Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Becoming a business partner with an organization is quickly becoming the norm rather than the exception for workplace learning and performance professionals. But where do you begin to build the credibility and expertise to truly participate at the partner level in an organization? This Infoline offers solid advice using a four-step process to build this baseline credibility necessary for a seat at the business partner table. Useful self-assessments are provided along the way to check your readiness for each level, as well as a template to create a business oriented annual report for the training function.

Abstrak :
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dan guna mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi usaha menengah salah satunya dilakukan dengan menggalakkan program "kemitraan". Diharapkan melalui kemitraan dapat secara cepat tercipta simbiosis mutualistik, sehingga kekurangan dan keterbatasan pengusaha kecil dapat teratasi, serta usaha kecil akan memperoleh berbagai manfaat dengan prinsip win-win solution.

Dalam konteks ini akan dikaji mcngenai dampak pelaksanaan program kemitraan tersebut, di DKI Jakarta, dengan mengambil studi kasus di PIK Pulogadung - Jakarta Timur. Kajian dipusatkan pada dampak berbagai pola kemitraan yang dilaksanakan pada usaha kecil tersebut, khususnya usaha kecil furniture, garment dan kulit. Teridentifikasi ada 3 (tiga) pola kemitraan pada usaha kecil furniture, garment dan kulit tersebut, yaitu sub-contracting up-stream, sub-contracting partial dan keterkaitan operasional. Khusus pada usaha kecil garment juga dapat diidentifikasikan pola kemitraan keterkaitan dagang.

Berdasarkan argumentasi tersebut sebelumnya, baik pada furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta, implementasi pola kemitraan SC-upstream memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih tinggi dalam memberikan dampak terhadap perkembangan UK tersebut, dibandingkan dengan pola SC-partial maupun PKO. Akan tetapi dalam hal perlu lebih dicermati bahwa, memang implementasi pola kemitraan SC-partial pada UK furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta relatif kurang fleksibel (cocok) dibandingkan dengan pola SC-up stream, akan tetapi pola SC-partial ini masih relatif membawa dampak yang bagus terhadap perkembangan UK tersebut. Karena pada dasarnya tingkat perbedaan yang ada hanya pada akses permodalan, dimana pada UK yang mengikuti pola kemitraan SC-partial lebih suka menggunakan penyertaan modal sendiri. Hal ini terjadi karena memang struktur permodalan mereka berada pada tingkat yang kuat.

Sementara itu pada implementasi kemitraan PKO pada UK furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta, teridentifikasi memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pola SC-up stream dan SC-partial. Hal tersebut terjadi karena UK yang mengikuti kemitraan PKO ini tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) di hadapan pengusaha UM atau UB mitranya. Karena pada dasarnya UK yang mengikuti kemitraan PKO ini hanya berfungsi sebagai "tukang jahit". Karena hanya sebagai tukang jahit, maka pada kenyataannya yang terjadi UK yang bersangkutan hanya menjual "jasa tenaga kerja".

Berdasarkan pada hasil penelitian, dan beberapa kesimpulan tersebut sebelumnya, mancatat bahwa pola kemitraan sub-contracting up-stream (SC-up steam) relatif paling cocok (fleksibel) diimplementasikan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta pada khususnya, dan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment pada umumnya. Karena usaha kecil yang mengikuti pola kemitraan SC-up stream ini memiliki keunggulan; (a) Memiliki bargaining position yang tinggi, (b) Tidak memiliki karakteristik sebagai sekedar tukang jahit (maklon), dan (c) Pola hubungan kemitraan pada SC-up stream tersebut mencerminkan pola hubungan kerjasama dagang murni (kerjasama pemasaran). Karena keunggulan tersebut maka usaha kecil relatif menjadi pemegang kebijakan tingkat harga, kapasitas, jenis, mode, hingga ke kualitas produk.

Oleh karena itu hendaknya kebijakan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil di DKI Jakarta pada khususnya, dan usaha kecil pada umumnya, khususnya yang terkait dengan implementasi program kemitraan, hendaknya diarahkan pada pemilihan pola kemitraan SC-up stream tersebut. Akan tetapi syarat utama yang harus dipenuhi adalah, pihak pemegang kebijakan harus memberikan dukungan bantuan permodalan usaha yang cukup, misalnya dengan melepaskan kredit lunak dan membantu membukakan akses permodalan bagi usaha kecil furniture. Karena syarat utama usaha kecil dapat melakukan pola kemitraan SC-up stream ini harus memiliki dukungan kemampuan permodalan sendiri/mandiri yang kuat.

Abstrak :
Secara garis besar kegiatan, operasional suatu bank adalah mengelola uang/ dana masyarakat yang tentunya mengandung risiko bawaan yang besar. Selain itu, jenis transaksi maupun prosedur perbankan juga mengalami perubahan yang cepat dan dinamis. Karakteristik operasional perbankan yang memiliki risiko tinggi seperti ini membutuhkan pengawasan dari pihak pemeriksa internal yang independen, yaitu internal auditor bank yang lebih dikenal dengan nama Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank. SKAI berperan, sebagai pihak independen dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional bank. Dengan melakukan peran pengawasan, konsultasi dan katalisator, SKAI diharapkan dapat menjadi partner perusahaan yang akan membantu pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara keseluruhan. Manajemen PT. Bank X Tbk menginginkan SKAI untuk berganti peran dari watch dog dan consultant menjadi strategic busmess partner bagi unit bisnis. Berdasarkan analisa penulis, SKAI PT. Bank X Tbk masih berada pada tahapan peranan sebagai cansultant. Auditee masih merasa SKAI PT Bank X Tbk sebagai consultant bagi mereka dan belum sebagai strategic business partner seperti visi dan misi manajemen PT. Bank X Tbk. Peningkatan signifikan yang dirasakan oleh auditee adalah pada interaksi dan komunikasi yang berhasil dijalin selama kegiatan audit lapangan dilakukan. Untuk melakukan perubahan peranan adalah tidak mudah dan butuh keijasama dari banyak pihak, dan tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat dan dengan melakukan pengembangan internal secara total. Dalam melaksanakan peranan tersebut, SKAI menjalankan suatu prosedur dan metodologi kerja yang dikenal dengan, manajemen resiko. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Pada tahun 2002, Committee of Sponsoring Organlzation (COSO) mulai memperkenalkan konsep baru Enterprise Risk Management (ERM) yang menjadi kerangka kerja dari manajemen risiko. COSO ERM mengemukakan 8 komponen pengendalian risiko yang harus diterapkan oleh perusahaan agar dapat mengelola risiko secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan penerapan manajemen risiko berdasarkan kerangka COSO ERM, SKAI PT Bank X Tbk dapat dikatakan sudah cukup mendukung PT Bank X Tbk dalam mengelola risikonya. Akan tetapi masih ada beberapa kelemahan dan keterbatasan dalam usaha penerapan manajemen risiko. Salah satunya adalah karena SKAI PT Bank X Tbk belum secara penuh menerapkan komponen COSO ERM dalam menerapkan manajemen risiko. Karya akhir ini menganalisa sejauh mana peran yang dijalankan SKAI sebagai pihak internal yang independen dalam PT. Bank X Tbk. Selain itu juga akan dianalisa sejauh mana penerapan manajemen risiko berdasarkan, kerangka COSO ERM pada PT Bank X Tbk. Analisa dan pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.