Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menuruthukum Islam dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011. Pokok masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun hibah menurut hukum Islam? dan Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011 menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Suatu hibah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat hibah menurut hukum Islam. Hibah yang dilakukan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat hibah itu tidak sah dan batal demi hukum, tetapi akibat hukum pembatalan baru berlaku setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cancellation of the parent?s grants to biological children according to Islamic law by analyzing the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K / AG / 2011. Issues that will be discussed is How a gran that be done not based on the condition and principle of Islamic law?.How is the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K/AG/2011 according to Islamic law and Islamic Law Compilation (KHI)? The method used in this research is normative research method by prescriptive research typology. A grant will be valid when it qualify based on the condition and principle of Islamic law. A grant that be done not based on the condition and principle of Islamic law does not valid by the law, but legal impact of new defeasance will be effective after court?s decision of power law declared fixed"

"Perbuatan hukum penerima hibah setelah terlaksananya hibah sebaiknya tidak bertentangan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena adanya hak bagi pemberi hibah untuk melakukan penarikan kembali dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan. Dengan adanya suatu putusan pengadilan yang menyatakan hibah batal maka objek hibah tersebut akan kembali menjadi milik pemberi hibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris untuk membatalkan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah penerima protokol terhadap pembatalan akta hibah. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada serta tipologi penelitian yang preskriptif, penelitian menghasilkan bahwa notaris tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk membatalkan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena kedua pejabat tersebut memiliki payung hukum yang berbeda. Selain itu sebaiknya hakim mengubah redaksional putusannya. Di samping itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah penerima protokol berkewajiban hanya menyimpan dan memelihara protokol sehingga apabila diperlukan oleh masyarakat dapat dengan mudah ditemukan. Disarankan bagi para hakim dan calon hakim agar lebih mendalami ilmu kenotariatan supaya dapat membedakan kewenangan masing-masing pejabat tersebut. Disarankan juga bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur mengenai jangka waktu penunjukan pejabat penerima protokol.

---

The legal actions taken by the grantee after the grant has been executed should not contradict Article 1688 of the Civil Code because the grantor has the right to revoke the grant by filing a cancellation request to the court. With a court decision that cancelled the grant, the granted object will revert to the ownership of grantor. This study aims to analyze the authority of notary to annul a grant act made by land deed official and the responsibilities of the Land Deed Official who received the protocol for a cancelled grant. Using a doctrinal research method based on legislation and existing literature as well as using prescriptive typology, the research concludes that a notary does not have the authority to cancel grant act made by the Land Deed Official because these two officials operate under different legal frameworks. Furthermore, it is suggested that the judges should amend the wording of their decision to state that grant act is null and void. Additionally, the Land Deed Official as the protocol recipient is only obliged to store and maintain the protocol that easily accessed when needed by the public. It is advised for judges and prospective judges to deepen their knowledge of notarial law to distinguish the authority of each official. The Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency is also advised to regulate the appointment period of the protocol recipient official."

"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak. Pemberian hibah dapat dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal hibah yaitu 1/3 harta penghibah sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Pemberian hibah yang dilakukan atas seluruh barang dan atau benda milik penghibah tidak diperbolehkan tanpa adanya persetujuan dari anak kandung pemberi hibah. Jika seorang PPAT membuat akta dengan melanggar ketentuan tersebut, maka akan mengakibatkan akta yang dibuat oleh PPAT menjadi batal demi hukum dan PPAT wajib memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang dirugikan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab PPAT atas pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah dan perlindungan hukum kepada penerima hibah atas pembatalan akta hibah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deksriptif analitis, dengan jenis data sekunder, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian berkaitan dengan adanya pembatalan akta hibah atas gugatan anak kandung penghibah yaitu maka seorang PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata dan atau secara administrasi. Tanggung jawab secara perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi sedangkan tanggung jawab secara administrasi dapat berupa pemberhentian sementara. Penerima hibah bisa mendapatkan perlindungan hukum dengan tetap meminta bagian sahnya yaitu 1/3 bagian dari objek hibah.

---

A grant is the giving of an object voluntarily and without compensation from someone to someone else who is still alive to have. The grant is carried out by making a grant deed in front of the Land Deed Making Officer (PPAT) for immovable property. The granting of grants can be done without breaking the maximum limit of grants, which are 1/3 of the donor's assets as stipulated in Article 210 of the Compilation of Islamic Law. Granting of grants made on all items and or objects belonging to donors is not permitted without the approval of the biological child giving the gift. If a PPAT makes a deed in violation of these provisions, it will result in a deed made by PPAT to be null and void by law and PPAT is obliged to provide liability to the injured party in relation to the deed he made. This study discusses the responsibility of PPAT for the making of a deed of grants without the consent of the grantor's biological children and legal protection to grantees for cancellation of the deed. To answer this problem normative juridical research methods are used, analytical descriptive research typologies, with secondary data types, and data collection tools using document studies and qualitative data analysis methods. The results of the study relate to the cancellation of the deed of grant on the claim of the biological child namely a PPAT may be liable on a civil or administrative basis. Civil liability in the form of reimbursement or compensation while administrative responsibility can be in the form of a temporary dismissal. Grant recipients can get legal protection by still asking for the legal portion, which is 1/3 of the object object."