Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan ini membahas tentang pembatalan akta jual beli oleh Pengadilan Negeri Batam, dimana salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan yang merupakan salah satu unsur dalam perbuatan cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan ini mengandung dua unsur yaitu unsur kerugian bagi pihak yang satu dan unsur yang timbul karena sifat perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan serta tanggung jawab PPAT terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif analitis. Hasil penelitian ini, penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Ini berakibat sebuah perjanjian dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, PPAT dalam menjalankan jabatannya wajib mengedapankan sikap kehati-hatian agar akta yang dibuatnya terbebas dari unsur penyalahgunaan keadaan. Kata kunci: akta; cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan

---

This writting discusses the cancellation of the sale and purchase deed by the Batam District Court, where one of the parties committed abuse of the situation which is one of the elements in the act of disability. Abuse of this situation contains two elements, namely the element of loss for one party and the element that arises due to the nature of the act, namely the abuse of economic advantage and psychological advantage. As for the problem raised is how the legal consequences of the act made by the Land Deed Making Officer (LDO) which contains elements of abuse of circumstances and the responsibility of LDO to the act. To answer these problems, normative legal research methods are used by approaching the library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis is done prescriptively analytically. As a result of this research, abuse of circumstances is a defect of will that makes the non-fulfillment of subjective requirements of an agreement. This results in an agreement being revoked as long as requested by the stakeholders. Thus, LDO in carrying out its duties must develop a cautious attitude so that the act he made is free from the element of abuse of the situation. Keywords: deed; defect of will; abuse of circumstances

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pembatalan akta jual beli oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dimana salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan dalam proses pembuatan akta jual beli. Penyalahgunaan keadaan dimaksud yaitu terjadi jika seseorang tergerak karena keadaan khusus (bijzondere omstandigheden) untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal ini. Penyalahgunaan keadaan yang merugikan salah satu pihak pada prinsipnya merupakan penyalahgunaan kesempatan pada pihak lain. Penyalahgunaan keadaan ini mengandung dua unsur yaitu unsur kerugian bagi pihak yang satu dan unsur yang timbul karena sifat perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan serta tanggung jawab Notaris dalam hal akta autentik yang dibuatnya terdapat unsur salah satu pihak menyalahgunakan keadaan fisik dan psikis pihak lain. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif analitis. Hasil penelitian ini, penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Ini berakibat sebuah perjanjian dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan akta yang dibuat Notaris yang di dalamnya terdapat unsur penyalahgunaan dapat dibatalkan. Dengan begitu, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mengedapankan sikap kehati-hatian agar akta yang dibuatnya terbebas dari unsur penyalahgunaan keadaan ......This study discusses the cancellation of the sale and purchase deed by the Surabaya District Court Judge, where one party abused the situation in the process of making the sale and purchase deed. Abuse of the situation referred to occurs when someone is moved because of special circumstances (bijzondere omstandigheden) to take legal action and the opposing party abuses this. Misuse of circumstances that are detrimental to one party is in principle an abuse of opportunity on the other party. Abuse of this situation contains two elements, namely the element of loss for one party and the element that arises due to the nature of the act, namely the misuse of economic and psychological superiority. The problem raised is how the legal consequences of the deed made by the Notary that contain elements of misuse and the responsibility of the Notary in the case of an authentic deed made there is an element of one party abusing the physical and psychological state of the other party. To answer this problem normative legal research methods are used by approaching library material or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis was done prescriptive. The results of this study, abuse of the condition is a defect of the will that makes the subjective conditions of an agreement not fulfilled. This results in an agreement can be canceled as long as requested by the parties concerned. It can be concluded that the deed made by a Notary in which there is an element of abuse can be canceled. That way, the Notary in carrying out their positions must set up a prudent attitude so that the deed he made is free from the element of abuse.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penyalahgunaan keadaan, terutama penyalahgunaan keunggulan kejiwaan dalam perjanjian. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan ini dapat ditemukan pada kasus keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB antara ahli waris Maria Nengah Suarti vs. I Made Sudirtha Simon. Di pengadilan, dua akta autentik dibatalkan akibat dugaan cacat kehendak dari pihak penjual I Rantuh, karena usianya, kesehatan yang lemah, kondisi rumah dan ketergantungan pada si pembeli. Namun, yang menjadi masalah adalah baru keunggulan kejiwaan saja yang dapat dibuktikan. Penelitian untuk tesis ini berfokus pada studi kasus, yang dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, untuk kasus ini kurang tepat apabila langsung membatalkan kedua akta autentik karena penyalahgunaan keadaan, meskipun memang ditemukan keunggulan kejiwaan saja yang terbukti. Ini dikarenakan selain keunggulan kejiwaan tersebut, terdapat unsur-unsur penting penyalahgunaan keadaan yang belum terbukti. Pada prakteknya, tidak cukup menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan hanya dari keunggulan kejiwaan, mengingat tidak semua perjanjian dibuat dalam posisi para pihak seimbang dan sebagian besar perjanjian memiliki derajat ketidakseimbangan di antara para pihak.

---

ABSTRACT
This thesis discusses undue influence, especially the abuse of psychological superiority on contracts. Abuse of psychological superiority can be found in the vailidity case of Sale and Purchase Agreement between the heirs of Maria Nengah Suarti vs. I Made Sudirtha Simon. In court, two authentic deeds were cancelled due to alleged volition defect from the seller 39 s side I Rantuh, due to his age, weak health, home condition and dependency to the buyer. However, the problem is only the psychological superiority is proven. The research for this thesis is done through normative law research method which is descriptive analytic with qualitative approach. Based on the results, it is not apropriate to directly cancel both authentic deeds because of the undue influence, despite the existence of psychological superiority is indeed proven. This happens because in addition to the psychological superiority, there are important elements of undue influence that have not been proven.In practice, it is not enough to deem that an agreement is voidable by undue influence from psychological superiority alone, since not all agreements are made by people in equal positions and most of them will have a degree of unbalance among the parties.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Negeri Malang berupa akta jual beli yang dibuat atas dasar surat kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris. Cacat kehendak terjadi karena adanya ketidaksepakatan dalam pembuatan surat kuasa jual yang dimaksud apabila seorang debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka objek jaminan dijual melalui cara lelang terlebih dahulu dan tidak langsung menjual kepada kreditur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta jual beli tanah dan surat kuasa jual disebabkan adanya cacat kehendak karena tidak sesuai dengan maksud penjamin sebagai pemilik objek. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun analisis data disajikan secara deskriptif analitis. Hasil analisis adalah bahwa cacat kehendak dalam pembuatan akta membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut adalah perjanjian dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila pembuatan akta tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan harus dapat dibuktikan oleh pihak yang dirugikan adalah tanggung jawab perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi maupun bunga. ......This thesis discusses the cancellation of an authentic deed by the Malang District Court in the form of a sale and purchase deed made on the bases of a letter of authority of land transfering for sale made before a notary. Will defects occur due to disagreement in making the said letter of authority of land transfering for sale if a debtor cannot repay his dept, then the collateral object is sold through an auction beforehand and does not directly sell to the creditor. The problem raised in this study is regarding the legal consequences and responsibilities of the Notary to the cancellation of the land purchase certificate and the letter of authority of land transfering due to a defect because if is not in accordance with the intention of the guarantor as the owners of the object. To answer these problems normative legal research methods are used by using secondary data in library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis was done descriptive analytical. The result of the analysis that the disability of the will in making the deed makes the subjective conditions of the agreement not fulfilled. The legal consequence of not meeting the subjective conditions is that the agreement can be cancelled as long as it is requested by the parties concerned. Responsibility for notarial deed made when certificate can be considered as an unlawful act and must be evidenced by the party being disadvantaged is responsibility in the form of reimbursement of the cost and compensation.

Abstrak :
Penyalahgunaan keadaan merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketidakseimbangan ekonomi atau psikologis, kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat sehingga pihak yang lebih lemah terpaksa menyetujui perjanjian yang mungkin berisi persyaratan yang tidak patut atau tidak adil. Tulisan ini menganalisis bagaimana konsep penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi sebagai dasar pembatalan perjanjian, melalui kriteria-kriteria berdasarkan doktrin maupun pertimbangan Hakim dalam putusan-putusan pengadilan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana data-datanya diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur serta bahan pustaka atau bahan sekunder. Kriteria penyalahgunaan keunggulan ekonomi tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga para ahli dan hakim memberikan kriteria khusus dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan keunggulan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini, penyalahgunaan keunggulan ekonomi dapat ditentukan dan diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia, apabila salah satu pihak memiliki kebutuhan yang mendesak atau dalam kondisi ketergantungan atau tidak ada alternatif lain; posisi tawar antar pihak tidak seimbang; dan syarat atau isi perjanjian yang tidak patut atau tidak adil. Hal ini mengakibatkan pihak yang lemah tidak bebas memberikan persetujuannya atau cacat kehendak dan dapat dibatalkan di pengadilan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penyalahgunaan keunggulan ekonomi merupakan salah satu bentuk cacat kehendak selain cacat kehendak klasik dalam Pasal 1321 KUH Perdata, sehingga perjanjian yang mengandung unsur ini dapat diajukan pembatalan di pengadilan. ......Abuse of circumstances is a situation of inequality of economic or psychological superiority, which is exploited by a stronger party so that the weaker party is forced to agree to the contract that may contain inappropriate or unfair terms. This paper analyses the concept of abuse of economic superiority as a basis for annulment of a contract, through some criterias based on doctrine and the judge's considerations in court verdicts. This paper was prepared by using doctrinal legal research methods, which the data sources obtained through the juridical-literatures and library materials or secondary materials. The criterias for abuse of economic superiority are not explicitly regulated in law, so the experts and the judges provide specific criteria in determining whether abuse of economic superiority has occurred. Based on the results of this research, abuse of economic superiority can be determined and applied in Indonesian court verdicts, if one of the parties has an urgent need or in a condition of dependency or no other alternative; inequality of bargaining power; and the terms or contents of the contract are inappropriate or unfair. This results in the weak parties not being able to freely give their consents or having consensual defect and can be annulled in court. The conclusion from the results of this paper is that abuse of economic superiority is a form of consensual defect other than the classical consensual defect in Article 1321 of the Civil Code (KUH Perdata), so the contracts that containing this element can be submitted for annulment in court.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian dalam praktik peradilan di Belanda dan Indonesia, serta mengkaji akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dengan didasarkan atas penyalahgunaan keadaan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan buku yang membahas tentang ajaran penyalahgunaan keadaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu cacat kehendak yang mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam memberikan sepakat atau persetujuannya dalam suatu perjanjian dan berakibat bahwa perjanjian tersebut menjadi dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Dengan penambahan beberapa putusan Hakim di Indonesia terkait penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam penelitian ini, hal ini tentunya dapat menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia pun telah menerima ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian selain cacat kehendak klasik yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata.

---

This research explains about abuse of circumstances as one of the ground for annulment of contract in judicial practice in Netherlands and Indonesia, and assess the legal consequences of the contract made based on abuse of circumstances that applied by one party to another party. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, jurisprudence of the Supreme Court, and books related to abuse of circumstances discussion. The methods of data analysis in this research is qualitative methods, thus the results of this research is descriptive analytical. Based on the results of this research, it can be concluded that abuse of circumstances is one of the consensual defect that may affect a person?s free consent to agree or give his consent in a contract and such consequences is that person can request annulment to the judge. With the addition of verdicts that related to application of abuse of circumstances doctrine, it can be shown that judicial practice in Indonesia has received abuse of circumstances doctrine as one of the reason for contract annulment other than consensual defects in Article 1321 Indonesia Civil Code (KUHPerdata Indonesia).

Abstrak :
Penyalahgunaan Keadaan termasuk juga ke dalam ranah perbuatan melawan hukum yang mana melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini seseorang membuat suatu perjanjian dengan menyalahgunakan keadaan pihak lainnya. Dalam hal ini bagaimana akibat hukum dari suatu perjanjian dengan adanya cacat kehendak serta di- waarmerking oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan studi kasus dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer guna menunjang penulisan karya ilmiah ini. Studi kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pdt/2011 yang mana perjanjian sewa menyewa dibuat dengan adanya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian sehingga terjadi cacat kehendak dalam pembuatan perjanjian yang mengakibatkan perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Pembuatan perjanjian dilakukan secara dibawah tangan dan kemudian di-waarmerking pada kantor Notaris sehingga Notaris tidaklah mempunyai tanggung jawab atas perjanjian tersebut.

---

Based on Indonesian Law, Undue Influence falls under the regime of common law tort or unlawful act (Onrechtmatige Daad) and violates relevant jurisprudences and governing law per se. in a brief definition, undue influence involves primarily overpowering element preventing a person from receiving what he/she would have gained if such element had not been exercised. In practice, a contract under undue influence is often concluded unnoticed and to some extent even registered in a public notary. What is the legal status of such contract taking into account the undue influence condition? How should the law treats such contract and whether a remedy should be enforced thereof? These are just few basic questions this Thesis attempts to answer. In so doing, the Thesis applies library research and case study methodology to identify, collect and review relevant primary and secondary sources. A particular review will be conducted to Indonesia Supreme Court Decree Number 1952K/Pdt/2011 concerning an unnotarized leasing agreement with undue influence condition and registered in a public notary. In this case leasing agreement can be cancelled by the court decision and the notary who register the deed (Waarmerking) does not have any responsibility because of that.

Abstrak :
Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) merupakan salah satu alasan tidak sahnya perjanjian karena timbulnya cacat kehendak yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia berdasarkan doktrin dan yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan ini hadir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang lemah karena adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian baik secara ekonomis maupun psikologis. Dalam hal suatu perjanjian jual beli, seringkali para pihak tidak sepakat terkait hal pokok perjanjian yakni barang maupun harga. Terlebih, pada perjanjian jual beli dengan surat di bawah tangan tentu sangat rawan mengandung klausul-klausul yang sebenarnya bukan berasal dari kehendak bebas para pihak atau terjadi suatu cacat kehendak. Penyebab terjadinya cacat kehendak tersebut salah satunya karena penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, penelitian dengan metode yuridis normatif ini akan menelaah mengenai dasar pertimbangan hukum majelis hakim di pengadilan dalam mengimplementasikan maupun menolak doktrin tersebut ketika mengadili perkara jual beli dengan surat di bawah tangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu majelis hakim kekurangan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) sebagai dasar pengimplementasian maupun penolakan terhadap doktrin penyalahgunaan keadaan sehingga putusan-putusannya tidak dapat dipertahankan. ......Undue influence (misbruik van omstandigheden) is one of the reasons for the invalidity of an agreement due to a defective will known in Indonesian civil law based on doctrine and jurisprudence. This undue influence is present as a form of legal protection for weak parties because of the imbalanced position of the parties to the agreement both economically and psychologically. In the case of a sale and purchase agreement, often the parties disagree on the subject matter of the agreement, namely regarding the goods and prices. Moreover, the sale and purchase agreement with privately made letters is certainly very prone to contain clauses that are not actually derived from the free will of the parties or there is a defective will. One of the causes of defective will is due to undue influence. Therefore, this research using the normative juridical method will examine the basis for the legal considerations of the judges in court in implementing or rejecting the doctrine when adjudicating cases of sale and purchase with privately made letters. The conclusion of this research is that the panel of judges lacked legal considerations (onvoldoende gemotiveerd) as a basis for implementing or rejecting the doctrine of undue influence so that their decisions could not be sustained.