Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini meneliti efek dari pengumuman buy back saham yang akan dilakukan oleh perusahaan yang terjadi di Indonesia. Hasil empiris menunjukan bahwa secara keseluruhan ditemukan beberapa hari saja yang menghasilkan AAR positif. Hasil yang sama juga ditemukan pada saat perusahaan dikelompokkanberdasarkan alasan. Sedangkan untuk perusahaan yang di kelompokan berdasarkan Tobin Q tidak ditemukan yang AAR positif untuk perusahaan yang memiliki Tobin Q yang tingg, sedangkan untuk perusahaan yang memiliki Tobin Q yang rendah hanya ditemukan satu hari saja yang memiliki AAR positif.ABSTRACTThis thesis studies the effect of share repurchases announcement by public company in Indonesia. Empirical results show that there is positive AAR for a few days. The same results arise for the firm categorized by reason. Moreover, there is no prove that the company with higher TobinQ result positive AAR, while the company with lower Tobin Q only find one day with positive AAR."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan tentang pembelian kembali saham atau yang sering disebut dengan buyback di pasar modal Indonesia yang dilakukan oleh Bank Tbk. yang secara khusus diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2, namun dalam kondisi krisis global yang terjadi akhir-akhir ini, Bapepam mengeluarkan peraturan baru yang mengatur mengenai buyback pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013. Peraturan baru tersebut memberi sejumlah kelonggaran dalam pelaksanaan buyback, terutama batas pembelian kembali saham yang dinaikkan menjadi 20% serta tidak perlu meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terlebih dahulu. Digunakan metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding) untuk kemudian menuju pada suatu penelitian untuk mengatasi masalah (problem solution). Permasalahan kemudian tibul dikarenakan adanya kelonggaran tentang kewajiban dilaksanakannya RUPS dalam pelaksanaan buyback saham yang mengakibatkan tersinggungnya / berkurangnya perlindungan terhadap pemegang saham perusahaan karena beralihnya kewenangan RUPS menjadi kewenangan Direksi perusahaan. Selanjutnya, bagaimana apabila setelah melakukan buyback, perseroan tetap mengalami kerugian, sehingga dalam hal ini direksi dapat saja dimintakan pertanggungjawabannya, namun untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa direksi telah melanggar fiduciary duty-nya. Penelitian ini membahas mengenai tata cara dan persyaratan dalam pelaksanaan buyback oleh Bank sebagai emiten atau perusahaan publik berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013, perlindungan pemegang saham dan tanggung jawab Direksi terhadap buyback yang dilakukan oleh perusahaan.

---

This thesis discusses on regulations related to share buyback by a Public Bank in Indonesian capital market that is specifically regulated in Bapepam Regulation Number XI.B.2, however in the current global crisis conditions, Bapepam has issued new regulations regulating on share buyback in the market conditions which fluctuating significantly, namely Financial Service Authority Regulations (“POJK”) Number 2/POJK.04/2013. Such new regulation gives some flexibilities in the buy back execution, particularly the limit of shares buy back increased to be 20% and it is not necessary to get prior approval from the General Meeting of Shareholders. In this thesis is used literature research methodology with the aims to find out the problem (problem finding) and then to go to a research to overcome the problem (problem solution). The problem arises when the regulation causes a loose on the company’s obligation in conducting a Shareholders’ Meeting (related to share buyback), thus giving the Borad of Director of the company, on their sole discretion, to conduct share buyback. This action gives an impact to the shareholders’ rights, in the meaning that the shareholders in this case do not have the right to participate nor give votes in the company’s corporate actions (in this case, share buyback). Furthermore, if the share buyback costs losses to the company, the Board of Directors of the company should be asked for its accountability, but to do so, it must be previously proved that the Board of Directors has violated its fiduciary duty, in which it also corresponds to a doctrine namely the doctrine of business judgment rule. This study discusses the procedures and requirements in the implementation of the share buyback by the Issuer or public company based on Bapepam Regulations Number XI.B.2 and POJK Number 2/POJK.04/2013, the protection towards the company’s shareholders and the responsibility of the Board of Directors toward the share buyback in relation to the doctrine of business judgment rule."

"Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut kreativitas para pelaku usaha untuk menciptakan suatu terobosan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem terbuka yang dimiliki Hukum Perjanjian sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat. Buyback guarantee yang diberikan developer kepada bank merupakan salah satu bentuk perjanjian penjaminan yang lahir berdasarkan kebebasan berkontrak tersebut. Pemberian buyback guarantee oleh developer sebagai jaminan terhadap pembelian unit apartemen yang masih dalam tahap pembangunan adalah muncul sebagai kebutuhan dalam praktik untuk menjembatani kepentingan tiga pihak, yaitu pertama pihak bank sebagai pemberi kredit kepemilikan apartemen, buyback guarantee berguna untuk membantu kedudukan bank yang sangat berisiko karena tidak/belum dapat mengikat jaminan Hak Tanggungan atas obyek unit apartemen yang dibiayainya. Kedua bagi pihak developer, dana pencairan kredit kepemilikan apartemen akan diterima langsung oleh developer, dimana dana tersebut sangat diperlukan developer baik untuk membiayai pembangunan apartemen maupun untuk mencicil kembali kredit konstruksi yang diberikan oleh bank pemberi kredit konstruksi. Ketiga, dari pihak konsumen apartemen dapat mewujudkan impian memiliki apartemen dengan keleluasaan dana dan jangka waktu pembayaran apartemen karena pembiayaan dari bank. Aspek-aspek hukum buyback guarantee tersebut menarik untuk dibahas mengingat buyback guarantee merupakan hasil kreativitas pelaku usaha di dalam praktik. Melalui penulisan tesis ini dapat diketahui mengenai mengapa diperlukan buyback guarantee, apa dasar pertimbangan developer memberikan buyback guarantee dan sejauh mana buyback guarantee dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

---

The ever increasingly fast development of the business world demands the creativity of the business perpetrators to create a breakthrough towards matters not regulated in the Indonesian Civil Code.The open system of the contract law as reflected ini Article 1338 paragraph 1 of the Indonesian Civil Code is granting the right and the freedom to any person to draw up or conclude agreement all in accordance with the wishes of the concluding parties. Buyback guarantee granted by the developer to the bank constitute of a guarantee agreement from which is born based on the above freedom of contracts. The granting of a buyback guarantee by the developer as collateral for the purchase of an apartment unit which is still in the development stafe has arisen as practical need. The granting of a buyback guarantee is for bridging the interest of three parties, that is the bank as first party providing the apartment ownership credit, in which case the buyback guarantee serves in assisting the vital risky position of the bank due to its inability/temporary inability to bind Hak Tanggungan on the apartement unit it has financed. Secondly, for the developer, the ownership credit of the apartment unit will be paid to and received direct by the developer, who is in urgent need of the said fund either for financing the construction of the apartment as well as to settle the credit installment it owes for the construction to the credit provider bank. Third, the apartment consumer will be able to realize its dream of owning an apartment based on adequate funds and payment period due to bank financing. The legal aspect of the said buyback guarantee is interesting for further analyzes, considering that the buyback guarantee is result of creativity of the business perpetrators in practical. This thesis has uncovered the reason for the necessity of this institute, what the basic consideration of developer to give buyback guarantee and in how far buyback guarantee can provide legal security to the involved parties."

"Skripsi ini membahas mengenai efektivitas perlindungan investor dalam aksi pembelian kembali saham melalui pasar modal, baik dalam kondisi pasar yang normal maupun kondisi pasar yang berpotensi krisis. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang menghimbau untuk dilaksanakannya pembelian kembali saham dan melonggarkan ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan pembelian kembali saham melalui penerbitan Peraturan Bapepam Nomor XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotens Krisis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan investor yang diberikan dalam aksi pembelian kembali saham pada situasi pasar yang normal maupun situasi pasar yang berpotensi krisis sudah cukup efektif. Walaupun Peraturan Bapepam Nomor XI.B.3 memberikan banyak kelonggaran-kelonggaran, namun penurunan perlindungan investor yang terjadi tidak sampai ke level tidak efektif dan merugikan investor.

---

This thesis discusses the effectiveness of the protection of investors in a share buyback action through the capital market, either in a normal market conditions or in a market conditions which has the crisis potential. This is related to government policies that encourage the implementation of shares repurchase and re-stretch the conditions to conduct shares repurchase through the issuance of Bapepam Rule Number XI.B.3 about Repurchase of Shares Issued By The Public Company In a Market Conditions Which Has The Crisis Potential.

This thesis is a normative legal study and employs statutes, a comparative approach, and a case study in its analysis. This study concluded that the protection given to investors in a share buyback action through the capital market, either in a normal market conditions or in a market conditions which has the crisis potential, has been quite effective. Although Bapepam Rule Number XI.B.3 gives much leeway-loose, but the decrease in investor protection is not yet reached the level of ineffective and still does not harm the investors."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh misvaluasi saham dan kendala keuangan terhadap postannouncement excess return penerbit saham dan keputusan penerbitan sekuritas pada 112 kejadian yang mencakup penerbitan saham, obligasi, dan buyback pada perusahaan non keuangan BEI periode 2006-2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin perusahaan overvalued , semakin tinggi pula postannouncement excess return. Selain itu, semakin tinggi kendala keuangan, perusahaan cenderung menerbitkan saham dibandingkan melakukan buyback saham. Hasil ini sesuai dengan teori pecking order. Terakhir, penelitian ini menunjukan bahwa semakin overvalued saham, semakin tinggi kemungkinan perusahaan menerbitkan obligasi dibandingkan menerbitkan saham. Hasil ini tidak sesuai dengan teori market timing.

---

This study aims to analyze the effect of stock misvaluation and financial constraints to equity issuer rsquo s postannouncement excess return and firm rsquo s issuance decision on 112 sample of equity issuer, bond issuer, and repurchase firm of non financial sector in BEI 2006 2015. The results indicate that the more overvalued shares, the higher postannouncement excess return. It also shows that the higher firm rsquo s financial constraints, the more likely company to issue equity than buyback shares as describe by pecking order theory. Finally, this study shows that the more overvalued shares the higher posibility of issuing bonds rather than equity, which is contrary with market timing theory."

"Di awal tahun 2020, kondisi perdangangan saham di Bursa Efek Indonesia mengalami tekanan yang signifikan ditunjukan dengan adanya penurunan Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 18,46%. Karena hal tersebut, OJK menerbitkan SE OJK No 3/SEOJK.04/2020 yang berisikan tentang edaran terkait pelaksanaa buyback saham yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik saat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan yang merujuk pada POJK Nomor 2/POJK.04/2013. Namun, pengaturan penyelenggaran buyback saham yang terdapat di dalam POJK tersebut memiliki pengaturan yang berbeda dengan yang tercantum pada Undang- Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Adapun pertanyaan penelitian dari skripsi ini berkaitan dengan pengaturan buyback saat kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan pada Surat Edaran OJK dan kesesuaiannya dengan peraturan buyback saham lainnya, mekanisme penentuan harga pembelian buyback saham saat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan buyback saham tersebut. Simpulan pertama dari skripsi ini adalah pengaturan terkait buyback saham saat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dapat diberlakukan karena tidak bertentangan dengan UU PT dan UU PM. Simpulan kedua pada skripsi ini adalah dalam kondisi Pasar Modal Indonesia yang memburuk, terdapat peluang bagi Perseroan untuk buyback saham dikarenakan harga saham yang beredar di publik menjadi sangat murah, namun SE OJK No 3/SEOJK.04/2020 yang merujuk pada POJK No 2/POJK.04/2013 tidak memberikan kepastian atas harga wajar untuk buyback saham, terlebih lagi keterbukaan informasi terkait harga saham hanya wajib disampaikan kepada OJK dan BEI namun tidak diwajibkan untuk Pemegang Saham. Simpulan terakhir dari skripsi ini adalah tidak adanya kewajiban keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham oleh Perseroan pada SE OJK No 3/SEOJK.04/2020 yang merujuk pada POJK No 2/POJK.04/2013 dan keputusan buyback yang tidak melalui mekanisme RUPS menghasilkan tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi pemegang saham apabila tidak menyetujui keputusan untuk buyback saham dan berbagai risiko yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut.

---

At the beginning of 2020, stock trading conditions on the Indonesia Stock Exchange experienced significant pressure as indicated by the decline in the Indonesia Composite Index by 18.46%. Because of this, OJK issued SE OJK No. 3/SEOJK.04/2020 which contains a circular regarding the implementation of share buybacks carried out by Issuers or Public Companies when market conditions fluctuate significantly which refers to POJK Number 2/POJK.04/2013 . However, the arrangements for holding share buybacks contained in those POJK have different arrangements from those contained in the Limited Liability Company Law and the Capital Market Law. The research method in writing this thesis is juridical-normative with a statutory approach. The research questions of this thesis relate to buyback arrangements when market conditions fluctuate significantly in the OJK Circular Letter and its compliance with other share buyback regulations, the mechanism for determining the purchase price of share buybacks when market conditions fluctuate significantly, and legal protection for shareholders who do not hold with the share buyback decision. The first conclusion of this thesis is that the regulation related to share buyback when market conditions fluctuate significantly can be applied because it does not conflict with the Limited Liability Company Law and the Capital Market Law. The second conclusion in this thesis is that in the deteriorating condition of the Indonesian Capital Market, there is an opportunity for the Company to buyback shares because the price of shares circulating in the public is very cheap, but SE OJK No. 3/SEOJK.04/2020 which refers to POJK No. 2/ POJK.04/2013 does not provide certainty on the fair price for share buybacks, moreover, disclosure of information related to share prices must only be submitted to OJK and IDX but is not required for Shareholders. The last conclusion of this thesis is that there is no obligation to disclose information to Shareholders by the Company in SE OJK No. 3/SEOJK.04/2020 which refers to POJK No. 2/POJK.04/2013 and buyback decisions that are not through the GMS mechanism result in non-fulfilment legal protection for shareholders if they do not agree to the decision to buyback shares and the various risks that will arise from the decision."

"Penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa, bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman buyback saham terhadap perilaku harga saham disekitar tanggal diumumkannya buyback. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2014 yang melakukan buyback saham. Sampel penelitian terdiri dari 45 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 98 data observasi. Variabel-variabel yang diteliti antara lain harga saham, IHSG, return, abnormal return (AR), dan cumulatif abnormal return (CAR).Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham, return, abnormal return (AR), dan cumulatif abnormal return (CAR), sebelum dan sesudah dilakukannya pengumuman buyback. Hal tersebut menandakan bahwa pengumuman buyback tidak membawa pengaruh apapun pada keempat variable tersebut. 2) Tidak signifikannya hasil uji harga saham, return, abnormal return (AR), dan cumulatif abnormal return (CAR) menandakan bahwa buyback tidak direspon positif oleh pasar, sehingga dalam pengujian hipotesis semistrong efficient market, tidak didapatkan hasil yang signifikan.

---

The research uses event study method in order to examine the effect of share buyback announcements on the behavior of stock prices around the announcement date. The sample used is listed companies in Indonesia Stock Exchange for the period 2004-2014 which had done buyback stock. The research sample consisted of 45 companies from the total 98 observations. The variables include stock prices, Jakarta Composite Index, Return, Abnormal Return (AR), and Cumulatif Abnormal Return (CAR).

The result showed that: 1) There is no significant differences on stock price, return, abnormal return (AR), and cumulative abnormal return (CAR), before and after the buyback announcement. This indicates that the buyback announcement did not bring any effect on the fourth variables. 2) In addition, the test results of stock price, return, abnormal return (AR) and cumulative abnormal return (CAR) which is not significant indicates that the buyback is not responded positively by the market. So, the result of testing the semistrong efficient market hypothesis showed no significant results."