Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dahlia Anggraini
Faktor faktor yang mempengaruhi keputusan badan usaha untuk menggunakan koordinasi manfaat (COB) di era jaminan kesehatan nasional = Factors affecting business entities to use coordination of benefits (COB) in the national health insurance era
Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat CoB Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016. Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT. Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB.
This research discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits CoB In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach. The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016. Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT. Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Umar Gumai
Business coaching: analisis strategi bisnis dan peningkatan kualitas manajemen keuangan sebagai langkah awal ekspansi usaha pada UMKM Nakaila = Business coaching analisys of business strategy and improving the quality of financial management as a first step in the expansion of SME Nakaila
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini merupakan bagian dari kegiatan business coaching pada UMKM Nakaila. UMKM Nakaila merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang usaha kue basah dan nasi kotak yang berada di Perumnas Klender Jakarta Timur. Ada tiga permasalahan utama pada UMKM Nakaila yang menjadi fokus dalam kegiatan business coaching ini. Permasalahan pertama adalah perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal UMKM, yaitu diterapkannya sistem Buku Kas Umum Elektronik (e-BKU) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang banyak menjadi pelanggan UMKM Nakaila. Permasalahan kedua adalah, UMKM Nakaila belum melakukan pencatatan keuangan. Permasalahan ketiga adalah UMKM Nakaila belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran. Atas permasalahan tersebut, diusulkan agar UMKM Nakaila mendaftar menjadi sebuah badan usaha, menerapkan akuntansi, dan menggunakan teknologi informasi sebagai saluran pemasaran dan penjualan
ABSTRACT
This thesis is part of activities in the SME business coaching. SME Nakaila is an SME engaged in the business of cake and rice box which is located in Perumnas Klender, East Jakarta. There are three main problems in SMEs Nakaila the focus of the activities of this business coaching. The first problem is the changes in the external environment of SMEs: the implementation of a Buku Kas Umum Elektronik (e-BKU) in the Provincial Government of Jakarta that many SMEs Nakaila into customers. The second problem is that Nakaila does not make financial transaction records. The third problem is Nakaila does not use information technology in marketing. To these problems, I proposed that SMEs Nakaila register as a business entity, implementing accounting, and use information technology as a marketing and sales channel.
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Putri Fathania Nur Ranti Faisal
Metode penunjukan langsung dalam pengadaan badan usaha pelaksana terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Procurement of the implementing business entity through direct appointment in public private partnership
Abstrak :
ABSTRAK
Penunjukan langsung sebagai metode pengadaan badan usaha pelaksana KPBU baru diperkenalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 setelah selama ini hanya terdapat satu metode yakni pelelangan umum. Sebagai metode baru, maka perlu dikaji hal-hal terkait bagaimana hukum Indonesia mengatur mengenai hal tersebut, implementasi dan pengaruhnya terhadap regulasi sektoral serta mengkaji mekanisme penunjukan langsung tersebut jika ditinjau dari sudut praktik terbaik dari pengadaan infrastruktur. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan-peraturan tersebut, hukum Indonesia telah mengatur mengenai pengadaan badan usaha pelaksana sejak di Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005 dan perubahannya. Kemudian implementasi metode penunjukan langsung pengadaan badan usaha pelaksana belum dapat dilihat hasilnya sebab sampai saat ini belum ada proyek KPBU yang menggunakan metode penunjukan langsung ini. Sejauh ini syarat kondisi tertentu dalam penunjukan langsung di Indonesia sudah cukup baik. jika dibandingkan dengan syarat kondisi tertentu yang dimiliki oleh Negara lain. Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana dengan metode lelang maupun penunjukan langsung harus diawasai agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip pengadaan dan dapat mencapai nilai manfaat uang terbaik.
ABSTRACT Direct appointment as public private partnership PPP procurement of the implementing business entity method newly introduced in Presidential Regulation number 38 year 2015 after all this time, public tender is the only method. As a new method, it is necessary to examines how Indonesian law regulated related matters, the implementation and the effect on sectoral regulations and assess the direct appointment method in best practices on the provision of infrastructure. This research uses a normative juridicial study. Based on the review of the law that have been committed against these regulations, the law of Indonesia has been regulating about procurement of implementing business entity since at Presidential Regulation number 67 year 2005 and its amendments. Then, the implementation of procurement of the implementing business entity through direct appointment cannot be seen the results yet because thus far, there is no PPP project that uses direct appointment method. The certain conditions in terms of direct appointment in Indonesia has been quite good when it compared to the terms of certain conditions that are owned by other States. Procurement of the implementing business entity through public tender or direct appointment should be supervised to ensure the implementation in accordance with the principles of procurement and to achieve best value for money.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S65756
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novarani Caltiara Anam
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta dalam Perubahan Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas = Notary Responsibilities for Cancellation Deed of Limited Partnership Conversion to Limited Liability Company
Abstrak :
Dalam praktik bisnis, pelaku usaha mempertimbangkan untuk mengubah bentuk badan usaha karena faktor berkembangnya usaha. Perubahan persekutuan komanditer menjadi perseroan terbatas membutuhkan keterlibatan notaris untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara para sekutu dalam persekutuan komanditer yang dinyatakan telah diubah menjadi perseroan terbatas. Sengketa tersebut timbul akibat masih adanya perikatan yang belum diselesaikan oleh sekutu komplementer. Di sisi lain, sekutu komplementer tersebut telah mendirikan perseroan terbatas untuk menggantikan persekutuan komanditer tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab sekutu komplementer sebelum persekutuan komanditer berubah menjadi perseroan terbatas, serta peran tanggung jawab notaris dalam perubahan bentuk badan usaha tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini yakni sekutu komplementer tetap bertanggung jawab atas perikatan dengan pihak ketiga walaupun telah didirikan perseroan terbatas yang baru. Kemudian notaris tidak bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi di antara para sekutu sepanjang akta yang dibuat oleh notaris secara formil telah mematuhi ketentuan dalam UUJN. ......Due to circumstances affecting business development, business actors consider changing the form of a corporate entity. A notary must be involved when converting a limited partnership into a limited liability company in order to make sure that the procedure is carried out in accordance with all relevant laws and rules, namely by using their power to create authentic deeds. In this research's case study, disputes between partners in limited partnerships that have been transformed into limited liability companies are the subject of discussion. Due to an unfinished engagement by the complementing partner, the dispute developed. The complementing partner, on the other hand, has created a limited liability company to take the place of the limited partnership. This study examines the duties of complementing partners prior to a limited partnership becoming a limited liability company using doctrinal research methodologies. It also examines the function of a notary in the transformation of a corporate entity in compliance with applicable laws and regulations. According to this study's findings, even though a new limited liability company has been formed, complementing partners are still in charge of dealings with outside parties. If the notary's deed formally complies with the requirements of UUJN, then the notary is not liable for disagreements that arise between the partners.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library