Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Agen merupakan lembaga yang dapat berperan membantu pemasaran barang dan jasa secara efisien dan berdaya saing tinggi. Di Indonesia sistim pemasaran melalui agen/distributor berkembang setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 1977 dengan peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 382/Kp/XII/77, yang menyebutkan bahwa perusahaan asing hanya dapat melakukan pemasaran produksinya ke dalam negeri dengan menunjuk perusahaan atau perorangan nasional sebagai agen. Agen adalah perorangan atau badan hukum yang menjadi perantara dengan diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti promosi, negosiasi atau transaksi dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya dengan mendapat imbalan jasa. Sejalan dengan perkembangan keagenan tersebut, maka ketentuan KUHPerdata dirasakan kurang dapat diterapkan sepenuhnya pada agen, oleh sebab itu pemerintah merasa perlu turut campur dalam pelaksanaan kegiatan keagenan walaupun iv sifatnya baru terbatas pada administratif prosedural yang berupa penetapan persyaratan dan tata cara penunjukan agen berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan baru terbatas pada Agen Tunggal Pupuk dan Agen Tunggal Kendaraan Bermotor/Alatalat Berat dan Alat-alat Elektronik. Dengan demikian pendaftaran keagenan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan ada yang bersifat fakultatif dan imperatif. Pada dasarnya perjanjian keagenan merupakan hubungan perdata (persoonli j k) yang ..diatur dalam KUHPerdata khususnya Pasal 1338, namun dalam masalah keagenan campur tangan Pemerintah dalam pelaksanaan "azas kebebasan berkontrak" dimaksudkan antara lain: negara/pemerintah mempunyai tugas melindungi warganya dari suatu persaingan di bidang perdagangan, sematamata untuk menetralisir mekanisme pasar yang dapat merugikan masyarakat, memberikan kepastian usaha.