Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kerangka hukum perdagangan karbon di Uni Eropa, China, dan Indonesia dengan fokus pada dua aspek utama: kerangka hukum dan kebijakan karbon di UE dan China, serta potensi adopsi dan penyempurnaan regulasi Indonesia berdasarkan pembelajaran dari kedua entitas tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun fondasi regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden No. 98/2021, UU No. 7/2021, UU No. 4/2023, dan Permen LHK No. 21/2022, dengan fokus utama pada sektor kehutanan dan penerapan nilai ekonomi karbon. UE, dengan EU Emissions Trading System (EU ETS) yang mapan sejak 2005, menawarkan model komprehensif multisektor dengan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas/carbon border adjustment mechanism (CBAM). Sementara itu, China meluncurkan ETS nasional pada 2021 dengan pendekatan berbasis intensitas karbon (carbon intensity), fokus awal pada sektor pembangkit listrik, dan rencana perluasan bertahap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan, masih ada ruang untuk penyempurnaan regulasi perdagangan karbon. Adopsi praktik terbaik dari UE dan China, disesuaikan dengan konteks nasional, dapat memperkuat efektivitas sistem perdagangan karbon Indonesia dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan dan penegakan hukum perdagangan karbon di Indonesia yang lebih komprehensif, efektif, dan selaras dengan tren global.

---

This research aims to analyze and compare the legal frameworks for carbon trading in the European Union, China, and Indonesia, focusing on two main aspects: the current carbon trading legal frameworks in the EU, China, and Indonesia, and the potential adoption and improvement of Indonesian regulations based on lessons learned from these two entities. The research findings indicate that Indonesia has established a foundation for carbon trading regulations through Presidential Regulation No. 98/2021, Law No. 7/2021, Law No. 4/2023, and Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 21/2022, with a primary focus on the forestry sector and the implementation of carbon economic value. The EU, with its well-established Emissions Trading System (EU ETS) since 2005, offers a comprehensive multi-sector model with a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Meanwhile, China launched its national ETS in 2021 with a carbon intensity-based approach, initially focusing on the power generation sector, with plans for gradual expansion. This study concludes that although Indonesia has made significant progress, there is still room for improvement in carbon trading regulations. Adopting best practices from the EU and China, adapted to the national context, can strengthen the effectiveness of Indonesia's carbon trading system in supporting emission reduction targets and sustainable development. These recommendations are expected to contribute to the development and enforcement of more comprehensive, effective, and globally aligned carbon trading laws in Indonesia."

"This study aims to examine the implementation of carbon pricing collection in Indonesia. This study also provides a review of the potentials for excise revenue, income tax (PPh), and value-added tax (VAT) from carbon emissions and an effort to build integrated supervision among stakeholders. This research uses descriptive qualitative method. The research data were obtained from a review of documents and regulations regarding carbon emissions. The research was conducted by comparing the best practices in the worldwide with the Indonesia government policy on carbon taxes. The results show a great potential for the country to apply carbon pricing collection through carbon taxes, carbon permits, or cap-and-trade (emission trading system). On the other hand, the collection of a tax on carbon or cap-and-trade schemes requires complex oversight. Therefore, a synergy among institutions is needed, such as the Directorate General of Taxes (DJP), the Financial Services Authority (OJK), and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The digitization of the system and the establishment of a data warehouse are the main strategies to support the performance of the task force involving the three institutions in implementing joint audits. The recommendation from this research is that Indonesia should immediately implement the carbon pricing policy and form joint audits in monitoring its implementation. This research encourages further research on carbon pricing, carbon tax, PPh and VAT, as well as research on the economic impact of the policy at each level of carbon emission rates."

"Ketenagalistrikan merupakan hal yang paling dasar dari perkembangan nasional sebuah negara. Pembangkit listrik di Indonesia memproduksi listrik hingga 283,8 TWh yang sebagian besar dihasilkan dari pembangkit listrik bahan bakar batubara, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sebuah negara. Dengan melakukan ratifikasi Perjanjian Paris yang di tertuang pada Nationally Determined Contribution (NDC) yang berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030, dimana 11% merupakan kontribusi dari sektor energi. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan Cap And Trade (CAT) pada pembangkit listrik bahan bakar batubara yang mempunyai kapasitas 300-400 MW, yang akan berdampak pada biaya pokok produksi pembangkitan Rp/kWh. Seperti yang diketahui metode cap and trade merupakan metode yang digunakan untuk menekan biaya mitigasi dari aksi penurunan emisi dengan biaya yang efektif. Dari penelitian ini didapatkan hasil nilai tertinggi kenaikan incremental cost pada skenario 9 yaitu dari Rp. 431,-/kWh menjadi Rp.462,77,-/kWh atau sekitar 7,37% dan harga karbon optimal pada rentang Rp. 130.165,-/tCO2 hingga Rp.130.183,-/tCO2 karena terjadi perubahan merit order pada pembangkit 330 MW dan 400 MW. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan komparasi dengan pembangkit bahan bakar batubara yang mempunyai kapasitas lebih besar, sehingga didapatkan alternatif jalan untuk menentukan merit order lebih optimal.

---

Electricity is the basis of national development in a country. Power plants  in Indonesia produces up to 283,8 TWh and are dominated by coal power plants which increase the amount of the greenhouse gases (GHG). In order to prevent more environmental problems, Indonesia ratified Paris Agreement by publishing the roadmap of Nationally Determined Contribution (NDC) that committed in reducing 29% of GHG emissions in 2030, which 11% of them are from the energy sector contributions.  This research focuses on the implementation of the carbon cap and trade (CAT) between coal power plants having 300-400 MW capacity, which can affect their cost of electricity (Rp/kWh). It is well known that cap and trade (CAT) is a method used for reducing the mitigation cost of emission reduction in an effective way. From this research, it is found that the highest rise of incremental cost  belongs to the 300 MW power plant in scenario 9 and the increase is from Rp.431,-/kWh to Rp.462,77/kWh, or approximately 7,37% and shows that the most optimal carbon price is in the range of Rp. 130.165,-/tCO2 to Rp.130.183,-/tCO2 because the rank of the 330 MW and 400 MW power plant in merit order changes over in this condition. In the future, this research can be used as a comparison with the higher coal power plant capacity, so that an alternative way is obtained to determine the more optimal merit order. "

"Ketenagalistrikan merupakan hal yang paling dasar dari perkembangan nasional sebuah negara. Pembangkit listrik di Indonesia memproduksi listrik hingga 283,8 TWh yang sebagian besar dihasilkan dari pembangkit listrik bahan bakar batubara, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sebuah negara. Dengan melakukan ratifikasi Perjanjian Paris yang di tertuang pada Nationally Determined Contribution (NDC) yang berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030, dimana 11% merupakan kontribusi dari sektor energi. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan Cap And Trade (CAT) pada pembangkit listrik bahan bakar batubara yang mempunyai kapasitas 300-400 MW, yang akan berdampak pada biaya pokok produksi pembangkitan Rp/kWh. Seperti yang diketahui metode cap and trade merupakan metode yang digunakan untuk menekan biaya mitigasi dari aksi penurunan emisi dengan biaya yang efektif. Dari penelitian ini didapatkan hasil nilai tertinggi kenaikan incremental cost pada skenario 9 yaitu dari Rp. 431,-/kWh menjadi Rp.462,77,-/kWh atau sekitar 7,37% dan harga karbon optimal pada rentang Rp. 130.165,-/tCO2 hingga Rp.130.183,-/tCO2 karena terjadi perubahan merit order pada pembangkit 330 MW dan 400 MW. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan komparasi dengan pembangkit bahan bakar batubara yang mempunyai kapasitas lebih besar, sehingga didapatkan alternatif jalan untuk menentukan merit order lebih optimal.

---

Electricity is the basis of national development in a country. Power plants  in Indonesia produces up to 283,8 TWh and are dominated by coal power plants which increase the amount of the greenhouse gases (GHG). In order to prevent more environmental problems, Indonesia ratified Paris Agreement by publishing the roadmap of Nationally Determined Contribution (NDC) that committed in reducing 29% of GHG emissions in 2030, which 11% of them are from the energy sector contributions.  This research focuses on the implementation of the carbon cap and trade (CAT) between coal power plants having 300-400 MW capacity, which can affect their cost of electricity (Rp/kWh). It is well known that cap and trade (CAT) is a method used for reducing the mitigation cost of emission reduction in an effective way. From this research, it is found that the highest rise of incremental cost  belongs to the 300 MW power plant in scenario 9 and the increase is from Rp.431,-/kWh to Rp.462,77/kWh, or approximately 7,37% and shows that the most optimal carbon price is in the range of Rp. 130.165,-/tCO2 to Rp.130.183,-/tCO2 because the rank of the 330 MW and 400 MW power plant in merit order changes over in this condition. In the future, this research can be used as a comparison with the higher coal power plant capacity, so that an alternative way is obtained to determine the more optimal merit order. "