Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sah dapat dibatalkan karena terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis atau adanya putusan pengadilan yang inkracht. Kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan pembatalan sertipikat. Akibat dari kewenangan tersebut, menimbulkan terjadinya sertipikat ganda, sebagaimana dalam kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1641/K/Pdt/2023. Rangkaian pembatalan ini dapat menjadi ketidakpastian hukum karena pemegang sertipikat tidak serta merta bebas dari gugatan maupun pembatalan di kemudian hari. Hal ini jelas berimplikasi pada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah yang didapatnya. Penulisan ini menganalisis kepastian hukum sertipikat atas rangkaian pembatalan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional kepada pihak yang dirugikan atas pembatalan sertipikat dengan studi Putusan Mahkamah Agung No. 1641/K/Pdt/2023. Dalam penulisan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan ialah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa sertipikat tetap memberikan kepastian hukum, keadaan terlalu sering dalam mengoreksi keputusan BPN sendiri ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta pertanggungjawaban dari BPN akibat kurangnya kehati-hatian dalam menerbitkan produk hukum.

---

This paper analyzes certificates as strong and valid proof of ownership that can be canceled due to administrative and/or legal defects or the existence of a final court decision. The authority of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN and Head of BPN Regional Office can cancel certificates. As a result of this authority, there is a double certificate, as in the case that occurred in the Supreme Court Decision No. 1641/K/Pdt/2023. This series of cancellations can create legal uncertainty because the certificate holder is not immediately free from lawsuits or cancellations in the future. This clearly has implications for the guarantee of legal certainty and protection of land rights that he obtains. This paper analyzes the legal certainty of certificates for the series of cancellations carried out by the National Land Agency and the responsibility of the National Land Agency to parties who are harmed by the cancellation of certificates by studying the Supreme Court Decision No. 1641/K/Pdt/2023. In writing using the doctrinal research method by conducting a study of laws and regulations and court decisions. The data used is secondary data, in the form of primary legal materials and secondary legal materials related to this research. The results of the study found that certificates still provide legal certainty, the situation is too frequent in correcting the BPN's own decisions which causes legal uncertainty and accountability from the BPN due to the lack of caution in issuing legal products."

"Permasalahan dalam Penulisan tesis ini adalah kekuatan sertipikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan metode analisis data kualitatif. Sertipikat tetaplah sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegangnya selama tidak dibuktikan sebaliknya. Meskipun dalam penerbitanya tidak dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah secara lengkap. Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat dapat dilihat dari alat bukti kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang diakui oleh negara sebagai dasar untuk melaksanakan pendaftaran tanah, selain itu negara melindungi pemegang tanah bekas hak milik adat untuk dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi sengketa terhadap tanah bekas hak milik adat tersebut.

---

The issues highlighted in this study is the strenght of the certificate which is issued contra to the procedures specified in the prevailing laws and regulations and the legal protevtion provided by the state to the ex costomary land ownership based on the prevailing laws and regulations. The study uses normative juridical reserch method with the secondary data source and qualitative data analysis method. Certificate is a strongest evidentiary tool for the holders as long as they are not proven otherwise. Althought there is nocomplete land registration during the issue, the legal protection granted by the state to holders of costomary land rights can be seen from the proof of ownership of ex costomary land rights recognised by the state as the basis for carrying out land registration. In addition, to protect ex costomary land owners to make legal remedy in case of dispute over the ownership of the ex costomary land."

"Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam urusan pertanahan di tingkat kabupaten/kota, kantor pertanahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur perbaikan sertipikat tanah yang mengandung kesalahan administratif secara tepat dan akurat, tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Kasus kelalaian dalam menangani perbaikan sertipikat sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 90/Pdt.G/2024/PN.Unr menunjukkan meskipun Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang telah mengetahui adanya kesalahan pencantuman nama dalam sertipikat yang terbit atas nama pihak yang keliru, akan tetapi perbaikan tidak segera dilakukan bahkan sampai bertahun-tahun. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak dan menyebabkan penyelesaian harus ditempuh melalui jalur litigasi, yang seharusnya dapat dihindari. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan prosedur penyelesaian sertipikat tanah yang mengandung cacat administrasi, serta akibat hukum terhadap tidak dilaksanakannya perbaikan atas kesalahan pencantuman nama oleh kantor pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sertipikat tanah yang mengandung cacat administrasi, serta menganalisis akibat hukum dalam hal tidak dilaksanakannya perbaikan atas kesalahan tersebut oleh kantor pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian terhadap adanya cacat administrasi dalam sertipikat tanah hasil program sertipikasi massal dilakukan melalui prosedur koreksi administratif dengan pembuatan berita acara perbaikan oleh kantor pertanahan sesuai ketentuan dalam Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Kelalaian Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam memperbaiki kesalahan pencantuman nama pada sertipikat tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah, serta melanggar asas-asas pendaftaran tanah dan prinsip-prinsip AAUPB, sehingga mewajibkan kantor pertanahan untuk segera melakukan koreksi administratif tanpa memerlukan biaya tambahan.

---

As an agency responsible for land affairs at the district/city level, the land office has the obligation to carry out procedures for repairing land certificates that contain administrative errors appropriately and accurately, without having to go through the courts. The case of  negligence in handling the repair of the certificate as reflected in the decision of the Ungaran District Court Number 90/Pdt.G/2024/PN.Unr pointed out that although the Semarang Regency Land Office had learned of the error in the inclusion of names in the certificates issued on behalf of the wrong party, the repair was not immediately carried out even for many years. This condition causes losses to the entitled parties and causes a settlement to have to be pursued through litigation, which should be avoided. The problems discussed in this study are related to the procedure for improving land certificates that contain administrative defects and the legal consequences of not carrying out repairs due to the error of the inclusion of names by the land office. This study aims to analyze the procedure for settling land certificates that contain administrative defects, as well as analyze the legal consequences in the event that the land office does not make corrections to these errors. This research is a doctrinal law research using secondary data that is analyzed qualitatively. The results of the study show that the procedure for correcting administrative defects in land certificates as a result of the mass certification program is carried out through an administrative correction procedure with the preparation of repair minutes by the land office by the Minister of ATR/BPN Number 6 of 2018. The negligence of the Semarang Regency Land Office in correcting the error of the name on the land certificate is an unlawful act that causes legal losses and uncertainty for the landowner, as well as violates the principles of land registration and the principles of AAUPB, thus requiring the land office to immediately make administrative corrections without the need for additional costs."