Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebenaran data identitas para pihak dalam suatu transaksi jual beli tanah merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak. Jika hal tersebut diabaikan, maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang dapat mengakibatkan pembatalan transaksi yang telah dilakukan. Pemilik hak atas tanah telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok yang mempunyai wilayah hukum terhadap pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai itikad tidak baik dengan melakukan pemalsuan data identitas pemilik. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu bagaimana pengaturan pemindahan hak atas tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana bentuk, substantif cacat yuridis pemindahan hak atas tanah dan bagaimana Implikasi hukum cacat yuridis pemindahan hak atas tanah terhadap aktanya, para pihak, pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus melakukan tugasnya lebih professional, independen dan melakukan penelitian terlebih dahulu tentang identitas atau kebenaran dari para pihak sebelum melakukan penandatangan akta pengalihan hak atas tanah. Kepada Kantor Pertanahan disarankan sebaiknya tidak dengan mudah menerima pendaftaran pengalihan hak atas tanah, jika secara normatif akta tersebut terdapat ketidaksesuaian atau tidak lengkapnya data para pihak. Demikian juga kepada masyarakat agar tidak dengan mudah melakukan transaksi jual beli tanah tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memang memiliki kewenangan untuk membuat akta pengalihan hak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. ......The accuracy of the identity of each party in a transaction of sale and purchase of land is a significant matter that has to be analyzed and paid attention by the Land Deed Official (PPAT) in order to secure the legal consistency and accuracy and protect the interest of the related parties. The failure of which, then it shall make loss of one of the parties and may cause the cancelation of the transaction which has been executed. The owner of the right on land has filed a lawsuit at District Court of Depok that has legal authority on the transfer of land executed by a party who have no goodwill by forgery of the owner identity of right on land. The problem of this thesis is how the regulation of the transfer of right on land according to the prevailing laws and regulation, the form and Juridical defect of the transfer of land to the deed, each party and the third party who has goodwill. This research uses Normative Juridical its research methodology systems with Explanatory and Prescriptive typology. The results suggest that the Land Deed Official (PPAT) must perform its duties more professionally, independent and check of the accuracy of the identity of each party prior to the execution the transaction. To the Land Office, it is suggested not to easily register the transfer of right of land unless the fulfillment of all requirement including the accurately of identity has been completed. To Public, it is suggested not to do the execution of transfer of right of land without the participation of the Land Deed Official (PPAT) who has the authority to make deed of transfer of land according to prevailing laws and regulations.

Abstrak :
Surat keterangan waris sebagai dasar untuk menentukan siapakah ahli waris dari seorang pewaris. Tesis ini akan membahas adanya kecacatan pada surat keterangan waris dimana telah terjadi peralihan hak dan telah dilakukan perbuatan hukum. Tesis ini bertujuan untuk mencari tahu apa akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dibuat berdasarkan surat keterangan waris yang cacat yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan memperhatikan teori hukum dengan putusan pengadilan atas permasalahannya. Hasil penelitian ini memberitahukan bahwa surat keterangan waris adalah surat dibawah tangan dan menyarankan bahwa surat keterangan waris ini diatur lebih jelas mengenai kewenangan untuk membuatnya sehingga tercipta unifikasi dalam hukum waris Indonesia.

Abstrak :
Akta notaris dapat dibuat dalam bentuk minuta akta dan akta in originali, yang dibuat oleh notaris (akta relass) atau yang dibuat dihadapan notaris (akta partij). Minuta akta adalah asli akta yang ditandatangani oleh para penghadap, saksi akta dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris, dan dari minuta akta ini, notaris berwenang untuk mengeluarkan salinan akta, grosse akta atau kutipan akta. Akta in originali adalah asli akta yang diberikan kepada para penghadap dan tidak ada dalam simpanan protokol notaris, sehingga notaris tidak berwenang mengeluarkan salinan akta, groose akta atau kutipan akta dari akta yang diberikan dalam bentuk in originali. Renvoi adalah perubahan terhadap isi akta sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, saksi akta dan notaris, dan perubahan terhadap isi akta dilakukan dengan cara diganti, ditambah, dicoret di bagian sisi kiri akta atau pada bagian akhir akta sebelum penutup akta atau disisipkan pada lembar tambahan, dengan diberi paraf atau tanda pengesahan oleh para penghadap, saksi akta dan notaris. Renvoi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terkena sanksi degradasi kekuatan bukti sebagai akta dibawah tangan. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur bagaimana akibat hukum renvoi yang tidak sesuai aturan terhadap isi renvoi itu sendiri dan terhadap perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan melalui pendekatan deduktif untuk mencari kebenaran kohern terhadap akibat hukum dari renvoi yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, akan diperoleh suatu gambaran tentang Cacat yuridis renvoi dan implikasi hukumnya dalam studi kasus.

---

Notarial deed can be made in the form of minutes of the deed and the deed in originali, which is made by a notary (deed relass) or made before a notary (deed Partij). Minuta original deed deed is signed by the party, witnesses and a notary deed that is stored as part of the protocol notary, and of the minutes of this deed, the notary is authorized to issue a copy of the deed, grosse deed or deed quote. Deed in originali original deed is given to the party and nothing in savings notary protocol, so that the notary is not authorized to make copies of the deed, deed or quote groose deed of certificates issued in the form in originali. Renvoi is a change to the contents of the deed before the deed was signed by the party, witnesses and a notary deed, and changes to the contents of the deed is done in a way to be replaced, added, dropped on the left side at the end of the deed or deed before closing deed or pasted on an additional sheet, with given initial or sign endorsement by the party, witnesses and a notary deed. Renvoi who do not comply with that stipulated in the Law Notary, degradation sanctioned strength of the evidence as a deed under the hand. Notary Act does not regulate how renvoi legal consequences that do not conform to the rules of the content of renvoi itself and against legal actions as outlined in the contents of the deed. By using normative research methods and through deductive approach to the search for truth kohern against the legal consequences of renvoi in violation of the Law Notary, will obtain an overview of the Disability renvoi juridical and legal implications in the case study.

Abstrak :
Dalam tesis ini akan dibahas mengenai penggunaan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan yang tidak sesuai dengan isi daripada surat kuasa tersebut. Padahal dengan diaturnya secara jelas mengenai isi dari suatu surat kuasa, maka tindakan yang tidak dikuasakan kepada penerima kuasa tidak dapat dilaksanakan oleh penerima kuasa atau dengan kata lain bahwa perbuatan hukum yang tidak dimuat di dalam suatu surat kuasa adalah batal demi hukum. Dengan menganalisa studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/PID/B/2012/ PN.JKT.PST, yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terbukti melakukan tindakan penipuan dan pemalsuan. Adapun surat kuasa tersebut dengan sengaja dibuat oleh pihak yang ingin memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kop surat dan logo perusahaan yang lama, padahal perusahaan telah beralih kepada pihak lain karena pemindahan seluruh hak atas saham perseroan. Dasar pemindahan hak atas saham ini adalah dengan keputusan sirkuler yang mengesampingkan ketentuan mengenai menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dan mengatur pengalihan secara langsung tanpa melalui Direksi Perseroan. Kasus ini dianalisis secara eksplanatoris analitis yang mana penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan cara analisis data secara kualitatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan penalaran deduktif yang mengandung kebenaran koheren. Kesimpulan dari tesis ini adalah penyelenggaraan RUPS diluar rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai implikasi hukum dengan adanya cacat yuridis di dalam surat kuasa.

---

This thesis will discuss about the use of power of attorney issued under the hand that does not comply with the content rather than the power of attorney. And with the regulation clearly about the contents of a power of attorney, then the action is not authorized to receiver power can not be implemented by the proxyin other words that the legal act that is not contained in a letter of authority is null and void. By analyzing case study of Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/PID/B/2012/ PN.JKT.PST, that convicted the defendant for committing acts of fraud and forgery. The power of attorney is deliberately created by those who want to enrich themselves by using the old letterhead and the old logo of the company, whereas the company has switched to other parties for the transfer of all rights over the shares of the company. The basis transfer of these shares is the circular resolutionwhich override the provisions of the offer prior to the existing shareholdersand arrange transfer directly without going through the Board of Directors. This caseis analyzed where the explanatory analytical study of this thesis is a normative legal research explanatory researchby using qualitative data analysis. This normative legal research uses deductive reasoning containing coherent truth. The conclusion of this thesis is the implementation of a general meeting of shareholders outside the meeting in accordance with the provisions of Article 91 of the Company Law and legal protection of third parties as legal implications with the juridical defect in the power of attorney.

Abstrak :
Adanya keharusan untuk mengikuti prosedur tertentu dalam transaksi yang berkaitan dengan tanah mempunyai akibat hukum tertentu, khususnya dari segi validitas hukumnya dan hukum pembuktian. Untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya pihak pembeli, maka setiap peralihan hak akibat jual beli tanah tersebut harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) untuk didaftarkan aktanya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah sebagai alat pembuktian yang kuat, karena Akta Jual Beli Tanah (selanjutnya disebut AJB) merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka peralihan hak atas tanah dari nama penjual ke nama pembeli. Permasalahannya adalah Bagaimanakah bentuk cacat yuridis dari Salinan Akta PPJB yang dikeluarkan oleh Notaris dan Bagaimanakah akibat hukum dari Salinan akta PPJB yang mengandung cacat yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitianyuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli mengandung cacat yuridis karena belum sempat dibacakan dan ditandatangani oleh Penjual, sehingga harus dilakukan jual beli ulang yang tentu saja merugikan pihak pembeli. Oleh karena itu disarankan agar seorang notaris tidak mengeluarkan salinan akta sebelum minuta aktanya ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris dan merevisi Pasal 44 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

To fulfill a certain procedure in land transaction caused a legal aspect, especially as an evidence. To guarantee a certainty in society, each transaction agreement must be made by a Notary. Deed of Land transaction that be made in front of the Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah or PPAT) is needed for registering to National Land Board (Badan Pertanahan Nasional) as requirement to transfer the right of the seller to the buyer to rise a certificate on behalf the buyer as a strong evidence. The problem are: How the formulation of illegal deed duplicate of transaction agreement and How the legal impact of illegal deed duplicate of transaction agreement. This thesis is analyzed with using the theories of agreement or contract, business transaction and deed evidences with using legal normative method by qualitative analyses. The conclusion are: first, deed duplicate that be made by the notary is contradiction with the Act Number 2 in 2014, especially Article 16 (1) m, and Article 44 (1) and the second, the deed duplicate is null and void, because the deed content has not been read in front of the seller by the Notary and has not been signed by the seller too. The recommendation are: a notary should be carefully in giving a deed duplicate and must pay attention the regulation and revising an Article 44 (5) of the Act Number 2 in 2014.

Abstrak :
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya kesalahan, kelalaian, dan mengabaikan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral yang berlaku baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, pada akhirnya dapat menimbulkan masalah di kemudian hari baik dalam bidang perdata maupun pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 701/PID.B/2018/PN.JKT.UTR. yang mana Notaris terbukti melakukan penipuan secara bersama-sama. Permasalahan penelitian adalah mengenai tanggung jawab Notaris terhadap cacat yuridis akta autentik sebagai bentuk tindak pidana penipuan, perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam pembuatan akta autentik, dan penerapan sanksi terhadap Notaris/PPAT yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara kualitatif diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap penyimpangan atas akta autentik sebagai bentuk tindak pidana penipuan adalah dalam bentuk pidana penjara. Perlindungan terhadap korban penipuan dapat dilakukan dengan upaya-upaya hukum. Penerapan sanksi Notaris/PPAT dapat diajukan secara berkaitan dengan sanksi adminitratif.

---

A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities stipulated in the law. With the existence of errors, negligence, and neglect of laws and regulations, codes of ethics, and morals that apply both intentionally and unintentionally, in the end it can cause problems in the future both in the civil and criminal fields such as in the North Jakarta District Court Decision Number: 701/PID.B/2018/PN.JKT.UTR. where the Notary is proven to have committed fraud together. The issue of research is the notary's responsibility for juridical disability of authentic deeds as a form of fraudulent crime, legal protection against victims of fraud in making authentic deeds, and the application of sanctions against Notaries/PPAT who have been proven to have committed fraudulent acts. Using normative legal research methods. The data used is secondary data through library research. Data that has been collected and processed qualitatively can be concluded that the notary's responsibility for juridical disability of authentic deeds as a form of fraud is in the form of imprisonment. Protection against fraud victims can be done by legal efforts. The application of Notary / PPAT sanctions can be submitted in relation to administrative sanctions.

Abstrak :
Notaris dalam menjalankan tugas profesinya rawan terkena sanksi hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris itu sendiri karena kecerobohan, tidak mematuhi prosedur pembuatan akta sesuai aturan, tidak menjalankan etika profesi Notaris. Banyak Notaris yang baik, tetapi disamping itu ada juga Notaris yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan bahkan terindikasi melakukan perbuatan yang masuk ranah pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Sehingga banyak Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, salah satunya adalah Notaris MS. Berangkat dari permasalahan di atas, penulisan hukum ini berusaha menelaah beberapa pertanyaan seperti bagaimana tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum, khususnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta dan bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur cacat yuridis akta Notaris dan implikasi hukumnya terkait pelaksanaan sanksi terhadap Notaris MS dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:02/B/MJ.PPN/VI/2012?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding dengan tipologi penelitian eksplanatoris, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum atau cacat yuridis dan implikasi hukumnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk eksplanatoris analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum untuk minuta akta yang berbeda isinya (substansinya) dengan salinan aktanya dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta otentik, yaitu suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti, tetapi juga mengandung nilai kepercayaan terhadap pejabat umum yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dimana akta tersebut juga termasuk arsip negara, dan kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri karena terbukti telah melalaikan/melanggar Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

---

The notary profession in carrying out tasks of legal sanctions affected cartilage, not only because of internal factors that come from inside of a notary itself because of carelessness, not complying with the procedure of making the deed of compliance, not running the ethics of the profession of notary public. Many a good Notary, but besides that there is also a notary public who commit illegalities against regulations even alleged that enter the realm of doing deals with the criminal deed which he had made. So many Notary reported to the Tribunal by the public Notary Area Supervisors, one of whom is a member of MS. Departing from the above problems, writing this law attempted to elucidate some question as how the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects law, especially in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed and how the Office of the notary Act regulates the juridical defect notary and legal implications elated to the implementation of sanctions against the ruling of the Tribunal MS Notary Watchdog Center for notary public of the Republic of Indonesia number: 02/B/MJ.VAT/VI/2012?. This research uses research methods in library that is normative, juridical research type used was fact finding and problem research finding with the typology of research eksplanatoris, which uses the secondary data source that has been there and analyze some of the legislation pertaining to the responsibility of the notary deed in the making in the event of legal or juridical defect defect and its legal implications in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed. The data obtained are then analysed qualitatively, thus producing a eksplanatoris-shaped analytical research. Research results can be summed up the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects in the law for the different certificate contents minuta (substance) with a copy of the aktanya can be categorized as an authentic deed fraud, a crime that deserves to be solved bearing in mind such a deed, not only with regard to evidence, but also contains the value trust of public officials by the legislation is given the authority to make an authentic deed where the deed also includes the State archives, and the Notary who violate regulations based on the provisions of the Statute of the Office of notary public can be penalized in the form of dismissal and be removed from Office by the Government/Ministers because evidently neglect/breaking The Act and code of ethics of the profession of Notary in the exercise of his duties as a public official.