Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengenai analisis implementasi kebijakan publik, dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) ditinjau dari empat aspek, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, digunakan teori George C. Edwards III mengenai implementasi kebijakan dengan melibatkan empat variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan penelusuran literatur. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari komunikasi masih kurang; (2) implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik; (3) Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik adalah kurangnya transmisi dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan peraturan dimaksud dan mekanismenya, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kurangnya konsistensi dan ketepatan waktu dalam memberikan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan kewewenangan Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik. ......This research was about the analysis of public policy implementation, Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc reviewed from 4 aspects: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research used the theory of policy implementation by George C. Edwards UI by using four variables: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research used analytic descriptive method with quantitative and qualitative approach. Data was gathered from questionnaire, interviews and literarature search. From this research, it can be concluded that: (1) policy implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc from communication point of view was still not good; (2) policy implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc from resources, disposition and bureaucratic structure point of views were quite good; (3) The constraints in implementing Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc were: lack of transmission and clarity on the purpose of this Government Rule and its mechanisms; lack of facilities and infrastructures, the lack of consistency and punctuality in delivering reports and the authority of Monitoring Team for Controlling Optical Disc Companies.

Abstrak :
Sebagai sebuah karya seni, film cerita mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang menciptakan, memproduksi, dan menayangkannya kepada khalayak. Oleh karenanya Undang-undang Hak Cipta mensyaratkan adanya ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta sehubungan akan dilakukannya perbanyakan film cerita. Perbanyakan film cerita dapat dibuat dalam media cakram optik dengan format DVD dan VCD, dan perbanyakan dalam format ini sangat rawan terhadap tindakan pembajakan. Tindakan pembajakan film cerita dalam format DVD dan VCD sudah sangat sulit dibendung. Hal ini terlihat dari maraknya perdagangan barang ilegal tersebut di setiap sudut kehidupan masyarakat, dan masyarakat sudah semakin terbiasa untuk mengkonsumsinya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta tidak membawa dampak yang positif bagi perlindungan hak cipta. Pada saat inilah penegakan hukum mengambil peranan. Pada kasus pembajakan film cerita melalui format DVD dan VCD, telah dilakukan berbagai macam upaya penanggulangannya namun kenyataannya tindakan pembajakan tidak menjadi berkurang, malah semakin meningkat. Menghadapi kenyataan tersebut maka sudah seharusnya penegakan hukum hak cipta lebih diintensifkan, baik oleh pemerintah, produsen film cerita, maupun oleh masyarakat end-user yang berbudaya malu untuk menggunakan produk produk bajakan. Penegakan hukum hak cipta pada dasarnya mengandung arti bagaimana menjadikan masyarakat dan para penegak hukum sadar akan arti pentingnya hak cipta. Tindakan pembajakan tidak hanya merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga mengakibatkan hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena pembajak tidak memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang pada setiap jalur produksi, distribusi, dan perdagangan film cerita dalam format DVD dan VCD. Selama ini belum ada langkah konkrit dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi efek hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena tindakan pembajakan hak cipta, terutama apabila dikaitkan dengan peranan Direktorat Jenderal Pajak sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional.