Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sah dapat dibatalkan karena terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis atau adanya putusan pengadilan yang inkracht. Kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan pembatalan sertipikat. Akibat dari kewenangan tersebut, menimbulkan terjadinya sertipikat ganda, sebagaimana dalam kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1641/K/Pdt/2023. Rangkaian pembatalan ini dapat menjadi ketidakpastian hukum karena pemegang sertipikat tidak serta merta bebas dari gugatan maupun pembatalan di kemudian hari. Hal ini jelas berimplikasi pada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah yang didapatnya. Penulisan ini menganalisis kepastian hukum sertipikat atas rangkaian pembatalan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional kepada pihak yang dirugikan atas pembatalan sertipikat dengan studi Putusan Mahkamah Agung No. 1641/K/Pdt/2023. Dalam penulisan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan ialah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa sertipikat tetap memberikan kepastian hukum, keadaan terlalu sering dalam mengoreksi keputusan BPN sendiri ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta pertanggungjawaban dari BPN akibat kurangnya kehati-hatian dalam menerbitkan produk hukum.

---

This paper analyzes certificates as strong and valid proof of ownership that can be canceled due to administrative and/or legal defects or the existence of a final court decision. The authority of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN and Head of BPN Regional Office can cancel certificates. As a result of this authority, there is a double certificate, as in the case that occurred in the Supreme Court Decision No. 1641/K/Pdt/2023. This series of cancellations can create legal uncertainty because the certificate holder is not immediately free from lawsuits or cancellations in the future. This clearly has implications for the guarantee of legal certainty and protection of land rights that he obtains. This paper analyzes the legal certainty of certificates for the series of cancellations carried out by the National Land Agency and the responsibility of the National Land Agency to parties who are harmed by the cancellation of certificates by studying the Supreme Court Decision No. 1641/K/Pdt/2023. In writing using the doctrinal research method by conducting a study of laws and regulations and court decisions. The data used is secondary data, in the form of primary legal materials and secondary legal materials related to this research. The results of the study found that certificates still provide legal certainty, the situation is too frequent in correcting the BPN's own decisions which causes legal uncertainty and accountability from the BPN due to the lack of caution in issuing legal products."

"Permasalahan dalam Penulisan tesis ini adalah kekuatan sertipikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan metode analisis data kualitatif. Sertipikat tetaplah sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegangnya selama tidak dibuktikan sebaliknya. Meskipun dalam penerbitanya tidak dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah secara lengkap. Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat dapat dilihat dari alat bukti kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang diakui oleh negara sebagai dasar untuk melaksanakan pendaftaran tanah, selain itu negara melindungi pemegang tanah bekas hak milik adat untuk dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi sengketa terhadap tanah bekas hak milik adat tersebut.

---

The issues highlighted in this study is the strenght of the certificate which is issued contra to the procedures specified in the prevailing laws and regulations and the legal protevtion provided by the state to the ex costomary land ownership based on the prevailing laws and regulations. The study uses normative juridical reserch method with the secondary data source and qualitative data analysis method. Certificate is a strongest evidentiary tool for the holders as long as they are not proven otherwise. Althought there is nocomplete land registration during the issue, the legal protection granted by the state to holders of costomary land rights can be seen from the proof of ownership of ex costomary land rights recognised by the state as the basis for carrying out land registration. In addition, to protect ex costomary land owners to make legal remedy in case of dispute over the ownership of the ex costomary land."