Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah wasiat yang dibuat oleh peninggal waris saat dirinya di tempatkan dalam pengampuan yang cacat prosedur, hal ini menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan wasiat tersebut. Isi wasiat yang memberikan seluruh harta hanya kepada salah satu anak juga menimbulkan permasalahan Legitieme Portie. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan Akta Wasiat orang dibawah pengampuan (pada saat pembuatan wasiat) yang penetapan pengampuannya dicabut dan hak ahli waris Legitieme Portie terhadap akta wasiat dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 PK/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh simpulan terkait keabsahan Akta Wasiat orang dibawah pengampuan pada saat pembuatan wasiat lalu penetapan pengampuan tersebut dicabut, akta wasiatnya tetap sah karena sudah memenuhi syarat-syarat keabsahan sebuah wasiat dan penetapan pengampuan peninggal waris tersebut cacat prosedur sehingga penetapan pengampuan tersebut kemudian dicabut. Penetapan Pengampuan tidak sesuai dengan kondisi yang termaktub dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dan dalam proses pembuatannya melanggar prosedur-prosedur dalam Pasal 436, 437 dan 438 KUHPerdata. Terkait Legitieme Portie pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 PK/Pdt/2022 tuntutan Legitieme Portie seharusnya dikabulkan dan dipenuhi. Majelis hakim pada tingkat banding dalam kasus ini menyatakan tidak ada Legitieme Portie karena harta peninggal waris berasal dari warisan dan bukan merupakan harta gono gini, padahal harta warisan baik itu dari harta bersama maupun harta bawaan tidak bisa menghindar dari ketentuan Legitieme Portie. Hasil penelitian menyatakan bahwa hak LP Nyonya LN berdasarkan ketentuan Pasal 914 KUHPerdata sebesar 3/20 bagian. Pemenuhan Legitieme Portie bisa dilakukan dengan cara Inkorting sebagaimana Pasal 920 KUHPerdata. Penerima wasiat harus Legitieme Portie Nyonya LN sebagai ahli waris legitimaris yang mempunyai hak Legitieme Portie.

---

Last will was made by a person while they were placed under guardianship that has procedural defects raises issues regarding the validity of her last will. The content of the last will, which grants all assets to only one child this also raises issues about Legitieme Portie. The research problem in this study is the validity of the Testament Act of a person under guardianship at the time of making the will, and then the revocation of the guardianship and the Legitieme Portie rights of the heirs in relation to the will in the case of Supreme Court Decision Number 403 PK/Pdt/2022. The research method used in this study is doctrinal legal research. Based on the research conducted, it is concluded that the Testament Act of a person under guardianship at the time of making the will, and then the revocation of the guardianship, remains valid because it has fulfilled the requirements for the validity of a will, and the appointment of the deceased heir's guardianship was flawed in procedure, leading to its revocation. The appointment of guardianship does not comply with the conditions stipulated in Article 433 KUHPerdata, and in its creation, it violates the procedures set forth in Articles 436, 437, and 438 of the KUHPerdata. Regarding Legitieme Portie in the case of Supreme Court Decision Number 403 PK/Pdt/2022, the Legitieme Portie claim should be granted and fulfilled. The appellate panel in this case stated that there is no Legitieme Portie because the deceased heir's assets come from inheritance and not from joint property, even though inherited assets, whether from joint assets or separate assets, cannot escape the provisions of Legitieme Portie. The research results state that the Legitieme Portie rights of Mrs. LN, based on Article 914 KUHPerdata, amount to 3/20 of the estate. The fulfillment of Legitieme Portie can be done through Inkorting as stipulated in Article 920 KUHPerdata. The recipient of the will must be Legitieme Portie Mrs. LN as the legitimate heir who has the right to Legitieme Portie."

"Pembuatan akta hibah saham secara notariil yang dibuat tanpa memperhatikan prosedur pembuatan akta menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan prosedur pemindahan hak atas saham menurut anggaran dasar perseroan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak seperti kasus yang terjadi pada PT.IM, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut ganti kerugian apabila terbukti adanya pelanggaran prosedur pemindahan hak atas saham serta pembuatan akta hibah sahamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta hibah saham yang cacat prosedur dan tanggung jawab dari notaris atas akta hibah saham yang batal demi hukum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta hibah saham yang cacat prosedur mengakibatkan aktanya batal demi hukum karena telah menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta pemindahan sahamnya, kerugian tersebut diakibatkan adanya prosedur pemindahan hak atas saham yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, serta perbuatan notaris yang mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani oleh salah satu pihak dan tidak menjalankan kewajibannya untuk membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak. Hal ini menyebabkan salah satu pihak menandatangani aktanya tanpa benar-benar memahami isi dari akta hibah saham tersebut. Notaris yang tidak menjalankan kewajiban untuk bertindak seksama dengan menegakan prinsip kehati-hatian dan tidak membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak dalam kasus ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, administratif, dan kode etik notaris.

---

A notarial share grant deed that is made without regarding the procedures for making the deed according to the provisions of Law Number 2 Year 2014 on Notary Profession and procedures for transferring rights to shares according to the Company’s Articles of Association based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies can result in losses for one of the parties, as found in the case of PT.IM, the party that aggrieves can demand compensation if violations of the procedures of rights to shares transfer and share grant deed have been legitimately made. This research aims to analyze the legal consequences of share grant deeds that have procedural defects as well as the responsibility of the notary for the share grant deeds that are null and void. Doctrinal with a descriptive analytical research typology is carried out in this research whereas the type of data used is secondary data, with primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are implemented using literature studies, using qualitative data analysis methods. From this research analysis obtained that the legal consequences of a procedurally flawed share grant deed are null and void for it has caused loss to one of the parties involved in the share transfer deed, the loss arises from the procedure for transferring rights to shares which does not comply with the provisions of the Company’s Articles of Association, as well as the heedlessness of the notary that sends minutes of a deed to be signed by one of the parties and does not carry out his obligation to read the deed in front of all of the parties. This causes one of the parties to sign the deed without complete understanding about the contents of the share grant deed. Notaries that do not carry out their obligations to act conscientiously by upholding the principle of caution and not read the deed that they have made in front of the parties in this case can be held liable according to civil, administrative and Notarial Codes of Ethics."

"Penyalahgunaan akun AHU Online milik notaris oleh pihak yang tidak berwenang merupakan masalah krusial yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan notaris dalam melaksanakan jabatan, oleh karena itu, perlindungan hukum bagi notaris yang beritikad baik seharusnya diterapkan. Penelitian ini membahas dua isu utama, yakni pertama, bagaimana penyelesaian cacat prosedur pada SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang timbul akibat akses ilegal pada akun AHU online milik Notaris; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum notaris yang beritikad baik terhadap kasus penyalahgunaan akun AHU Online oleh pihak tidak berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ilegal terhadap akun AHU Online menyebabkan SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum menjadi cacat prosedur karena tidak terpenuhinya syarat dan prosedur yang diatur dalam Permenkumham 21/2021, sehingga SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data tersebut menjadi dapat dibatalkan. Pembatalan SK Perubahan AD yang merupakan KTUN, dilakukan oleh Kementerian Hukum melalui mekanisme otokoreksi. Sedangkan, untuk pembatalan SP Perubahan Data, yang bukan KTUN, diperlukan pembatalan terhadap Akta yang mendasarinya di Pengadilan Negeri. Kedua, dalam kasus penyalahgunaan Akun AHU Online, notaris yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yaitu pertama, hak untuk bertindak dalam perlindungan diri dengan membuktikan bahwa akta yang diunggah pada AHU Online bukan dibuat oleh dirinya serta meminta untuk dilakukannya pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Daerah dan kedua perlindungan terhadap kepentingan hak Notaris yang dapat dilakukan melalui upaya pidana, upaya perdata, dan peningkatan sistem keamanan AHU Online oleh penyelenggara agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan rasa aman.

---

The misuse of notary's AHU Online accounts by unauthorized parties is a crucial issue that can affect the rights and interests of notaries in performing their duties. Therefore, legal protection for well-intentioned notaries should be implemented. This research discusses two main issues: first, how to resolve procedural defects in the Decree of Articles of Association (SK Perubahan AD) and the Data Amendment Statement (SP Perubahan Data) arising from illegal access to notary AHU online accounts; and second, how legal protection for well-intentioned notaries should be enforced in cases of AHU Online account misuse by unauthorized parties. The research method used is doctrinal research with a descriptive-analytical approach. The results show that illegal access to AHU Online accounts causes procedural defects in the SK Perubahan AD and SP Perubahan Data issued by the Ministry of Law, as they fail to meet the requirements and procedures stipulated in Permenkumham 21/2021. Consequently, these documents can be annulled. The annulment of the SK Perubahan AD, which is a KTUN, is carried out by the Ministry of Law through a self-correction mechanism. Meanwhile, the annulment of the SP Perubahan Data, which is not a KTUN, requires the annulment of the underlying deed at the District Court. Secondly, in cases of AHU Online account misuse, well-intentioned notaries are entitled to legal protection. The forms of legal protection provided to notaries include, first, the right to self-protection by proving that the deed uploaded to AHU Online was not created by them and requesting an investigation by the Regional Supervisory Council; and second, the protection of the notary's rights through criminal and civil measures, as well as enhancing the security system of AHU Online by the organizers to ensure that notaries can perform their duties safely."