan dalam penelitian ini adaiah data pembiayaan mudharabah sclama April 2005 -- Januari 2006. Model standar berdasarkan perhitungan ATMR sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor: 7/13/PBI/2005 tentang: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan model internal mengikuti metodologi CreditMetrics ? J. P. MorganHasil perhitungan yang dilakukan dengan model internal (CreditMetrics) menunjukkan risiko pembiayaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan model standar (ATMR). Capital charge risiko pembiayaan mudharabah dengan model standar lebih tinggi dibanding dengan model internal. Tetapi melalui uji back testing (Loglikelihoodl Ratio) kedua model dapat diterima (valid). Karena itu dalam pengukuran capital charge risiko pembiayaan, selain menggunakan model standar seperti yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, bank dapat menggunakan model internal, terutama untuk pengambilan keputusan yang strategis dalam pengembangan pembiayaan. Risiko pembiayaan mudharabah paling tinggi terjadi di wilayah DKI Jakarta dan kemudian berturut-turut adalah wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan yang paling rendah adalah wilayah di luar jawa.

---

This study was aimed to (a) measure the unexpected loss of mudharabah funding using standard as well as internal models (Credit Metrics); (b) test whether capital charge measurement with internal model is acceptable; (c) find out the location-base risk profile of mudharabah funding. This study used data on mudharabah funding from April 2005 to January 2006. The standard model is based on WRA measurement by Bank Indonesia number 7/13/PBI/2005 on Minimum Capital Charge of sharia-based Commercial Bank, while the internal model adopts the Credit Metrics - J.P. Morgan method. The result of internal method shows a lower credit risk as compared to that of standard method. This implies that the capital charge of credit risk under standard model is higher than that under the internal model. Nevertheless, using back testing (Logikelihood Ratio), both models are valid. Therefore, the measurement of the capital charge of credit risk is recommended. The ranking of mudharabah credit risk profile is higher in: Jakarta, West Java, Central Java, East Java, than that in outside Java."