Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Dalam masyarakat Indonesia saat ini masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum terdaftar karena kurangnya kesadaran pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya. Hal ini yang seringkali menyebabkan terjadi pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang asli, tanahnya telah dijual kepada pihak lain dan pembeli juga sulit untuk mengetahui siapa pemilik tanah yang sebenarnya. Permasalahanya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang belum bersertipikat dalam hal terjadi pemalsuan dokumen oleh pihak lain menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang mendapatkan tanah karena jual beli dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3/Pct/BPN RI/2013. Hasil analisis Penulis mengenai Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sebagai pemegang girik dalam hal terjadi pemalsuan yang diberikan Perkaban 3/2011 adalah melalui Pasal 64, 65 dan 80. Pasal 64 dan 65 Perkaban 3/2011 mengatur pemilik tanah sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perbuatan hukum administrasi pertanahan, sedangkan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yang mendapatkan tanah karena jual beli adalah dengan pembatalan sertipikat dilakukan hanya pada sertipikat yang menjadi obyek sengketa saja, tidak membatalkan seluruh sertipikat yang diterbitkan dalam satu Surat Keputusan. Pembatalan sertipikat hak atas tanah tidak dapat didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam melakukan pembatalan, Badan Pertanahan Nasional harus memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Pasal 70 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011.

---

ABSTRACT
Land registration aims to obtain legal certainty and legal protection for land owners. In Indonesian society today there are still many lands that have not been registered because of a lack of awareness of landowners to register their land. This is often caused land ownership document forgery. Without the knowledge of the original owner of the land, the land has been sold to other parties and buyers are also hard to know who the actual owners of the land. The issue is how the legal protection of landowners who have been certificated in case of falsification of documents by other parties according to the Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 of 2011 and the legal protection of third parties are gaining ground because of sale and purchase with the issuance of the Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 / Pct / BPN RI / 2013. The author analyzes the results of the legal protection to land owners as holders in the event of forgery girik given Perkaban 3/2011 is through Pasal 64, 65 and 80. Pasal 64 and 65 Perkaban 3/2011 regulate landowners as the injured party can apply to land administration legal actions, whereas the legal protection can be given to third parties are gaining ground because the purchase is the cancellation of the certificate is performed only on the disputed certificate course, does not invalidate the entire certificate issued in the Decree. Cancellation of certificate of land rights can not be based on criminal decisions that have permanent legal force. In doing cancellation, the National Land Agency should pay attention to the stages that have been specified in Pasal 70 of Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Number 3 of 2011., Land registration aims to obtain legal certainty and legal protection for land owners. In Indonesian society today there are still many lands that have not been registered because of a lack of awareness of landowners to register their land. This is often caused land ownership document forgery. Without the knowledge of the original owner of the land, the land has been sold to other parties and buyers are also hard to know who the actual owners of the land. The issue is how the legal protection of landowners who have been certificated in case of falsification of documents by other parties according to the Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 of 2011 and the legal protection of third parties are gaining ground because of sale and purchase with the issuance of the Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 / Pct / BPN RI / 2013. The author analyzes the results of the legal protection to land owners as holders in the event of forgery girik given Perkaban 3/2011 is through Pasal 64, 65 and 80. Pasal 64 and 65 Perkaban 3/2011 regulate landowners as the injured party can apply to land administration legal actions, whereas the legal protection can be given to third parties are gaining ground because the purchase is the cancellation of the certificate is performed only on the disputed certificate course, does not invalidate the entire certificate issued in the Decree. Cancellation of certificate of land rights can not be based on criminal decisions that have permanent legal force. In doing cancellation, the National Land Agency should pay attention to the stages that have been specified in Pasal 70 of Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Number 3 of 2011.]

Abstrak :
ABSTRAK
Peningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara para pihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dan kepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban para pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya. Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak. Hal ini tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan, serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Namun dalam prakteknya, pemegang sertipikat hak atas tanah masih rentan terhadap gugatan. Penulis dalam penelitian ini menemukan kasus pembatalan 111 (seratus sebelas) Sertipikat Hak Milik melalui sebuah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Pembatalan Sertipikat tentu menimbulkan banyak permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa pemegang Hak Milik dalam seratus sebelas sertipikat yang dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena memperoleh tanah tidak dengan itikad baik. Mereka telah membeli tanah redistribusi dari pihak yang tidak berhak mengalihkan hak atas tanah tersebut dan tidak dapat membantu pihak Kantor Pertanahan untuk membuktikan adanya proses pengajuan permohonan hak sesuai ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACT
The increasing need of land resource utilization potentially leads to the rising number of disputes over the land property control between the parties who have vested interest on it. In order to guarantee legal security over the property of the land, the law that is comprehensive and clear is indeed required. Act No. 5 of 1960 Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles has laid an obligation to the government to implement land registration, in addition to the obligation of the landowners to register property rights. The system of land registration in Indonesia is a system of registration of tittles. The landowners receive a certificate as evidence of ownership. The certificate of land right is a powerful evidence. However, in practice, the holder of the certificate of the land right is still vulnerable to a lawsuit. The author of this study has found the case of cancellation of 111 (one hundred and eleven) certificates by means of the Decree of the Head of the National Land Agency. The cancellation of certificate raises many problems. To find out and learn about the problem, the author has used the method of normative legal research or legal research literature, namely the legal research done by examining library materials or secondary data. Based on the study, the author has concluded that the holders of property rights in the one hundred and eleven certificates have not obtained legal protection as they should be because they have acquired the property by illegal procedure. Not only they have purchased redistributed land property from unauthorized entity, but they also fail to provide evidence to the Land Officer to prove the existence of the process of registration of land property in accordance with the law of land registration in Indonesia.